Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Boyolali dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Boyolali menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai. Fasilitas pengelolaan keuangan tersebut diberikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) di lingkungan Kemenag Boyolali.

Muhammad Miftah, Kepala Kantor Kemenag Boyolali, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya peningkatan layanan administratif pegawai melalui fasilitas perbankan yang aman dan terpercaya.

"Kami berharap kerja sama ini mendukung kelancaran pengelolaan hak keuangan pegawai sekaligus mempermudah akses layanan perbankan yang luas," ujar Miftah dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Sementara itu, Pemimpin Bank Jateng Cabang Boyolali Umi Laila Sholichah menegaskan kembali komitmen untuk memberikan layanan profesional dan berkelanjutan.

"Kami siap memberikan dukungan penuh melalui jaringan yang kami miliki. Sinergi ini diharapkan memberi nilai tambah bagi pegawai Kemenag serta berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah," ujar Umi.

JAKARTA - Kabar baik untuk guru madrasah . Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno menyatakan, pihaknya telah mengusulkan 630 ribu guru madrasah agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Usulan itu dilayangkan sekaligus merespon keluhan guru madrasah swasta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia berkata, pihaknya telah bergerak lebih dulu sebelum para guru madrasah menyampaikan aspirasi.

"Kami juga langsung action terkait dengan pengusulan P3K. Sekarang, Pak Menteri sedang memproses dengan kementerian terkait. Bahkan angkanya tidak tanggung-tanggung, 630 ribu yang kita usulkan," ujar Amien.

Amien berkata, pengangkatan guru swasta menjadi PPPK ini tengah berproses sesuai ketentuan yang berlaku. "Tentu semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan sesuai dengan kewenangan kementerian terkait," ujar Amien.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, meminta agar pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK itu tak harus memakai persyaratan. Apalagi, kata dia, para guru itu telah mengabdi lama.

"Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai PPPK. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi. Itu sudah dilakukan," ujar Marwan.

JAKARTA - Seleksi Guru PPPK SMA Garuda 2026 resmi dibuka. Pendaftaran yang dibuka 2 hingga 16 Februari ini dilakukan di portal SSCASN dengan beberapa persyaratan, salah satunya melampirkan skor TOEFL/IELTS.

SMA Garuda Baru membuka rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, termasuk kemampuan berbahasa Inggris aktif, baik lisan maupun tulisan, yang dibuktikan dengan sertifikat resmi seperti IELTS, TOEFL iBT, atau PTE Academic.

Program ini ditujukan untuk mencetak generasi masa depan Indonesia yang unggul, berdaya saing global, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Jadwal Seleksi Guru PPPK SMA Garuda 2026

Pengumuman Seleksi: 1–15 Februari 2026

Pendaftaran Seleksi: 2–16 Februari 2026

Seleksi Administrasi: 2–21 Februari 2026

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 22–24 Februari 2026

Masa Sanggah: 25–27 Februari 2026

Jawab Sanggah: 25 Februari–1 Maret 2026

Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 28 Februari–3 Maret 2026

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi: 10–14 Maret 2026

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi CAT BKN: 31 Maret–4 April 2026

Pengumuman Hasil Kelulusan: 9–10 April 2026

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 11–13 April 2026

Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Tambahan: 14–15 April 2026

Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir: 16–17 April 2026

Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 18–20 April 2026

Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 18–21 April 2026

Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 24–25 April 2026

Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 26 April–2 Mei 2026

SK Terbit: 5 Mei 2026

Cara Pendaftaran Guru PPPK SMA Garuda 2026

1. Daftar secara daring melalui https://sscasn.bkn.go.id



2. Buat akun satu kali menggunakan data KTP/KK/e-KTP

3. Simpan username dan password dengan baik

4. Pendaftaran menggunakan lebih dari satu NIK dinyatakan gugur

5. Setelah selesai, cetak kartu pendaftaran

Persyaratan Guru PPPK SMA Garuda 2026

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia maksimal 32 tahun per 1 Mei 2026

3. Tidak pernah dipidana dan tidak pernah diberhentikan tidak hormat

4. Tidak berstatus CPNS/PNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu/TNI/Polri dan tidak terlibat politik praktis

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan

6. Memiliki sertifikat pendidik (PPG)

7. Sehat jasmani dan rohani

8. Mampu berbahasa Inggris aktif, lisan dan tulisan

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Persyaratan Khusus:

1. IPK minimal 3,5

2. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi

3. Skor bahasa Inggris minimal:

- IELTS 5,5

- TOEFL iBT 51

- PTE Academic 45,4

4. Bersih dari NAPZA

5. Bersedia tinggal di lingkungan sekolah berasrama

Dokumen Wajib Unggah Guru PPPK SMA Garuda 2026

1. Surat lamaran bermeterai Rp10.000 (scan warna)

2. Surat pernyataan bermeterai Rp10.000 (scan warna)

3. e-KTP atau surat keterangan rekam e-KTP

4. Pas foto formal ukuran 4x6 latar biru terbaru

5. Ijazah asli sesuai klasifikasi jabatan

6. Sertifikat pendidik

7. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (IELTS/TOEFL/PTE Academic) yang masih berlaku.

Informasi mengenai seleksi guru PPPK untuk SMA Garuda bisa dilihat langsung di laman kemdiktisaintek.go.id atau bio instagram @sekolahgaruda.ri @ditjensaintek. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca setia SINDOnews.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali bersiap membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 3 dan 4. Jadwal rekrutmennya pun dinanti oleh masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pada seleksi PPPK 2026 mendatang, BGN akan membuka masing-masing 32.460 formasi pada tahap 3 dan tahap 4.

Pernyataan itu disampaikan Dadan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pekan lalu, dikutip dari YouTube DPR RI, Senin (26/1/2026). Meski begitu, dalam forum tersebut Dadan belum merinci jadwal pasti pelaksanaan rekrutmen PPPK tahap lanjutan tersebut.

Kendati jadwal belum diumumkan, Dadan memastikan proses persiapan sudah berjalan. BGN, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait rencana seleksi PPPK tahap 3 dan 4.

Terkait dengan jumlah formasi, Dadan menjelaskan, kuota formasi seleksi PPPK Tahap 3 dan 4 akan dibuka dengan jumlah formasi masing-masing 32.460 orang.

Seleksi lanjutan ini dibutuhkan seiring dengan penambahan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang ditargetkan mencapai 358 KPPG di berbagai daerah. Penambahan unit layanan tersebut otomatis menuntut penguatan sumber daya manusia di lapangan.

Saat ini, jumlah SDM yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sudah mencapai 73.207 orang. Angka itu terdiri dari berbagai latar belakang dan peran strategis.

Rinciannya, terdapat 32.712 orang dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang meliputi 20.937 kepala SPPG dan 11.755 peserta magang. Selain itu, BGN juga melibatkan 20.310 akuntan serta 20.185 tenaga ahli gizi.

Tak hanya tenaga formal, BGN juga menggandeng relawan dalam jumlah besar. Hingga kini, tercatat 825.936 relawan telah terlibat di seluruh Indonesia dan bekerja di SPPG. Mereka mengisi berbagai peran penting, mulai dari kepala juru masak, pemorsian, persiapan makanan, pencuci food tray, pengemudi, kepala lapangan, petugas keamanan, hingga kebersihan.

Menariknya, mayoritas relawan tersebut merupakan warga lokal di sekitar SPPG, dan sebagian besar adalah kaum perempuan, yang menjadi tulang punggung operasional pelayanan gizi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menjelaskan perkembangan status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional , yang terbagi dalam tiga komponen pegawai di setiap SPPG.

Untuk PPPK tahap 1, BGN telah merekrut dan menguji 2.080 orang, yang resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung sejak 1 Juli 2025.

Sementara itu, pada tahap 2, BGN melakukan seleksi terhadap 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Adapun 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, yang kemudian diisi oleh 375 akuntan dan 375 tenaga ahli gizi.

Seluruh peserta tahap 2 telah melalui proses pendaftaran dan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, mereka tengah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta pengusulan Nomor Induk PPPK.

Mereka akan mulai resmi menjadi PPPK per 1 Februari 2026.

JAKARTA - Cek jurusan kuliah yang dibutuhkan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) yang membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja strategis Kemenham.

Seleksi PPPK Kemenham 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, termasuk latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id.

Kuota dan Lokasi Penempatan PPPK Kemenham 2026

Total 500 kuota PPPK Kemenham 2026 akan ditempatkan di beberapa unit kerja, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia

4. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

5. Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

6. Kantor Wilayah Kemenham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia

Syarat Umum PPPK Kemenham 2026

Beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan

4. IPK minimal 2,74

5. Memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan panitia

Daftar Jabatan dan Jurusan PPPK Kemenham 2026

Berikut rincian jabatan beserta jurusan yang dibutuhkan dalam seleksi PPPK Kemenham 2026:

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Kuota: 242

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

2. Perencana Ahli Pertama

Kuota: 82

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

3. Apoteker Ahli Pertama

Kuota: 2

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Farmasi disertai sertifikat profesi/kompetensi Apoteker

4. Penata Layanan Operasional

Kuota: 108

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Semua jurusan

5. Pengelola Layanan Operasional

Kuota: 66

Jurusan yang dibutuhkan:

D-3 Semua jurusan

Cara Pendaftaran PPPK Kemenham 2026

Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id dengan mengikuti seluruh tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026. Pendaftaran dibuka pada 7 hingga 23 Januari untuk lulusan D3 dan S1.

"Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025," dikutip dari Instagram @kementerian_ham, Sabtu (3/1/2026).

Informasi lengkap mengenai tahapan, persyaratan, dan ketentuan pelaksanaan seleksi dapat diakses melalui tautan laman resmi https://kemenham.go.id/pppk-kemenham-2025.

Selain melalui halaman resmi tersebut, dokumen pengumuman dan berkas pendukung juga dapat diakses melalui tautan berikut https://s.kemenham.go.id/hub/pppk-kemenham-2025.

Kementerian HAM membuka 500 formasi PPPK di awal 2026 ini untuk lima jabatan dengan syarat jurusan sebagai berikut.

Jabatandan Jurusan

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

Kuota: 242

2. Perencana Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S-1 Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

Kuota: 82

3. Apoteker Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan: S1 farmasi engan disertai sertifikat profesi/kompetensi poteker

Kuota: 2

4. Penata Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: S1 Semua jurusan

kuota: 108

5. Pengelola Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: D3 Semua jurusan

Kuota: 66

Persyaratan

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia minmal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang dilamar

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap

5. 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

8. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

9. Tidak berstatus sebagai Peserta lulus seleksi calon ASN (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

10. Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK) dan/atau setelah memperoleh nomor induk, sepanjang masih berada dalam masa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

11. Pelamar belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :

a. Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan IPK serendah-rendahnya 2,75

b. Bagi Lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah dan konversi IPK yang telah diseterakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan

teknologi;

14. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial

Tata Cara Pendaftaran

1. Buka laman https://sscasn.bkn.go.id untuk buat akun dengan mengisi formular yang disediakan

2. Catat dan ingat username dan password pada akun pendaftaran

3. Tidak boleh mendaftar lebih dari 1 jabatan dan atau 1 unit penempatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda karena dianggap gugur atau dikenakan sanksi

4. Cetak kartu pendaftaran

Jadwal Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026

1. Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 s.d 14 Januari 2026

2. Pendaftaran Seleksi: 7 s.d 23 Januari 2026

3. Seleksi Administrasi: 8 s.d 29 Januari 2026

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026

5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari s.d 2 Februari 2026

6. Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 s.d 3 Februari 2026

7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026

8. Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Kompetensi (CAT): 8 s.d 10 Februari 2026

9. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 s.d 17 Februari 2026

10. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 s.d 26 Februari 2026

11. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 s.d 16 Maret 2026

12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 s.d 31 Maret 2026

13. Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026

14. Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 14 April 2026

15. Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 15 April 2026

16. Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026

17. Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April s.d 11 Mei 2026

18. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 s.d 25 Mei 2026.

Demikian informasi seleksi PPPKKementerian HAM yang pendaftarannya akan dibuka mulai 7 Januari 2026. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional ( BGN ) sedang membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) sebanyak 32.000 formasi. Banyak yang penasaran mengenai berapa gaji yang akan diterima.

Saat ini pendaftaran lowongan PPPK BGN sudah ditutup dan memasuki masa pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi. Para pelamar diberikan kesempatan sanggah pada 12-13 Desember 2025.

32.000 formasi yang tersedia ini terbagi atas 31.250 formasi khusus dan 750 formasi umum. Jabatan yang dibuka adalah untuk penata layanan operasional dan pengelola layanan operasional.

Batas usia pelamar PPPK adalah minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Pendaftaran secara online dibuka di portal SSCASN yaitu di https://sscasn.bkn.go.id dengan melengkapi syarat dan dokumen yang diperlukan.

Gaji PPPK BGN 2025

Seperti diketahui, BGN sedang merekrut PPPK untuk lulusan D3 hingga S1. Untuk penata layanan operasional dibutuhkan lulusan S1/D4 semua jurusan dengan formasi sebanyak 31.250 orang.

Kemudian untuk formasi umum untuk penata layanan operasional dibutuhkan lulusan S1 Ilmu Gizi dan D4 Gizi dan Dietetika. Lalu untuk pengelola layanan operasional dibutuhkan lulusan D3 Akuntansi.

Jika bertanya mengenai berapa besaran gaji PPPK, maka gaji PPPK di BGN mengikuti peraturan gaji PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK.

Menurut peraturan tersebut, gaji PPPK dibedakan berdasarkan golongan. Berikut besaran gaji PPPK sesuai golongan.

- Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000

- Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200

- Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200

- Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600

- Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900

- Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100

- Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800

- Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400

- Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500

- Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000

- Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000

- Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800

- Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800

- Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500

- Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200

- Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600

- Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

Pada rekrutmen PPPK BGN tahun anggaran 2025 ini, dibuka formasi untuk lulusan D3 dan S1/DIV.

Merujuk ketentuan yang berlaku, lulusan D3 masuk dalam jabatan golongan VII, sementara S1/DIV masuk dalam golongan IX.

Maka gaji PPPK untuk lulusan D3 adalah Rp2.858.800-Rp4.551.800. Lalu untuk lulusan S1-D4 adalah Rp3.203.600-Rp5.261.500.

Selain gaji, PPPK juga turut mendapatkan tunjangan. Tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, serta berbagai tunjangan lainnya.

Besaran setiap tunjangan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti standar yang berlaku bagi PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan aturan terkait skema perekrutan hingga jenjang karier antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan pegawai negeri sipil (PNS) berbeda.

Hal tersebut menurut Rini harus menjadi pertimbangan dalam mengkaji wacana peralihan status PPPK menjadi PNS, sebagaimana usulan Komisi II DPR RI.

"Tentunya mereka mempunyai jalur yang berbeda di dalam masuknya dan penjenjangannya. Nah ini tentunya saya harus menghitung betul bagaimana dampak kepada fiskalnya. Karena untuk jadi PNS itu kan dia akan bekerja sampai hampir lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta Pusat, Selasa (18/11) dikutip Detikfinance.

Rini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. Hal ini termasuk dengan penyesuaian dari proses seleksi kepegawaian itu sendiri.

"Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujarnya.

Namun, Rini menegaskan PNS maupun PPPK sama-sama mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik. Cuma kan memang PPPK itu sama dengan PKWT kalau di swasta, dia bekerja berdasarkan profesionalnya, kemudian diberikan jangka waktu dan bisa diperpanjang jangka waktunya, tapi tentunya dengan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan ini," ujar Rini.

Ia menilai yang terpenting bukan hanya sekadar status pegawai tersebut, tetapi juga bagaimana agar pemerintah dapat memastikan kesejahteraan yang setara bagi pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK.

"Yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status, tetapi kita sedang mencoba memperbaiki bagaimana sistem kesejahteraan untuk para ASN. Semuanya menurut saya mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Tak lupa Rini mengingatkan agar kementerian/lembaga (KL) harus mulai menyiapkan formasi untuk PNS. Hal ini mengingat formasi baru untuk calon PNS (CPNS) tidak dibuka pada awal pemerintahan ini karena kondisi struktur yang belum stabil.

Salah satu bentuk ketidakstabilan adalah bertambahnya jumlah kementerian menjadi 48 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semula hanya 34 di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, hal ini berakibat pada penyesuaian penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.

Wacana peralihan status PPPK menjadi PNS muncul bersamaan dengan dilaksanakannya proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya telah resmi dibuka sejak dua hari lalu, Rabu, 15 Oktober 2025. Layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Setelah berjalan selama dua hari, ternyata layanan pengaduan ini telah menerima ribuan laporan.

"15.933 laporan masuk dalam 2 hari," kata Purbaya kepada pewarta di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

Pembentukan bilik pengaduan ini sudah direncanakan sejak seminggu dirinya dilantik. Tujuannya pembentukan ini adalah untuk mencegah tingkah laku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai yang mengarah pada pemerasan ataupun tindakan ilegal lainnya.

Purbaya pun membagikan beberapa contoh pengaduan kepada media. Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks.

Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya. Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya.

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]