Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Kabupaten Karo, Danke Rajaguguk mengakui kesalahan ketikan penulisan surat penangguhan penahanan Amsal Sitepu di kasus dugaan mark up dana pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Sebab, Kejaksaan menuliskan surat pengalihan penahan yang seharusnya penangguhan penahanan. Perihal ini disinyalir sebagai 'propaganda' yang menyesatkan seolah-olah Komisi III melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor. 171/Pid.Sus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B-618/L.2.19/Ft.1/03/2026," kata Danke saat rapat di Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan dua perihal tersebut merupakan dua konteks yang berbeda di mana pengalihan jenis penahanan tercantum di Pasal 108 KUHAP baru, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHAP baru.

Danke pun menjawab dengan mengakui kesalahan penulisan dari seharusnya penangguhan menjadi pengalihan.

"Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap, izin, pengalihan memang tulisannya salah, pimpinan," jelasnya.

"Salah sengaja atau apa?" tanya Habiburokhman

"Siap, memang salah yang mengetik, pimpinan," jawab Danke.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterlambatan pengiriman surat agar Amsal dapat segera menghirup udara bebas.

Menurut Danke, keterlambatan pengiriman surat karena jarak dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Medan cukup jauh.

"Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan. Karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari kejaksaan, izin dari Kabanjahe menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan," ucapnya.

Dalam perkara ini, Amsal Christy Sitepu telah divonis bebas sehingga lolos dari tuntutan JPU berupa ganti rugi Rp50 juta dan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp202 juta.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI melaksanakan rapat bersama Amsal Sitepu, Kajari, hingga JPU Kejari Kabupaten Karo terkait kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo tahun 2020-2022.

Secara rinci, dalam rapat tersebut dihadiri Kajati Hari Siregar Sumatra Utara, Pujiono Suwadi selaku Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia, Danke Rajaguguk selaku Kepala Kejaksaan Kab.Karo, Wira Arizona JPU Kab. Karo, serta Amsal Sitepu selaku mantan terdakwa.

"Saya mohon berkenan rekan rekan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Dan nanti kita insyaallah selesai sekitar jam 17.00 WIB," kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Kamis (2/4/2026).

Habiburokhman mengatakan DPR memiliki kewenangan pengawasan termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan.

Dia menegaskan bahwa DPR tidak melakukan intervensi terhadap perkara yang dimaksud karena tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berlangsung.

"RDPU yang sering kami lakukan terhadap suatu perkara, termasuk RDPU soal perkara saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026 bukan merupakan intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa DPR hanya ingin memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu rakyat kecil guna memperoleh keadilan.

"Saya pribadi, Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan," paparnya.

Pengajuan RDPU yang diajukan Amsal Sitepu, katanya, memiliki dasar hukum yakni Pasal 110 Ayat (3) KUHAP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa dengan catatan bersedia bertanggung jawab menanggung risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa.

Sahroni mengatakan vonis bebas tersebut menunjukkan aparat penegak hukum (APH) akhirnya mendengarkan suara publik yang menilai ada kejanggalan dalam kasus yang menjerat Amsal atas kerja kreatifnya.

"Saya sangat apresiasi aparat penegak hukum yang pada akhirnya mendengar dan mengakomodir suara publik," kata Sahroni dilansir dari Antara.

Dia mengaku memahami setiap sudut pandang yang muncul dalam polemik kasus itu.

"APH mungkin di awal tidak begitu aware (menyadari) mengenai seluk beluk dunia kreatif sehingga penegakan hukum yang diterapkan tidak pas. Namun, setelah mendengar suara dan penjelasan dari pihak-pihak yang kompeten, sudut pandangnya jadi selaras," kata dia.

Menurut dia, diskursus mengenai ketepatan dalam penegakan hukum perlu terus dijalankan.

"Dan saya harap, penegak hukum di Indonesia bisa selalu membuka hati dan pikiran terhadap kritik dan suara rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Amsal Sitepu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, baik dakwaan primer maupun subsider, tidak terbukti dalam persidangan.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan hak-hak Amsal Sitepu dikembalikan serta harkat, martabat, dan nama baiknya dipulihkan.

Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan JPU Kejari Karo yang sebelumnya menuntut terdakwa Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti Rp202.161.980.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

Di depan Komisi III, dia tampak menangis serta mengaskan dirinya menolak 'sogokan' tersebut. Amsal menyebut akan terus memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja di industri ekonomi kreatif.

Dia menekankan tidak takut untuk melawan agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada ada lagi pekerja yang mendapatkan tindakan serupa.

"Saya sampaikan ini adalah suara anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walau mendapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan. Biarkan saya jadi satu-satunya pekerja kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi, biarkan saya yang terakhir, pimpinan (Komisi III DPR RI)," tandasnya.

Dalam momen yang sama, Ketua Komisi III, Habiburokhman meminta Majelis Hakim memvonis bebas Amsal. Jika tidak diputus bebas, ujarnya, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Perkara yang sudah mendekati putusan persidangan, Habiburokhman juga menyatakan penangguhan penahan dengan jaminan Komisi III DPR RI.

"Komisi III DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," tandas Habiburokhman.

Dalam perkara ini, Amsal dituntut 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan pengembalian uang Rp202 juta. Jaksa menyatakan Amsal diduga menggelembungkan dana berupa pembuatan ide konten, pengadaan clip-on, proses editing, dubbing, dan cutting. Menurut Jaksa, item tersebut seharusnya bersifat gratis atau Rp0, sehingga tidak perlu dianggarkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI berharap Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan mark up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo memvonis bebas terdakwa Amsal Sitepu selaku pihak vendor.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026). Dia menyampaikan jika tidak diputus bebas, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta kepada penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi preseden buruk yang kontra-produktif terhadap industri kreatif di Indonesia atas ancaman pidana atau over-kriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaran.

Namun, dia menegaskan bahwa Komisi III tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan berharap penanganan perkara korupsi juga memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, di mana tidak hanya menargetkan memenjarakan pihak tertentu tanpa menjalankan prosedur hukum sebagaimana mestinya.

"Dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa dalam proses penanganan perkara ini diharuskan mengedepankan penegakan keadilan substantif dan bukan sekadar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP terbaru.

Baginya pekerja kreatif seperti videografer tidak memiliki ketentuan standar harga sehingga tidak dapat dikatakan terjadi mark up harga dari harga baku. Termasuk menciptakan ide, pengerjaan editing dan pemotongan video, serta pengisian suara (dubbing). Dia mengatakan aspek tersebut tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0.

Perkara yang sudah mendekati putusan persidangan, Habiburokhman menyampaikan penangguhan penahan dengan jaminan Komisi III DPR RI.

"Komisi III DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," tandas Habiburokhman

Pasalnya, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menduga Amsal melakukan penggelembungan harga karena menganggap pekerjaan seperti yang disampaikan di atas dihargai Rp0 atau dapat dikatakan gratis. Padahal semestinya pengerjaan konsep hingga dubbing memiliki harga untuk menciptakan sebuah karya video.

Dalam kesempatan rapat tersebut, Amsal menjelaskan bahwa dalam pengajuan proposal terhadap sejumlah desa dicantumkan pembuatan ide senilai Rp2 juta, editing Rp1 juta, cutting Rp1 juta, dubbing Rp1 juta, clip-on atau mikrofon Rp900.000, yang totalnya Rp5,9 juta.

"Semuanya dianggap nol oleh auditor maupun Jaksa Penuntut Umum," ucap Amsal.

Dia berujar bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditemukan bahwa mark-up itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan diamini oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutannya.