Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong sektor ritel memperkuat inovasi dan kolaborasi penyelamatan pangan nasional agar redistribusi pangan layak konsumsi semakin luas serta mendukung sistem pangan yang berkelanjutan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan keterlibatan sektor ritel menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

"Ritel memiliki peran penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan," kata Nita sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Nita, sektor ritel memiliki peran strategis dalam memperluas redistribusi pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi melalui kerja sama dengan bank pangan serta penggiat penyelamatan pangan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum bisnis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk memperkuat kolaborasi penanganan sisa pangan di sektor ritel secara berkelanjutan.

Forum bertajuk "Transformasi Ritel Berkelanjutan: Memperkuat Inovasi dan Kolaborasi terhadap Risiko dan Peluang Penanganan Sisa Pangan di Sektor Ritel" dinilai penting memperkuat ketahanan pangan nasional.

Nita menilai posisi ritel sebagai penghubung antara produsen dan konsumen menjadikannya salah satu aktor penting dalam membangun sistem pangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi, edukasi kepada masyarakat, serta pendataan dan pelaporan kegiatan penyelamatan pangan secara lebih terstruktur untuk mengurangi sisa pangan nasional.

"Selain itu, ritel juga dapat menjadi sarana edukasi bagi konsumen untuk lebih bijak dalam mengelola pangan dan mengurangi sisa pangan," ucap Nita.

Menurut Nita, keterlibatan dunia usaha dalam penyelamatan pangan menunjukkan tren yang semakin positif.

Berdasarkan data Platform Stop Boros Pangan Badan Pangan Nasional per 18 Juni 2026, sektor ritel telah berkontribusi sebesar 8,8 persen dari total mitra penyelamatan pangan yang terdaftar.

Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pelaku usaha terhadap upaya penyelamatan pangan.

Bapanas menilai kolaborasi yang lebih luas dengan bank pangan dan organisasi penyelamatan pangan dapat memperbesar manfaat redistribusi pangan bagi masyarakat.

Nita juga mengajak Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) memperkuat keterlibatan anggotanya dalam berbagai program penyelamatan pangan karena kontribusi sektor ritel dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto menilai pengurangan sisa pangan perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan yang dijalankan secara konsisten dan terukur.

Menurut Dasep, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan pelaku ritel, yakni membangun komitmen perusahaan, melakukan pengukuran dan menetapkan target pengurangan sisa pangan, serta menjalankan rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan.

"Pengurangan sisa pangan dapat dimulai dari komitmen perusahaan yang kuat, dilanjutkan dengan pengukuran yang jelas, dan diwujudkan melalui aksi nyata yang berkelanjutan,” kata Dasep.

Wakil Ketua Umum Bidang Environmental, Social and Governance (ESG) dan Retail Transformation Aprindo Yuvlinda Susanta menambahkan penyelamatan pangan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus membantu sektor ritel lebih siap menghadapi perkembangan regulasi di masa mendatang.

Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, sektor ritel, bank pangan, komunitas, akademisi, dan media diharapkan mampu memperluas redistribusi pangan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain mendukung pengurangan sisa pangan, langkah tersebut juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong terwujudnya sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memanfaatkan kerja sama BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses teknologi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional.

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta, Minggu, Ali mengatakan delegasi Indonesia dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil mengatakan kerja sama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian, dan peningkatan produktivitas.

"Serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan," kata Ali yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026.

Ia menyebutkan pertemuan yang mengangkat tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability" tersebut menghasilkan Deklarasi Bersama.

Deklarasi itu menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerja sama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Ali mengatakan dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kerja sama di bidang sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital.

“Indonesia sangat menghargai pertemuan para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali.

Menurut dia, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama di bidang perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital untuk mendukung transformasi sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati pertanian serta keberlanjutan sistem pangan.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan itu membuka berbagai peluang strategis, antara lain perluasan kerja sama riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP).

Selain itu penguatan kolaborasi di bidang benih, sumber daya genetik, pupuk, dan sarana produksi pertanian melalui BRICS AGRIN guna mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Deklarasi BRICS juga membuka peluang penguatan kerja sama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, terdapat peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi peternakan, pakan, kesehatan hewan, perikanan dan akuakultur, serta peningkatan kapasitas pascapanen, penyimpanan, rantai dingin, dan pengurangan kehilangan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Negara-negara BRICS juga mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan pangan, standar dan tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital. Kerja sama ini berpotensi mendukung peningkatan akses pasar dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, BRICS menyepakati penguatan kerja sama di bidang pertanian tahan iklim, agroekologi, dan pertanian regeneratif.

Deklarasi tersebut juga membuka potensi pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan, termasuk melalui New Development Bank (NDB), untuk mendukung investasi pertanian berkelanjutan di negara-negara anggota.

Di sela-sela pertemuan, lanjut Ali, delegasi Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Afrika Selatan dan India untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan serta memfasilitasi akses pasar bagi komoditas pertanian unggulan kedua negara.

Kedua pihak juga mendorong percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pertanian untuk ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.

Sementara itu, Indonesia dan India membahas potensi kerja sama penyediaan benih gandum dan bawang putih asal India serta program peningkatan kapasitas (capacity building) guna mendukung peningkatan produksi domestik dan pengembangan komoditas strategis nasional.

Kedua negara juga menjajaki kolaborasi di bidang pertanian digital serta pengembangan hilirisasi gambir melalui peningkatan kapasitas petani gambir di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian melalui teknologi, mekanisasi, dan penguatan kapasitas petani merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” kata Amran.

Melalui kerja sama BRICS, Indonesia berpeluang memperluas akses terhadap inovasi, teknologi, investasi, dan pasar yang dapat mendukung percepatan modernisasi pertanian nasional.

Kolaborasi itu diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertanian utama di kawasan dan dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan apresiasi pasar modal menjadi bukti investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid.

“Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan,” kata Dony usai Flag Off BTN Jakarta International Marathon di Monas, Jakarta, Minggu.

Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Menurut Dony, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang dapat dipengaruhi oleh berbagai sentimen. Namun, investor pada akhirnya akan kembali menilai berdasarkan kekuatan ekonomi nasional dan kinerja masing-masing perusahaan.

“Tentu ada isu dan sentimen yang cukup mempengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara,” katanya.

Dony menambahkan perusahaan-perusahaan nasional khususnya BUMN masih memiliki fundamental yang kuat di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan investor.

“Teman-teman bisa melihat fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus,” ujar dia.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan BUMN, ia mengatakan hal tersebut merupakan mekanisme bisnis yang wajar apabila perusahaan melihat harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

“Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri,” kata Dony.

Dony optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin kuat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

“Kalau barang bagus, tentu sayang kalau tidak kita optimalkan,” ujar dia.

Sejalan dengan optimisme tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menilai kuatnya fundamental ekonomi juga perlu terus didukung oleh bergeraknya sektor riil, termasuk industri perumahan yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian.

Nixon mengatakan, BTN tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan dengan terus mendorong permintaan masyarakat terhadap hunian melalui berbagai inovasi pembiayaan.

“Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, perseroan tetap menjaga target pertumbuhan secara prudent di tengah dinamika ekonomi. BTN juga terus memperkuat strategi bisnis melalui ekspansi kredit yang sehat serta pengelolaan kualitas aset.

“Kita masih percaya pertumbuhan bisa tetap dijaga. Segala cara kita pikirkan agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ichsanuddin Noorsy

Ekonom dan Pengamat Ekonomi

M Arief Pranoto

Pengamat Geopolitik

LEBIH dari lima belas tahun lalu di pelbagai forum publik, ekonom Chatib Basri pernah menyampaikan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian orang terdengar realistis dan modern, namun juga kontroversial. Dan jika dicermati lebih dalam, pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang yang cenderung mengerdilkan nasionalisme, menyingkirkan moralitas dari ekonomi, dan melemahkan kepercayaan terhadap diri (bangsa)-nya sendiri.

Suatu cara pandang yang mengagumi pasar akan mencari keseimbangannya sendiri, pasar adalah penawaran permintaan yang bebas dari nilai dan moral.

Kantongi Nasionalisme-mu

Pernyataan pertama paling kontroversial adalah: "Kantongi nasionalisme-mu". Ini disampaikan oleh Basri di salah satu TV saat off air dalam debat bersama Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy. Kalimat ini mengandung asumsi, bahwa nasionalisme adalah hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya.

Hampir semua negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia melakukannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. AS contohnya, ia melindungi industrinya selama puluhan tahun. Jepang membangun industri nasionalnya dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan negara. Korea Selatan mendorong konglomerasi nasional untuk menjadi pemain global.

Tidak ada satu pun dari mereka yang "mengantongi nasionalisme" ketika menentukan arah pembangunan. Pernyataan Chatib Basri ini pernah disampaikan Prof Sri Edi Swasono dan Kwik Kian Gie melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Dede ---panggilan Chatib Basri--- menggantikan Sri Mulyani karena kasus Bank Century.

Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi merupakan amanat konstitusi. Itu jelas. Pembukaan dan pasal 33 ayat (1, 2, 3) UUD 1945 menegaskan tentang peranan negara yang dilarang diminimalkan oleh kekuatan korporasi.

Penyusunan ekonomi, pengaturan dan pendayagunaan sumberdaya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara. Tatanan sistematis struktural perekonomian dari hulu ke hilir itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Karenanya, menganggap nasionalisme sebagai gangguan dalam ekonomi sesungguhnya bertentangan dengan semangat dasar konstitusi.

“Kita tidak mungkin kembali ke era merkantilisme,” katanya meyakinkan.

Menariknya, kaum neolib termasuk Chatib Basri berjuang terus menerus menerapkan prinsip liberalisme perekonomian, di tengah geliat AS karena neoliberalnya dikalahkan China dengan kapitalisme negara, BUMN.

Jika kini membaca koran Wall Street Jounal dan media Bloomberg pekan lalu, kapitalisme bingung menghadapi perekonomian global yang "memaksa” negara melakukan intervensi dari sumberdaya hingga ke harga komoditas.

Kapitalisme dipaksa tunduk pada kepentingan nasional sebagaimana Trump menunjukkan saat menetapkan tarif dan membawa 18 petinggi korporasi ke Beijing pada 13-15 Mei 2026. Ia secara vulgar memperjuangkan kepentingan nasionalisme AS tanpa peduli siapa yang dihadapinya.

Bahkan saat frasa American First dikemukakan, orang mengatakan, jargon itu sebenarnya sudah dimulai sejak era Reagan. Hal ini menandakan bahwa pergulatan “corporate versus state”, “market versus country” sudah lama berjalan.

Bahkan jika mundur ke abad pertengahan, itulah perebutan pengaruh antara orang kaya dengan gereja dan negara. Orang kaya yang direpresentasikan dengan korporasi kapitalisme telah memenangkan pergumulan itu sejak fiat money menjadi kata kuncinya dan mereka kuasai. Maka sistem riba pun mulai mendominasi.

Jangan Bicara Moral dalam Ekonomi

Pernyataan kedua bahkan lebih problematis: "Jangan bicara moral dalam ekonomi." Jika moral dipisahkan dari ekonomi, maka apa yang tersisa selain perhitungan untung-rugi? Dengan logika seperti itu, eksploitasi sumber daya alam, penggusuran rakyat kecil, monopoli korporasi, hingga ketimpangan ekstrem dapat dianggap wajar selama menghasilkan efisiensi ekonomi.

Padahal ekonomi bukan ilmu yang hidup di ruang hampa. Kebijakan ekonomi selalu menyangkut manusia, keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Sangat mungkin pernyataan Chatib Basri itu karena ia yakin bahwa pasar itu bergerak rasional, efisien dan mempunyai informasi yang cukup.

Stiglitz menyebut mereka yang yakin dengan kedigdayaan pasar seperti ini sebagai market fundamentalism. Namun kini terbukti, pasar tidak sepenuhnya rasional. Ia selalu asimetri, dan tidak netral. Lagi-lagi, uang mengenal nasionalisme.

Kalau tidak nasionalis, kenapa Washington pusing tujuh keliling dengan dedolarisasi. Andaikan masih ada ekonom menyatakan uang tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ras dan suku serta agama, maka jelas bahwa ilmu, wawasan dan analisisnya ketinggalan zaman. Selain using, juga gagal memahami peta peperangan ideologi ekonomi politik global.

Merujuk Indonesia, para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan logika pasar, semata-mata karena korporasi sebagai penggerak utama. Sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" -- adalah prinsip moral sekaligus ekonomi. Apalagi jika berhubungan dengan kemanusiaan yang beradab.

Ketika moral dikeluarkan dari ekonomi, maka yang lahir bukan kesejahteraan bersama, melainkan dominasi kelompok yang kuat atas yang lemah. Lihat kajian Stiglitz, Hudson, dan Piketty tentang ini. Menganalisis pasal-pasal 33 ayat (1,2,3), 23, 27, 31, 32, 34 dan pasal 29 serta Pembukaan UUD 1945 sebagai rangkaian sistematis struktural ekonomi konstitusi, maka ideologi ekonomi politik Indonesia kuat berpijak spiritual dan moral.

Indonesia bukan negara sekuler. Mereka yang menjadikan Indonesia sebagai sekuler bersiaplah menerima akibatnya baik secara individual maupun sosial, kini atau nanti.

Alam akan bekerja sesuai dengan ketetapan dan kebijakannya. Perhatikan keterbelahan bangsa saat ini. Itu karena kita bangga dengan sekulerisme yang tumbuh berkembang dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ancaman prahara bangsa pun tak terhindarkan karena kita bersedia diri menjadi asing sebagai penguasa atas negeri kita melalui sistem, kebijakan dan regulasi, standarisasi, supervisi, instrumentasi, dan penentu akuntabilitas serta validator. Lihatlah bagaimana jatuhnya rupiah saat ini.

Dalam Jangka Panjang Kita Mati

Pandangan ketiga adalah kutipan terkenal dari John Maynard Keynes: "Dalam jangka panjang kita mati." Ya. Kutipan ini sering digunakan untuk membenarkan fokus pada persoalan jangka pendek.

Namun, bangsa besar tidak dibangun dengan cara berpikir seperti itu. Kemerdekaan Indonesia sendiri adalah hasil perjuangan lintas generasi yang tidak berpikir hanya untuk hari ini.

Pola berpikir Keynes ini yang membenarkan intervensi negara namun rancu pada saat intervensi itu sebenarnya sedang menyelamatkan korporasi karena krisis ekonomi yang dibuatnya. Begitulah fakta yang tergelar dari peristiwa Occupy Wall Street, 17 September – 15 November 2011. “We are 99%,” kata demonstran. Ternyata ketimpangan ini berkesinambungan.

Lagi, jika para pendiri bangsa hanya memikirkan kebutuhan sesaat, mereka tidak akan menyusun konstitusi, membangun sistem pendidikan nasional, atau merancang cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pembangunan industri, penguasaan teknologi, kemandirian pangan dan energi membutuhkan penegakkan misi konstitusi puluhan tahun.

Negara yang hanya sibuk memadamkan kebakaran hari ini tanpa mempersiapkan masa depan, akan terus tertinggal. Jatuhnya rupiah adalah bukti, Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan moneter, fiskal, dan sektor riil yang tergantung pada asing.

Kita Masih Belajar sebagai Bangsa

Pernyataan Chatib Basri terakhir: "Kita masih belajar sebagai bangsa." Hal ini terdengar seolah rendah hati, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan mendasar. Chatib “Dede” Basri mengucapkan itu saat berdiskusi di Q teve bersama pembicara Amin Rais, Emil Salim dan Ichsanuddin Noosry.

Moderatornya Sugeng Sarjadi. Kini, Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun. Bangsa ini telah melewati berbagai krisis, membangun institusi, dan membuktikan kemampuannya dalam banyak bidang.

Dan sejak reformasi mendera pada 1997/1998, Indonesia mengidap akut dan kronis public distrust, public disorder, dan public disobedient. Maka memposisikan bangsa Indonesia sebagai "bangsa yang masih belajar" berisiko melahirkan mentalitas inferior: seolah-olah kita selalu menjadi murid dan pihak lain selalu menjadi guru.

Secara terselubung, dia mengakui hadirnya mental terjajah. Bung Karno menyebutnya blandis, lebih percaya rujukan bangsa asing daripada rujukan bangsanya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebutuhan pihak asing untuk menerima akuntabilitas dan memvalidasi sistem hingga instrumentasi yang diterapkan.

Padahal negara yang berdaulat harus memiliki keberanian untuk yakin pada kemampuan dirinya sendiri. Belajar memang perlu, tetapi belajar tidak berarti terus-menerus merasa belum mampu.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan pengalaman sendiri sebagai sumber keyakinan untuk menentukan jalannya sendiri. China belajar atas sejarahnya, dan menjadikan sejarahnya sebagai modal intangible untuk membangun bangsanya.

