JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot melantik 107 pejabat administrator dan pengawas untuk memperkuat kinerja organisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelantikan hari ini adalah merupakan rotasi dan penyegaran organisasi untuk lebih memperkaya pengalaman teknis guna meneruskan tongkat estafet kepemimpinan,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Dalam arahannya, Yuliot menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan amanah jabatan serta mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Ia menegaskan, pengambilan sumpah tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa dan negara yang mengandung tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Sebagai pejabat baru yang dilantik, saya menitipkan beberapa pesan penting untuk menjadi panduan saudara. Satu, tanamkan dan terapkan core value berakhlak sebagai pondasi dasar dalam bekerja, memberikan pelayanan publik yang prima, ramah, dan bebas dari KKN,” ujar Yuliot.

Kedua, tutur Yuliot melanjutkan, jaga kedisiplinan dan integritas, serta tingkatkan kapasitas dan selalu adaptif untuk menghadapi dinamika dunia yang berubah dengan cepat.

Yuliot juga mengingatkan pentingnya kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.

“Tegak lurus terhadap pimpinan dan selalu siap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan,” kata Yuliot.

Ia juga menekankan peran strategis Kementerian ESDM dalam mewujudkan dan mengimplementasikan Astacita, khususnya pada butir ke-2 dan ke-5, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, sekaligus melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) melakukan penyegaran kepengurusan sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas organisasi. Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) pun resmi bergabung dalam jajaran kepengurusan baru.

Adapun, beberapa nama yang masuk dalam kepengurusan baru yakni, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma'ruf; Direksi Persiku Kudus, Muhammad Abdul Idris, serta Agus Herlambang dan sejumlah kader muda lainnya yang selama ini aktif dalam berbagai bidang pengabdian.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan bahwa penyegaran kepengurusan merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk menghadirkan kader-kader terbaik dalam mengawal agenda besar GP Ansor dan NU. Serta memperluas jejaring dan peran GP Ansor dalam berbagai sektor strategis nasional.

"Ansor harus terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, kami memperkuat struktur organisasi dengan kader-kader yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak pengabdian di berbagai bidang. Mereka adalah energi baru yang akan memperkuat gerakan organisasi ke depan," ujar Addin dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai, figur yang bergabung dalam kepengurusan baru bukanlah sosok asing di lingkungan NU. Sebagian besar merupakan kader lama Nahdlatul Ulama dan memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung penguatan organisasi.

"Mereka adalah kader-kader yang telah teruji. Ada yang berkiprah di pemerintahan, dunia profesional, olahraga, hingga pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kader NU mampu mengambil peran strategis di berbagai sektor sekaligus tetap berkomitmen mengabdi melalui organisasi," ucapnya.

Addin menegaskan bahwa GP Ansor saat ini tidak hanya dituntut menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Namun juga harus mampu merespons tantangan baru seperti transformasi digital, penguatan ekonomi umat, hingga meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Karena itu, organisasi menurutnya membutuhkan kombinasi antara kader yang kuat secara ideologis, matang secara organisatoris, dan memiliki kompetensi profesional yang dapat memperkuat tata kelola organisasi.

"Kami ingin mempertemukan semangat pengabdian dengan profesionalisme. Ansor harus menjadi rumah besar bagi kader-kader muda NU yang memiliki kemampuan dan keahlian di berbagai bidang agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.

Penyegaran kepengurusan ini juga menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang terus berjalan di tubuh GP Ansor.

"Ansor dibangun oleh tradisi kaderisasi yang panjang. Tugas kita hari ini adalah memastikan tradisi itu terus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara," pungkas Addin.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta segera melantik Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Barat, dan Kapolda Sumbar. Hal itu penting agar mereka dapat segera menjalankan tugas dan program kerja di wilayah masing-masing.

Pemerhati Hukum Kepolisian Edi Saputra Hasibuan mengatakan, percepatan pelantikan diperlukan untuk memastikan roda organisasi berjalan optimal serta memberikan kepastian dalam proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Polri.

"Kami harapkan Kapolri segera melantik sejumlah kapolda yang belum dilantik yakni Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto yang sebelumnya telah ditunjuk,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, sebanyak enam kapolda lainnya sudah dilantik Kapolri beberapa waktu lalu. “Dengan dilantik, mereka kita harapkan bisa bekerja cepat, melakukan konsolidasi internal, serta menjalankan program-program prioritas Kapolri di daerah," katanya.

Edi menilai pelantikan ketiga Kapolda ini sangat penting . Apalagi seluruh proses administrasi dan mekanisme internal Polri sudah clear and clean. Menurut Edi, penundaan yang terlalu lama dikawatirkan dapat menimbulkan berbagai spekulasi penafsiran beragam di tengah masyarakat.

Lihat video: Respons Kapolri soal Pigai Usul Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri



"Untuk.menjaga kondusivitas Polri, kita sarankan pelantikan mereka segera dilakukan. Semakin cepat dilantik, semakin baik bagi organisasi," katanya.

Edi menambahkan, mutasi dan promosi jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dan penyegaran kepemimpinan. Mereka dipromosikan jadi Kapolda karena dinilai berprestasi dan kinerja baik.

Edi berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumbar, dan Kapolda Kalimantan Barat dapat fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan kebijakan Kapolri secara efektif di wilayah masing-masing.

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sedianya agenda Operasi Patuh dijadwalkan digelar tanggal 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026, tetapi akhirnya dibatalkan.

Agus mengungkapkan terdapat lima agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi Keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului Operasi Ketupat, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Patuh dan Operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi jaraknya masih jauh, sehingga Operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru," kata Agus kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Operasi Patuh untuk sementara waktu ditunda dikarenakan masih cukup jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menjadi sasaran utama operasi cipta kondisi tersebut.

"Jadi itu evaluasi dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Patuh sementara kita tunda, karena memang agenda besar operasi cipta kondisi Operasi Nataru itu masih jauh. Sehingga ini kita tunda," ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa penentuan jadwal pelaksanaan Operasi Patuh termasuk Operasi Zebra akan menunggu hasil evaluasi lanjutan serta arahan dari pimpinan Polri. Korlantas juga akan berkoordinasi dengan Asisten Operasi (Astamaops) Polri untuk menentukan waktu yang paling tepat dalam pelaksanaannya.

"Tentunya nanti kami akan evaluasi dan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini Astamaops. Nanti tepatnya kapan, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara, yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati Operasi Natal dan Tahun Baru. Baik itu Patuh dan Operasi Zebra," kata Agus.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

“Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto,” kata anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

“Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia,” pungkasnya.

Tersangka Dugaan Korupsi

Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Hery selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditangkap oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung di rumahnya.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup.

Dia mengatakan Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Diketahui Hery Susanto baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Hery telah diambil sumpah sebagai Ketua Ombudsman di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Sebelum menjabat Ketua Ombudsman, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR pada Januari 2026. Dia memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M Mayambouw. Pasalnya, Johannis terbukti masih berstatus ASN dalam periodenya menjabat Ketua Bawaslu Tambrauw.

Perkara Johannis teregister dengan nomor 4-PKE-DKPP/II/2026. Adapun sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu dibacakan pada Jumat, 5 Juni 2026.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Johannis P.M. Mayambouw selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Heddy Lugito dalam keterangan resmi DKPP, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Status Johannis sebagai ASN aktif terkonfirmasi dari keterangan berbagai pihak dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026, seperti Kepala BKDPSDM Kabupaten Tambrauw dan keterangan tertulis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga terbukti dilantik sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw pada 30 Desember 2025.

Bahkan, Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Tambrauw menegaskan, Johannis masih menerima gaji sebagai ASN pada periode Agustus 2023 hingga Desember 2025 di mana ia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Lihat video: Ketua & 4 Anggota KPU Disanksi Keras DKPP karena Jet Pribadi



DKPP menilai Johannis telah melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf j dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Lebih lanjut, perbuatan Teradu juga mencederai prinsip profesionalitas karena tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu serta tidak mencegah penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung," ucap anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang dilayani KAI Daop 1 Jakarta mencapai lebih dari 588 ribu pelanggan

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengangkut 588 ribu pengguna kereta api jarak jauh selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak hingga Hari Lahir Pancasila 2026.

"Pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang dilayani KAI Daop 1 Jakarta mencapai lebih dari 588 ribu pelanggan," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan selama periode tersebut keberangkatan pelanggan KA Jarak Jauh tercatat sebanyak 300.742 pelanggan, sementara volume kedatangan mencapai 288.113 pelanggan.

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota.

"KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan andal guna mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan," ujarnya.

Untuk keberangkatan KA Jarak Jauh, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 114.017 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 97.570 pelanggan.

Selanjutnya Stasiun Bekasi melayani 43.695 pelanggan, Stasiun Jatinegara 19.956 pelanggan, Stasiun Cikarang 14.018 pelanggan, Stasiun Karawang 5.822 pelanggan dan Stasiun Cikampek 5.664 pelanggan.

Sementara itu, pada sisi kedatangan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 97.265 pelanggan, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 92.727 pelanggan.

Adapun Stasiun Bekasi menerima 39.906 pelanggan, Stasiun Jatinegara 34.323 pelanggan, Stasiun Cikarang 12.007 pelanggan, Stasiun Cikampek 6.213 pelanggan dan Stasiun Karawang 5.672 pelanggan.

Selain layanan KA Jarak Jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat tingginya mobilitas pelanggan pada layanan KA Lokal. Selama periode yang sama, volume pelanggan KA Lokal yang berangkat mencapai 47.432 pelanggan, sedangkan pelanggan yang tiba tercatat sebanyak 47.229 pelanggan.

Stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan volume pelanggan KA Lokal tertinggi, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Untuk keberangkatan tercatat sebanyak 23.396 pelanggan, sementara kedatangan mencapai 23.253 pelanggan.

"Disusul Stasiun Bogor Paledang dengan volume keberangkatan 15.734 pelanggan dan kedatangan 15.531 pelanggan," jelasnya.

Secara keseluruhan, selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta melayani sebanyak 348.174 pelanggan keberangkatan dan 335.342 pelanggan kedatangan yang terdiri dari pelanggan KA Jarak Jauh maupun KA Lokal.

Pada periode yang sama, tingkat okupansi layanan KA Jarak Jauh juga menunjukkan capaian yang positif. Dari kapasitas 357.320 tempat duduk yang disediakan, KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 295.465 pelanggan dengan tingkat okupansi rata-rata mencapai 82,7 persen.

Kelas Ekonomi Komersial mencatat okupansi sebesar 90,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 136.727 pelanggan dari kapasitas 151.328 tempat duduk.

Sementara kelas Eksekutif mencatat okupansi sebesar 71,4 persen dengan volume pelanggan sebanyak 123.759 pelanggan dari kapasitas 173.286 tempat duduk. Adapun layanan Ekonomi PSO mencatat okupansi sebesar 106,9 persen dengan volume pelanggan sebanyak 34.979 pelanggan.

Untuk layanan KA Lokal Pangrango dan Siliwangi, tingkat okupansi secara keseluruhan mencapai 94,3 persen dengan volume pelanggan sebanyak 47.440 pelanggan dari kapasitas 50.292 tempat duduk yang tersedia.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api terus menunjukkan tren yang positif.

Sehingga tingginya volume pelanggan dan tingkat okupansi selama periode libur panjang ini menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pelanggan," ucap Franoto.

KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api selama periode libur panjang.

KAI juga mengimbau masyarakat untuk terus merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, serta memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah tersedia guna mendukung kemudahan dan kenyamanan perjalanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Ketua ORI nonaktif, Hery Susanto. Kini, Majelis Etik tengah melakukan musyawarah untuk merumuskan usulan sanksi pelanggaran dan rekomendasi final, yang akan disampaikan secara langsung dalam pleno pada pekan depan.

"Hari Senin itu kita udah siap, tapi Senin libur juga, maka ya kemungkinan Selasa, Rabu, atau Kamis. Ya, gitu ya. Itu kami serahkan pada keputusan ORI, Ombudsman," kata Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Prof Jimly Asshiddiqie yang dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Jimly, pihaknya masih menunggu jawaban tertulis dari Hery selaku pihak terlapor. Batasnya akhirnya pada Jumat (29/2026) kemarin.

Menurut Jimly, Majelis Etik tidak perlu menunggu proses hukum pidana untuk mengambil keputusan etik karena mekanisme etik memiliki standar dan proses tersendiri.

Sementara itu, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Prof R Siti Zuhro, menegaskan bahwa Majelis Etik bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

"Majelis Etik tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Nawaitunya adalah agar siapa pun menaati peraturan etik," ujar Siti Zuhro.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi sistemik di lingkungan Ombudsman RI agar tata kelola lembaga semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

JAKARTA - Ikatan Alumni Boyolali (IKA-Boy) mengukuhkan Pengurus Pusat periode 2025-2029 dan Rapat Tahunan Pengurus 2026. Acara yang mempertemukan para perantau asal Boyolali tersebut berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua Umum IKA-Boy Didik Haryadi, menegaskan arah baru organisasi yang dipimpinnya. Didik menyampaikan sasaran strategis IKA-Boy ke depan adalah mempersatukan seluruh konstituen alumni Boyolali yang tersebar di berbagai wilayah dan latar belakang profesi.

"Visi utama IKA-Boy adalah menjadi organisasi induk atau holding organization. Melalui konsep ini, organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi sinergi antaranak bangsa, khususnya sesama alumni, secara lebih terstruktur dan berdampak luas," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Didik, sinergi antarorganisasi sangat krusial untuk membangun kerja sama pertemanan yang tinggi. Semangat kolaborasi inilah yang nantinya menjadi motor penggerak dalam mendukung kemajuan para alumni, daerah asal Boyolali, serta bangsa dan negara.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi besar tersebut, Didik Haryadi memaparkan strategi pengembangan organisasi yang ekspansif.

"IKA-Boy akan segera membentuk jaringan cabang di berbagai kota di dalam negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Selain perluasan wilayah geografis, strategi pengembangan juga menyasar sektor profesional dan historis," ujarnya.

Dia akan memfasilitasi pembentukan chapter alumni di berbagai perusahaan, serta pembentukan chapter berdasarkan almamater atau lulusan sekolah masing-masing.

Didik yang terpilih untuk periode 2025–2029 ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Didik mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat serta para tokoh senior Boyolali dalam menakhodai organisasi ini.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh kaum urban dan perantau asal Boyolali untuk merapatkan barisan dan mengimbau para alumni yang berada di Jakarta, kota-kota lain di Indonesia, hingga yang bermukim di luar negeri untuk segera bergabung dan berkontribusi bersama IKA-Boy.

Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua Harian II IKA-Boy Ibnu Hadyanto, menjelaskan pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 001/KEP/KETUM/IKA-Boy/X/2025. Acara ini dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk jajaran Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta diisi ceramah wawasan organisasi oleh Prof. Komarudin Hidayat.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Dewan Pembina IKA-Boy, Susilo Siswoutomo yang menyebut potensi besar alumni Boyolali sebagai silent power. Susilo berharap wadah ini mampu menyatukan para pejabat negara, pelaku publik, eksekutif profesional, dan pengusaha demi mendukung pembangunan daerah.

"Salah satunya melalui rencana pendirian Boyolali Community Center di Jakarta dan Boyolali Activity Center di Boyolali," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), Jimly Asshiddiqie menyatakan, pimpinan ORI periode 2021-2026 disebut paling buruk. Hal itu berdasarkan pemeriksaan terhadap mantan pegawai dan pegawai lintas pimpinan ORI.

"Maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah periode yang kemarin," kata Jimly saat konferensi pers di kantor ORI, Jumat (29/5/2026).

Jimly menyatakan, pihaknya kemudian mendalami perihal informasi tersebut. Hasilnya, Majelis Etik mengantongi informasi jika pimpinan periode tersebut tidak kompak.

Jimly mengungkapkan terdapat anggota ORI yang lebih dominan di antara pimpinan lainnya. "Setelah kami cek, memang tidak kompak, gitu, ada Ketua, ada Wakil Ketua, tapi ada anggota yang dominan sekali, kerjanya sangat sangat dominan, dan eh banyak sekali menentukan," ujarnya.

"Kadang-kadang bekerjanya pribadi atas nama ORI. Nah, jadi sistem disiplin profesionalnya, yang tidak lain adalah kode etik, itu enggak jalan," sambungnya.

Lihat video: BARU DILANTIK ENAM HARI, KETUA OMBUDSMAN RI DITANGKAP

JAKARTA - Polri bakal melaksanakan kegiatan Operasi Patuh 2026 selama dua pekan sejak 8 hingga 21 Juni 2026. Hal ini untuk memastikan ketertiban berlalu lintas masyarakat.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengungkapkan, Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah.

Aries mengungkapkan, dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini, katanya, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” kata Aries, Selasa (26/5/2026).

Aries menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE.

Lihat video: Tidak Dilengkapi Plat Nomor, Mobil Mewah Terjaring Operasi Patuh Jaya



Sementara berbagai pelanggaran pelat nomor itu, kata Aries menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik.

"Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Aries menyebut penindakan Operasi Patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLE sebanyak 60%. Sementara tilang konvensional hanya 30% dan sisanya 10% melalui teguran simpatik.

Aries mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh 2026 itu dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10%,” tutupnya.