Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 yang masuk sampai batas akhir 30 April 2026 lalu yakni 13.056.881 SPT.

Berdasarkan data dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti, jumlah SPT yang sudah disampaikan hingga Kamis lalu itu masih di bawah target Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yaitu 15 juta SPT. Artinya, realisasi hanya tercapai sekitar 87% dari target.

DJP mencatat perolehan SPT itu terbanyak tetap dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.743.907 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan sebanyak 1.438.498 SPT. WP Badan berdenominasi rupiah terkumpul sebanyak 846.682 SPT, sedangkan yang berdenominasi dolar AS 1.379 SPT.

Di sisi lain, WP migas berdenominasi rupiah sebanyak 13 SPT dan berdenominasi dolar AS sebanyak 181 SPT.

Adapun realisasi penyampaian SPT untuk beda tahun buku, atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 26.184 SPT dari WP Badan berdenominasi rupiah dan 37 SPT WP Badan berdenominasi dolar AS.

Terkait dengan aktivasi akun Coretax, DJP mencatat sudah ada 18.993.498 WP yang mendaftar akun sistem inti administrasi perpajakan itu.

Perinciannya meliputi 17.803.629 akun WP OP, 1.098.274 WP Badan, 91.366 WP Instansi Pemerintah dan 229 WP perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Adapun otoritas pajak telah memberikan dua kali relaksasi dalam pelaporan SPT tahunan pajak 2025. Pertama, relaksasi diberikan kepada WP OP berupa penghapusan sanksi administratif bagi pelaporan dan pembayaran SPT sampai 31 Maret 2026.

Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT OP jatuh pada 31 Maret setiap tahunnya apabila mengacu pada UU KUP. Perpanjangan deadline secara tidak langsung ini diberikan karena periode efektif pelaporan SPT terpotong libur Idulfitri.

Relaksasi kedua diberikan serupa dengan yang pertama, yaitu SPT Badan. Pada 30 April 2026, yang seharusnya menjadi batas akhir pelaporan SPT Badan, DJP kembali memberikan relaksasi dengan menghapus sanksi administratif bagi pelaporan yang disampaikan hingga 31 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak April 2026 disebut tumbuh di atas 18% (yoy) dibandingkan dengan April 2025 berdasarkan data sampai dengan Rabu (29/4/2026). Pertumbuhannya melambat dari realisasi Maret 2026 yaitu 20,7% (yoy).

Sebagai informasi, data APBN sampai dengan 31 Maret 2026 lalu menunjukkan penerimaan pajak sudah terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% dari keseluruhan target tahun ini Rp2.357,7 triliun.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April," terangnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut pihaknya masih akan harus memastikan seluruh data terkumpul sampai dengan 30 April 2026 untuk menentukan apabila fiskus telah memenuhi target setoran bulan ini. Ini bakal menentukan apabila DJP akan turut memperpanjang periode pembayaran SPT Badan, yang seharusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026).

Sejauh ini, DJP telah mendapatkan restu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merelaksasi pelaporan SPT sampai dengan 31 Mei 2026.

Di sisi lain, Bimo membantah bahwa data sementara dari penerimaan April 2026 ini menunjukkan pelambatan. Hal itu kendati faktanya realisasi sampai 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan 20,7% (yoy). Itu pun sudah melambat dari dua bulan sebelumnya yakni masing-masing lebih dari 30% (yoy).

Menurut Bimo, DJP tetap optimistis bisa memenuhi target yang tertuang pada APBN tahun ini. Pertumbuhan pada Maret yang melandai dari Januari-Februari dinilai akibat tumpukan libur panjang seperti Idulfitri, Nyepi maupun Paskah.

"Itu enggak pernah terjadi. Ya pasti ada slowing down economic activity. Nah yang sekarang saya enggak berani berspekulasi. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, angka sementara sampai 29 April itu di atas 18%," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab di balik lambatnya sistem Coretax yang dikeluhkan wajib pajak.

Ia menyebut ada keterlibatan oknum internal yang bekerja sama dengan vendor lama, sehingga kinerja sistem kembali bermasalah.

“Di Coretax tiba-tiba, ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal,” ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurut bendahara negara ini, oknum tersebut diam-diam kembali melibatkan vendor yang sebelumnya telah diberhentikan karena layanan yang lambat.

“Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet service-nya, dimasukkan lagi diam-diam,” ungkapnya.

Purbaya menegaskan akan menelusuri pihak yang terlibat dan memastikan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut.

“Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukkan. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukkan vendor itu. Kita akan tindak,” tegasnya.

Selain persoalan teknis, Purbaya juga menyoroti desain Coretax yang dinilai tidak ramah pengguna.

Ia menilai sistem tersebut justru dibuat rumit, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan.

“Coretax itu desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru dibuat langsung interface dengan masyarakat biar gampang. Rupanya dibuat agak rumit, supaya di tengahnya ada aplikasi interface,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut adanya pihak yang memanfaatkan celah tersebut untuk menawarkan layanan tambahan kepada perusahaan.

Ke depan, pemerintah akan melakukan pembenahan bertahap, dimulai dari mengatasi hambatan teknis hingga membersihkan sistem dari perantara yang dinilai tidak perlu.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam kegiatan Kelas Pajak untuk Wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Kita amankan dulu semua Coretax yang ada hambatan-hambatan itu, habis itu saya bersihkan ruang interface yang sengaja diciptakan itu,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026, yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda dan bunga bagi wajib pajak yang melapor maupun membayar pajak setelah batas normal 31 Maret.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bimo menjelaskan, implementasi sistem baru membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena setiap data wajib pajak harus diverifikasi dengan berbagai basis data lain, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” jelasnya.

Ia mengakui, sebagian wajib pajak masih menghadapi kendala teknis seperti sistem yang lambat.

Namun, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap sistem baru.

“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” kata Bimo.