Indonesia malah melakukan desepsi, menghapus jejak sejarah karena kepentingan kelompok. Bahkan mengakui “westernisasi” pembangunan sebagai keniscayaan. Itulah fakta bahwa mereka sedang menipu diri sendiri hanya untuk ambisi memegang kekuasaan tanpa henti.

Selanjutnya jika disatukan, keempat pernyataan tersebut membentuk satu benang merah yang jelas: nasionalisme dianggap beban, moral dianggap tidak relevan dalam ekonomi, lalu visi jangka panjang dianggap kurang penting dibanding kebutuhan saat ini, dan bangsa ini terus diposisikan sebagai pihak yang belum dewasa.

Keempat pernyataan itu menyimpan pesan tentang keberpihakan pada ideologi ekonomi liberal. Sementara pengenalan dan pemahaman atas ekonomi konstitusi terasa dangkal.

Sikap Dede sebenarnya juga diperlihatkan oleh Harry Tjan Silalahi, Miranda Gultom, Budiono, dan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan, waktu dan ruang serta tempat yang berbeda. Harry Tjan Silalahi pernah menuding Ichsanuddin Noorsy sebagai “teroris kebijakan pemerintah” di hadapan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, Dubes Iran untuk Indonesia, Aristides Katoppo dan kawan-kawan lain dalam acara yang diselenggarakan Sugeng Sarjadi.

Miranda Gultom bangga dengan model moneter yang tunduk pada Washington. Budiono saat dikritik oleh Stiglitz dalam penerapan strategi ekonomi, mengatakan bahwa Indonesia memilih yang pragmatis saja.

Kemudian dipercaya asing lebih penting untuk mendapatkan utang daripada merestrukturisasinya. Sementara Sri Mulyani selain disebut sebagai Sales Promotion Girl (SPG)-nya IMF oleh Rizal Ramli tegas disebut sebagai neolib. Demikian juga dan Marie Eka Pangestu yang sukses memperjuangkan market friendly pada pemodal asing melalui keberlakuan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Maka cara pandang Dede yang relevan dan konsisten dengan kaum neolib merupakan gambaran penganut paradigma ekonomi global dalam pusaran neoliberalisme yang bertumpu pada corporate capitalism sebagai penggerak utama perekonomian nasional dan global.

Sudah barang tentu, cara pandang seperti itu sulit dipadukan dengan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkeadilan sosial selama Indonesia terdikte secara sistematis. Jika hari ini masih banyak ekonom yang melihat kejatuhan rupiah sebagai wujud posisi kekuatan pasar keuangan global, maka mereka gagal melihat masalah secara struktural, fundamental, dan fungsional di lingkup domestik.

Bagaimana pun faktor internal yang menerapkan neoliberal juga menjadi faktor penyumbang kejatuhan. Karena itu sepantasnya mereka tidak hanyut dalam kebodohan dan tidak terjaga dalam ketersesatan ekonomi yang tidak jujur, serakah, khayalan dan manipulatif.

Jelas, dalam kekuasaan kapitalisme korporasi seabad ini, mereka telah gagal mengangkat harkat martabat manusia. Ideologi kapitalisme korporasi telah kalah melawan kapitalisme negara (BUMN). Sementara penganut, penyanjung dan pejuang kapitalisme korporasi (neoliberal) membludak di nusantara. Pasar (korporasi) lebih unggul dibanding bangsa (pemerintahan), kata mereka.

Padahal ekonomi Indonesia diamanatkan dibangun dalam pijakan kokoh nasionalisme, mengukuhkan moral bangsa, dan menegakkan kemampuan bangsa sendiri. Ekonomi politik bangsa yang berdaulat harus menjadi pedoman dan instrumen untuk memperkuat kedaulatan nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Itulah semangat yang diwariskan para pendiri republik, dan semangat itulah yang tetap relevan hingga hari ini. Amanahnya adalah dalam modal ekonomi, terjalin utuh dengan modal spiritual, modal sosial, dan modal politik yang berujung pada pembentukan modal kultural.

Tanpa jalinan utuh atas modal-modal tersebut, Indonesia adalah pecundang dalam perang ideologi ekonomi. Penyebabnya, karena pengambil kebijakannya abai dan lalai akan kebenaran amanat ekonomi konstitusi 1945.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawasan sektor pangan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan distribusi bahan pangan strategis berjalan lancar dan terkendali di seluruh daerah.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Irham Waroihan mengatakan pentingnya penguatan pengawasan guna mencegah adanya praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat, mengganggu distribusi, serta mempengaruhi stabilitas harga pangan nasional.

"Penguatan pengawasan dilakukan menyusul berbagai dinamika tata niaga pangan yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan melalui permainan distribusi, penimbunan, maupun manipulasi harga di lapangan," kata Irham dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, praktik mafia pangan umumnya muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham.

Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat tata niaga sawit dan minyak goreng agar distribusi serta pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Salah satu langkah yang dilakukan melalui kebijakan domestic market obligation (DMO) guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Namun, menurut dia, penguatan pengawasan tetap diperlukan agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.

Karena itu, Kementan memperkuat pengawasan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna memastikan distribusi pangan berjalan baik, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan tetap stabil di masyarakat.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” katanya.

Kementan juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, distribusi, hingga pengendalian cadangan pangan berjalan optimal di lapangan.

Apabila ditemukan praktik pelanggaran seperti penimbunan maupun permainan harga, Kementan memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” kata Irham menegaskan.

Di tengah dinamika harga pangan, Kementan meminta masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap langkah pengawasan yang terus diperkuat.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah nyata, baik melalui pengawasan di lapangan maupun penguatan regulasi. Pemerintah tidak akan tinggal diam melawan mafia pangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penegakan hukum terhadap mafia pangan harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Mentan.

Ia juga menegaskan langkah bersih-bersih mafia pangan dilakukan baik terhadap pelaku di luar pemerintahan maupun internal kementerian.

Data Kementan mencatat selama periode 2024–2025 terdapat 94 kasus yang ditangani, terdiri atas 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan oknum pegawai internal dengan total 77 tersangka.

Selain itu, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah telah dicabut. Dalam 10 bulan terakhir, Kementerian Pertanian juga telah mengirimkan 260 kasus kepada aparat penegak hukum (APH).

Salah satu pengungkapan terbesar adalah kasus skandal beras oplosan. Dari 268 sampel yang diperiksa di 13 laboratorium pada 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai standar mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Untuk itu Kementan memastikan pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia pangan akan terus diperkuat demi melindungi masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Umar Jahidin

Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),

CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Optimisme tentu penting. Tetapi realitas pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk benar-benar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

Pertama, proyek hilirisasi sumber daya alam memang mulai berjalan, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan, terutama nikel dan mineral lainnya. Padahal semangat hilirisasi seharusnya diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri pangan nasional.

Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah, tetapi mulai mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Dampaknya sangat besar bagi ekonomi nasional. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas sumber penerimaan pajak negara, membuka lapangan kerja, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja nasional dalam proses produksi modern. Karena itu, hilirisasi sesungguhnya dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua, industrialisasi dan pembangunan kawasan industri harus berjalan lebih cepat dan lebih luas. Dengan berkembangnya hilirisasi, maka kebutuhan pembangunan pabrik dan manufaktur otomatis akan meningkat.

Kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah, kawasan industri nikel di Sulawesi, pembangunan industri di Kalimantan, hingga potensi pengembangan industri di Papua dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Industrialisasi sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melahirkan kelas menengah baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara maju bertumpu pada kekuatan industrinya. Korea Selatan, China, dan Jepang berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia karena membangun manufaktur yang kuat, disiplin kerja tinggi, serta investasi besar pada pendidikan dan teknologi.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Pembangunan pabrik dan alih teknologi akan sia-sia jika anak-anak bangsa tidak dipersiapkan untuk naik kelas menjadi tenaga kerja modern yang mampu mengoperasikan mesin, teknologi industri, sistem digital, hingga pekerjaan level manajerial dan teknologi informasi.

Persoalan ini juga menyangkut kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jika Indonesia ingin meningkatkan devisa dan kualitas tenaga kerja global, maka pekerja migran Indonesia juga harus diarahkan memasuki sektor-sektor pekerjaan berpenghasilan tinggi seperti yang dilakukan Filipina dan India.

Filipina misalnya telah mampu menjadikan remitansi pekerja migran sebagai salah satu penopang penting ekonomi nasional dengan nilai puluhan miliar dolar setiap tahun. Sementara Indonesia masih relatif tertinggal karena sebagian besar PMI masih terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah akibat keterbatasan keterampilan, sertifikasi internasional, dan penguasaan bahasa asing.

Karena itu, peningkatan kualitas SDM bukan hanya penting bagi PMI, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh tenaga kerja Indonesia jika bangsa ini benar-benar ingin naik kelas menjadi negara industri modern.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberanian memberantas korupsi dan membangun kepastian hukum. Investor hanya akan masuk dalam jumlah besar jika negara mampu memberikan rasa aman, regulasi yang jelas, birokrasi yang efisien, dan kepastian hukum yang konsisten. Dalam hal ini, Indonesia harus bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan terutama Vietnam yang saat ini berkembang sangat cepat sebagai basis manufaktur global.

Karena itu, pidato ekonomi Presiden sesungguhnya tidak cukup hanya dimaknai sebagai optimisme politik semata. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja besar nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, industrialisasi yang nyata, hilirisasi yang luas, peningkatan kualitas manusia Indonesia, dan keberanian melakukan reformasi ekonomi secara konsisten.

Optimisme tetap penting. Sebab bangsa yang kehilangan optimisme akan sulit bergerak maju. Tetapi optimisme hanya akan menjadi kenyataan jika bertemu dengan kerja keras, disiplin nasional, dan kesediaan untuk berjuang menghadapi kenyataan yang tentu tidak mudah.

Jakarta (ANTARA) - Di banyak negara berkembang, nasionalisme ekonomi sering lahir dari luka sejarah yang panjang. Ada pengalaman dijajah, dieksploitasi, dan dipaksa menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain.

Indonesia pun mengalami fase itu selama puluhan tahun lamanya. Kekayaan mineral dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah, teknologi, dan lapangan kerja besar justru tumbuh di luar negeri.

Oleh karena itulah hilirisasi kemudian hadir bukan sekadar sebagai kebijakan industri, melainkan sebagai simbol harga diri bangsa.

Di sektor nikel, semangat itu terlihat sangat kuat. Pemerintah mendorong pembangunan smelter, membatasi ekspor bahan mentah, dan mengubah arah industri agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Narasi besar yang dibangun pun sangat kuat bahwa kedaulatan sumber daya alam harus kembali ke tangan bangsa sendiri.

Namun di tengah semangat itu, muncul pertanyaan yang mulai terasa mengganggu di lapangan. Bagaimana jika nasionalisme yang diteriakkan ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh industri nasional dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tambang?

Pertanyaan itu tidak lahir dari ruang seminar atau meja diskusi elite di ibu kota. Tetapi tumbuh dari keresahan masyarakat di lingkar tambang yang mulai merasakan perlambatan industri.

Ketika harga nikel global melemah dan permintaan menurun, dampaknya tidak berhenti di laporan ekonomi atau grafik perdagangan internasional. Dampaknya menjalar hingga ke warung makan kecil, kontraktor lokal, sopir hauling, pedagang harian, hingga keluarga pekerja tambang.

Di Morowali Utara, misalnya, perlambatan industri smelter mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kios-kios kehilangan pembeli karena aktivitas kontraktor menurun. Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja mulai membesar.

Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi karena penghentian aktivitas tambang ikut melumpuhkan denyut ekonomi warga.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa industri nikel hari ini bukan lagi sekadar urusan investasi besar dan ekspor mineral, melainkan sudah menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat di banyak daerah.

Ketika aktivitas industri melambat, efeknya langsung terasa pada kehidupan sehari-hari. Pembayaran kredit kendaraan terancam tersendat, biaya pendidikan anak menjadi beban yang semakin berat, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa perlahan kehilangan energi penggeraknya.

Dalam konteks seperti inilah kebijakan industri seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi statistik produksi atau stabilisasi harga global, tetapi juga dari sisi ketahanan sosial masyarakat.

Nasionalisme ekonomi

Pemerintah memang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di satu sisi, produksi nasional harus dijaga agar harga nikel global tidak jatuh terlalu dalam. Di sisi lain, keberlangsungan industri dan perlindungan tenaga kerja juga menjadi kebutuhan mendesak.

Persoalannya, masyarakat sering kali merasa bahwa dampak sosial dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya hadir dalam perhitungan besar pembangunan industri nasional.

Di tengah situasi itu, sorotan mulai mengarah pada posisi perusahaan nasional yang mencoba bertahan di tengah dominasi modal global.

Salah satu yang sering disebut adalah Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka. Perusahaan ini dipandang sebagai representasi penanaman modal dalam negeri yang mencoba berdiri di tengah persaingan industri nikel yang semakin kompleks.

Statusnya bahkan disebut sebagai PMDN, Proyek Strategis Nasional, sekaligus Objek Vital Nasional.

Di sinilah perdebatan tentang nasionalisme ekonomi menjadi semakin pas untuk diperbincangkan. Sebab nasionalisme tidak cukup hanya diwujudkan melalui larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan fasilitas pengolahan.

Nasionalisme ekonomi juga menuntut keberpihakan yang nyata terhadap kemampuan industri nasional untuk bertahan dan tumbuh.

Perusahaan asing pada dasarnya memiliki bantalan modal yang jauh lebih kuat. Mereka memiliki akses pembiayaan internasional, rantai pasok lintas negara, dan kapasitas bertahan menghadapi tekanan pasar global dalam jangka panjang.

Sementara perusahaan nasional sering harus bertarung dengan kemampuan finansial yang jauh lebih terbatas. Dalam kondisi industri yang sedang tertekan, perbedaan daya tahan itu menjadi sangat terasa.

Maka dari itu, muncul harapan agar negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung ekosistem industri nasional. Bukan dalam arti memberikan perlakuan istimewa yang melanggar prinsip persaingan sehat, melainkan memastikan bahwa perusahaan nasional memiliki level hidup yang cukup untuk berkembang di negerinya sendiri.

Menciptakan keseimbangan

Perdebatan ini sebenarnya membuka refleksi yang lebih besar tentang makna nasionalisme di era industri modern. Nasionalisme hari ini tidak lagi cukup dimaknai sebagai slogan atau simbol politik.

Namun harus diterjemahkan menjadi kemampuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan industri nasional.

Indonesia tentu patut bangga karena berhasil mendorong hilirisasi yang mengubah posisi tawar negara di pasar global.

Dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai pemain penting dalam rantai industri baterai dan kendaraan listrik masa depan.

Namun keberhasilan besar itu akan terasa lebih utuh apabila masyarakat di lingkar tambang ikut merasakan rasa aman terhadap masa depan ekonomi mereka.

Di sinilah pentingnya membangun kebijakan yang lebih sensitif terhadap dampak sosial. Ketika industri melambat, pemerintah pusat dan daerah perlu hadir lebih cepat dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Program pelatihan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi lokal, perlindungan pekerja, hingga penguatan UMKM di kawasan industri menjadi sangat penting agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu denyut ekonomi saja.

Hilirisasi sejatinya bukan hanya tentang membangun smelter dan mengejar nilai tambah ekspor. Hilirisasi juga harus menjadi jalan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menumbuhkan industri nasional yang sehat dan berdaya tahan.

Jika hal itu berhasil dilakukan, maka nasionalisme ekonomi tidak akan terdengar sebagai slogan kosong, melainkan menjadi kenyataan yang benar-benar dirasakan rakyat.

Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan industri baru dunia melalui nikel dan sumber daya strategis lainnya.

Tetapi sejarah pembangunan selalu mengajarkan satu hal penting tentang keberhasilan ekonomi yang tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya ekspor, melainkan dari kemampuan sebuah negara menjaga rakyatnya tetap berdiri tegak di tengah perubahan besar.

Karena perlu dipahami bahwa nasionalisme yang paling kuat bukanlah yang paling keras terdengar dalam berbicara, melainkan yang paling nyata melindungi masyarakat dan memberi ruang bagi anak bangsa untuk tumbuh di tanahnya sendiri.

*) Penulis adalah Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong dilakukannya percepatan transformasi sektor penerbangan nasional untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi industri saat ini.

"Langkah transformasi itu perlu dilakukan melalui pendekatan strategis yang melibatkan regulator, operator, serta seluruh pemangku kepentingan penerbangan," kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan hal itu dalam Aviation Sharing Salession yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, sektor penerbangan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

"Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, setiap gangguan layanan penerbangan dapat dengan cepat menjadi perhatian publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan," ujar Dudy.

Menurut dia, beberapa isu yang sering menjadi sorotan publik di sektor penerbangan saat ini di antaranya adalah terkait keterlambatan penerbangan (flight delay), fasilitas bandara yang belum sepenuhnya optimal, serta pengalaman perjalanan penumpang yang belum sepenuhnya memuaskan.

Di sisi lain, industri penerbangan juga menghadapi dinamika eksternal yang tidak ringan, seperti fluktuasi harga bahan bakar avtur, kebutuhan investasi teknologi dan infrastruktur, serta tuntutan peningkatan standar keselamatan penerbangan yang semakin tinggi.

Untuk itu, ia mengatakan demi memperkuat daya saing industri penerbangan nasional di tengah dinamika global, percepatan transformasi penerbangan sangat perlu dilakukan. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Dudy mendorong para pelaku industri penerbangan untuk melakukan sejumlah langkah strategi untuk mendorong perubahan di sektor ini. Antara lain melalui penguatan digitalisasi layanan penerbangan atau Smart Aviation.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan konsep Airportpreneurship agar bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi.

Modernisasi sistem navigasi penerbangan dan peningkatan kualitas infrastruktur juga perlu dilakukan dalam transformasi. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memperkuat keselamatan dan ketepatan waktu penerbangan.

Dalam mendorong transformasi sektor penerbangan, pemerintah menekankan empat faktor penting yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan keempatnya adalah aspek keselamatan dan keamanan (safety and security), sinergi dan kolaborasi, perhatian pada detail operasional, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai ketidakpastian.

“Keselamatan penerbangan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan maupun operasional. Pada saat yang sama, kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat agar transformasi sektor ini dapat berjalan optimal,” kata Dudy.

Menurut dia, transformasi sektor penerbangan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama erat antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terintegrasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

“Kita harus selalu siap menghadapi ketidakpastian yang dapat muncul kapan saja di industri penerbangan. Karena itu, koordinasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan kesiapan operasional menjadi kunci menjaga keandalan layanan penerbangan nasional,” katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dan jajaran Kemenhub, hingga sejumlah pimpinan BUMN, perusahaan Swasta, dan asosiasi sektor transportasi udara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT SiCepat Ekspres Indonesia mendukung logistik nasional melalui ekspansi ke segmen business to business (B2B), memperkuat pasar ritel, serta mengembangkan layanan pengiriman internasional guna meningkatkan daya saing dan menjawab kebutuhan sektor ini baik domestik maupun global.

CEO SiCepat Ekspres, Barry Lim mengatakan transformasi itu difokuskan pada penguatan fundamental perusahaan serta akselerasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan agar lebih adaptif terhadap dinamika industri.

"Melalui ekspansi segmen B2B, optimalisasi ritel, serta pengembangan layanan internasional, kami ingin menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dan kompetitif,” kata Barry dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan pihaknya memperkuat lini bisnis di segmen B2B melalui layanan logistik yang secara khusus menangani kebutuhan layanan logistik rantai pasok dan distribusi hingga logistik khusus.

Langkah itu diambil untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor manufaktur, FMCG, rantai ritel serta industri lain yang membutuhkan distribusi skala besar hingga kustomisasi proses logistik.

Selain penguatan B2B, perusahaan itu juga mengoptimalkan layanan pengiriman ritel baik secara daring maupun luring.

"Untuk saluran ritel daring sudah tersedia SiCepat Apps dan SiCepat Dashboard untuk pengiriman di segmen C2C dan B2C," katanya.

Perusahaan juga sedang memperluas jaringan ritel luring melalui mitra penjualan dan titik tujuan dengan cakupan pengiriman ke seluruh Indonesia pada kuartal kedua tahun ini.

Di sisi lain, perusahaan juga memperluas cakupan layanan hingga internasional yang akan beroperasi mulai kuartal kedua tahun ini guna mendukung kebutuhan pengiriman lintas negara yang terus meningkat.

"Kami juga menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 25 persen di tahun ini, setelah tahun lalu, berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 16 persen," katanya.

Lebih dari satu dekade perusahaan itu telah tumbuh menjadi salah satu pelaku logistik utama.

Perseroan secara resmi juga memperkenalkan CEO dan susunan manajemen baru untuk memasuki fase transformasi bisnis dan arah strategi perusahaan melalui ekspansi pasar di segmen B2B, penguatan jaringan ritel hingga layanan pengiriman internasional.

Mereka adalah Barry Lim sebagai Chief Executive Officer, Imam Sedayu Pusponegoro sebagai Commercial & External Affairs Director, Andri Buchori sebagai Finance, Accounting & Tax Director, Maurian Dermawan sebagai Legal Director, Eko Pramudito sebagai Human Capital Director serta Rheza Sutedja sebagai Information Technology Director.

Perusahaan itu juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya donasi masjid di 12 titik operasional pada Ramadhan tahun ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Inflasi DKI Jakarta sebesar 0,63 persen pada Februari 2026 terpantau lebih rendah dibandingkan nasional 0,68 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setyawan menjelaskan secara tahunan inflasi Jakarta sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 4,76 persen.

“Tekanan ini bersifat temporer dan diprakirakan kembali normal pada April 2026. Selain itu, peningkatan permintaan musiman serta gangguan produksi hortikultura akibat kondisi cuaca turut mendorong kenaikan harga,” ujar Iwan, Senin (2/3/2026).

Terperinci, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 2,23 persen (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi. Kenaikan ini karena tingginya sejumlah barang seperti daging ayam, cabai, dan bawang merah.

Di sisi lain, ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas dunia yang merambat pada harga emas perhiasan. Inflasi emas perhiasan meningkat menjadi 9,61 persen (mtm), dengan harga rata-rata melampaui Rp2 juta per gram.

Memasuki HBKN, TPID Jakarta memperkuat sinergi melalui High Level Meeting bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta guna memastikan kesiapan pasokan, kelancaran distribusi termasuk ke Kepulauan Seribu, serta komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

“Komitmen tersebut diwujudkan melalui intensifikasi Pasar Murah, keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi, serta pemantauan harga dan stok pangan strategis di seluruh rantai distribusi bersama Pemprov, DPRD, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog,” kata Iwan.

Dari sisi pasokan, penguatan dilakukan melalui panen padi bersama dalam Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Cianjur, aksi guyur pasokan cabai ke Pasar Induk Kramat Jati, serta penguatan pasokan daging sapi melalui impor sapi Australia oleh Perumda Dharma Jaya.

Ketahanan pangan juga diperkuat melalui urban farming, termasuk pembibitan cabai di Pulau Pramuka. Termasuk sisi distribusi, BUMD pangan melakukan pengiriman rutin hingga ke rumah susun didukung fasilitasi armada angkut dan truk berpendingin hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) menegaskan komitmen menghadirkan energi yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi rumah tangga, UMKM, pembangkit listrik, dan industri strategis di seluruh Indonesia hingga memasuki usia persero ke-19 tahun.

"Selama hampir dua dekade, Pertagas menjadi penggerak infrastruktur midstream yang memastikan energi mengalir dari sumber produksi hingga ke rumah tangga, UMKM, pembangkit listrik, dan industri strategis di seluruh Tanah Air," kata Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan perjalanan 19 tahun mencerminkan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Energi yang disalurkan menyalakan rumah tangga, menggerakkan industri, membuka lapangan kerja, dan menjaga ekonomi tetap berjalan.

"Itulah makna keberadaan Pertagas bagi masyarakat,” ujar Indra.

Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, ia mengatakan Pertagas berperan strategis dalam mendukung hilirisasi nasional melalui penguatan jaringan 2.730 km pipa transmisi gas dan 605 km pipa transmisi minyak beserta fasilitas pendukung.

Infrastruktur itu memastikan gas bumi tersedia sebagai energi proses dan bahan baku industri vital, termasuk pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, pembangkit listrik, dan kilang, sehingga memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Perusahaan itu juga mendukung lifting minyak nasional melalui layanan transportasi minyak bumi yang aman dan andal, serta memperkuat ketahanan energi melalui regasifikasi LNG dan pemrosesan LPG guna menjamin fleksibilitas dan keberlanjutan pasokan energi domestik.

Kemudian menyalurkan energi bagi industri strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Gas bumi dimanfaatkan sebagai energi yang lebih bersih sekaligus bahan baku industri hilir untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan investasi.

Di Sumatra Utara, pengoperasian Pipa Arun–Belawan dan pembangunan Pipa Extension Sei Mangkei memperkuat pasokan gas ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, mendorong pengembangan industri hilir dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Di Jawa Barat dan DKI Jakarta, Proyek Pipanisasi BBM Cikampek–Plumpang sepanjang 96 km memperkuat logistik energi, menurunkan biaya distribusi, dan mengurangi emisi distribusi darat.

Di Aceh, revitalisasi fasilitas LNG Arun memperkuat pasokan gas bagi industri dan kelistrikan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam jaringan energi regional.

“Integrasi dan pengembangan jaringan pipa nasional memastikan penyaluran energi yang fleksibel, efisien, dan merata untuk menjawab dinamika kebutuhan industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Indra menambahkan.

Sepanjang 2025, volume transportasi gas bumi perusahaan itu melampaui 1.590 MMSCFD, tumbuh sekitar 4 persen dibandingkan 2024. Volume transportasi minyak mencapai lebih dari 174 ribu BOPD, meningkat 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas industri, kilang, dan pembangkit listrik nasional," ujar dia.

Atas kinerja tersebut, lanjut Indra, Pertagas meraih Penghargaan BPH Migas 2025 sebagai badan usaha pengangkutan gas bumi terbesar dan terbaik, serta capaian keselamatan kerja tingkat nasional.

Keandalan operasi berjalan seiring dengan komitmen keselamatan dan tata kelola. Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta menempatkan HSSE sebagai prioritas utama melalui penguatan manajemen risiko, pemeliharaan aset, dan standar operasi ketat.

Komitmen ini tercermin dari predikat Safety Bintang 5, empat penghargaan Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2025, serta Penghargaan Keselamatan Migas 2025 dari Kementerian ESDM.

Gas bumi sebagai energi transisi berperan penting dalam menurunkan emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan energi yang lebih bersih dan efisien bagi industri dan pembangkit listrik, Pertagas mendukung target dekarbonisasi nasional.

Menurut dia, peran pihaknya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan ketahanan energi, hilirisasi industri, dan kemandirian ekonomi. Ketahanan energi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, energi harus hadir secara merata, aman, dan berkelanjutan. Pertagas akan terus memperkuat infrastruktur, meningkatkan layanan, dan berinovasi agar energi benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Indra.

Di usia ke-19 tahun, kata Indra, Pertagas tidak hanya merayakan perjalanan, tetapi mempertegas komitmen mewujudkan swasembada energi untuk negeri, energi untuk masyarakat, hingga energi untuk masa depan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga. Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

Ia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif. "Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," pesannya kepada para peserta.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

"Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," pungkasnya.