Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta aparat kepolisian mengusut pabrik sawit yang menahan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS).

"Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus ditindaklanjuti. Dengan surat itu, tinggal 100 lebih yang belum menaikkan harga TBS," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Amran menyampaikan harga TBS hampir normal. Ia menyebut pekan depan harga TBS akan kembali pulih.

"Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5 sampai 10 persen. 90 persen sudah kembali seperti semula tetapi harapan kita ke depan insyaallah dengan DSI ini, satu pintu itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran," ujarnya.

Ia mengatakan mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto ihwal TBS ini.

Amran menyebut ditelepon langsung oleh Prabowo dan ditanyakan mengapa harga TBS mengalami penurunan.

Ia pun menjawab bahwa hal itu sebagai anomali, di mana harga minyak mentah dunia naik. Namun harga TBS justru menurun.

"Nah ini anomali, harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10 persen, harga CPO naik tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal, sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng," ucap dia.

Pemerintah mulai mengambil langkah tegas terhadap ratusan pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketentuan daerah. Langkah ini dilakukan setelah banyak petani sawit mengeluhkan anjloknya harga jual hasil panen mereka dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian TBS di bawah harga resmi. Pemerintah pun membuka kemungkinan memberikan sanksi berat hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tetap melanggar aturan.

“Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing,” kata Sudaryono dalam jumpa pers usai Rapat Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut pemerintah, praktik pembelian murah tersebut sangat merugikan petani sawit di daerah. Padahal, kondisi pasar minyak sawit global saat ini justru sedang mengalami kenaikan harga dan permintaan ekspor yang relatif stabil.

Situasi itu membuat pemerintah menilai penurunan harga TBS di tingkat petani bukan disebabkan melemahnya pasar dunia. Persoalan justru diduga terjadi pada rantai perdagangan di tingkat tengah industri sawit nasional.

Setelah pemerintah mengumumkan hasil identifikasi sebelumnya, sebanyak 16 pabrik sawit disebut mulai menaikkan harga pembelian TBS petani. Namun pemerintah menilai langkah tersebut belum cukup karena masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai aturan.

Karena itu, pemerintah kembali menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak industri sawit nasional. Pertemuan tersebut dihadiri Badan Pangan Nasional, BUMN perkebunan, Gapki, asosiasi petani sawit, eksportir, hingga perusahaan refinery.

Pemerintah meminta seluruh pelaku usaha sawit tetap mengacu pada harga lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dalam menentukan harga transaksi. Praktik penarikan harga atau withdraw juga diminta dihentikan agar harga sawit di tingkat petani tetap stabil.

“Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw,” tegas Sudaryono.

Selain perusahaan, pemerintah daerah juga diminta aktif mengawasi harga pembelian TBS di wilayah masing-masing. Kementerian Pertanian menilai masih banyak provinsi yang belum optimal menjalankan aturan penetapan harga sawit sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Sudaryono mengatakan kepala daerah harus memastikan pabrik sawit membeli hasil panen petani sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan sanksi administratif hingga pencabutan izin bisa dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin, dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan,” kata Sudaryono.

Langkah tegas pemerintah ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas harga sawit di tingkat petani. Pemerintah juga ingin memastikan keuntungan industri sawit nasional tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi ikut dirasakan petani di daerah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai pembangunan pabrik kelapa sawit tanpa didukung kepemilikan kebun berpotensi merusak sistem kemitraan plasma antara perusahaan dan petani.

Menurutnya, praktik tersebut dapat mengganggu pembinaan petani yang selama ini dilakukan oleh perusahaan inti.

Amran menjelaskan persoalan itu muncul ketika ada pihak yang membangun pabrik pengolahan sawit tetapi tidak memiliki kebun atau tidak terlibat dalam pembinaan petani plasma.

Akibatnya, hasil panen petani yang sebelumnya dibina oleh perusahaan lain justru dialihkan ke pabrik tersebut.

"Kadang orang bangun pabrik tapi enggak ada lahannya. Itu buat masalah di lapangan," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menggambarkan kondisi tersebut kerap terjadi ketika perusahaan tertentu telah lama membina petani plasma, tetapi kemudian muncul pabrik baru yang tidak terlibat dalam pembinaan.

Kehadiran pabrik tersebut membuat aliran hasil panen petani berubah dan memicu persoalan dalam kemitraan.

