Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri maupun pembangkit listrik di tengah kekhawatiran pelaku usaha terkait biaya energi yang dinilai dapat menggerus daya saing.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan harga gas untuk program HGBT tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sektor kelistrikan, harga gas dipatok sebesar US$7 per MMBTU, sedangkan untuk industri rata-rata berada di kisaran US$6,5 per MMBTU.

“HGBT ini sudah kita tetapkan. Untuk listrik, harganya tetap US$7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar US$6,5 per MMBTU,” kata Yuliot, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan kebijakan harga gas murah bagi industri mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Menurut Yuliot, pemerintah justru telah memberikan insentif tambahan kepada sejumlah sektor industri tertentu melalui penurunan harga gas. Kebijakan tersebut menyasar industri yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk sektor yang berorientasi ekspor dan mendukung program hilirisasi nasional.

“Ada beberapa industri yang kita turunkan. Harga gasnya kita turunkan dari US$8,7 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU,” ujarnya.

Dia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan harga gas yang lebih kompetitif juga ditopang oleh ketersediaan pasokan gas domestik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Dari domestik, kita tidak ada impor. Jadi gas yang dihasilkan dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional, baik untuk listrik maupun bahan baku industri,” kata Yuliot.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan menyusul keluhan sejumlah pelaku industri yang menilai harga gas masih menjadi tantangan bagi daya saing usaha. Bahkan, sebagian industri sebelumnya mengungkapkan risiko efisiensi tenaga kerja apabila beban biaya produksi terus meningkat.

Yuliot menegaskan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan energi sektor industri melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha dan investasi.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) Fajriyah Usman mengatakan perseroan tetap menjalankan program HGBT sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan program HGBT saat ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 250 Tahun 2026 yang mengatur penerima manfaat, volume, harga, sumber pasokan, hingga mekanisme penyesuaian apabila terjadi penurunan alokasi gas dari hulu.

“PGN sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Apabila volume alokasi dari hulu turun, maka penerimaan volume HGBT di industri juga mengalami penurunan,” ujar Fajriyah.

Pemerintah berharap keberlanjutan program HGBT dapat menjaga efisiensi biaya energi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pamer strategi pengamanan pasokan dan pengembangan infrastruktur gas bumi nasional seiring peringatan Hari Ulang Tahun perseroan yang ke-61.
Subholding Gas Pertamina itu juga mulai memperluas pengembangan bisnis LNG dan energi rendah emisi di tengah dinamika pasokan energi global.
Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk Fajriyah Usman mengatakan, PGN terus melakukan transformasi bisnis untuk menjaga keandalan pasokan gas bumi nasional sekaligus mendukung transisi energi.
“Selama 61 tahun, PGN terus bertransformasi untuk memastikan gas bumi selalu hadir bagi masyarakat melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur, inovasi layanan, dan komitmen terhadap implementasi aspek ESG,” ujar Fajriyah dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (14/5/2026).
Dalam setahun terakhir, PGN aktif mengamankan pasokan gas pipa dan LNG domestik dari sejumlah sumber, mulai dari Tangguh, Donggi Senoro, hingga potensi baru dari Blok Masela, Andaman, Wilayah Kerja Tungkal, pengembangan coalbed methane (CBM) Muara Enim, sampai biomethane.
Perseroan juga memperkuat pasokan melalui sejumlah kerja sama strategis, di antaranya penandatanganan beberapa Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dalam IPA Convex 2025, kerja sama swap gas West Natuna, hingga heads of agreement (HoA) LNG Blok Masela bersama INPEX Masela.
Di sisi LNG, PGN mulai meningkatkan pemanfaatan fasilitas regasifikasi untuk menjaga ketahanan pasokan domestik. Perseroan tercatat menerima tambahan pasokan LNG domestik dan untuk pertama kalinya melaksanakan penerimaan kargo LNG melalui fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Jawa Barat.
Selain itu, PGN juga telah menyelesaikan revitalisasi Tangki LNG Arun F-6004 berkapasitas 127.000 meter kubik yang diproyeksikan menopang pengembangan bisnis LNG hub untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Dari sisi operasional, volume penyaluran gas bumi PGN mencapai 777 BBTUD, sedangkan volume transmisi gas mencapai 1.539 MMSCFD per kuartal I/2026.
PGN saat ini mengelola lebih dari 95% infrastruktur gas bumi nasional dengan tambahan sekitar 230 kilometer jaringan pipa baru dalam setahun terakhir. Secara keseluruhan, panjang jaringan pipa gas bumi PGN telah melampaui 33.490 kilometer.
Wilayah operasional PGN kini mencakup 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten dengan pangsa pasar lebih dari 91%.
“PGN juga terus memperluas layanan beyond pipeline melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas [CNG] retail sebagai solusi energi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa gas bumi,” jelas Fajriyah.
Ekspansi layanan CNG dilakukan di sejumlah wilayah seperti Medan dan Bandung untuk memenuhi kebutuhan energi sektor industri, komersial, UMKM, hingga hotel, restoran, dan kafe.
Adapun penyaluran gas untuk rumah tangga melalui jaringan gas atau jargas telah mencapai lebih dari 820.000 sambungan rumah (SR). PGN juga memperluas jargas ke kawasan hunian modern, rumah susun Wisma Atlet Kemayoran, hingga menjajaki pengembangan kawasan baru seperti Jatengland dan BSB City.
Di bidang tata kelola perusahaan, PGN masuk dalam daftar 50 perusahaan terbuka dengan penerapan tata kelola terbaik di ASEAN dan lima terbaik di Indonesia dalam ASEAN Corporate Governance Awards 2025. Perseroan juga masuk daftar 500 Perusahaan Terbaik Asia-Pasifik versi Majalah TIME.
Menurut Fajriyah, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya PGN untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
“Momentum HUT ke-61 menjadi refleksi perjalanan panjang PGN dalam menyediakan layanan gas bumi untuk Indonesia. Ke depan, PGN berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi infrastruktur gas bumi nasional, mendukung transisi energi nasional, serta menjaga keberlanjutan bisnis guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia,” tutup Fajriyah.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) PLN EPI resmi menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI ) Proyek Pipa Gas West Natuna Transportation System (WNTS) - Pulau Pemping bersama PT Timas Suplindo.

Proyek strategis ini akan menjadi tonggak penting dalam menyalurkan gas bumi dari wilayah Natuna ke sistem kelistrikan domestik, khususnya untuk memperkuat pasokan energi di Batam dan wilayah Kepulauan Riau.

Penandatanganan kontrak EPCI merupakan tindak lanjut dari penandatanganan LoI pada tanggal 3 Oktober 2025 dan diharapkanCommercial Operation Date (COD) pada awal 2026.

Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto menjelaskan, bahwa penandatangan kontrak ini menjadi langkah kongkrit PLN dan PLN EPI untuk melaksanakan penugasan Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan ruas pipa WNTS-Pemping yang bertujuan untuk memperkuat pasokan gas domestik.

"Pembangunan Pipa WNTS-Pemping merupakan bukti komitmen PLN Group dalam memperkuat rantai pasok infrastruktur energi primer yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Proyek ini akan memperkuat sistem kelistrikan baik di Batam, Sumatera Bagian Tengah maupun Jawa Bagian Barat dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dari wilayah kerja Natuna," ujar Rakhmad dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Lebih lanjut, Rakhmad menambahkan, bahwa proyek ini mencakup pekerjaanoffshoredanonshore, termasuk prosestie-indengan jaringan pipa eksisting baik WNTS maupun Pemping serta pembangunanOnshore Receiving Facility(ORF) di Pulau Pemping. Ia optimistis kolaborasi dengan Timas Suplindo akan memastikan proyek berjalan dengan selamat, aman, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu tertinggi.

Komisaris Utama PLN EPI, Nikson Silalahi menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"Kami di PLN EPI sangat bersemangat mendukung visi Presiden Prabowo untuk memastikan ketahanan energi nasional tercapai secara maksimal di masa kepemimpinan beliau," tutur Nikson.

Sementara itu, Direktur Utama PT Timas Suplindo, Sulianto Entong menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan sekaligus komitmennya untuk melaksanakan proyek ini dengan standar keselamatan dan kualitas tertinggi.

"Kami berkomitmen menjalankan proyek ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Kolaborasi dengan PLN EPI menjadi bukti nyata sinergi antara BUMN energi dan industri nasional dalam membangun infrastruktur strategis untuk negeri," ujarnya.

Pipa gas WNTS-Pemping diharapkan menjadi jalur utama penyaluran gas bumi dari wilayah Natuna ke Pulau Batam dan sekitarnya, mengurangi ketergantungan impor energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di kawasan strategis Kepulauan Riau.

Langkah ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi wujud nyata transformasi energi Indonesia dari wilayah perbatasan hingga pusat pertumbuhan ekonomi, PLN EPI memastikan energi primer nasional terus mengalir untuk kemajuan negeri.

Bisnis.com,Muara Enim — PT Medco E&P Indonesia mengklaim mampu menekan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 55.000 ton CO2e per tahun di South Sumatra Block. Angka tersebut setara dengan emisi 12.000 mobil per tahun.

VP Operation Onshore Medco E&P Irfan Eka Wardhana menuturkan, pengurangan emisi GRK itu mencakup fuel gas optimization, flare gas utilization, penonaktifan Enclosed Ground Flare di Keramasan, serta pemanfaatan gas buang menjadi sales gas di Lapangan Matra.

"Jadi tahun 2025 ini saja, sejauh ini kita sudah menurunkan hampir 55.000 ton CO2e per tahun, di mana kalau setaranya, ini ilustrasi ya, jadi setara dengan emisi 12.000 mobil lah setahun," ucap Irfan dalam media visit di Stasiun Soka Medco E&P, Sumatera Selatan dikutip Senin (10/10/2025).

Dia pun mengatakan bahwa flare yang masih tampak di area operasi disebut hanya berfungsi sebagai sistem pengaman, bukan lagi pembakaran besar yang menghasilkan emisi signifikan.

"Flare untuk keamanan, safety. Jadi kalau misalnya ada kelainan di operasi di sumur, dia akan mengamankan dengan membakar, bukan venting ke lingkungan. Nah itu yang kami jaga," ucapnya.

Sebagai informasi, South Sumatra Block beroperasi sejak 1988. Blok ini memiliki 139 sumur migas aktif. Jumlah itu terdiri atas 108 sumur produksi dan 31 sumur water injection.

Irfan mengatakan, saat ini produksi gas pada blok tersebut berada di level 60-65 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Angka tersebut melampaui rata-rata realisasi pada 2024, yakni 53,62 MMSCFD.

Pihaknya pun optimis dapat menjaga produksi gas di South Sumatra Block pada level 65 MMSCFD hingga akhir 2025 ini.

"Alhamdulillah ternyata bisa, dan kita akan bertahan [hingga akhir tahun] di sekitar ini ya, 65 juta, 60 juta sampai 65 juta [standar kaki kubik per hari]," ucap Irfan.

Dia menjelaskan, South Sumatra Block merupakan salah satu tulang punggung pasokan gas domestik bagi industri strategis Indonesia.

Irfan menyebut, dari awal pengembangannya pada 1990-an hingga kini, South Sumatra Block terus menopang kebutuhan energi Sumatera Selatan. Dia merinci, per 2024 blok ini mencatat produksi minyak sebesar 2.320 barel per hari (BOPD) dan gas 53,62 MMSCFD.

Adapun pasokan energi tersebut menopang kebutuhan PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), serta masyarakat di Sumatera Selatan.

“Medco E&P beroperasi dengan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang tinggi untuk memastikan pasokan energi nasional tetap andal. Kami akan terus mendukung agenda Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi melalui operasi yang aman dan efisien,” ujar Irfan.

Dia menambahkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan produksi, Medco E&P tengah mengembangkan dua proyek utama yakni Flamboyan Rengas dan Arung Nowera. Kedua proyek pengeboran sumur itu digagas guna mempertahankan tingkat produksi migas di wilayah kerja yang meliputi tujuh kabupaten di Sumatera Selatan.