Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera menetapkan nama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026-2031.

Kandidat yang akan diumumkan, akan menggantikan Ali Ghufron Mukti. Ali telah menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 lalu. Jabatannya segera berakhir pada bulan ini, Februari 2026.

Informasi yang dihimpun Bisnis, sebelum diumumkan presiden, Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan telah mengantongi sejumlah nama dalam bursa calon Dirut BPJS Kesehatan. Ada potensi posisi Dirut BPJS Kesehatan diisi oleh purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga sebagai Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nunggu pengumuman dari presiden ya," ujar Kunta dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Kamis (13/2/2026).

Adapun Pansel Direksi BPJS Kesehatan dibentuk sejak Oktober 2025 lalu. Pansel ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah. Dia didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, anggota pansel BPJS Kesehatan mencakup beberapa nama antara lain, Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Dalam catatan Bisnis, Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat menuai kontroversi. Tiga orang tercatat telah menggugat pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.

Para pengugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026-2031.

Mereka juga mendesak supaya seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026-2031 diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai sampai diputusnya perkara ini dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kendati masih dalam proses gugatan, pansel masih terus melanjutkan proses seleksi sampai saat ini. Posisi Dewas BPJS Kesehatan bahkan sudah disahkan secara resmi oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Sementara itu, untuk Direksi BPJS, struktur resminya segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu kalau direksi, karena yang masuk ke DPR hanya posisi Dewan Pengawas," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.

Dewas BPJS Kesehatan

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

Afif Johan (Pekerja)
Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
Sunarto (Pemberi Kerja)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Tantangan Pengelolaan BPJS Kesehatan

Isu kepesertaan masih menjadi tantangan yang menjadi tantangan pelik yang perlu dihadapi oleh siapapun yang akan terpilih dalam direksi BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031 dimulai besok, yakni dibuka pada 14—16 Oktober 2025.

Pemerintah telah membentuk panitia seleksi alias Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026—2031, seiring dengan segera berakhirnya masa jabatan pengawas dan direksi BPJS saat ini.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa pembentukan Pansel telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2025 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan secara terbuka, profesional, dan berbasis merit. BPJS Kesehatan membutuhkan figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi untuk membawa lembaga ini semakin kuat melayani masyarakat," ujar Kunta yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan, Senin (13/10/2025).

Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri juga menyampaikan optimisme bahwa proses seleksi itu akan menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan kinerja BPJS.

"Kami percaya proses seleksi yang ketat dan objektif ini akan melahirkan calon-calon terbaik bangsa yang siap memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan," ujar Indah.

Berikut jadwal seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BPJS:

• Pengumuman seleksi: 9 Oktober 2025
• Pendaftaran: 14—16 Oktober 2025
• Seleksi berlangsung selama tiga bulan, dengan tahapan:
  1. Seleksi administrasi
  2. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test: termasuk pemaparan visi dan misi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara
  3. Tes kesehatan

Seluruh syarat, tata cara pendaftaran, serta jadwal lengkap seleksi dapat diakses publik di laman resmi https://seleksidewasdireksibpjs.djsn.go.id.

Pansel BPJS menghimbau publik untuk aktif memantau proses seleksi tersebut, agar kandidat yang terpilih benar-benar berkualitas dan berkomitmen terhadap pelayanan publik di bidang jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Daftar Anggota Pansel BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 13 hingga 16 Perpres 81/2025 mengatur bahwa Pansel BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing terdiri dari dua orang perwakilan pemerintah dan lima orang perwakilan unsur tokoh masyarakat.

Untuk BPJS Kesehatan, unsur pemerintah dalam Pansel terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan (anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN) dan perwakilan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, unsur pemerintah adalah perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (anggota DJSN) dan perwakilan Kementerian Keuangan.

Anggota Pansel dari unsur masyarakat dipilih dari tokoh bangsa yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, asuransi, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Luky Alfirman (unsur pemerintah)
  • Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
  • Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
  • Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
  • Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris DJSN)
  

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

• Ketua merangkap Anggota: Indah Anggoro Putri (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Abdul Gaffar Karim (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Sudarto (unsur pemerintah)
  • Julizar Idris (unsur tokoh masyarakat)
  • Abdul Wahab (unsur tokoh masyarakat)
  • Arief Nugroho (unsur tokoh masyarakat)
  • Royanto Purba (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris DJSN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan tujuh anggota Panitia Seleksi atau Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan.

Hal itu terlampir dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam butir-butir pertimbangannya, presiden menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada 19 Februari 2026. Oleh karena itu, pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih calon pemimpin BPJS Kesehatan.

Pembentukan pansel mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24/2011 tentang BPJS, yang telah diubah dengan UU Nomor 6/2023; serta mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewas dan Direksi BPJS.

"[Presiden memutuskan] membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi," dikutip dari Keppres 105/P Tahun 2025 pada Jumat (10/10/2025).

Pansel itu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Presiden Prabowo. Adapun, mereka bertugas sejak Keppres ditetapkan pada 2 Oktober 2025 hingga penetapan resmi Anggota Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan.

Sejumlah tugas Pansel Calon Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan di antaranya adalah:

• Menyusun dan menetapkan jadwal pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Dewas dan Direksi
• Menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon Dewas dan Direksi
• Mengumumkan nama calon anggota Dewas dan Direksi
• Mengumumkan nama calon anggota Dewas dan Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, lalu menerima dan mengolah tanggapan masyarakat itu
• Melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewas dan Direksi
• Menentukan nama calon anggota Dewas dan Direksi yang lolos lalu menyampaikannya kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi

Prabowo menunjuk delapan orang dalam struktur Pansel Calon Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan, mencakup tujuh anggota dan satu sektretaris.

Adapun, dari ketujuh anggota itu, dua di antaranya merupakan perwakilan unsur pemerintah, sedangkan lima di antaranya adalah perwakilan unsur masyarakat.

Dua pejabat pemerintahan di jajaran Pansel BPJS Kesehatan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:
  • Luky Alfirman (unsur pemerintah)
  • Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
  • Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
  • Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
  • Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)
• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN)