Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. BPJS Watch menilai penunjukan itu adalah hak prerogatif Presiden, sehingga sebagai bagian dari hukum hal ini haruslah diterima.

Meski begitu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap bahwa Dirut anyar tersebut bisa lebih berkomunikasi denganstakeholderterkait, baik kementerian/lembaga hingga masyarakat.

Baginya, saat ini program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik untuk proses kepesertaannya, pelayanan dan manfaat, serta pembiayaan yang sedang terancam defisit.

Menurut Timboel, semua hal itu terjadi lantaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L).

“Nah sekarang tugas Pak Dirut baru Prihati Pujowaskito untuk bisa membangun kolaborasi komunikasi dengan kementerian lembaga tersebut. Misalnya Kementerian Kesehatan, bagaimana kementerian kesehatan ini tidak mendominasi kepada BPJS Kesehatan,” jelasnya, Kamis (19/2/2026).

Timboel menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu adalah dua institusi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab itu, dia menilai hal yang seharusnya terjadi adalah sinergi.

“Jadi bagaimana Pak Dirut bisa berkolaborasi sehingga antara Menkes dengan Dirut bisa bekerja sama untuk membangun JKN yang lebih baik, baik dari sisi regulasi, penganggaran dan sebagainya,” tegasnya.

Tidak hanya mencontohkan dengan Kementerian Kesehatan, Timboel turut berharap Dirut anyar bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial. Misalnya jangan sampai ada lagi permasalahan seperti PBI yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya.

Kemudian Dirut juga diminta bisa berkomunikasi dan membangun fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih baik, sehingga memastikan tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh faskes dan tidak ada lagi rumah sakit yang diputuskan kerja samanya.

“Pak Dirut juga harus membangun komunikasi dengan stakeholder utamanya, yaitu para serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana tentang pelayanan bagi pekerja yang mengalami PHK? Bagaimana juga dengan pekerja-pekerja yang tentunya membutuhkan layanan yang rutin, yang kalau dia iurannya tidak dibayar, kenapa bisa menyandera peserta pekerja? Karena tidak dibayar. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Dirut kepada perusahaan yang nakal? Demikian juga dengan pengusaha,” beber Timboel.

BPJS Watch, kata Timboel, memandang bahwa latar belakang militer yang dimiliki Prihati Pujowaskito sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan ketegasan dalam menjalankan regulasi, menjalankan fungsi-fungsi yang memang diamanatkan dalam undang-undang BPJS.

“Kalau memang ditugaskan oleh undang-undang untuk memungut iuran, ya harus dilakukan sehingga tidak menjadi hal yang seperti kemarin-kemarin yang memang pengusaha banyak yang tidak mendaftarkan, tidak membayarkan iuran misalnya seperti itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Prihati bisa membangun jejaring, kolaborasi, dan ketegasan yang misalnya bisa melalui kerja sama dengan para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera menetapkan nama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026-2031.

Kandidat yang akan diumumkan, akan menggantikan Ali Ghufron Mukti. Ali telah menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 lalu. Jabatannya segera berakhir pada bulan ini, Februari 2026.

Informasi yang dihimpun Bisnis, sebelum diumumkan presiden, Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan telah mengantongi sejumlah nama dalam bursa calon Dirut BPJS Kesehatan. Ada potensi posisi Dirut BPJS Kesehatan diisi oleh purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga sebagai Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nunggu pengumuman dari presiden ya," ujar Kunta dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Kamis (13/2/2026).

Adapun Pansel Direksi BPJS Kesehatan dibentuk sejak Oktober 2025 lalu. Pansel ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah. Dia didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, anggota pansel BPJS Kesehatan mencakup beberapa nama antara lain, Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Dalam catatan Bisnis, Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat menuai kontroversi. Tiga orang tercatat telah menggugat pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.

Para pengugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026-2031.

Mereka juga mendesak supaya seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026-2031 diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai sampai diputusnya perkara ini dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kendati masih dalam proses gugatan, pansel masih terus melanjutkan proses seleksi sampai saat ini. Posisi Dewas BPJS Kesehatan bahkan sudah disahkan secara resmi oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Sementara itu, untuk Direksi BPJS, struktur resminya segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu kalau direksi, karena yang masuk ke DPR hanya posisi Dewan Pengawas," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.

Dewas BPJS Kesehatan

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

Afif Johan (Pekerja)
Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
Sunarto (Pemberi Kerja)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Tantangan Pengelolaan BPJS Kesehatan

Isu kepesertaan masih menjadi tantangan yang menjadi tantangan pelik yang perlu dihadapi oleh siapapun yang akan terpilih dalam direksi BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan memiliki anggaran untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan. Nilai anggarannya disediakan Rp20 triliun.

Sebelumnya, Purbaya telah berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Siap, Rp20 triliun. Memang saya pikir anda miskin? Rp20 triliun itu ada, sudah kami anggarkan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Kendati demikian, Purbaya juga menitipkan kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaikin manajemennya ihwal pengadaan alat-alat kesehatan yang terlampau mahal dan banyak, serta meningkatkan efektivitas teknologi informasi (IT) yang dimiliki.

Khusus terkait dengan IT, Bendahara Negara menyoroti bahwa BPJS Kesehatan mempekerjakan 200 orang pada divisi tersebut. Dia meminta agar hal tersebut dioptimalkan untuk seluruh daerah di Indonesia dan menggunakan artificial intelligence (AI).

"Sehingga nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi. Misalnya sakit ini harusnya [obatnya] ini, cuma rumah sakit sana minta obatnya lain. Itu kan patut diinvestigasi. Yang gitu-gitu akan diselesaikan dengan cepat," terangnya.

Purbaya menyebut pemutihan tunggakan ini bakal ditujukan kepada warga yang sebelumnya diwajibkan membayar iuran BPJS kemudian jatuh miskin. Alhasil mereka menunggak iuran BPJS dan tidak dijamin negara untuk layanan kesehatannya ketika jatuh sakit.

"Itu akan mereka rapikan katanya ke depan. Dimaafkan, diputihkan, tetapi sistemnya diperbaiki," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, dan stakeholder terkait akan mengadakan rapat soal wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan besok, Rabu (15/10/2025).

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan realisasi pemutihan itu akan bergantung pada hasil rapat besok.

“Detailnya nanti besok mau kita rapatkan dulu. ‘Realisasinya kapan, Pak?’ tergantung rapat besok, segera,” katanya seusai acara Satya JKN Award 2025, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Senada, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan rapat dengan pihak-pihak terkait akan diselenggarakan besok. Pada intinya, dia menyebut wacana ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

“Intinya bahwa meningkatkan akses pelayanan itu yang bertahun-tahun itu orang nunggak ya, sudah pindah komponen. Katakanlah sebelumnya itu dia sektor informal masuk PBI karena masuk DTSEN, lalu masih nunggak, nah, itu dihapuskan,” jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Sebab demikian, Ghufron menegaskan bahwa pemutihan tunggakan iuran ini akan diutamakan untuk yang sektor informal. Sementara itu, nominal yang akan diputihkan mencapai Rp7,691 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

"Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut," terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Adapun, usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar.

"Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, Kamis (1/10/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

Bisnis.com, JAKARTA — Teka-teki calon Direktur Utama BPJS Kesehatan akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan periode 2026–2031.

Penetapan itu terjadi kala proses seleksi diadang gugatan publik. Sejumlah pihak menggugat Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.