Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.

Mewakili Presiden RI, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, secara resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Menko PM menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat.”

Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas dari risiko yang berpotensi menurunkan kesejahteraan.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang dapat mendorong mereka jatuh ke dalam kerentanan sosial ekonomi. Menko PM juga menyampaikan komitmen kolaborasi antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT), sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Muhammad Zuhri yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Presiden juga menetapkan Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato serta Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat sebagai Anggota Dewan Pengawas Masa Jabatan 2026–2031.

Pada jajaran Direksi, Presiden menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya. Dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan, Direktur Utama akan didampingi oleh Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Presiden. Pihaknya menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.

Menurutnya, prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.

“Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fokus utama diarahkan pada akselerasi akuisisi peserta baru, khususnya sektor informal dan UMKM, disertai optimalisasi kanal distribusi serta kolaborasi ekosistem. Di saat yang sama, peningkatan retensi dan kepatuhan iuran peserta aktif juga menjadi perhatian agar perlindungan berjalan berkelanjutan.

Prioritas kedua adalah Care, yang diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi, transformasi digital, dan kolaborasi strategis lintas sektor.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya”,imbuhnya

Dalam implementasinya, strategi Care difokuskan pada layanan klaim yang lebih cepat, mudah, dan transparan, penguatan program manfaat termasuk layanan tambahan seperti perumahan, serta pembangunan pengalaman peserta berbasis digital secara end-to-end.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah Credibility, sebagai fondasi keberlanjutan institusi. Ia menegaskan pentingnya keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, complience dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat,”imbuh Syaiful.

Penguatan kredibilitas tersebut akan diwujudkan melalui kinerja investasi yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan dana secara prudent, akuntabel, dan profesional, serta komunikasi publik yang konsisten dan terpercaya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat reputasi institusi sekaligus memastikan tata kelola yang semakin solid.

Menurut keterangannya, Saiful optimistis bahwa dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pengawasan yang kuat dari Dewan Pengawas, BPJS Ketenagakerjaan akan semakin profesional, terpercaya, dan mampu memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.

Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut.

Adapun pada periode 2026-2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat.

Cak Imin optimistis bahwa regenerasi kepemimpinan BPJS ini dapat menjadi ujung tombak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dia turut menyampaikan pihaknya bertugas memastikan negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat.

“Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dia berpendapat pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas risiko.

BPJS Kesehatan, kata Cak Imin, harus memastikan masyarakat tidak kehilangan daya akibat risiko kesehatan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan berperan melindungi pekerja dan keluarganya.

“Baik dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang berpotensi mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan,” tegas politisi PKB tersebut.

