Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian menjalankan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kantornya hanya diisi oleh petugas keamanan dan kebersihan.

"Kami WFH. Di kantor hanya (petugas) keamanan dan kebersihan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan karena Kemenko Perekonomian bersifat koordinatif, bukan memberikan layanan teknis langsung kepada masyarakat.

"Kementrian koordinator sifatnya koordinatif, bukan pelayanan teknis," ujar Haryo.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, meskipun pemerintah pusat telah membuka opsi tersebut.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan, penerapan WFH justru berisiko menimbulkan celah penyalahgunaan yang dapat menggerus produktivitas birokrasi.

"Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (10/4/2026).

Dia menyebutkan, kekhawatiran utama yang mendasari keputusan ini adalah potensi terjadinya persepsi keliru di kalangan pegawai, seolah-olah WFH identik dengan masa libur.

Tanpa pengawasan langsung yang memadai, Muhidin menilai sistem kerja dari rumah justru membuka peluang pegawai untuk tidak bekerja secara optimal.

"Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan," ungkapnya.

Lebih jauh, Muhidin turut menyoroti kemungkinan meningkatnya mobilitas pegawai ke luar daerah apabila kebijakan WFH diberlakukan.

Menurutnya, fleksibilitas waktu dan lokasi kerja berpotensi disalahgunakan untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tugas kedinasan.

"Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami," tambahnya.

Selain itu, Muhidin juga mengaitkan kebijakan ini dengan efektivitas pemanfaatan anggaran yang telah direncanakan.

Kehadiran fisik pegawai di kantor dinilai lebih menjamin terlaksananya program-program yang telah dianggarkan secara tepat sasaran dan terukur.

Adapun, dia menuturkan Pemprov Kalsel tetap berkomitmen meningkatkan kapasitas dan produktivitas pegawai melalui berbagai kegiatan terstruktur.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja," pungkasnya.