Bisnis.com,JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti wacana pemerintah memperketat penjualan LPG 3 kg agar tepat sasaran.
Terbaru PT Pertamina Patra Niaga merekomendasikan pembatasan penyaluran dilakukan mulai tahun ini. Perinciannya, penyaluran setidaknya bisa dilakukan normal selama kuartal I/2026 terlebih dahulu.
Kemudian, penerapan pembatasan pembelian untuk rumah tangga menjadi maksimal 10 tabung per bulan per kartu keluarga (KK) pada kuartal II dan kuartal III/2026.
Menurut perusahaan tersebut, jika pembatasan tidak dilakukan, penyaluran LPG 3 kg bisa tembus ke level 8,7 juta ton pada 2026. Angka tersebut naik dari realisasi penyaluran LPG 3 kg pada 2025 yang sebesar 8,51 juta ton.
Yusuf berpendapat, rekomendasi Pertamina itu masuk akal sebagai langkah awal, tetapi belum bisa disebut ideal. Dia berpendapat, batas maksimal 10 tabung per KK per bulan memang bisa menahan konsumsi berlebih dan memberi sinyal pengendalian fiskal, tetapi dampaknya masih relatif kecil.
"Proyeksi konsumsi hanya turun dari sekitar 8,7 juta ton menjadi 8,3 juta ton, sedangkan kuota APBN 2026 ada di 8 juta ton. Artinya pengetatan ini lebih bersifat koreksi ringan, belum perubahan struktural yang benar-benar menggigit," tutur Yusuf kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).
Selain itu, angka 10 tabung juga masih cukup longgar sehingga rumah tangga mampu, UMKM, bahkan sebagian pengguna komersial masih bisa tetap menikmati LPG subsidi.
Soal ketepatan sasaran, kata Yusuf, kebijakan ini berpotensi memperbaiki, tapi belum otomatis menjamin tepat sasaran. Apalagi, saat ini masih ada sekitar 40% LPG 3 kg yang dinikmati kelompok non-miskin.
Dia menilai, pembatasan konsumsi gas melon per KK dan rencana berbasis desil memang membantu. Namun, karena penajaman data baru berjalan penuh di kuartal IV, sepanjang sebagian besar tahun kebocoran masih mungkin terjadi.
"Di lapangan juga ada risiko administratif seperti titip NIK, jual beli jatah, atau distribusi informal, sehingga penurunan di atas kertas belum tentu sepenuhnya mencerminkan efisiensi nyata," imbuh Yusuf.
Oleh sebab itu, pengetatan kuota seharusnya dibarengi perbaikan skema subsidi, dari subsidi barang ke subsidi penerima, agar insentif ekonomi yang bekerja, bukan hanya larangan fisik.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa dari sisi fiskal, dengan asumsi konsumsi ditekan dari 8,7 juta ton menjadi sekitar 8,3 juta ton, ada pengurangan sekitar 400.000 ton LPG. Dengan konversi 1 ton sekitar 333 tabung dan subsidi sekitar Rp36.000 per tabung, penghematannya berada di kisaran Rp4,8 triliun per tahun.
Menurutnya, itu angka yang positif, tetapi relatif kecil dibanding total subsidi energi yang lebih dari Rp100 triliun.
"Jadi kesimpulannya, kebijakan ini tidak keliru, tapi masih setengah jalan: ia menekan konsumsi sedikit, tapi belum menyentuh akar masalah utama, yaitu salah sasaran dan harga LPG yang terlalu murah bagi kelompok mampu. Untuk pengendalian yang berkelanjutan, pendekatannya harus lebih struktural, bukan sekadar membatasi jumlah tabung per bulan," jelas Yusuf.
Adapun, rekomendasi skema pengetatan penjualan LPG 3 kg itu disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Dia juga menegaskan bahwa harus ada aturan detail terkait pembatasan penyaluran LPG 3 kg tersebut. Dengan begitu, dana subsidi pun bisa hemat.
"Untuk pembatasan penggunaan LPG ini bisa dikeluarkan aturan lebih baik lagi sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kontrol lebih baik lagi, bahkan bisa menurun," tutur Achmad.

Bisnis.com, PALEMBANG — Alokasi gas liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 kilogram (Kg) tahun anggaran 2026 untuk Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami pemangkasan dibanding tahun lalu.

Plh Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Akhirul Jaya Wardana mengatakan pada tahun 2025 alokasi yang ditetapkan mencapai 243.286 metrik ton (MT).Namun, untuk tahun ini Sumsel hanya menerima alokasi sebesar 231.455 MT atau berkurang sekitar 11.831 MT (4,87%).

“Memang ada sedikit penurunan (alokasi) jika dibandingkan dengan kuota tahun 2025 lalu," kata dia, Senin (12/1/2026).

Penurunan pada 2026, disebut sebagai bagian dari penyesuaian dari kondisi penyerapan di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk kebijakan efisiensi anggaran subsidi di tingkat nasional.

Menurutnya, dari data 2024-2025, serapan LPG untuk Sumsel berada di kisaran 94% dari alokasi. Dengan begitu kuota yang diberikan masih surplus saat distribusi berjalan normal dan tepat sasaran.

“Melihat realisasi serapan tahun lalu (94%), diharapkan tidak terjadi kelangkaan untuk tahun 2026 ini karena jumlah yang ada masih mencukupi kebutuhan," tuturnya.

Dia menambahkan, penetapan kuota LPG subsidi ini tidak bersifat kaku dan akan dievaluasi setiap tiga sampai empat bulan sekali.

Hal itu untuk mengevaluasi apakah terjadi kenaikan permintaan yang berlebih, atau juga kondisi darurat seperti bencana yang menyebabkan kebutuhan perlu ditambah.

“Pemerintah daerah bisa mengajukan penambahan kuota melalui mekanisme evaluasi di tingkat pusat kalau memang dalam perjalanannya terjadi kekurangan, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tutupnya.

Alokasi LPG Subsidi per Kabupaten/Kota di Sumsel 2026:

• Kota Palembang: 63.914 MT
• Kabupaten Banyuasin: 25.198 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ilir: 20.497 MT
• Kabupaten Musi Banyuasin: 15.266 MT
• Kabupaten Muara Enim: 15.256 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: 14.675 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu: 11.638 MT
• Kabupaten Ogan Ilir: 10.359 MT
• Kabupaten Lahat: 9.928 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan: 9.065 MT
• Kabupaten Musi Rawas: 7.879 MT
• Kota Lubuk Linggau: 7.080 MT
• Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir: 5.419 MT
• Kabupaten Empat Lawang: 4.736 MT
• Kota Pagar Alam: 4.178 MT
• Kota Prabumulih: 3.454 MT
• Kabupaten Musi Rawas Utara: 2.913 MT

IDXChannel - Pemerintah menambah kuota LPG bersubsidi sebesar 350 ribu ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kuota awal LPG dalam APBN 2025 sebesar 8,16 juta ton, sedangkan penambahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan gas bagi masyarakat selama periode libur panjang tersebut.

"Oh iya tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 ribu ton untuk apa? Untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

"Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 InsyaAllah clear menyangkut dengan LPG. Jadi tidak ada masalah," tutur dia.

Meski kuota ditambah, Bahlil memastikan tidak ada penambahan anggaran subsidi LPG. Hal ini seiring dengan turunnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang membuat realisasi anggaran tetap berada di bawah alokasi APBN.

"Tidak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu ga sampe di Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-Rp78 triliun," tutur dia.

Terkait rencana pengetatan distribusi LPG 3 kg melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bahlil menyebut kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum final.

"Lagi masih dalam pembahasan masih belum final," katanya.

Penambahan kuota ini, tambah Bahlil, hanya berlaku untuk 2025. Sementara itu, pemerintah tetap mengacu pada asumsi APBN yang telah disetujui dalam RAPBN 2026.

"2025 ini yang penambahan ini untuk 2025. sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026," ujar Bahlil.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

“Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

“3 kg ya,” katanya singkat.

Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

“Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya.

Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

“Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

"Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

“Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. "Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM," ucap Anggia.

PT Pertamina (Persero) menunggu arahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kuota LPG 3 kilogram (kg) untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ini diungkap Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri usai mendapat pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar. Nasril menanyakan kepastian terkait gas melon untuk kebutuhan konsumen langsung, terutama di Kopdes Merah Putih.

"Pertamina adalah sebagai penyalur dari BBM dan LPG, tentunya kami mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, untuk LPG sesuai dari Dirjen Migas (Kementerian ESDM) kami juga akan menyesuaikan kuotanya," kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Masalah kuota LPG 3 kg untuk Kopdes Merah Putih masuk dalam kesimpulan RDP. Komisi VI meminta Pertamina beserta subholding terkait menjaga kesinambungan roadmap dalam mendorong ketahanan energi, termasuk dukungan alokasi LPG untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Kendati demikian, Nasril tetap berharap Komisi VI DPR RI bisa mendesak pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM menambah kuota LPG 3 kg kepada Kopdes Merah Putih.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade lalu menjawab keluhan Nasril dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Andre menyebut sang Kepala Negara memastikan setiap Kopdes Merah Putih akan menjadi pangkalan LPG 3 kg.

"Sudah otomatis Pak Nasril seluruh Koperasi Merah Putih pasti akan mendapatkan kuota (LPG 3 kg). Enggak mungkin Pak Ega (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra) macam-macam sama Pak Simon. Betul kan Pak Simon, Pak Ega?" jelas Andre.

"Tanpa perlu kita desak pun, mereka (Pertamina) sudah didesak oleh presiden. Pasti dirjen Migas juga enggak akan aneh-aneh," tegasnya.

Menurut Andre, Pertamina juga tidak memerlukan perubahan narasi dalam kesimpulan RDP terkait penambahan kuota LPG 3 kg. Hal itu diamini Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Dirut PPN Mars Ega Legowo Putra.

"Soal Koperasi Merah Putih itu sudah jelas kebijakan pemerintah, instruksinya sudah jelas. Saya rasa tidak butuh lagi (perubahan narasi dalam kesimpulan RDP), betul kan Pak Ega, enggak butuh kan? Saya rasa cukup kesimpulan," tutup Politikus Partai Gerindra itu.

"Saya rasa tadi di kesimpulan sudah ada yang menyangkut hal tersebut (koordinasi dengan Kementerian ESDM)," timpal Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

RDP Komisi VI DPR RI akhirnya tidak mengubah kesimpulan soal kuota LPG 3 kg untuk Kopdes Merah Putih. Kesimpulannya adalah: menjaga kesinambungan roadmap dalam mendorong ketahanan energi, termasuk dukungan alokasi LPG untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Di lain sisi, Dirut Pertamina Simon Aloysius Pertamina menjawab aspirasi DPR RI yang menginginkan Pertashop diperbolehkan menjual BBM subsidi. Ia menegaskan keputusan terkait hal tersebut ada di tangan BPH Migas.

"Apabila dari asosiasi, saudara-saudara kita yang di Pertashop mengusulkan untuk dapat menjual BBM subsidi, agar sesuai dengan aturan yang ada kemungkinan kami mengusulkan untuk dibentuk SPBU Mini," jelasnya.

"Karena persyaratan penjualan BBM subsidi itu ada beberapa kelengkapan sesuai aturan dari BPH Migas, antara lain CCTV, perlengkapan lain. Dengan demikian, kita bisa meyakini bahwa penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran dan sesuai aturan," tegas Simon.