Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. BPJS Watch menilai penunjukan itu adalah hak prerogatif Presiden, sehingga sebagai bagian dari hukum hal ini haruslah diterima.

Meski begitu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap bahwa Dirut anyar tersebut bisa lebih berkomunikasi denganstakeholderterkait, baik kementerian/lembaga hingga masyarakat.

Baginya, saat ini program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik untuk proses kepesertaannya, pelayanan dan manfaat, serta pembiayaan yang sedang terancam defisit.

Menurut Timboel, semua hal itu terjadi lantaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L).

“Nah sekarang tugas Pak Dirut baru Prihati Pujowaskito untuk bisa membangun kolaborasi komunikasi dengan kementerian lembaga tersebut. Misalnya Kementerian Kesehatan, bagaimana kementerian kesehatan ini tidak mendominasi kepada BPJS Kesehatan,” jelasnya, Kamis (19/2/2026).

Timboel menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu adalah dua institusi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab itu, dia menilai hal yang seharusnya terjadi adalah sinergi.

“Jadi bagaimana Pak Dirut bisa berkolaborasi sehingga antara Menkes dengan Dirut bisa bekerja sama untuk membangun JKN yang lebih baik, baik dari sisi regulasi, penganggaran dan sebagainya,” tegasnya.

Tidak hanya mencontohkan dengan Kementerian Kesehatan, Timboel turut berharap Dirut anyar bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial. Misalnya jangan sampai ada lagi permasalahan seperti PBI yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya.

Kemudian Dirut juga diminta bisa berkomunikasi dan membangun fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih baik, sehingga memastikan tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh faskes dan tidak ada lagi rumah sakit yang diputuskan kerja samanya.

“Pak Dirut juga harus membangun komunikasi dengan stakeholder utamanya, yaitu para serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana tentang pelayanan bagi pekerja yang mengalami PHK? Bagaimana juga dengan pekerja-pekerja yang tentunya membutuhkan layanan yang rutin, yang kalau dia iurannya tidak dibayar, kenapa bisa menyandera peserta pekerja? Karena tidak dibayar. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Dirut kepada perusahaan yang nakal? Demikian juga dengan pengusaha,” beber Timboel.

BPJS Watch, kata Timboel, memandang bahwa latar belakang militer yang dimiliki Prihati Pujowaskito sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan ketegasan dalam menjalankan regulasi, menjalankan fungsi-fungsi yang memang diamanatkan dalam undang-undang BPJS.

“Kalau memang ditugaskan oleh undang-undang untuk memungut iuran, ya harus dilakukan sehingga tidak menjadi hal yang seperti kemarin-kemarin yang memang pengusaha banyak yang tidak mendaftarkan, tidak membayarkan iuran misalnya seperti itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Prihati bisa membangun jejaring, kolaborasi, dan ketegasan yang misalnya bisa melalui kerja sama dengan para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Penetapan kepemimpinan baru BPJS Kesehatan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Masa jabatan direksi berlaku selama lima tahun.

"Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026," demikian keterangan resmi BPJS Kesehatan, Kamis (19/2).

Lantas, siapa dan bagaimana rekam jejak Prihati Pujowaskito?

Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi yang sebagian besar kariernya dihabiskan di lingkungan kesehatan militer.

Ia lahir di Solo pada 29 Maret 1967 dan pernah berkarier sebagai perwira tinggi TNI dengan pangkat Mayor Jenderal.

Ia menempuh pendidikan militer melalui Sepamilsuk ABRI III pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, serta Selapakes pada 2007.

Sementara itu, pendidikan kedokteran dijalani di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan lulus pada 1994, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga yang diselesaikan pada 2007.

Selain itu, Prihati juga menempuh pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS) pada 2015 dan meraih gelar Doktor Hukum Kesehatan pada 2021. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Madiun dan Sukoharjo, yakni di SDN Kartoharjo VI Madiun, SMPN 4 Madiun, dan SMAN Kartasura Sukoharjo.

Karier militernya dimulai melalui jalur perwira karier TNI pada 1990. Selama periode 1990-2000, ia bertugas sebagai dokter di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Setelah itu, ia melanjutkan karier di lingkungan kesehatan militer, termasuk bertugas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) sebagai dokter spesialis jantung di RS TNI AD Dustira Cimahi.

Dalam perjalanan kariernya, Prihati dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di bidang kesehatan militer. Ia pernah menjabat Kepala Departemen Jantung di RS Dustira Cimahi serta RSPAD Gatot Soebroto pada periode 2018-2021. Ia juga menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi.

Kariernya berlanjut sebagai Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Soebroto pada 2021-2023. Jabatan terakhirnya sebelum ditunjuk sebagai direktur utama BPJS Kesehatan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan RI periode 2023-2025. Ia resmi memasuki masa purna tugas dari TNI pada Februari 2025.

Penunjukan Prihati sebagai direktur utama BPJS Kesehatan disebut pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengangkatan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam struktur BPJS, dewan pengawas bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sementara direksi bertanggung jawab menjalankan operasional lembaga agar peserta memperoleh manfaat sesuai haknya.

"Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk pengawasan kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial," bunyi keterangan resmi BPJS Kesehatan.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan yang baru. Prihati menggantikan posisi Ali Ghufron Mukti yang pensiun Februari 2026.

"Penunjukan tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah lewat keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Selain menunjuk Prihati Pujowaskito, Prabowo juga mengangkat Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi periode 2026-2031.

DPR sebelumnya telah menetapkan jajaran Dewan Pengawas melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi IX DPR RI.

Hasil fit and proper test kemudian dibawa ke dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan persetujuan.

Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Tugasnya meliputi pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi, pengawasan pengelolaan serta pengembangan Dana Jaminan Sosial, pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi, serta penyampaian laporan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Pengawas berwenang antara lain menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, meminta laporan Direksi, mengakses dan menelaah data penyelenggaraan BPJS, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait kinerja Direksi.

"Direksi berfungsi melaksanakan operasional BPJS guna menjamin peserta memperoleh manfaat sesuai haknya. Direksi bertugas mengelola BPJS mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, serta memastikan Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsinya," ujarnya.

Dalam kewenangannya, Direksi menetapkan struktur organisasi dan sistem kepegawaian, menyelenggarakan manajemen SDM, menetapkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pengelolaan dan pemindahtanganan aset sesuai batas nilai yang ditentukan dan mekanisme persetujuan yang diatur dalam undang-undang.

Susunan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026–2031:

1. Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)
2. Abdi Kurniawan Purba (Direktur)
3. Akmal Budi Yulianto (Direktur)
4. Bayu Teja Muliawan (Direktur)
5. Fatih Waluyo Wahid (Direktur)
6. Setiaji (Direktur)
7. Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)
8. Sutopo Patria Jati (Direktur)

(Nur Ichsan Yuniarto)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjend TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Penetapan yang berlaku untuk masa jabatan lima tahun ke depan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan.

"Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026," bunyi keterangan resmi BPJS Kesehatan, Kamis (19/2).

Perusahaan menyebut pengangkatan jajaran baru ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengangkatan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur masa jabatan lima tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu periode berikutnya.

Dalam keputusan tersebut, Prabowo menunjuk Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama bersama tujuh direktur lainnya.

Pemerintah juga menetapkan susunan dewan pengawas BPJS Kesehatan periode 2026-2031 yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi IX DPR RI serta persetujuan dalam rapat paripurna DPR.

Prihati Pujowaskito merupakan Mayor Jenderal TNI (Purn) yang juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Ia lahir di Solo pada 29 Maret 1967 dan memiliki latar belakang pendidikan militer serta medis.

Pendidikan militernya ditempuh di Sepamilsuk ABRI pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, dan Selapakes pada 2007, sementara pendidikan kedokteran dijalani di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1994 dan melanjutkan spesialis jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 2007.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dewan pengawas BPJS bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sekaligus menyampaikan laporan pengawasan kepada presiden.

Sementara direksi bertanggung jawab menjalankan operasional BPJS, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, memastikan peserta memperoleh manfaat sesuai haknya, serta mengelola organisasi dan aset lembaga.

"Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk pengawasan kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial," bunyi keterangan resmi.

Adapun susunan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 adalah sebagai berikut:

* Stevanus Adrianto Passat (Ketua Dewan Pengawas - Unsur Pekerja)* Murti Utami Adyanto (Anggota - Unsur Pemerintah)* Rukijo (Anggota - Unsur Pemerintah)* Afif Johan (Anggota - Unsur Pekerja)* Paulus Agung Pambudhi (Anggota - Unsur Pemberi Kerja)* Sunarto (Anggota - Unsur Pemberi Kerja)* Lula Kamal (Anggota - Unsur Tokoh Masyarakat)

* Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)* Abdi Kurniawan Purba (Direktur)* Akmal Budi Yulianto (Direktur)* Bayu Teja Muliawan (Direktur)* Fatih Waluyo Wahid (Direktur)* Setiaji (Direktur)* Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)* Sutopo Patria Jati (Direktur)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Selain Prihati Pujowaskito yang ditetapkan sebagai Direktur Utama, Prabowo juga mengangkat Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati sebagai direktur.

Adapun, Prihati Pujowaskito menggantikan tugas Ali Ghufron Mukti yang menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026. Lantas siapa Prihati Pujowaskito?

Profil Prihati Pujowaskito

Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh konsultan yang juga pernah berkarier sebagai perwira tinggi TNI dengan pangkat Mayor Jenderal.

Pria yang lahir di Solo pada 29 Maret 1967 ini mengemban pendidikan militer di Sepamilsuk ABRI III pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, dan Selapakes pada 2007.

Sementara itu, pendidikan umum yang dijalani Prihati adalah Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret atau UNS Surakarta pada 1994. Kemudian S2 di FK Universitas Airlangga dengan jurusan spesialis jantung pada 2007.

Sebelumnya, purnawirawan TNI ini bersekolah di SDN Kartoharjo VI Madiun pada 1980, SMPN 4 Madiun pada 1983, SMAN Kartasura Sukoharjo pada 1986.

Dalam perjalanan kariernya, Prihati dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kesehatan TNI. Kariernya bermula sejak menjadi dokter komando pasukan khusus pada 1990—2000.

Selanjutnya, pada 2000—2006 dia ditempatkan di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RS TNI AD Dustira Cimahi.

Pada 2018—2021 dia menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto dan menjadi dosen FK Unjani Cimahi Jabar. Kemudian pada 2021—2022 dia menjadi direktur pengawasan medik RSPAD Gatot Soebroto.

Kariernya terus melejit hingga akhirnya pada 2023—2025 Prihati dipercaya menjadi dekan FK Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat delapan orang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Pengangkatan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Jumat (13/2/2026).

Melalui Keppres itu, Prabowo memberhentikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021—2026, lalu presiden mengangkat para pengurus baru, yakni Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Prabowo memilih Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Prihati adalah Mantan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan), Mantan Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto, juga Pati Mabes TNI AD.

Pemilihan direksi BPJS Kesehatan sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo memilih delapan direksi yang telah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan pada Selasa (10/2/2026), melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Berikut Daftar Lengkap Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera menetapkan nama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026-2031.

Kandidat yang akan diumumkan, akan menggantikan Ali Ghufron Mukti. Ali telah menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 lalu. Jabatannya segera berakhir pada bulan ini, Februari 2026.

Informasi yang dihimpun Bisnis, sebelum diumumkan presiden, Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan telah mengantongi sejumlah nama dalam bursa calon Dirut BPJS Kesehatan. Ada potensi posisi Dirut BPJS Kesehatan diisi oleh purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga sebagai Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nunggu pengumuman dari presiden ya," ujar Kunta dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Kamis (13/2/2026).

Adapun Pansel Direksi BPJS Kesehatan dibentuk sejak Oktober 2025 lalu. Pansel ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah. Dia didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, anggota pansel BPJS Kesehatan mencakup beberapa nama antara lain, Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Dalam catatan Bisnis, Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat menuai kontroversi. Tiga orang tercatat telah menggugat pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.

Para pengugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026-2031.

Mereka juga mendesak supaya seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026-2031 diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai sampai diputusnya perkara ini dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kendati masih dalam proses gugatan, pansel masih terus melanjutkan proses seleksi sampai saat ini. Posisi Dewas BPJS Kesehatan bahkan sudah disahkan secara resmi oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Sementara itu, untuk Direksi BPJS, struktur resminya segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu kalau direksi, karena yang masuk ke DPR hanya posisi Dewan Pengawas," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.

Dewas BPJS Kesehatan

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

Afif Johan (Pekerja)
Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
Sunarto (Pemberi Kerja)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Tantangan Pengelolaan BPJS Kesehatan

Isu kepesertaan masih menjadi tantangan yang menjadi tantangan pelik yang perlu dihadapi oleh siapapun yang akan terpilih dalam direksi BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan olehnya setelah rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Akan tetapi, dia turut menyampaikan kepada Dirut BPJS Kesehatan beberapa hal mengenai perbaikan tata kelola.

Salah satunya mengenai inefisiensi. Dia mencontohkan adanya peraturan yang mewajibkan rumah sakit memiliki alat bantu pernapasan ventilator, kendati saat ini sudah tidak lagi pandemi Covid-19. Kemudian, dia menyebut beberapa pasien masih diwajibkan menggunakan ventilator karena alasan semata-mata alatnya sudah dibeli.

Kewajiban itu dinilai olehnya menyebabkan inefisiensi karena tagihan klaim BPJS menjadi semakin lebih besar. "Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka assess alat mana yang harus dibeli, alat mana yang enggak harus dibeli," terang Purbaya.

Tanggapan Dirut BPJS

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Ali lalu mengatakan pihaknya juga mengingingkan agar pemutihan ini turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3, alias kelas paling bawah, yang saat ini masih membayar secara mandiri. Namun, dia menekankan pihaknya tak mau pemutihan ini justru disalahgunakan.

"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Teka-teki calon Direktur Utama BPJS Kesehatan akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan periode 2026–2031.

Penetapan itu terjadi kala proses seleksi diadang gugatan publik. Sejumlah pihak menggugat Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat delapan orang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Pengangkatan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Jumat (13/2/2026).