REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski kantong negara tekor akibat belanja yang melonjak agresif, pemerintah mengklaim kondisi fiskal masih aman berkat setoran pajak yang tumbuh subur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka defisit ini masih berada dalam radar yang terkendali. Lonjakan belanja negara yang mencapai 34,4 persen (yoy) atau sebesar Rp1.365,4 triliun, mampu diimbangi oleh performa pendapatan negara yang mulai pulih.

“Defisitnya 0,7 (persen dari PDB). Lima bulan pertama tahun ini 0,7," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sinyal positif penopang fiskal kali ini datang dari moncernya penerimaan pajak yang meroket 22,1 persen dengan nilai mencapai Rp834,4 triliun. Rapor ini berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama tahun lalu saat penerimaan pajak sempat tiarap di zona negatif.

“Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama, pajak negatif 11,3 persen. Sekarang ada perbaikan yang signifikan," kata Purbaya.

Secara total, pendapatan negara hingga akhir Mei terkumpul Rp1.185 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Pundi-pundi ini disumbang oleh sektor perpajakan sebesar Rp958,2 triliun (termasuk pajak, bea, dan cukai sebesar Rp123,8 triliun). Sektor kepabeanan dan cukai pun mulai merangkak naik dengan pertumbuhan tipis 0,7 persen setelah sempat tertekan.

Meski APBN mengalami defisit karena belanja pemerintah pusat menyedot Rp1.059,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) menembus Rp306,1 triliun, struktur anggaran dinilai lebih sehat.

Hal ini tecermin dari posisi keseimbangan primer yang masih kokoh mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun. “Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya," tutur Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN sampai dengan akhir April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Keseimbangan primer juga tercatat kembali surplus ke Rp28 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026). Defisit ini merupakan konsekuensi dari belanja negara sebesar Rp1.082,8 triliun dan penerimaan sebesar Rp918,4 triliun.

"Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun, ke depan akan terus membaik," ujarnya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Meski defisit ini mengecil dari Maret 2026 lalu, yaitu Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, defisit April tumbuh hingga 3.888,9% (yoy) dari periode yang sama.

Secara terperinci, belanja awal kuartal II/2026 ini tumbuh 34,3% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan tumbuh 13,3% (yoy). Penerimaan pajak terlihat tumbuh melambat ke 16,1% (yoy) dari periode sebelumnya yang masih tumbuh 20,7% (yoy).

Perkembangan kondisi primer juga tercatat kembali ke surplus yakni Rp28 triliun. Sebelumnya, keseimbangan primer akhir Maret 2026 masih defisit Rp95,8 triliun.

Sebelumnya, defisit fiskal kuartal I/2026 sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Defisit ini tumbuh 140% (yoy) lebih dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada periode tersebut, belanja negara tumbuh 31,4% (yoy) sedangkan penerimaan negara tumbuh 10,5% (yoy). Keseimbangan primer saat itu minus Rp95,8 triliun.

Pemerintah menargetkan dalam UU APBN 2026 bahwa defisit APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Pada akhir 2025, defisit melebar hingga Rp695,1 triliun atau 2,93% terhadap PDB.

Angka-angka awal tahun ini seharusnya menjadi peringatan dini, bukan sekadar laporan rutin. Defisit APBN Indonesia per Maret 2026 telah mencapai setara 0,93% dari PDB akibat lonjakan belanja sebesar 31,4% menjadi Rp815 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Pemerintah menyatakan kondisi ini masih terkendali dan sesuai jalur menuju target defisit 2,68% sepanjang tahun. Namun angka-angka di balik pernyataan itu dapat lebih mengkhawatirkan.

Dengan target defisit fiskal 2026 sebesar 2,68% dari PDB, defisit kuartal pertama ini sudah menyerap hampir 35% dari “jatah” tahunan. Padahal tahun baru berjalan tiga bulan. Bila laju belanja tidak mengalami pengereman secara berarti di kuartal-kuartal berikutnya, ruang untuk menjaga defisit di bawah batas 3% akan semakin sempit. Ini bukanlah soal pesimisme, tetapi aritmatika fiskal semata.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer yakni ukuran kemampuan pendapatan negara menutup belanja di luar pembayaran bunga utang, telah mencapai Rp95,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp89,7 triliun hanya dalam tiga bulan. Artinya, bahkan sebelum menghitung bunga utang, negara sudah berjalan dengan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan belanjaannya. Konsekuensinya langsung yakni kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang baru meningkat, dan ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan fiskal.

Di sinilah perdebatan soal program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi relevan secara fiskal, bukan hanya politis. Langkah pemerintah mengurangi frekuensi pembagian MBG dalam sepekan adalah keputusan yang tepat arah, namun tentu tidaklah cukup. Ini pun dengan syarat tidak digantikan oleh pengeluaran lain yang tetap membebani anggaran negeri. Dengan demikian, efisiensi semu, di mana penghematan di satu pos langsung terserap di pos lain, tidak akan memberi ruang fiskal yang dibutuhkan. Disiplin fiskal haruslah bersifat menyeluruh, bukan tambal sulam yang justru kemudian malah memperbesar beban.

Tekanan juga tidak hanya datang dari dalam negeri. Di sisi eksternal, Bank Indonesia memproyeksikan defisit transaksi berjalan 2026 berada di kisaran 0,5% hingga 1,3% dari PDB. Rentang proyeksi yang cukup lebar ini mencerminkan ketidakpastian yang nyata, yakni banyak faktor penentu berada di luar kendali Jakarta. Pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, penguatan impor yang didorong program-program domestik, serta berlanjutnya ketegangan geopolitik, termasuk dinamika pasokan energi terkait konflik di Timur Tengah, semuanya dapat mempersempit surplus neraca perdagangan dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

Penting untuk dicatat bahwa program-program belanja yang bersifat padat impor, termasuk komponen-komponen dalam rantai pasok MBG, secara langsung berkontribusi pada tekanan neraca berjalan. Pemerintah perlu secara jujur mengukur seberapa besar kandungan impor dari setiap program prioritas, dan bila perlu mengkalibrasi ulang. Ini bukan seruan untuk membatalkan program sosial, melainkan untuk merancangnya dengan kesadaran fiskal penuh.

Nilai tukar rupiah menjadi titik temu dari semua tekanan ini. Kemampuan mempertahankan stabilitas rupiah akan sangat bergantung pada besaran cadangan devisa. Awal 2026, Executive Board Badan Moneter Internasional (IMF) menilai defisit transaksi berjalan Indonesia masih “well contained” dengan cadangan devisa yang memadai. Penilaian ini seakan memberikan ruang napas, namun jelas ini bukan jaminan ketika tren yang muncul justru mengkhawatirkan.

Bahaya sesungguhnya bukan terletak pada defisit fiskal atau defisit transaksi berjalan secara terpisah, melainkan pada kemungkinan keduanya melebar bersamaan. Skenario ini yang lazim disebut twin deficit yang dapat menguras ruang fiskal, memacu inflasi, mengusir investasi, sampai akhirnya melemahkan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bila pelebaran defisit itu terjadi bersamaan dengan arus modal keluar (capital outflow) yang masif, tekanan terhadap rupiah akan berlipat ganda. Defisit transaksi berjalan berarti negara membutuhkan valuta asing untuk menambal kekurangan. Tetapi capital outflow justru menarik valuta asing keluar, meninggalkan tempatnya semula. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar mata uang domestik menjadi sangat berat.

Dalam kondisi demikian, otoritas moneter akan menghadapi pilihan-pilihan yang tidak nyaman. Cadangan devisa harus dikorbankan untuk mempertahankan nilai tukar, atau membiarkan rupiah melemah dengan risiko inflasi impor yang bisa menggerus daya beli masyarakat. Opsi lain adalah koordinasi fiskal-moneter yang lebih ketat, dan jelas prosesnya harus bebas dari perilaku subordinatif, di mana satu lembaga tunduk pada tekanan politik jangka pendek yang mengorbankan kesehatan fiskal.