"Ada orang bangun pabrik, dibangunlah plasma petani-petani dibina. Setelah membina petani sekian lama, tiba-tiba ada bangun pabrik kecil di belakang yang tidak membina. Wah, itu dia bikin susah kemitraan, dia bikin susah yang merintis," ujarnya.

Menurut Amran, praktik tersebut pada akhirnya dapat mengganggu sistem kemitraan yang selama ini menjadi salah satu fondasi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Jadi itu kan merusak sistem," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amran mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penerbitan izin pembangunan pabrik kelapa sawit.

Ia menyebut pemerintah tengah membahas mekanisme agar pembangunan pabrik tetap memperhatikan keberlanjutan kemitraan dengan petani.

Menurut Amran, Menperin Agus pada prinsipnya telah menyetujui usulan agar pembangunan pabrik, khususnya yang tidak memiliki kebun sendiri, memerlukan rekomendasi dari Kementan.

"Bangun pabrik, Menteri Perindustrian, saya sudah telepon Pak Menteri, dia bilang, 'oke nanti aku terbitkan izin terutama yang tidak punya lahan kalau ada rekomendasi Kementerian Pertanian'," ujar Amran.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara industri pengolahan sawit dan pembinaan petani plasma sehingga sistem kemitraan tetap berjalan.

Pernyataan Amran tersebut juga menanggapi sejumlah usulan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), termasuk terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurut Amran, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

Ia menjelaskan program peremajaan sawit rakyat saat ini masih menggunakan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun pemerintah akan kembali mengevaluasi skema pendanaan serta berbagai masukan dari pelaku industri.

Selain isu peremajaan sawit, Amran juga menyebut pemerintah telah menyepakati beberapa usulan lain yang disampaikan pelaku industri, termasuk pembangunan embung dan penguatan sektor hilirisasi sawit.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kawasan Interport Business Park Kariangau menjadi saksi sejarah sebagai lokasi industri hilir sawit nasional baru dengan diresmikannya PT AGPA Refinery Complex (ARC).

Fasilitas berkapasitas 500.000 ton per tahun ini menandai penguatan kolaborasi Indonesia-Korea Selatan dalam transformasi energi terbarukan berbasis kelapa sawit.

Peresmian yang dihadiri Wakil Menteri ESDM, manajemen Posco International, GS Caltex, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud ini menjadi angin segar bagi upaya hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Fasilitas pengolahan turunan sawit milik perusahaan Korea Selatan tersebut diproyeksikan sebagai pusat produksi strategis dalam rantai pasok industri energi bersih nasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan teknologi pengolahan yang efisien sekaligus berwawasan lingkungan pada fasilitas baru tersebut.

Menurutnya, komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah membangun kawasan industri yang tertata dan aman.

"Kami berharap PT AGPA Refinery Complex mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi hilirisasi sawit nasional, memperkuat rantai pasok industri, serta meningkatkan daya saing daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Lebih jauh, dia menegaskan pembangunan industri pengolahan tidak semata-mata diukur dari kemampuan produksi, melainkan juga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah berharap keberadaan fasilitas refinery ini dapat membuka lapangan kerja baru, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan lingkungan.

"Industri yang tumbuh itu penting, tapi industri yang tumbuh bersama masyarakat itu jauh lebih bermakna. Pembangunan bukan hanya soal berdirinya gedung dan mesin, tetapi bagaimana kehadirannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang," ungkapnya.

Sementara itu, CEO Posco International Kye In Lee, mengungkapkan bahwa ARC merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Dia memaparkan fasilitas ini tidak hanya menghasilkan bahan baku mentah, tetapi juga menciptakan rantai nilai melalui proses pemurnian dan pengolahan berstandar tinggi.

"ARC akan memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Tidak hanya menghasilkan bahan baku, tetapi juga menciptakan value chain melalui proses pemurnian dan pengolahan yang berstandar tinggi," paparnya.

Kye menambahkan pembangunan ARC merupakan kelanjutan dari kerja sama jangka panjang antara Posco Group dan Indonesia, termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua.

"Peresmian hari ini adalah bukti nyata kepercayaan dan kolaborasi yang terus kami bangun bersama Indonesia," katanya.

Sebagaimana diketahui, proyek ARC sendiri merupakan hasil sinergi teknologi antara GS Caltex sebagai pemilik teknologi energi kelas dunia dan jaringan global Posco International.

Melalui fasilitas ini, kedua perusahaan berkomitmen mendukung transisi menuju energi bersih serta pengembangan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.

Komitmen Transformasi Hijau

President & CEO GS Caltex Saehong Hur menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan, atas dukungan penuh sejak tahap investasi hingga penyelesaian seluruh proses perizinan dan pembangunan proyek.

"Dukungan dan kerja sama dari pemerintah memungkinkan proyek ini berjalan lancar dan akhirnya dapat kita resmikan hari ini," katanya.

Dia menyampaikan bahwa GS Caltex terus memperkuat komitmen terhadap Green Transformation melalui pengurangan emisi gas rumah kaca serta pengembangan berbagai teknologi energi bersih, mulai dari hidrogen, CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage), daur ulang plastik, hingga energi terbarukan berbasis biomassa.

Sejak 2010, kata Kye, GS Caltex telah membangun bisnis biofuel melalui CS Bio yang memasok produk ramah lingkungan ke berbagai negara.

Kini, perusahaan memperluas produksi ke bahan bakar generasi baru seperti bio-avtur dan bahan bakar kapal berbasis bio lainnya.

Menurutnya, pabrik ARC yang baru diresmikan ini akan mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti minyak nabati dan bahan bakar bio, yang sebagian besar akan diekspor ke pasar internasional.

"Kami berharap fasilitas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Kalimantan Timur," katanya.

Adapun, dia menuturkan ekspansi bisnis biofuel GS Caltex di Indonesia merupakan strategi utama dalam memperkuat fondasi bisnis internasional perusahaan, termasuk penguasaan rantai nilai mulai dari bahan baku hingga pemurnian dan distribusi global.

"Kami berharap kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana industri dapat berperan dalam transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya transformasi yang dijalankan PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) menunjukkan hasil. Hingga Oktober 2025, perusahaan mencatat kenaikan produktivitas pada hampir seluruh indikator utama, baik di tingkat kebun maupun pabrik kelapa sawit.

Produksi crude palm oil (CPO) PTPN IV PalmCo tercatat mencapai 2,20 juta ton, tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,14 juta ton. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan efektifitas di lapangan dan optimalisasi kinerja pabrik kelapa sawit (PKS).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyebut capaian ini sebagai hasil konsistensi perusahaan menjalankan strategi pasca-integrasi BUMN Perkebunan. “Kami berupaya memastikan setiap hektare lahan dikelola secara optimal agar mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Dari sisi produktivitas kebun, hasil tandan buah segar (TBS) mencapai 17,02 ton per hektare hingga kuartal III-2025, meningkat 3,09 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara produktivitas CPO per hektare naik menjadi 3,95 ton dari sebelumnya 3,81 ton, atau tumbuh 3,67 persen.

Kenaikan produktivitas tersebut juga diikuti peningkatan rendemen minyak sawit yang mencapai 23,26 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 23,06 persen pada 2024. Menurut Jatmiko, perbaikan kinerja itu menunjukkan sinergi antara praktik agronomis di kebun dan kinerja pengolahan di pabrik.

Digitalisasi dan Kemitraan

Selain efisiensi operasional, PalmCo menitikberatkan transformasi pada aspek digitalisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. “Kami mendorong digitalisasi operasional melalui sistem real-time monitoring dan penerapan precision agriculture untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kebun,” kata Jatmiko.

PalmCo juga memperkuat kemitraan dengan petani plasma dan program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Pelatihan kultur teknis dan pembinaan manajemen di tingkat petani menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok berkelanjutan.

Transformasi ini merupakan bagian dari peta jalan PalmCo hingga 2029 yang berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, serta keseimbangan antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan.

Arah Keberlanjutan

Ke depan, perusahaan akan memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta memperkuat posisi sebagai bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan energi nasional.

“Produktivitas yang meningkat bukan semata hasil efisiensi, tetapi juga cerminan dari perubahan budaya kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif. Kami ingin memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ujar Jatmiko.

Dengan capaian tersebut, PTPN IV PalmCo mempertegas perannya sebagai salah satu pemain utama industri sawit nasional yang terus berupaya menyeimbangkan kinerja bisnis dengan prinsip keberlanjutan.