Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009.

Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT tidak dikenai pajak saat dipotong dari gaji pekerja.

Hasil pengembangan dana JHT selama dikelola lembaga keuangan juga tidak dipajaki.

Pajak baru dikenakan ketika dana tersebut dicairkan.

Namun apabila dalam pengimplementasiannya terdapat perkembangan yang mengharuskan aturan tersebut ditinjau kembali, DJP siap melaksanakannya.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus direview ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, Bimo menegaskan skema perpajakan JHT saat ini pada dasarnya sudah memberikan pembebasan pajak bagi sebagian besar penerima manfaat.

Pasalnya, pajak baru akan dikenakan kepada klaim JHT dengan nominal di atas Rp 50 juta dengan besaran tarif pajak progresif sekitar 5-35 persen.

Itu artinya, mayoritas pencairan JHT saat ini sudah tidak dikenai pajak.

"Berdasarkan koordinasi kami dengan BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen pencairan JHT nilainya di bawah Rp 50 juta sehingga tidak dipotong pajak. Jadi hanya sekitar 5 persen yang dikenai pajak," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Bimo, tuntutan agar seluruh pencairan JHT dibebaskan dari pajak perlu melihat kondisi di lapangan, mengingat sebagian besar peserta memang telah menikmati tarif pajak 0 persen.

"Sekarang justru sudah nihil datanya. Nanti BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyampaikan data," kata Bimo.

Kendati demikian, Bimo tetap membuka peluang untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan perwakilan buruh dalam proses pembahasan kebijakan pengenaan pajak untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.

"Welcome (jika aliansi buruh mengajak diskusi), kemarin kan juga diskusinya ada meaningful participation kan," ucap dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax kembali berjalan normal setelah sejumlah kendala teknis berhasil diatasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan yang sempat menyebabkan sistem melambat pada akhir pekan lalu telah diselesaikan oleh tim internal DJP.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem, itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Jadi hari ini udah mulai oke lagi," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penyempurnaan sistem akan terus dilakukan. Hasil perbaikan tersebut akan diuji langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan depan.

Hasil pengujian itu akan menjadi dasar penyampaian perkembangan terbaru Coretax kepada publik.

"Insya Allah Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri, jadi kami persiapkan betul," kata Bimo.

Bimo menjelaskan, DJP terus membenahi Coretax sejak sistem itu diserahterimakan sepenuhnya dari vendor pada awal 2026.

Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang selama ini menangani implementasi Coretax akan dilebur ke dalam Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan dan penyempurnaan sistem sepenuhnya ditangani tim internal DJP.

"Jadi ada dua direktorat yang akan mengampu dan akan memperbaiki," ucapnya.

Salah satu fokus pembenahan ialah meningkatkan efisiensi algoritma aplikasi yang sebelumnya dikembangkan vendor.

"Ini kan algoritma apps yang dulunya dibangun full oleh vendor. Nah ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop," ucapnya.

DJP juga mulai mengintegrasikan sejumlah proses yang sebelumnya masih menggunakan solusi sementara di luar sistem ke dalam Coretax.

Integrasi tersebut diharapkan mempercepat proses administrasi sekaligus mempermudah pekerjaan petugas pajak dan layanan bagi wajib pajak.

"Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal," ungkapnya.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka atau user interface (UI) Coretax agar lebih mudah digunakan.

Bimo mengakui perubahan tampilan membutuhkan masa penyesuaian bagi pengguna. Meski demikian, penyederhanaan antarmuka dinilai penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

"Tentu ini membutuhkan masa penyesuaian. Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk mempermenyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan," tuturnya.

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penegakan hukum dalam satu platform.

Sejak diterapkan pada awal 2025, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Wajib pajak dan konsultan pajak sempat mengeluhkan lambatnya akses sistem, gangguan pada sejumlah fitur, serta proses administrasi yang belum berjalan optimal.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan secara bertahap untuk meningkatkan stabilitas sistem dan kualitas layanan perpajakan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem pajak Coretax . Langkah pembenahan memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem pajak ini pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini performa sistem pajak Coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil, pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya. Coretax Sering Error, Menkeu Purbaya Salahkan Anak Buah Nakal



“Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut. DJP juga secara resmi telah mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembentahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” jelas Bimo.

Selain melakukan perombakan besar-besaran pada sektor dapur pacu sistem (backend), otoritas perpajakan juga menyentuh aspek kenyamanan pengguna (user experience). DJP secara total telah mengubah tampilan antarmuka (user interface/UI) Coretax menjadi jauh lebih minimalis dan ringkas agar mudah dipahami, baik oleh petugas internal pajak maupun para wajib pajak secara luas.

DJP menyadari bahwa perubahan visual dan alur navigasi ini secara psikologis akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Kendati demikian, komitmen penyederhanaan ini mutlak dijalankan demi melahirkan kepastian hukum serta mengakselerasi kecepatan pelayanan administrasi perpajakan nasional di masa depan.

“Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan,” pungkas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 masih belum menyentuh separuh dari total pagu yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, akumulasi setoran pajak sepanjang semester I-2026 diperkirakan baru menyentuh kisaran 45% dari target setahun penuh.

Meskipun belum menembus ambang batas pertengahan tahun, DJP menegaskan bahwa grafik performa penerimaan secara makro masih memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"(Realisasi) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo saat memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun



Ia juga menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan masih mampu bergerak ekspansif di kisaran level lebih dari 23%. DJP sengaja belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut.

Hal ini dikarenakan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir. Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Pajak Digital Tembus Rp52,85 Triliun per Mei 2026, Ini 4 Pilar Penopangnya



Merujuk pada estimasi awal sekitar 45% yang disampaikan oleh pihak DJP tersebut, maka pundi-pundi penerimaan pajak yang berhasil diamankan negara hingga akhir semester pertama ini diperkirakan telah menyentuh angka kisaran Rp1.061 triliun. Namun, kepastian nilai nominal eksekusinya tetap harus menunggu hasil kalkulasi final dari Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah dan pelaku e-commerce belum membahas rencana kenaikan tarif layanan marketplace menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pedagang (merchant) melalui platform perdagangan digital.

Maman mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan sengaja ditunda. Menurutnya, pemerintah bersama penyelenggara e-commerce masih memprioritaskan integrasi sistem agar implementasi kebijakan pemungutan pajak dapat berjalan lebih cepat.

“Sampai sekarang kesepakatan kami dengan e-commerce kami belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga kesannya harga-harga barang nanti,” kata Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Saat ditanya mengenai implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026, Maman enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia meminta agar rincian kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Gini, bagi saya terkait urusan pajak untuk lebih jelasnya saran tanyakan detail kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Mulai 1 Agustus 2026, PPh atas pedagang di marketplace akan dipungut melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diterbitkan tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak e-commerce tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, bukan jenis pajak baru. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha, khususnya UMKM luring dan daring.

Tarif PPh Pasal 22 juga tidak berubah. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikenai tarif 0%, sedangkan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta tetap wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK No. 37/2025 agar tidak dipungut pajak melalui marketplace mulai bulan depan.

“Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” terangnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

PPh sebesar 0,5% yang dipungut dari pedagang dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat dikreditkan sebagai pajak tahun berjalan.

Bimo mengatakan penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme rekening escrow. Keempat platform tersebut dinilai siap melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan,” terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut DJP telah mengantongi data jumlah pedagang di marketplace. Menurutnya, basis data tersebut terus bertambah seiring proses pengayaan dan integrasi dengan berbagai data transaksi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha terutama Asosiasi E-Commmerce Indonesia (idEA) akan mendorong kesiapan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 melalui perusahaan lokapasar (marketplace).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai pemungut PPh merchant di lokapasar mulai 1 Agustus 2026. Setelah pengumuman resmi hari ini, Rabu (1/7/2026), maka dunia usaha punya waktu satu bulan untuk bersiap.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan bahwa fokus pelaku usaha e-commerce saat ini adalah untuk mendorong efektivitas implementasi pemungutan PPh via marketplace. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan dampak operasional ke marketplace maupun seller (penjual).

"Kami sudah menerima penunjukan pemungut pada 1 Juli 2026, yang mana berarti kami punya satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, pengaturan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Para marketplace nantinya akan mendukung penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Di sisi lain, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengapresiasi kebijakan yang bisa menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara toko luring dan daring.

Siddhi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai perlunya tetap memberlakukan aturan PPh pasal 22 dengan tarif 0% bagi usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta.

"Batas bebas pajak untuk omzet di bawah Rp500 juta rupiah per tahun tetap diperlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional," katanya pada kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, pengusaha menilai sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh marketplace akan membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan.

Namun, Apindo meminta agar DJP serta pihak marketplace untuk menjaga keamanan data transaksi para merchant.

"Apindo mendorong stakeholder, pemerintah, idEA para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan secara efektif kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi toko online mulai 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah memberikan masa persiapan selama satu bulan sejak kebijakan tersebut resmi diimplementasikan agar marketplace yang ditunjuk dapat menyesuaikan sistem pemungutan pajak.

"Nah tentu penunjukan empat marketplace pertama dan utama ini initial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan satu bulan," ujar Bimo dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

Pada tahap awal, Kemenkeu telah menunjuk empat platform e-commerce, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli untuk mengumpulkan PPh Pasal 22 ke pedagang yang memiliki toko online di masing-masing platform.

Bimo menjelaskan, empat marketplace tersebut dipilih setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesiapan sistem, besarnya skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme escrow account, hingga kesiapan masing-masing platform dalam menjalankan pemungutan pajak.

Kendati demikian, penunjukan tersebut bukan bersifat final. DJP membuka peluang menunjuk marketplace lain ke depannya apabila dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ucapnya.

Bimo menyebut, pemerintah memulai kebijakan ini dari marketplace dalam negeri yang dinilai telah memiliki tingkat kematangan (maturity level) dan digitalisasi yang memadai setelah berkembang selama lebih dari satu dekade.

Di sisi lain, dia mengungkapkan DJP sebelumnya telah lebih dulu menunjuk ratusan perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak.

"Marketplace luar negeri itu sudah ada sekitar 240 yang aktif, dari total 271 yang kita tunjuk sebagai pemungut. Jadi kami memang mengutamakan bagaimana maturity level, bagaimana kesiapan, bagaimana level digitalisasi yang ada di dalam negeri," kata dia.

Bimo mengungkapkan, mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang.

Pihak marketplace akan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik. Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang