JAKARTA - Preman pemalak sopir bajaj di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Pelaku berinisial DP (27) itu kini dilakukan pemeriksaan intensif usai aksinya yang viral di media sosial (medsos) tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya.

“Pelaku sudah kami amankan. Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Reynold, Senin (13/4/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110. “Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman Tanah Abang melakukan pemalakan kepada sopir bajaj. Video ini direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sang sopir di kursi kemudi dihampiri oleh pelaku pemalakan. Pelaku pun meminta uang kepada sopir tersebut. Dalam percakapan perekam video dan sang sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.

"Kalau di Tanah Abang emang kaya gitu ya, diminta apa tuh. Tapi palak atau apa sih bang," tanya penumpang.

"Iya palak. Sehari Rp100.000 sih," jawab sang sopir.

Pelaku juga kerap mengancam para sopir bila tidak diberikan uang. Bahkan kaca bagian depan bajaj tersebut telah rusak akibat ulah pelaku.

"Terus kalau nggak dikasih gimana Bang," ucap penumpang.

"Diteriakin maling. Ini pada pecah nih (kaca depan bajaj)," jawab sopir.

Menindaklanjuti video yang beredar luas di media sosial, Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mencari informasi terkait pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi pelaku dan mengamankannya di rumah kontrakannya.

Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pelaku negatif dari penggunaan narkoba berdasarkan tes urine.

JAKARTA - Aksi pemalakan yang diduga dilakukan oleh preman terhadap sopir bajaj sebesar Rp100 ribu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat diselidiki oleh polisi. Pelaku pemalakan sedang diburu polisi.

“Saat ini anggota masih melakukan lidik penyelidikan untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan pemalakan," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo kepada wartawan Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mencegah aksi premanisme di wilayah tersebut. "Dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait misal kecamatan dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan untuk laksanakan patroli bersama-sama di wilayah rawan pungli," ujarnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman Tanah Abang melakukan pemalakan kepada sopir bajaj. Video ini direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sang sopir di kursi kemudi dihampiri oleh pelaku pemalakan. Pelaku pun meminta uang kepada sopir tersebut. Dalam percakapan perekam video dan sang sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.

"Kalau di Tanah Abang emang kaya gitu ya, diminta apa tuh. Tapi palak atau apa sih bang," tanya penumpang.

"Iya palak. Sehari Rp100.000 sih," jawab sang sopir.

Pelaku juga kerap mengancam para sopir bila tidak diberikan uang. Bahkan kaca bagian depan bajaj tersebut telah rusak akibat ulah pelaku. "Terus kalau nggak dikasih gimana Bang," ucap penumpang.

"Diteriakin maling. Ini pada pecah nih (kaca depan bajaj)," jawab sopir.

Bisnis.com, BANDUNG —Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden tragis yang menewaskan Dadang (58), warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta saat tengah menggelar hajatan pernikahan anaknya pada Sabtu (4/4/2026).

Dadang tewas dikeroyok sejumlah preman lantaran korban menolak memberikan uang saat dipalak para pelaku yang memicu terjadi pengeroyokan hingga korban tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nahas nyawanya tidak tertolong.

Dedi Mulyadi menyampaikan belasungkawa sekaligus permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.

Menurut dia, peristiwa itu menjadi pukulan bagi pemerintah daerah karena belum mampu memberikan rasa aman secara maksimal kepada masyarakat yang tengah menggelar kegiatan sosial di lingkungannya.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah sehingga tidak bisa melindungi warga yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan,” katanya dalam pernyataannya, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan harus diperkuat, terlebih kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Dedi menambahkan, setiap nyawa warga memiliki nilai yang sangat berarti sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan di lingkungan masyarakat.

“Semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya perlindungan kepada warga karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita,” katanya.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menegaskan komitmen penuh Polres Purwakarta untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan transparan. Tim Satreskrim Polres Purwakarta saat ini bekerja intensif memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian saat pengeroyokan berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk melakukan penyidikan secara profesional guna mengungkap secara terang peristiwa yang terjadi. Saat ini anggota kami masih bekerja melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” tegasnya.

Meskipun belum dapat membeberkan motif dan identitas pelaku secara detail, AKBP Anom menyebutkan bahwa pihak penyidik sudah mulai mengantongi gambaran awal kronologi kejadian dan identitas para pelaku sudah mulai teridentifikasi.

“Sudah ada gambaran peristiwanya, namun untuk detailnya nanti akan kami sampaikan setelah seluruh fakta terkumpul. Untuk pelaku sudah ada titik terang,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal aduan terkait peserta magang nasional yang dimintai uang oleh perusahaan hingga diputus kontraknya.

Yassierli menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memonitor program magang nasional, termasuk apabila ada pelanggaran.

"Kami dapatkan laporan, langsung kita tindak lanjuti. Sudah ada beberapa perusahaan yang kita tegur. Sudah ada beberapa perusahaan yang memang kita lihat, kalau memang itu kasusnya, kita tindak lanjuti, dan kita terus akan evaluasi," ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Laporan tersebut diklaim diterima oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dan langsung disampaikan dalam rapat tersebut. Ia mengatakan banyak peserta magang yang diputus kontraknya di tengah jalan karena pihak perusahaan tidak membutuhkan tambahan pekerja.

"Beberapa ada yang memutus kontrak di tengah jalan dengan peserta magang karena katanya perusahaan tidak membutuhkan tambahan pekerja," ujar Nihayatul.

Ia juga menyampaikan laporan lainnya seperti pekerjaan yang dilimpahkan ke peserta magang tidak sesuai perjanjian. Bahkan, beberapa peserta magang ada yang dimintai uang oleh oknum.

"Ada (perusahaan) yang mempekerjakan tidak sesuai jobdesk yang ditawarkan di awal, dan juga ada yang meminta uang kepada peserta magang," tutup Nihayatul.

Magang nasional merupakan program pemerintah dan pesertanya mendapat uang saku setara Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota (UMP/UMK). Program ini dilaksanakan untuk lulusan perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma dengan maksimal kelulusan 1 tahun.

Bisnis.com, BANDUNG — Urusan sidak pabrik Aqua oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini berbuntut panjang pada persoalan adanya pajak yang masuk ke PDAM Subang sebesar Rp600 juta per bulan.

Pajak sebesar Rp600 juta tersebut disetor Aqua meski perusahaan tersebut mengambil sumber air milik mereka, bukan PDAM. Setoran Rp600 juta ini di luar setoran pajak air tanah yang disetor PDAM ke kas Pemkab Subang sebesar Rp900 juta.

Fakta ini terungkap saat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan Direksi Aqua, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita dan manajemen PDAM Subang, Rabu (29/10/2025).

Pertemuan ini awalnya bertujuan mengurai polemik terkait sumber air yang digunakan perusahaan dan menjadi tindak lanjut untuk membahas hasil temuan lapangan.

Di sela pertemuan, Dedi Mulyadi menyoroti adanya pembayaran bulanan rata-rata Rp600 juta dari pihak pabrik kepada PDAM Subang. Pembayaran ini didasarkan pada perjanjian kerja sama sejak 1994, saat PDAM sudah memiliki Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.

Meskipun saat ini perusahaan telah mengambil air dari sumur bor di tanah milik pabrik sendiri dan tidak menerima air dari pipa layanan PDAM, pembayaran tersebut tetap berjalan.

Pihak PDAM menjelaskan bahwa transaksi ini adalah bentuk kompensasi karena potensi pengaruh pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air PDAM.

“Ini bukan urusan kesepakatan, Pak. Pabrik beli air dari Bapak ada meterannya enggak? Ini kan ngambil air Aqua ngambil di tempat Aqua. Bapak diambil tempat Bapak, tapi harus bayar sama Bapak. Ini kan lembaga, Pak. Bukan Pemda, loh,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Kamis (30/10/2025).

Temuan utama dari sidak sebelumnya adalah pengakuan bahwa air yang digunakan pabrik saat ini disedot dari sumur bor dalam dengan kedalaman hingga 130 meter.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa air yang disedot dari kedalaman tersebut dikategorikan sebagai air tanah dalam, bukan mata air, yang secara definisi adalah air yang keluar secara alami ke permukaan.

Dia menyoroti bahwa dana Rp600 juta per bulan dari perusahaan yang telah berjalan puluhan tahun tersebut seharusnya diprioritaskan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga di sekitar pabrik yang masih kesulitan air.

Pihak PDAM mengakui bahwa wilayah sekitar pabrik, khususnya Kecamatan Cisalak dan Kaso Malang, belum sepenuhnya terlayani air bersih.

Hal ini memicu kritik keras dari Dedi Mulyadi karena BUMD menikmati keuntungan besar sementara kewajiban pelayanan publik terabaikan.

“Jangan sampai begini loh, Pak. PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta dalam setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.

Terungkap juga jika PDAM hanya memberikan 5% atau hanya Rp20 juta dari pajak Aqua untuk dua desa yang ada di sekitar pabrik. Dia menilai PDAM Subang menikmati uang Rp600 juta tanpa berbuat apa-apa atau mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pasokan air.

“Cukup tidur saja sudah untung, cukup bayar satu orang karyawan saja, sudah untung PDAM,” katanya.

Hasil pertemuan, Dedi Mulyadi menyatakan akan meminta tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan kajian profesional dan independen terhadap sumber air dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, ia juga akan meminta tim untuk mengaudit perjanjian dan aliran dana Rp600 juta tersebut agar kasus posisi hukum dan pengelolaan keuangan menjadi jelas.