Berikut Jajaran Direksi & Dewas BPJS Kesehatan periode 2026-2031

Direksi

1.⁠ ⁠Prihati Pujiwaskito – Direktur Utama

2.⁠ ⁠Abdi Kurniawan Purba – Direktur

3.⁠ ⁠Akmal Budi Yulianto – Direktur

4.⁠ ⁠Bayu Teja Muliawan – Direktur

5.⁠ ⁠Fatih Waluyo Wahid – Direktur

6.⁠ ⁠Setiaji – Direktur

7.⁠ ⁠Vetty Yulianty Permanasari – Direktur

8.⁠ ⁠Sutopo Patria Jati - Direktur

Dewan Pengawas

1.⁠ ⁠Stevanus Adrianto Passat – Ketua Unsur Pekerja

2.⁠ ⁠Murti Utami – Anggota unsur Pemerintah

3.⁠ ⁠Rukijo – Anggota unsur Pemerintah

4.⁠ ⁠Paulus Agung – Anggota Unsur Pemberi Kerja

5.⁠ ⁠Sunarto – Anggota Unsur Pemberi Kerja

6.⁠ ⁠Afif Johan – Anggota Unsur Pekerja

7.⁠ ⁠Lula Kamal – Anggota Unsur Tokoh Masyarakat

Berikut Jajaran Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031

Direksi

1.⁠ ⁠Saiful Hidayat – Direktur Utama

2.⁠ ⁠Ihsanuddin – Direktur

3.⁠ ⁠Harjono Siswanto – Direktur

4.⁠ ⁠Agung Nugroho – Direktur

5.⁠ ⁠Trisna Sonjaya – Direktur

6.⁠ ⁠Eko Purnomo – Direktur

7.⁠ ⁠Bambang Joko Sutarto – Direktur

Dewan Pengawas

1.⁠ ⁠Dedi Hardianto – Ketua Unsur Pekerja

2.⁠ ⁠Swartoko – Anggota Kementerian Ketenagakerjaan

3.⁠ ⁠Sudarso – Anggota Kementerian Keuangan

4.⁠ ⁠Abdurrahman Lahabato – Anggota Unsur Pemberi Kerja

5.⁠ ⁠Sumarjono Sarigih – Anggota Unsur Pemberi Kerja

6.⁠ ⁠Ujang Romli – Anggota Unsur Pekerja

7.⁠ ⁠Alif Noeriyanto Rahman – Anggota Unsur Tokoh Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun, pengangkatan tujuh dewan pengawas tersebut terhitung mulai 19 Februari 2026. Keanggotaan dewas BPJS Kesehatan ini akan diketuai oleh Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Dia menggantikan Abdul Kadir yang dari unsur pemerintah.

Sebelum ditetapkan Prabowo melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melalui Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026).

Lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan dilakukan setelah lima anggota menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026—2031:

• Stevanus Adrianto Passat dari Unsur Pekerja (sebagai Ketua)
• Murti Utami Andyanto dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Rukijo dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Afif Johan dari Unsur Pekerja (sebagai Anggota)
• Paulus Agung Pambudhi dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Sunarto dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Lula Kamal dari Unsur Tokoh Masyarakat (sebagai Anggota)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera menetapkan nama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026-2031.

Kandidat yang akan diumumkan, akan menggantikan Ali Ghufron Mukti. Ali telah menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 lalu. Jabatannya segera berakhir pada bulan ini, Februari 2026.

Informasi yang dihimpun Bisnis, sebelum diumumkan presiden, Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan telah mengantongi sejumlah nama dalam bursa calon Dirut BPJS Kesehatan. Ada potensi posisi Dirut BPJS Kesehatan diisi oleh purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga sebagai Ketua Pansel BPJS Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nunggu pengumuman dari presiden ya," ujar Kunta dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Kamis (13/2/2026).

Adapun Pansel Direksi BPJS Kesehatan dibentuk sejak Oktober 2025 lalu. Pansel ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah. Dia didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, anggota pansel BPJS Kesehatan mencakup beberapa nama antara lain, Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Dalam catatan Bisnis, Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat menuai kontroversi. Tiga orang tercatat telah menggugat pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.

Para pengugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026-2031.

Mereka juga mendesak supaya seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026-2031 diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai sampai diputusnya perkara ini dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Kendati masih dalam proses gugatan, pansel masih terus melanjutkan proses seleksi sampai saat ini. Posisi Dewas BPJS Kesehatan bahkan sudah disahkan secara resmi oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Sementara itu, untuk Direksi BPJS, struktur resminya segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu kalau direksi, karena yang masuk ke DPR hanya posisi Dewan Pengawas," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.

Dewas BPJS Kesehatan

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

Afif Johan (Pekerja)
Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
Sunarto (Pemberi Kerja)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Tantangan Pengelolaan BPJS Kesehatan

Isu kepesertaan masih menjadi tantangan yang menjadi tantangan pelik yang perlu dihadapi oleh siapapun yang akan terpilih dalam direksi BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan (coverage) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.

Pada periode tersebut, ada 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini dia lihat dari data per 2025 yang peserta non aktifnya 49,2 juta jiwa. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.

“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebab itu, Budi menilai ini adalah moral hazard yang perlu diantisipasi, terlebih setelah melihat data bahwa peserta yang nonaktif semakin bertambah.

“Tapi dari sisi jumlah total bagus, cuma dari peserta aktifnya terjadi penurunan yang agak signifikan. Dalam 2 bulan saja sudah turun 12 juta dari 2025 Desember ke Februari 2026,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan sampai dengan Februari 2026, skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.

Budi merincikan, pada periode itu pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.

“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengumumkani nama-nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk periode jabatan 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah Komisi IX DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

DPR RI melaksanakan rangkaian uji kelayakan yang diawali dengan rapat internal pada 27 Januari 2026. Para calon kemudian menyusun makalah pada 2 Februari 2026, dilanjutkan uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada 3 Februari 2026 dan uji kelayakan calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 4 Februari 2026, yang diakhiri dengan rapat internal pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Kemudian, secara serempak anggota dewan memberikan persetujuannya.

Adapun anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dipilih adalah:

• Afif Johan (unsur pekerja)
• Stefanus Adrianto Pasak (unsur pekerja)
• Paulus Agung Pambudi (unsur pemberi kerja)
• Sunarto (unsur pemberi kerja)
• Lula Kamal (unsur tokoh masyarakat)

Sementara anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan meliputi:

• Deddy Hardianto (unsur pekerja)
• Ujang Romli (unsur pekerja)
• Abdurrahman Lahabato (unsur pemberi kerja)
• Sumarjono Saragi (unsur pemberi kerja)
• Alif Nurianto Rahman (unsur tokoh masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima nama Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan hari ini, Selasa (10/2/2026).

Pengesahan itu dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ujar Saan, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Saan melanjutkan, DPR RI akan segera melanjutkan prosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan DPR hari ini terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan mereka dilakukan seusai mengikuti uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Rabu (4/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka pada Rabu (4/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026—2031:

1. Dedi Hardianto (Pekerja)
2. Ujang Romli (Pekerja)
3. Abdurrakhman Lahabato (Pemberi Kerja)
4. Sumarjono Saragih (Pemberi Kerja)
5. Alif Noeriyanto Rahman (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Dia melanjutkan, pihaknya akan segera menjalankan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan itu dilakukan setelah kelima anggota itu menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

1. Afif Johan (Pekerja)
2. Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
3. Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
4. Sunarto (Pemberi Kerja)
5. Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IX DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk 10 Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, Rabu (4/2/2026).

Pada sesi pertama atau pada pukul 10:00 WIB—12:00 WIB, ada empat calon yang diuji. Mereka adalah Dedi Hardianto (unsur pekerja), Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja), Djoko Wahyudi (unsur pekerja), dan Alif Noeriyanto Rahman (unsur tokoh masyarakat).

Dedi Hardianto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan ada tiga hal yang dia tekankan dalam visi dan misinya.

“Ada tiga hal yang saya sampaikan di visi misi tersebut. Pertama, pelayanan yang transformasi untuk seluruh pekerja. Lalu yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi transformasi untuk seluruh Indonesia dan bertanggung jawab. Jadi tiga hal itu,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Selain menyampaikan itu, dia turut menilai tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidak mudah, terutama dari segi kepesertaan. Menurutnya, rintangan terletak pada pekerja-pekerja rentan atau sektor informal.

“Karena mereka pendapatan kecil, risikonya tinggi. Ini kan ada masalah terkait dengan pembayaran iuran. Nah, saya ingin ada regulasi agar pemerintah pusat juga bersama pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bagaimana mereka mendapatkan hak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Sementara itu calon kedua, Sumarjono Saragih atau yang juga menjabat sebagai Founder Chairman Wispo (Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil) menegaskan dari sisi pemberi kerja, jaminan sosial itu adalah kepatuhan atau mandatory.

Dia menilai, perlindungan pekerja untuk pekerja formal secara normatif sudah selesai. Namun, untuk pekerja informal dia merasa belum tersentuh sama sekali.

“Saya berbicara dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah, anggaran atau program mereka sosialisasi ke pekerja formal. Saya tanya bagaimana pekerja informal, tidak ada program atau anggaran,” katanya di ruang Komisi IX DPR RI.

Dia berpandangan kepatuhan yang bermakna dari pemberi kerja atau perusahaan bisa dicoba melalui pendekatan ekosistem untuk menjangkau para pekerja informal.

Untuk calon ketiga yakni Joko Wahyudi dari unsur pekerja menyampaikan sebagai dewas dirinya memiliki visi menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga jaminan sosial yang inklusif, adaptif, berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim, guna mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh pekerja dan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Misi saya adalah yang pertama memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan secara inklusif bagi seluruh pekerja termasuk pekerja informal, pekerja migran, pelaku ekonomi digital,” tutur dia.

Dia meneruskan, cara kedua adalah memperkuat tata kelola manajemen risiko kelembagaan, supaya dana terkelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan iklim ke dalam investasi dan layanan, ini sejalan dengan kebijakan rendah karbon yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Yang keempat mendorong inovasi digital, kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat basis data kepesertaan, efisiensi layanan, dan respons cepat jika terjadi risiko secara sosial maupun secara ekonomi,” kata Joko.

Terakhir, imbuhnya, menegakkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik berkeadilan, menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik yang dipercaya oleh pekerja dan pemberi kerja.

Sementara itu, calon keempat dari unsur tokoh masyarakat yakni Alif Noeriyanto Rahman menyoroti tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, mereka adalah kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko terjadinya musibah baik kecelakaan kerja, kematian, maupun ketidakpastian perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Alif menekankan perlunya penguatan peran Dewas yang bersifat kolektif dalam memastikan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja migran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diamanahkan dan prinsip akuntabilitas.

“Solusi yang kami tawarkan adalah memberikan subsidi, subsidi kepada PMI di negara penempatan yang bisa juga ada pada saat sebelum keberangkatan, kita bisa berikan subsidi.

Selanjutnya, tuturnya, menguatkan edukasi di wilayah-wilayah pusat-pusat migran baik itu seperti kantong-kantong desa migran ataupun melalui imigran center yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Calon lainnya, yakni Dasep Suryanto, menyatakan ingin mendorong BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan dunia kerja melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja untuk perlindungan terhadap kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Nah, adapun visi dan strategi saya adalah sangat terkait erat dengan tadi peran mereka KADIN [Kamar Dagang dan Industri] dan APINDO [Asosiasi Pengusaha Indonesia] yang menurut saya lumbungnya pemberi kerja, yang banyak masalah muncul dari mereka juga gitu,” paparnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dasep akan melakukan sejumlah langkah yaitu membangun kepercayaan dan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan layanan, transparansi tata kelola, memperluas cakupan peserta melalui kemitraan dunia usaha, serta mendorong pemanfaatan dana produktif.

Calon lainnya, Ujang Romly lebih memfokuskan pada pekerja imigran Indonesia (PMI). Dirinya mengatakan hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya generasi muda yang berbondong-bondong pergi bekerja ke luar negeri.

“Banyak teman-teman itu yang berangkat atau generasi muda yang berangkat [bekerja ke luar negeri] tanpa dibekali pengetahuan yang cukup, tanpa memiliki literasi yang cukup terkait jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Hal ini tentu merepotkan pemerintah juga, juga merepotkan dari sisi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dari hal tersebut, Ujang mengatakan ingin mewujudkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan bagi PMI. Dalam mewujudkan visinya, Ujang memiliki beberapa strategi yang dilakukan.

Sebagai dewan pengawas, dirinya akan memastikan program-program dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan berpihak pada perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Selain itu, memastikan seluruh pekerjaan migran Indonesia, khususnya yang prosedural, wajib aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Heru Budi Utoyo mengarahkan visinya kepada membangun kepercayaan publik dan membuat BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Maka disinilah kuncinya bahwa ketika BPJS mendapatkan kepercayaan dari publik, dari masyarakat, maka dengan demikian masyarakat akan bisa mengakses BPJS. Kemudian [masyarakat] tahu manfaatnya, kemudian percaya bahwa dana yang ada dikelola dengan baik, maka dia akan bisa menjadi peserta BPJS,” terangnya.

Dalam merealisasikan visinya selama lima tahun ke depan, Heru juga memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukannya. Hal yang pertama yang dilakukannya adalah terkait dengan perbaikan tata kelola.

Sebagai dewan pengawas, dia akan melakukan pengawasan secara optimal khususnya dalam dalam hal tata kelola agar publik bisa menaruh kepercayaannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya adalah mengenai digitalisasi dan kolaborasi.

“Disini ada hal yang sangat penting, ketika BPJS Ketenagakerjaan mampu untuk berkolaborasi dan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka digitalisasi ini akan sangat membantu perluasan kepesertaan pada masyarakat yang masih banyak yang belum bisa menjadi peserta BPJS,” jelas Heru. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan keputusan nama yang diusulkan ke Presiden dan DPR untuk pemilihan Dewan Direksi dan Pengawas BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 adalah wewenang panitia seleksi (pansel).

Dalam tahapan seleksi terakhir, pansel telah merampungkan seluruh tahapan untuk mencari pimpinan badan publik untuk 5 tahun ke depan itu. Telah terjaring 28 nama. Tahap terakhir, pansel mengirim 14 nama ke Presiden untuk direksi, dan jumlah serupa ke DPR untuk fit dan proper guna penentuan Dewan Pengawas. Kedua lembaga tinggi negara akan mengambil setengahnya untuk ditetapkan menjadi pemimpin penyelenggara jaminan sosial untuk lima tahun ke depan. Dalam catatan Bisnis, para pimpinan BPJS saat ini akan berakhir masa jabatannya pada awal Februari 2026 mendatang.

Ketua DJSN Nunung Nuryartono menyebut hingga kini dirinya masih belum mendapat informasi nama-nama calon mana saja yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto ataupun DPR.

“Saya enggak tahu, terus terang. Karena kan itu kewenangan pansel,” katanya saat ditemui seusai pembukaanIndonesia National Social Security Outlook(INASSO) 2025, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Tangkap layar laman panitia seleksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat (19/12/2025) petang./Bisnis

Adapun, sejak Senin hingga hari iniBisnistelah mencoba mengakses laman seleksidewasdireksibpjs.djsn.go.id sebagai saluran resmi. Namun, hingga pukul 14:40 WIB laman tersebut masih belum bisa terbuka. Menanggapi hal tersebut, Nunung menyebut dirinya tak tahu-menahu mengenai kendalawebsitetersebut.

“Coba nanti saya cek ya. Nanti saya pastikan ke pansel ya. DJSN kan bidangconcern-nya yang mengurusi semuanya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pansel Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan berisikan tujuh anggota yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu terlampir dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dalam butir-butir pertimbangannya, presiden menjelaskan bahwa masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan berakhir pada 19 Februari 2026. Oleh karena itu, pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih calon bos BPJS itu.

Berikut daftar anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

• Ketua merangkap Anggota: Indah Anggoro Putri (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Abdul Gaffar Karim (unsur tokoh masyarakat)
• Anggota:

• Sudarto (unsur pemerintah)
• Julizar Idris (unsur tokoh masyarakat)
• Abdul Wahab (unsur tokoh masyarakat)
• Arief Nugroho (unsur tokoh masyarakat)
• Royanto Purba (unsur tokoh masyarakat)

• Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN)

Sedangkan anggota Pansel Calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan terdiri dari:

• Ketua merangkap Anggota: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (unsur pemerintah)
• Wakil Ketua merangkap Anggota: Adang Bachtiar (unsur tokoh masyarakat)

Anggota:

• Luky Alfirman (unsur pemerintah)
• Wahyu Sulistiadi (unsur tokoh masyarakat)
• Mohamad Subuh (unsur tokoh masyarakat)
• Dedi Supratman (unsur tokoh masyarakat)
• Hermanto Achmad (unsur tokoh masyarakat)

Sekretaris: Imron Rosadi (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN)

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan periode 2026-2031 merilis daftar nama yang lolos tahap kompetensi.

Dalam pengumuman yang ditandatangani ketua Pansel Indah Anggoro Putri, disebutkan 159 dari 168 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administratif telah hadir mengikuti seleksi kompetensi.

"Dari 159 peserta Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2026-2031 yang hadir tersebut, sebanyak 74 peserta dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi," tulis Indah dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (19/11/2025).

Disebutkan peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya mengikuti seleksi tes asesmen dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) serta menggunakan pakaian sopan dan rapi.

Berikut Daftar Calon Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031 dan Profilnya:

Daftar Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan periode 2026-2031 merilis daftar nama yang lolos tahap kompetensi.

Dalam pengumuman yang ditandatangani ketua Pansel Indah Anggoro Putri, disebutkan 159 dari 168 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administratif telah hadir mengikuti seleksi kompetensi.

"Dari 159 peserta Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2026-2031 yang hadir tersebut, sebanyak 74 peserta dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi," tulis Indah dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (19/11/2025).

Disebutkan peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya mengikuti seleksi tes asesmen dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) serta menggunakan pakaian sopan dan rapi.

Berikut Daftar Calon Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031 dan Profilnya:

Daftar Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031