Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Kabupaten Karo, Danke Rajaguguk mengakui kesalahan ketikan penulisan surat penangguhan penahanan Amsal Sitepu di kasus dugaan mark up dana pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Sebab, Kejaksaan menuliskan surat pengalihan penahan yang seharusnya penangguhan penahanan. Perihal ini disinyalir sebagai 'propaganda' yang menyesatkan seolah-olah Komisi III melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor. 171/Pid.Sus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B-618/L.2.19/Ft.1/03/2026," kata Danke saat rapat di Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan dua perihal tersebut merupakan dua konteks yang berbeda di mana pengalihan jenis penahanan tercantum di Pasal 108 KUHAP baru, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru.

Danke pun menjawab dengan mengakui kesalahan penulisan dari seharusnya penangguhan menjadi pengalihan.

"Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin, pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan," jelasnya.

"Salah sengaja atau apa?" tanya Habiburokhman

"Siap, memang salah yang mengetik, pimpinan," jawab Danke.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterlambatan pengiriman surat agar Amsal dapat segera menghirup udara bebas.

Menurut Danke, keterlambatan pengiriman surat karena jarak dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Medan cukup jauh.

"Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan. Karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari kejaksaan, izin dari Kabanjahe menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu telah divonis bebas sehingga lolos dari tuntutan JPU berupa ganti rugi Rp50 juta dan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp202 juta.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI melaksanakan rapat bersama Amsal Sitepu, Kajari, hingga JPU Kejari Kabupaten Karo terkait kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo tahun 2020-2022.

Secara rinci, dalam rapat tersebut dihadiri Kajati Hari Siregar Sumatra Utara, Pujiono Suwadi selaku Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia, Danke Rajaguguk selaku Kepala Kejaksaan Kab.Karo, Wira Arizona JPU Kab. Karo, serta Amsal Sitepu selaku mantan terdakwa.

"Saya mohon berkenan rekan rekan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Dan nanti kita insyaallah selesai sekitar jam 17.00 WIB," kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Kamis (2/4/2026).

Habiburokhman mengatakan DPR memiliki kewenangan pengawasan termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan.

Dia menegaskan bahwa DPR tidak melakukan intervensi terhadap perkara yang dimaksud karena tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berlangsung.

"RDPU yang sering kami lakukan terhadap suatu perkara, termasuk RDPU soal perkara saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026 bukan merupakan intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa DPR hanya ingin memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu rakyat kecil guna memperoleh keadilan.

"Saya pribadi, Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan," paparnya.

Pengajuan RDPU yang diajukan Amsal Sitepu, katanya, memiliki dasar hukum yakni Pasal 110 Ayat (3) KUHAP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa dengan catatan bersedia bertanggung jawab menanggung risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).