IDXChannel – "Matilah engkau mati, Kau akan lahir berkali-kali." Kalimat itu menjadi pembuka sebuah novel bergenre historical fiction berjudul Laut Bercerita, yang terbit pada 2017 lalu.

Berkisah tentang perjuangan aktivis mahasiswa pra-reformasi di era 90-an, Sang penulis, Leila S Chudori, konon sengaja memilih diksi Laut untuk nama karakter utamanya, sebagai kiasan atas luasnya kisah yang dapat diceritakan tentang sejarah kelam dunia aktivisme saat itu.

Meminjam point of view Leila dalam novel tersebut, memang banyak kisah yang bisa dan perlu terus diceritakan tentang laut, agar tak lekang oleh waktu. Mendorongnya sebagai arus utama agar tak terpinggirkan oleh zaman. Seperti halnya nasib perekonomian biru (blue economy) yang hampir selalu tak menentu, bahkan di bumi Indonesia yang notabene telah sejak lama mengeklaim diri sebagai Bangsa Pelaut.

Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kerap kali telah mengingatkan adanya potensi krisis pangan yang mengintai, yang diprediksi dapat terjadi pada 2050 mendatang. Saat itu, jumlah penduduk dunia diproyeksi bakal mencapai 10 miliar jiwa, dan masih ditambah dengan kondisi perubahan iklim, dengan tren peningkatan suhu yang terus terjadi, yang tentu membawa masalah besar di sektor pertanian.

"Dengan penduduk bumi makin banyak, lahan semakin terbatas, suhu bumi makin panas, maka pertanian darat sudah berada pada batas kemampuannya. Sebaliknya, laut menyimpan potensi luar biasa sebagai frontier berikutnya bagi produksi pangan berkelanjutan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat tampil dalam International Sustainability Forum, di Jakarta, Jumat (10/10/2025) lalu.

Potensi Lestari

Maka pantas saja, dengan potensi luar biasa tersebut, ada sedikitnya tiga miliar orang di dunia yang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan pangannya, dengan lebih dari 800 juta rumah tangga bahkan telah menggantungkan penghidupan di sektor tersebut.

Sedangkan di level nasional, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyajikan fakta penguat, bahwa terdapat lebih dari 2.500 spesies biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, dengan tingkat efisiensi konversi biota laut 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibanding ternak darat.

Data ini sejalan dengan beragam data yang dimiliki sejumlah organisasi global, seperti United Nations Development Programme (UNDP) yang mengakui besarnya kekayaan laut Nusantara, dengan perkiraan mencapai 8.500 spesies ikan hingga 950 biota terumbu karang dan beragam potensi sejenis lainnya, sehingga dapat menyumbang 54 persen kebutuhan protein nasional dan bahkan 10 persen kebutuhan perikanan global.

Dari besarnya potensi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Machmud, menyatakan bahwa Indonesia sejauh ini baru mampu memproduksi perikanan budidaya nasional sekitar 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari yang dimiliki, yang mencapai 100 juta ton.

Capaian ini jauh tertinggal dibanding sesama negara-negara maritim lain, seperti China, yang telah mampu memaksimalkan 78 juta ton produksi budidayanya.

Karenanya, dengan besarnya potensi yang belum tergarap tersebut, Sakti meyakini bahwa Indonesia memiliki ruang pengembangan sektor kelautan yang demikian luas untuk dapat membangun ketahanan pangan lautnya sendiri, bahkan beranjak tampil sebagai pusat pangan laut dunia.

Melalui pendekatan blue economy, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencoba mendorong upaya pengembangan tersebut dengan merumuskan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya laut, yang lebih menekankan keseimbangan antara kesehatan ekosistem, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.

Keseimbangan dan Keberlanjutan

Paradigma yang coba dibangun KKP tersebut, pada dasarnya, telah lama diinisiasi oleh Gunter Pauli, fisikawan sekaligus ekonom asal Belgia, yang menjadi pencetus awal konsep blue economy. Lewat buku yang ditulis pada 2010, The Blue Economy, Pauli menekankan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemaksimalan potensi laut, dengan memanfaatkan sumber dayanya secara efisien, dan tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem laut.

Sakti menjelaskan, upaya tersebut juga coba diwujudkan oleh KKP melalui lima program utama, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penguatan regulasi penangkapan ikan berkelanjutan dan pengembangan budi daya perikanan ramah lingkungan.

"Kami berfokus pada lima komoditas unggulan, yaitu udang, nila, kepiting, rumput laut dan lobster. Selain itu, ada juga program lain berupa pengawasan pariwisata bahari dan kegiatan ekonomi ekstraktif di wilayah pesisir, yang sering kali menyebabkan degradasi garis pantai dan juga pulau-pulau," ujar Sakti.

Tak hanya itu, Sakti menjelaskan, pihaknya juga melibatkan komunitas nelayan dan masyarakat pesisir dalam upaya menjaga kesehatan laut lewat pengumpulan sampah plastik secara kolektif. Di lain pihak, sedikitnya 20.000 hektar tambak terbengkalai di Jawa Bagian Utara juga sedang direvitalisasi menjadi kawasan budi daya nila terpadu.

Juga program modernisasi budi daya udang di Wayangapu, Nusa Tenggara Timur, serta rencana pembangunan 1.000 armada kapal perikanan skala kecil, untuk memastikan agar setiap ikan yang ditangkap dapat menjadi bagian dari rantai pasok pangan berkelanjutan.

Tak ketinggalan, KKP juga tengah menggarap program revitalisasi produksi garam nasional guna memperkuat produksi local, sekaligus mendukung target swasembada garam nasional.

"Melalui berbagai upaya, kami mendorong agar Indonesia tidak hanya sekadar berupaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, namun juga sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan global secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," ujar Sakti.

Arus Utama

Dengan jumlah populasi mencapai 270 juta jiwa, termasuk di dalamnya sekitar 100 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Sakti meyakini bahwa langkah mendorong Indonesia untuk go global melalui pendekatan blue food system sangat memungkinkan dan memang layak untuk diperjuangkan.

Caranya adalah dengan mendorong konsep blue food dan juga blue economy secara keseluruhan menjadi sebuah arus utama yang ada di masyarakat, dan juga narasi yang dikedepankan dalam setiap sektor kehidupan, mulai dari kehidupan sosial, budaya, pemerintahan, tata kota, sampai perekonomian dan segala macam bidang turunannya.

Dalam hal ini, Direktur Infrastruktur PT Perikanan Indonesia (Persero), Muhammad Rizali Umarella, memiliki pendekatan menarik. Lewat buku yang ditulisnya dengan judul Dari Laut untuk Manusia, Rizali menyoroti anomali yang selama ini terjadi di Indonesia, yang meski secara geografis merupakan negara kelautan (maritim), namun hampir seluruh kebijakan yang diambil justru menggunakan pendekatan berbasis daratan (agraris).

Misalnya saja sumber pangan yang semata-mata mengandalkan produk pertanian (bukan produk laut), alat penghubung antar pulau yang mengandalkan jembatan dan angkutan udara (bukan angkutan laut), hingga kebijakan perluasan daratan lewat kebijakan reklamasi.

Deretan fakta tersebut, menurut Rizali, menjadi bukti sahih bahwa potensi kelautan nasional selama ini selalu dinomorduakan dan tidak menjadi prioritas, sehingga ditempatkan di belakang.

"Kita bisa lihat, bahkan rumah-rumah yang ada di kawasan pesisir justru menempatkan laut di belakang. Mereka membelakangi laut. Sesuatu yang kita taruh di belakang itu pasti hal yang tidak penting. Bukan prioritas. Yang di belakang itu identik dengan sampah, jemuran atau gudang. Maka perspektif ini yang harus diubah. Laut itu masa depan, jadi harus ditempatkan di depan dan jadi arus utama," ujar Rizali, saat peluncuran bukunya tersebut, di Jakarta, Juni 2025 lalu.

Belajar Dari Code

Sejalan dengan pemikiran Rizali, pendekatan serupa juga pernah digunakan oleh budayawan sekaligus aktivis sosial, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, saat menata ulang kawasan pemukiman di Bantaran Sungai Code, Yogyakarta, pasca banjir besar yang terjadi pada 1982 silam.
Sebelum diempas banjir, kawasan tersebut dikenal sebagai kampung kumuh yang penuh dengan bedeng-bedeng non permanen bersekat kardus dan tripleks, serta beratapkan terpal.

Para penghuni Kampung Code juga mayoritas kelompok urban, masyarakat pinggiran, kaum marjinal yang datang dari desa untuk mencari penghidupan, sehingga kerap kali tidak memiliki kartu identitas lantaran hidup nomaden.

Namun, pada 1984, pria kelahiran Ambarawa yang lebih akrab disapa Romo Mangun tersebut sukses membangun perubahan dengan menjadikan Kampung Code lebih tertata, dengan masyarakat yang lebih diberdayakan secara sosial dan ekonomi, hingga menarik perhatian internasional, dan mendapat penghargaan Aga Khan Award.

Caranya, pendekatan awal yang dilakukan Romo Mangun adalah mengubah posisi rumah-rumah di Kampung Code yang sebelumnya membelakangi sungai sehingga terlihat kumuh menjadi menghadap sungai, dengan harapan kawasan sungai tersebut menjadi lebih terawat karena menjadi 'simpul sosial'.

"Karena di depan mata, maka kali (sungai) jadi bersih. Nggak mungkin sinawang (dilihat) tiap hari kok nggak dibersihkan. Nah, karena (sungainya) bersih, maka bisa membawa manfaat, misal ada perahu untuk wisata, memancing, festival budaya, sehingga ada manfaat ekonomi juga untuk masyarakat di kiri-kanan kali (sungai). (Pendekatan) Ini semua harus dijaga, dan ditingkatkan," ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sebuah Rapat Koordinasi dengan Pemkot Yogyakarta, pada Agustus 2025 lalu.

***
Dan pada akhirnya, banyak kisah yang telah terungkap tentang laut. Para pengambil kebijakan juga telah datang dan pergi. Para pemimpin lembaga yang mengurusi hajad kelautan telah silih-berganti. Beragam program telah tersaji. Beragam harap telah disandang. Seperti saujana surya tenggelam, selalu nampak indah namun terbentang di ufuk kejauhan.

Maka, seperti kata Leila di awal tulisan ini, meski kerap membentur dan mati suri, harapan tentang laut harus selalu dikisahkan, agar semangatnya terus lahir berkali-kali. Sebuah renjana kerinduan yang teramat-sangat, dari bangsa pelaut yang demikian lama tersesat di darat, untuk kembali dapat menggamit kedamaian dan kesejahteraan dari kampung halamannya; bahari.

(taufan Sukma)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan besarnya potensi pangan biru (blue food) Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan global, terutama melalui penguatan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat, Trenggono menyebut pangan biru yang bersumber dari hasil perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia jumlahnya tak kurang dari 24 juta ton setiap tahun, termasuk rumput laut. Pihaknya menargetkan peningkatan volume produksi, khususnya dari perikanan budidaya demi menjaga keberlanjutan populasi perikanan di alam.

Ia menambahkan produksi perikanan budidaya saat ini berada di angka rata-rata 5,6 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia memiliki potensi lahan budidaya di darat, laut, dan pesisir seluas hampir 18 juta hektare, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 1,2 juta hektare atau 6,8 persen.

"Budidaya itu masa depan, dan kami telah mengembangkan modeling-modeling budidaya modern sejumlah komoditas, salah satunya nila salin di Karawang," kata Trenggono dikutip dari keterangan kementerian.

"Keberhasilan di Karawang kami bawa ke skala yang lebih besar yaitu dalam bentuk program revitalisasi tambak untuk budidaya nila salin, yang tahap awal pembangunan luasnya mencapai 20 ribu hektare di Jawa Barat,” katanya menambahkan.

Konsep revitalisasi tambak di Pantura Jawa, lanjut dia, tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan ekosistem mangrove sebagai penyangga lingkungan alami. Tambak-tambak tersebut juga dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) untuk menjaga kualitas lingkungan.

“Pengelolaan limbah harus dilakukan dengan benar, tidak hanya di tambak, tapi juga di kampung nelayan. Untuk itu kami siapkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Trenggono.

Program revitalisasi tambak di Jawa Barat diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton nila salin per tahun. Peningkatan produksi ini didukung oleh penerapan teknologi budidaya modern yang mampu meningkatkan produktivitas dari 0,6 ton menjadi 130 ton per hektare per siklus.

Mengenai pasar, Trenggono optimistis karena kebutuhan protein dunia terus meningkat. Timur Tengah disebut sebagai pasar potensial karena tingginya konsumsi ikan nila dan banyaknya diaspora Indonesia di kawasan tersebut.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memproyeksikan populasi dunia akan tumbuh lebih dari 30 persen hingga 2050, dengan kebutuhan protein meningkat hingga 70 persen. Nilai pasar pangan biru global pada 2030 diperkirakan mencapai 419,09 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia menggantungkan hidup pada sistem pangan biru atau blue food system sebagai sumber mata pencaharian.

Sementara, lebih dari 3 miliar orang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi penting sehari-hari.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menjelaskan pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan global, bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga karena nilai keberlanjutan dan dampak ekonominya.

"Blue food mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan asam lemak omega-3 yang tinggi, namun memiliki jejak karbon paling kecil dibanding sumber protein darat seperti ayam, sapi, maupun babi," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut data yang ditampilkan KKP, lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dijadikan sumber pangan, dengan efisiensi konversi pakan mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibandingkan ternak darat.

Selain ramah lingkungan, pangan biru juga dinilai berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan global.

Machmud menambahkan potensi Indonesia di sektor ini sangat besar. Saat ini, produksi perikanan budidaya nasional baru mencapai 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari sebesar 100 juta ton.

"Kalau kita kelola dengan baik, ke depan Indonesia bisa seperti China yang sudah mencapai 78 juta ton produksi budidaya. Semua itu bagian dari ekonomi biru yang berkelanjutan," katanya.

Melalui program ekonomi biru, KKP berfokus pada lima pilar, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut dan darat yang ramah lingkungan, pengawasan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui program plastikasi nelayan.

Langkah tersebut, lanjut Machmud, bukan hanya untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber pangan bagi generasi mendatang.

"Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan pangan. Pangan biru ke depan harus menjadi pilihan utama karena sehat, berkelanjutan, dan bisa mendukung ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti pentingnya sistem pangan biru atau blue food system dalam menopang ketahanan pangan global. Lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia diketahui bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan, sementara lebih dari 3 miliar orang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi harian.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud menyebut pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan dunia, baik dari sisi ekonomi, gizi, maupun keberlanjutan.

"Blue food mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan asam lemak omega-3 yang tinggi, namun memiliki jejak karbon paling kecil dibanding sumber protein darat seperti ayam, sapi, maupun babi," ujar Machmud dalam acara Agri Food Summit 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan data KKP, terdapat lebih dari 2.500 spesies biota laut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Efisiensi konversi pakan biota laut pun disebut mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibandingkan ternak darat. Selain lebih ramah lingkungan, pangan biru juga dianggap berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan global.

Machmud menilai potensi Indonesia di sektor ini masih sangat besar. Saat ini, produksi perikanan budidaya nasional baru sekitar 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari yang mencapai 100 juta ton.

"Kalau kita kelola dengan baik, ke depan Indonesia bisa seperti China yang sudah mencapai 78 juta ton produksi budidaya. Semua itu bagian dari ekonomi biru yang berkelanjutan," katanya.

KKP sendiri tengah mendorong penguatan ekonomi biru melalui lima pilar utama, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut dan darat yang ramah lingkungan, pengawasan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut melalui program plastikasi nelayan.

Menurut Machmud, langkah-langkah tersebut tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber pangan bagi masa depan.

"Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan pangan. Pangan biru ke depan harus menjadi pilihan utama karena sehat, berkelanjutan, dan bisa mendukung ekonomi masyarakat pesisir," pungkasnya.