Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi konsumsi ikan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 meningkat sekitar 10-20 persen dibanding bulan biasa.

Peningkatan permintaan tersebut dinilai masih dapat diimbangi dengan pasokan yang cukup sehingga tidak memicu lonjakan harga yang signifikan.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan kenaikan konsumsi ikan pada periode Ramadan merupakan pola tahunan yang dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat.

"Menurut survei kami, kenaikannya 10-20 persen dari bulan biasa. Untuk kebutuhan Januari-Maret sekitar 1,94 juta ton, maka di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 ribuan ton," ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan kenaikan harga ikan menjelang Ramadan lebih dipengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan. Jika stok terbatas sementara permintaan meningkat, harga cenderung naik, namun secara umum kenaikan harga masih relatif terkendali.

Menurut Machmud, harga ikan budidaya seperti lele dan nila relatif stabil, masing-masing berada di kisaran Rp25 ribu-Rp26 ribu dan sekitar Rp28 ribu per kilogram. Sementara fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu menyampaikan produksi perikanan budidaya pada awal 2026 diproyeksikan tetap tumbuh positif dengan rata-rata peningkatan sekitar 19,09 persen.

Sejumlah komoditas seperti kerapu meningkat 11,32 persen, kakap dan lobster naik sekitar 12,27 persen, serta udang tumbuh 3,63 persen. Produksi ikan nila juga meningkat 10,24 persen.

Namun, produksi ikan mas mengalami penurunan sekitar 4,11 persen akibat tingginya curah hujan sepanjang 2025 yang memengaruhi budidaya di sejumlah wilayah.

"Ikan mas menjadi penurunan minus 4,11 persen. Catatan kenapa ikan mas ini sedikit minus, karena kami sounding di lapangan, ini salah satunya disebabkan jumlah hujan yang cukup tinggi pada 2025," kata Haeru.

Ia menambahkan curah hujan ekstrem di beberapa daerah, termasuk wilayah sentra budidaya seperti Karawang, memengaruhi produktivitas ikan mas. Meski demikian, komoditas lain seperti nila dinilai lebih tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan.

KKP menilai kondisi produksi secara keseluruhan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Dari sisi harga, kenaikan komoditas perikanan diperkirakan berada pada kisaran 0,25-1,39 persen sehingga dinilai tidak memicu tekanan inflasi yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini memastikan produk ikan yang beredar di pasar tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin.

"Selama (pengawasan) yang sudah kami lakukan, memang tidak ada produk-produk yang ditemukan mengandung formalin," kata Ishartini.

Ia menegaskan KKP secara rutin melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang serta pemasok agar tidak menggunakan bahan berbahaya. Jika ditemukan pelanggaran, produk akan langsung ditarik dari peredaran dan penjual dapat dikenai sanksi tegas.

"Sudah sering kami di KKP ini melakukan sosialisasi kepada para pedagang, para supplier dan sebagainya untuk tidak boleh lagi menggunakan hal itu." tegasnya.

Menurutnya, KKP pernah menarik produk ikan dari pasar di Jawa Tengah setelah ditemukan pelanggaran, bahkan izin penjualan dapat dicabut apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan keamanan pangan.

"Memang apabila ini ditemukan, pernah terjadi di satu tempat ya di Jawa Tengah, kami komunikasi, koordinasi dengan pemda sebagai penanggung jawab dari pasar tradisional, produk itu ditarik dan tidak boleh lagi diperdagangkan," jelas Ishartini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperluas pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah tahun ini. Hal itu menyusul keberhasilan penerapannya, salah satunya di Biak, Papua.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud mengungkapkan pendapatan nelayan di Biak melonjak dua kali lipat setelah penerapan model Kampung Nelayan Modern yang dibangun  sejak tahun lalu.

Ia mengatakan program di Biak menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Di Biak, tepatnya di Samber-Binyeri, pendapatan nelayan yang dulu sekitar Rp3 juta per bulan kini sudah mencapai Rp6 juta. Naik 100 persen," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Kampung Nelayan Merah Putih, kata dia, dibangun atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan dirancang sebagai kawasan terpadu.

Seluruh kebutuhan nelayan dipenuhi di satu lokasi, mulai dari tambatan perahu, perahu penangkap ikan, pabrik es, cold storage, mobil pendingin, sentra kuliner, hingga SPBU nelayan.

"Fasilitasnya lengkap, tapi kuncinya adalah pendampingan. Tanpa itu, hasilnya tidak akan seperti sekarang," tutur Machmud.

Menurutnya, keberhasilan Biak menjadi bukti peningkatan literasi keuangan, efisiensi rantai pasok, dan akses sarana produksi dapat langsung berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor kelautan. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut meminta KKP menggandakan program tersebut secara nasional.

"Pak Menteri sudah melaporkan ke Presiden, dan beliau bilang: 'bisa tidak dibuat 1.000 kampung seperti ini?' Kami sekarang tangani 1.000, dan untuk tahun 2025 ini 100 kampung siap dibangun. Sebanyak 65 sudah berjalan, tinggal 35 lagi menyusul," ungkap Machmud.

Selain untuk meningkatkan pendapatan nelayan, program Kampung Nelayan Merah Putih juga diarahkan untuk memperkuat rantai dingin perikanan. Dengan ketersediaan es dan cold storage di tingkat desa, hasil tangkapan dapat disimpan dalam kondisi segar sehingga kualitas ekspor meningkat.

"Biasanya nelayan tidak bawa es, paling hanya es rumahan. Sekarang kita bangun pabrik es dengan harga terjangkau. Pulang melaut ikannya masih segar, bisa disimpan, dan bahkan sudah 14 kali ekspor keluar daerah dengan kualitas ekspor," katanya.

Machmud menjelaskan model kampung nelayan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk memasok wilayah lain yang kekurangan ikan segar, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, setiap kawasan dibekali mobil berpendingin agar distribusi hasil tangkapan tetap terjaga.

Ia menambahkan salah satu tantangan besar di sektor kelautan saat ini adalah distribusi dan penyimpanan ikan yang belum merata. Indonesia memiliki lebih dari 2.100 unit cold storage dengan kapasitas total sekitar 835 ribu ton, namun sebagian besar terpusat di wilayah tertentu.

"Kalau dibandingkan, satu perusahaan di Jepang saja punya cold storage sampai 1,6 juta ton. Itu sebabnya mereka bisa menjaga ketahanan pangan. Bahkan di sana saya lihat, ikan Indonesia juga tersimpan di fasilitas mereka," ungkapnya.

Melalui pengembangan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, KKP berharap bisa memperkuat kedaulatan pangan laut nasional sekaligus membuka peluang ekspor lebih luas.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia menuju lumbung pangan dunia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan tema besar Agri Food Summit 2025: Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia menggantungkan hidup pada sistem pangan biru atau blue food system sebagai sumber mata pencaharian.

Sementara, lebih dari 3 miliar orang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi penting sehari-hari.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menjelaskan pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan global, bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga karena nilai keberlanjutan dan dampak ekonominya.

"Blue food mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan asam lemak omega-3 yang tinggi, namun memiliki jejak karbon paling kecil dibanding sumber protein darat seperti ayam, sapi, maupun babi," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut data yang ditampilkan KKP, lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dijadikan sumber pangan, dengan efisiensi konversi pakan mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibandingkan ternak darat.

Selain ramah lingkungan, pangan biru juga dinilai berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan global.

Machmud menambahkan potensi Indonesia di sektor ini sangat besar. Saat ini, produksi perikanan budidaya nasional baru mencapai 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari sebesar 100 juta ton.

"Kalau kita kelola dengan baik, ke depan Indonesia bisa seperti China yang sudah mencapai 78 juta ton produksi budidaya. Semua itu bagian dari ekonomi biru yang berkelanjutan," katanya.

Melalui program ekonomi biru, KKP berfokus pada lima pilar, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut dan darat yang ramah lingkungan, pengawasan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui program plastikasi nelayan.

Langkah tersebut, lanjut Machmud, bukan hanya untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber pangan bagi generasi mendatang.

"Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan pangan. Pangan biru ke depan harus menjadi pilihan utama karena sehat, berkelanjutan, dan bisa mendukung ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.