PAPUA - Jabatan Komandan Lanud Manuhua Biak di Apron Skadron Udara 27, Samofa, Kabupaten Biak Numfor berganti. Jabatan tersebut resmi diserahterimakan dari Marsma TNI Heri Kris Drihandaka kepada Kolonel Pnb Rohmat Kusmayadi.

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Hanggar Skuadron Udara 27 Manuhua, Minggu (17/5/2026) itu dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Angkatan Udara (Pangkodau) III Marsda TNI Azhar Aditama selaku Inspektur Upacara. Upacara ini dihadiri sekitar 150 undangan.

Beberapa di antaranya yang hadir adalah Komandan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Danlanudal) Biak, Kolonel Laut (P) Candra Budiharjo dan Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Kolonel Laut (P) Arief Sukmono Akbar.

Dikutip dari laman resmi TNI AL, acara sertijab tersebut turut dihadiri juga oleh sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri dan Forkopimda setempat menyaksikan prosesi yang meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyerahan Pataka "Prayatna Kerta Gegana", hingga penandatanganan pakta integritas.

Dalam amanatnya, Pangkodau III menegaskan pentingnya peran strategis Lanud Manuhua sebagai pangkalan operasi di wilayah timur Indonesia. Dia menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Marsma TNI Heri Kris Drihandaka.

Dia menyambut optimistis kepemimpinan Kolonel Pnb Rohmat Kusmayadi dalam membawa satuan ke arah yang lebih maju dan profesional. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan ramah tamah serta penyerahan cenderamata.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan sementara Project Freedom, operasi militer untuk mengawal kapal melewati Selat Hormuz, setelah Arab Saudi menolak akses pesawat militer AS ke pangkalan dan wilayah udaranya.

NBC melaporkan keputusan mendadak Trump itu terjadi setelah salah satu sekutu penting AS di Teluk itu menangguhkan izin penggunaan pangkalan dan wilayah udara untuk mendukung operasi tersebut. Langkah Saudi itu membuat Trump terpaksa menghentikan operasi guna memulihkan akses militer AS ke ruang udara yang dinilai strategis.

“Karena faktor geografi, kami membutuhkan kerja sama dari mitra regional untuk memanfaatkan wilayah udara di sepanjang perbatasan mereka,” kata seorang pejabat AS, dikutip NBC, Sabtu (9/2/2026).

Trump mengejutkan sekutu Teluk setelah mengumumkan Project Freedom melalui media sosial pada Minggu sore. Pengumuman itu disebut membuat marah kepemimpinan Arab Saudi.

Sebagai respons, Kerajaan Saudi memberi tahu bahwa mereka tidak akan mengizinkan militer AS menerbangkan pesawat dari Pangkalan Udara Prince Sultan di tenggara Riyadh atau melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung operasi tersebut.

The New York Times menuliskan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan para pejabat Saudi kemudian tetap berkomunikasi dengan Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, Komando Pusat AS, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Namun, pembicaraan antara Trump dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi itu memaksa Trump menghentikan sementara Project Freedom.

Menurut NBC, sekutu dekat AS lain di Teluk juga terkejut dengan pengumuman tersebut. Trump disebut baru berbicara dengan para pemimpin Qatar setelah operasi itu dimulai.

Seorang sumber Saudi mengatakan kepada NBC bahwa Trump dan putra mahkota “telah berkomunikasi secara teratur”.

Ketika ditanya apakah pengumuman Project Freedom mengejutkan pemimpin Saudi, sumber Saudi kepada NBC mengatakan, “Masalahnya adalah segala sesuatu terjadi dengan cepat secara real time.”

Sumber Saudi itu juga mengatakan bahwa Arab Saudi “sangat mendukung upaya diplomatik” Pakistan untuk menengahi kesepakatan antara Iran dan AS guna mengakhiri perang.

Di sisi lain, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa “sekutu regional telah diberi tahu sebelumnya” ketika ditanya soal sejumlah pemimpin negara Teluk yang disebut terkejut atas pengumuman operasi AS tersebut.

Seorang diplomat Timur Tengah memberi keterangan berbeda. Menurut diplomat itu, AS baru berkoordinasi dengan Oman setelah Trump mengumumkan operasi tersebut.

“AS membuat pengumuman, lalu berkoordinasi dengan kami,” kata diplomat Timur Tengah itu.

Diplomat itu menambahkan bahwa pihak Oman “tidak kesal atau marah”.

Trump sebelumnya mengumumkan operasi itu pada akhir pekan sebagai upaya menerobos blokade Iran di Selat Hormuz. Para pejabat keamanan nasional AS kemudian memaparkan operasi tersebut dalam pengarahan publik di Pentagon dan Gedung Putih.

Namun, Trump tiba-tiba menghentikan operasi itu sekitar 36 jam setelah dimulai.

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa militer AS saat itu sedang menyiapkan sejumlah kapal tambahan di Teluk untuk melintas melalui selat tersebut ketika operasi dihentikan.

Komando Pusat AS sebelumnya menyatakan dua kapal berbendera AS telah berhasil melewati Selat Hormuz sebagai bagian dari Project Freedom.

Trump mengatakan Project Freedom akan “dihentikan sementara untuk waktu singkat guna melihat apakah” kesepakatan untuk menyelesaikan perang “dapat dirampungkan dan ditandatangani”.

Pangkalan Udara Prince Sultan menjadi lokasi penting karena militer AS menempatkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara di sana.

Arab Saudi sebelumnya mengizinkan AS menerbangkan pesawat dari pangkalan itu untuk mendukung perang di Iran. Saudi juga mengizinkan pesawat yang berbasis di negara sekitar melintasi wilayah udaranya.

Militer AS menyebut izin penggunaan wilayah negara lain sebagai access, basing and overflight atau ABO. Izin tersebut mencakup akses, pangkalan, dan lintas udara.

Dalam operasi kawasan, jet tempur, pesawat tanker pengisian bahan bakar, dan pesawat pendukung membutuhkan izin terbang dari sekutu utama regional. Arab Saudi dan Yordania dinilai penting untuk pangkalan, Kuwait untuk lintas udara, sedangkan Oman untuk lintas udara dan logistik angkatan laut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan tengah menyiapkan pengerahan pasukan militernya ke sebuah pangkalan udara di ibu kota Suriah, Damaskus. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk memperkuat pakta keamanan potensial antara Suriah dan Israel yang tengah diupayakan langsung oleh Presiden AS Donald Trump.

Perkembangan ini menandai perubahan besar dalam hubungan AS dan Suriah setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, yang selama ini dikenal bersekutu erat dengan Iran. Sejak itu, Washington mulai membangun hubungan baru dengan pemerintahan Suriah yang kini dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa.

Adapun pertemuan bersejarah antara Presiden Trump dan Presiden al-Sharaa dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada Senin mendatang, yang akan menjadi pertama kalinya seorang kepala negara Suriah menginjakkan kaki di Washington.

Pada Juni lalu, AS mencabut sanksi lama terhadap Suriah dan mengajukan petisi kepada Dewan Keamanan PBB untuk mencabut pula sanksi yang masih diberlakukan terhadap pemerintahan al-Sharaa.

Menurut laporanReutersyang mengutip enam sumber dengan pengetahuan langsung mengenai persiapan tersebut, AS berencana menggunakan pangkalan udara di Damaskus itu untuk memantau potensi kesepakatan damai antara Israel dan Suriah.

Namun, lokasi pasti pangkalan tersebut tidak diungkapkan karena alasan keamanan operasional, setelah adanya permintaan dari pejabat administrasi AS agar informasi itu tidak dipublikasikan.

Belum ada kejelasan mengenai jumlah personel militer AS yang akan dikerahkan maupun waktu kedatangan mereka. Seorang pejabat pertahanan AS yang dikutipNewsweekmenyatakan bahwa mereka "tidak memiliki informasi untuk dibagikan" terkait hal ini.

Sementara itu, dua sumber militer Suriah menegaskan bahwa otoritas Suriah akan tetap memegang kendali penuh atas pangkalan tersebut. Seorang pejabat Barat juga mengungkapkan bahwa Departemen Pertahanan AS telah melakukan beberapa misi pengintaian ke lokasi itu dan menyimpulkan bahwa landasan pacunya layak digunakan untuk operasi penerbangan militer.

Seorang pejabat pertahanan Suriah kepadaReutersmenuturkan bahwa pesawat angkut militer AS tipe C-130 telah mendarat di fasilitas tersebut dalam beberapa kesempatan.

Langkah ini datang setelah serangkaian pengurangan pasukan AS di wilayah Suriah selama beberapa tahun terakhir.

Utusan khusus AS untuk Damaskus, Thomas Barrack - yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turki - mengungkapkan awal tahun ini bahwa Washington telah mengurangi jumlah pangkalan militernya di Suriah secara bertahap.

"Kita telah menurunkan jumlah pangkalan dari delapan menjadi lima, lalu menjadi tiga. Pada akhirnya kita akan menuju hanya satu," kata Barrack.

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) pada April lalu juga mengumumkan rencana untuk memangkas jumlah pasukan di Suriah menjadi kurang dari 1.000 personel dalam beberapa bulan ke depan.

Pasukan AS pertama kali ditempatkan di Suriah lebih dari satu dekade lalu dalam rangka memerangi kelompok ISIS dan membantu Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah organisasi bersenjata yang dipimpin oleh kelompok Kurdi. Saat ini, SDF sedang dalam proses integrasi ke dalam militer nasional Suriah di bawah pemerintahan baru.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]