Kabar yang sedikit melegakan adalah bahwa skenario twin deficit yang tidak terkendali bukanlah takdir. Ini adalah risiko yang harusnya bisa dikelola, tentu dengan syarat dikelola dengan serius. Kuncinya terletak pada dua hal yang saling menopang.

Pertama adalah disiplin fiskal yang konsisten sepanjang tahun, dan kedua adalah manajemen neraca eksternal yang proaktif. Pelebaran defisit di kedua sisi hampir pasti akan terjadi. Artinya, tantangannya adalah memastikan pelebaran itu berlangsung dalam batas yang aman dan terkendali, tidak diperberat oleh kejutan eksternal yang bersifat struktural.

Dengan kata lain, posisi yang harus diambil adalah mewaspadai potensi twin deficit, bukan justru secara naif mengabaikannya. Apalagi lembaga pemeringkat Fitch Solutions sempat mengingatkan bahwa melemahnya ekspor, rupiah yang terus terdepresiasi, serta meroketnya harga minyak dapat mendorong Indonesia masuk ke defisit perdagangan. Bila ini terjadi, kendati relatif kecil kemungkinannya, yang dihadapi bukan lagi twin deficit tetapi sudah menjadi triple deficit.

Bila mau jujur, secara ekonomi, penyebab semua defisit tersebut adalah defisit efisiensi atau daya saing. Ini dilihat dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tak kunjung diobati secara serius. Makin tinggi angka ICOR, berarti makin boros investasi dan tidak memberikan hasil yang memadai. ICOR Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN.

Indonesia pernah melewati periode tekanan yang berat, yaitu krisis 1997/1998 dan episode taper tantrum 2013. Tapi untuk melewatinya membutuhkan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Persisnya, harus ada kemauan untuk mendahulukan kehati-hatian jangka panjang di atas populisme jangka pendek. Kini, pertanyaan sesungguhnya adalah bukan soal apakah pemerintah tahu apa yang harus dilakukan, melainkan apakah ada kemauan politik yang kuat untuk melakukannya ketika ongkos politisnya begitu mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), pertumbuhan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Hanya saja, ada ‘biaya’ yang harus dibayar pemerintah dari pencapaian itu.

Hingga akhir Maret 2026, defisit keseimbangan primer APBN sudah mencapai Rp95,8 triliun. Realisasi itu telah melewati pagu keseimbangan primer APBN 2026 yang sejatinya dipatok defisit Rp89,7 triliun sepanjang tahun.

Apabila keseimbangan primer defisit, artinya pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja pokok pemerintah–bahkan sebelum memperhitungkan bunga utang. Keseimbangan primer berbeda dengan defisit APBN biasa, yang juga menghitung pembayaran bunga utang.

Singkatnya, defisit keseimbangan primer mencerminkan ketimpangan pengeluaran (tanpa menghitung pembayaran utang) daripada pemasukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menegaskan bahwa pemerintah sengaja menggenjot belanja sejak awal tahun agar efeknya ke perekonomian bisa merata alias tidak menumpuk pada akhir tahun seperti yang kerap terjadi selama ini.

“Ini kan dipercepat belanjanya ke depan, otomatis kan defisitnya [keseimbangan primer] meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu,income[pendapat] juga naik,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Adapun, belanja negara sudah mencapai Rp815,0 triliun pada akhir Maret 2026. Realisasi itu naik drastis 31,4% YoY.

Dampaknya ke perekonomian memang terasa. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

"Berdasarkan komponen pembentukan PDB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi (21,81%) dibandingkan konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), konsumsi lembaga non-profit (6,28%), dan impor (7,18%) pada kuartal I/2026."

Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai perkembangan defisit keseimbangan primer pada tiga bulan pertama tahun ini merupakan indikasi nyata bahwa tekanan fiskal datang jauh lebih cepat dari desain awal pemerintah.

"Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali," tegas Josua kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, strategi percepatan belanja awal tahun menyimpan risiko apabila laju pendapatan negara tidak mampu mengimbangi pada kuartal-kuartal berikutnya. Akibatnya, terjadi pelebaran yang berpotensi memicu sejumlah dampak negatif.

Pertama, peningkatan kebutuhan pembiayaan. Josua memproyeksikan defisit APBN 2026 kini berpotensi melebar ke kisaran 2,75%—2,95% PDB, di atas target awal 2,68%.

'Biaya' yang Harus Dibayar

Konsekuensinya, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat berharga negara (SBN) alias utang. Dia memperkirakan neto penerbitan SBN bisa menembus Rp749,2 triliun, naik dari Rp588 triliun pada 2025.

Akibatnya, tingginya pasokan obligasi di tengah ketidakpastian global dan tren suku bunga tinggi akan membuat imbal hasil (yield) SBN sulit ditekan.

Kedua, tekanan terhadap kredibilitas fiskal. Josua mengingatkan bahwa pasar saat ini sangat menyoroti kualitas defisit anggaran.

Jika defisit digunakan untuk belanja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran maka pasar cenderung dapat menoleransi. Sebaliknya, jika pelebaran dipicu oleh belanja rutin dan subsidi yang meleset dari target maka persepsi investor akan memburuk.

Josua mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s sebelumnya telah memangkasoutlookIndonesia menjadi negatif akibat meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal.

Ketiga, ruang fiskal untuk meredam guncangan (shock absorber) semakin sempit. Josua menjelaskan dengan keseimbangan primer yang sudah terkuras, kemampuan APBN untuk menahan gejolak harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi makin terbatas.

Dia memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% berpotensi menambah beban subsidi energi hingga Rp97 triliun. Kondisi ini pada gilirannya dapat memperbesar kekhawatiran pasar, sehingga memperparah tekanan terhadap pasar obligasi dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Ke depan, Josua menyarankan pemerintah untuk memperjelas strategi pengendalian defisit pada paruh kedua tahun ini. Pemangkasan belanja secara drastis tidak direkomendasikan karena dapat memukul laju pertumbuhan.

"Belanja harus dipilah lebih ketat. Belanja operasional yang tidak mendesak, program yang belum siap jalan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dievaluasi dengan tetap menjaga tata kelola keuangan negara yang baik," pungkasnya.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti jika defisit keseimbangan primer sudah dalam sejak awal maka kebutuhan pembiayaan otomatis naik lebih cepat.

Akibatnya, sambung Yusuf, pemerintah jadi harus lebih aktif menerbitkan obligasi dari awal tahun. Dalam situasi tertentu, dia khawatir terjadi tekanan di pasar SBN yang mendorongyieldnaik dan akhirnya biaya utang ikut naik.

“Kalau terus berlanjut, sektor swasta juga bisa ikut terdorong keluar karena ruang pembiayaan makin sempit,” ungkapnya kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Di samping itu, Yusuf meyakini strategi belanja awal tahun masih aman apabila semester kedua penerimaan negara bisa terkejar. Sebaliknya, jika penerimaan tidak terakselerasi maka defisit tahunan bisa melebar dari target sehingga ruang fiskal menjadi makin terbatas, padahal kondisi global juga belum stabil.

Selain itu, dia menjelaskan defisit primer yang sudah dalam dari awal akan membuat utang dan beban bunga ke depan juga akan lebih berat. Menurutnya, dampak tersebut tidak langsung terasa melainkan secara perlahan.

“Persepsi investor juga bisa ikut terpengaruh kalau arah fiskalnya terlihat terlalu longgar tanpa penyeimbang di sisi penerimaan,” katanya.

Purbaya sendiri percaya diri penerimaan negara akan terus membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengerem belanja negara meski defisit keseimbangan negara sudah melebih pagu sejak kuartal pertama.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah setiap belanja pemerintah bisa semakin berdampak.

“Kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,93% dari produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (5/5/2026).

Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun per Maret 2026. Realisasi itu setara 18,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp815 triliun per Maret 2026. Realisasi itu setara 21,2% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak daripada pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% dari PDB.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income [pendapatan] juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7% pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp95,8 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun atau sudah terlewati.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan signifikan defisit APBN. Pada akhir Maret 2025, defisit APBN mencapai Rp104,2 triliun atau setara 0,43% dari PDB.

Artinya, defisit APBN Maret 2026 yang sebesar Rp240,1 triliun naik 130,4% dibandingkan APBN Maret 2025.

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 pada dua bulan pertama dinilai mendapatkan tekanan berlapis dari sisi pembayaran bunga utang hingga kenaikan harga minyak sehingga memicu tingginya anggaran subsidi.

Sampai dengan Februari 2026, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp211,5 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat itu, 28,8% atau senilai Rp99,8 triliun di antaranya diestimasikan untuk membayar bunga utang.

Estimasi tersebut didapatkan dari selisih antara defisit APBN yakni Rp135,7 triliun (0,53% dari PDB) dan keseimbangan primer Rp35,9 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai besarnya pembayaran bunga utang itu patut menjadi perhatian. Sebab, setelah bunga utang diperhitungkan dalam belanja pemerintah, tekanan pada anggaran langsung melebar cukup tajam.

"Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi manuver belanja pemerintah ke depan, tetapi belum sampai membuat APBN kehilangan daya dorong," terang Josua kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Josua memandang bahwa besarnya pembayaran bunga utang yang wajib itu memiliki konsekuensi yang jelas. Kendati diiring dengan penerimaan yang tumbuh double digits, pemerintah dinilai harus tetap selektif dalam memilih belanja yang benar-benar memberikan dorongan terbesar ke kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan daya beli.

Sebab, ruang belanja bebas pemerintah semakin menyempit. Gejolak harga minyak diperkirakan memberi tekanan berlapis ke APBN melalui jalur belanja subsidi dan kompensasi.

Menurut Josua, beban bunga utang yang besar bisa memperburuk ruang fiskal pemerintah apabila harga minyak naik ke kisaran US$90 sampai US$100 per barel. Ini berpeluang terjadi apabila lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz terus terganggu akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Bila kondisi itu terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil SBN, maka ruang APBN akan tertekan dua kali: pertama oleh bunga utang yang mahal, kedua oleh subsidi energi yang membengkak. Dalam keadaan seperti itu, APBN akan lebih banyak berperan sebagai penahan guncangan daripada sebagai pendorong pertumbuhan yang kuat," tuturnya.

Kunci untuk berhasil melewati masa sulit ini setidaknya ada tiga. Penerimaan yang kuat, pembiayaan yang dijaga dengan hati-hati, dan pengelolaan kas yang tetap rapi. Akan tetapi, pemerintah akan makin dipaksa memprioritaskan belanja yang paling produktif bilamana biaya utang dan belanja subsidi meningkat.

"Jadi inti persoalannya bukan hanya besar kecilnya bunga utang, melainkan apakah pemerintah mampu menjaga agar belanja produktif tetap lebih dominan daripada belanja yang sekadar wajib dibayar," pungkasnya.

MASIH MENUNGGU

Sampai dengan akhir Februari lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp51,5 triliun atau tumbuh 382,6% (yoy). Ini diakui turut dipengaruhi oleh kenaikan harga Indonesia Crude Price (ICP).

Namun, kenaikan realisasi anggaran itu sebagian besar akibat pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tahun lalu. Dari total Rp51,5 triliun belanja subsidi serta kompensasi, sebesar Rp44,1 triliun dialokasikan untuk membayar ke dua BUMN tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut kondisi kenaikan harga minyak saat ini bukan yang pertama terjadi dan berdampak ke APBN.

Kendati harga minyak Brent sempat menyentuh level US$112 per barel, dia menyebut kini harganya sudah kembali di bawah US$90 per barel. Adapun harga minyak pada asumsi makro APBN 2020 adalah US$70 per barel.

Luky juga menyoroti bahwa kenaikan harga minyak ini tidak hanya menekan belanja, namun bisa membawa dampak positif ke penerimaan. Misalnya, terhadap sejumlah komoditas seperti batu bara.

"Jadi kalau saat ini, kami terus mewaspadai, mencermati, tetapi juga kami nanti akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan serta timing yang tepat," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa saat ini belum berencana menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P). Hal ini lantaran harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang ekonom berlatar belakang Insinyur ITB itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembayaran bunga utang menjadi salah satu beban terbesar kinerja APBN sampai Februari 2026. Angka estimasinya, jika menghitung selisih defisit anggaran dengan keseimbangan primer, mencapai Rp99,8 triliun.

Estimasi pembayaran bunga utang itu setara dengan 28,8% dari total realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 trilium pada Februari 2026.

Selain itu, beban pembayaran bunga utang jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang realisasinya sekitar Rp44 triliun pada Februari 2026.

Sekadar catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG cukup tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Sebaran Penerima

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja APBN sampai Februari 2026 mencatatkan kinerja positif baik dari sisi penerimaan pajak dan belanja negara. Penerimaan pajak tumbuh di atas 30%. Sementara itu, penyerapan belanja tumbuh 41,9%.

Meski demikian, kalau melihat postur realisasi anggaran secara lengkap, APBN 2026 sampai Februari 2026 masih gali lubang tutup lubang. Hal itu tampak dari realisasi keseimbangan primer yang mencatatkan defisit Rp35,9 triliun. Di sisi lain, beban bunga utang semakin naik.

Keseimbangan primer merupakan indikator untuk mengukur kemampuan fiskal pemerintah dalam pembiayaan belanja negara di luar alokasi pembayaran bunga utang. Singkatnya, keseimbangan primer diukur dari selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara, tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.

Angka keseimbangan primer yang defisit juga mengonfirmasi bahwa pemerintah menarik utang baru untuk menambal pokok lama.

Sayangnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto tidak mengungkap angka realisasi pembayaran bunga utang sampai Februari 2026 lalu. Kendati demikian, jika mengacu kepada definisi di atas, angka estimasi pembayaran bunga utang pada bulan lalu telah mencapai Rp99,8 triliun.

Angka Rp99,8 triliun diperoleh dari selisih antara defisit anggaran dengan realisasi keseimbangan primer. Artinya jika defisit tercatat sebesar Rp135,7 triliun dan defisit keseimbangan primer Rp35,9 triliun, maka selisihnya atau pembayaran bunga utang sebesar Rp99,8 triliun. Jumlah itu setara 16,64% dari pagu pembayaran bunga utang 2026 sebesar Rp599,4 triliun.

Nilai perkiraan pembayaran bunga utang itu naik sebesar 25,8% dari Februari 2025 yang diestimasi sebesar Rp79,3 triliun. Selain itu, pembayaran bunga utang itu setara 28,8% dari total realisasi belanja pemerintah pusat pada bulan Februari 2026 senilai Rp346,1 triliun.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp44 triliun atau belanja subsidi dan kompensasi yang hanya sebesar Rp51,5 triliun hingga Februari 2026.

Risiko Beban Bunga Utang

Dalam catatan Bisnis, risiko pembengkakan bunga utang itu pernah disorot oleh sejumlah lembaga asing seperti Fitch, Bank Dunia, hingga Moody's. Lembaga itu menyoroti tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam paparannya mengatakan bahwa risiko kenaikan beban bunga utang semakin besar menyusul penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi 20% pasokan minyak global.

Purbaya menyebut bahwa blokade Selat Hormuz akan mengerek harga minyak hingga pada akhirnya akan mengakibatkan pembengkakan alokasi anggaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Purbaya, dikutip Kamis (12/3/2026).

Selain tekanan terhadap pengelolaan fiskal, bendahara negara juga mengungkapkan dua jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Pastikan Pengelolaan Prudent

Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Saatnya Rasionalisasi Belanja?

Sebelumnya, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja guna menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN. Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan. "Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan APBN 2026 sampai dengan 28 Februari 2026 membukukan defisit Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB.

Defisit tersebut bersumber dari penerimaan negara yang terealisasi Rp358 triliun, dengan mayoritas disumbang oleh pajak yakni Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4% dari Februari tahun lalu yakni Rp188 triliun.

"Penerimaan pajak Januari dan Februari tumbuh 30% [secara tahunan]," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Kemudian, belanja terakselerasi hingga total Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu Rp348,1 triliun. Sejalan dengan itu, pembiayaan sudah terealisasi Rp164,2 triliun atau tumbuh 33,2% (yoy).

Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer berada di posisi minus Rp35,9 triliun. Adapun pemerintah pada UU APBN 2026 menargetkan defisit APBN tahun ini Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Risiko Pelebaran Defisit

Di sisi lain, defisit APBN 2026 berisiko membengkak jika kenaikan harga minyak mentah tidak terkendali menyusul memanasnya konflik antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Harga minyak dunia saat ini telah bergerak menjauhi baseline asumsi makro APBN 2026 yang dipatok US$70 per barel. Harga minyak brent, misalnya, telah menembus di kisaran US$83 per barel.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) sebesar US$1 per barel, defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.

Artinya jika harga minyak mentah menembus angka US$83 atau ada selisih sebesar US$13 per barel, defisit APBN 2026 berisiko bertambah menjadi Rp88,13 triliun. Sementara itu, jika angkanya menyentuh US$92 per barel seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, risiko pelebaran defisit anggaran menembus angka Rp149,6 triliun.

Kendati demikian, pemerintah cukup optimistis bisa mengendalikan defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). “Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$80 (dolar AS), saya hitung sampai US$92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujar Purbaya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Saat ditanya apakah ada kekhawatiran terhadap kondisi tersebut, ia menegaskan pemerintah tidak cemas. “Enggak. Kita bisa adjust, kita bisa atur,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan APBN 2026 sampai dengan 28 Februari 2026 membukukan defisit Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB.

Defisit tersebut bersumber dari penerimaan negara yang terealisasi Rp358 triliun, dengan mayoritas disumbang oleh pajak yakni Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4% dari Februari tahun lalu yakni Rp188 triliun.

"Penerimaan pajak Januari dan Februari tumbuh 30% [secara tahunan]," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Kemudian, belanja terakselerasi hingga total Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu Rp348,1 triliun. Sejalan dengan itu, pembiayaan sudah terealisasi Rp164,2 triliun atau tumbuh 33,2% (yoy).

Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer berada di posisi minus Rp35,9 triliun. Adapun pemerintah pada UU APBN 2026 menargetkan defisit APBN tahun ini Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Risiko Pelebaran Defisit

Di sisi lain, defisit APBN 2026 berisiko membengkak jika kenaikan harga minyak mentah tidak terkendali menyusul memanasnya konflik antara Iran melawan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Harga minyak dunia saat ini telah bergerak menjauhi baseline asumsi makro APBN 2026 yang dipatok US$70 per barel. Harga minyak brent, misalnya, telah menembus di kisaran US$83 per barel.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) sebesar US$1 per barel, defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.

Artinya jika harga minyak mentah menembus angka US$83 atau ada selisih sebesar US$13 per barel, defisit APBN 2026 berisiko bertambah menjadi Rp88,13 triliun. Sementara itu, jika angkanya menyentuh US$92 per barel seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, risiko pelebaran defisit anggaran menembus angka Rp149,6 triliun.

Kendati demikian, pemerintah cukup optimistis bisa mengendalikan defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). “Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$80 (dolar AS), saya hitung sampai US$92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujar Purbaya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Saat ditanya apakah ada kekhawatiran terhadap kondisi tersebut, ia menegaskan pemerintah tidak cemas. “Enggak. Kita bisa adjust, kita bisa atur,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa APBN membukukan defisit sebesar Rp54,6 triliun per akhir Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit/surplus APBN tersebut setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB)

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026).

Dia merincikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,5% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,9% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari PDB.

“Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari PDB, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp4,2 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan dalam defisit APBN. Pada akhir Januari 2024, defisit APBN mencapai Rp23 triliun atau setara 0,09% dari PDB (lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026).

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa APBN membukukan defisit sebesar Rp54,6 triliun per akhir Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit/surplus APBN tersebut setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB)

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026).

Dia merincikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,5% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,9% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari PDB.

“Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari PDB, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp4,2 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan dalam defisit APBN. Pada akhir Januari 2024, defisit APBN mencapai Rp23 triliun atau setara 0,09% dari PDB (lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026).

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.