KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 15-21 Juni 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Harga listrik yang berlaku masih mengacu pada tarif dasar listrik Triwulan II 2026 bagi semua kelompok pelanggan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Juni 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik pelanggan non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik pada Triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data ekonomi periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Shutterstock/Kwangmoozaa Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik, tarif listrik per kWh. Tarif listrik PLN. Tarif listrik 15-21 Juni 2026. Tarif listrik Juni 2026.

Tarif listrik per kWh pada 15-21 Juni 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 15-21 Juni 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 15-21 Juni 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik per kWh terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-7 Juni 2026, telah ditetapkan tidak mengalami penyesuaian. Pemerintah memutuskan mempertahankan harga listrik yang berlaku pada Triwulan II 2026 untuk seluruh kelompok pelanggan.

Keputusan ini membuat masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kenaikan biaya listrik di awal Juni. Baik pelanggan subsidi maupun non-subsidi tetap membayar tarif sesuai ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

" Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Juni 2026

Penetapan tarif listrik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan PT PLN (Persero).

Dalam regulasi tersebut, tarif listrik pelanggan non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro.

Beberapa indikator yang menjadi dasar perhitungan meliputi:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik pada Triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data ekonomi periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung daya saing sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

PIXABAY Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik PLN yang berlaku pada Juni 2026 telah ditetapkan pemerintah.

Tarif listrik per kWh pada 1-7 Juni 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-7 Juni 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-7 Juni 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik per kWh terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 26-31 Mei 2026 diputuskan tidak berubah. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu pada harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Mei 2026

Penetapan tarif listrik Mei 2026 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif menggunakan sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tapi diputuskan tarif listrik per kWh sekarang tetap, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan mendukung daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lalu, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

Shutterstock/Sunshine Studio Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik per kWh 26-31 Mei 2026. Tarif listrik Mei 2026. Tarif listrik per kWh.

Tarif listrik per kWh pada 26-31 Mei 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar berlaku sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 26-31 Mei 2026:

1. Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 26-31 Mei 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi. Semoga informasinya bermanfaat!

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 18-24 Mei 2026 telah diputuskan tidak mengalami perubahan. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Mei 2026

Penetapan tarif listrik Mei 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif menggunakan data periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meskipun secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tapi diputuskan tarif listrik per kWh sekarang tetap, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan mendukung daya saing industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lalu, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

PIXABAY Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik PLN. Tarif listrik 18-21 Mei 2026. Tarif listrik Mei 2026.

Tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026

Untuk diketahui, tarif listrik PLN yang berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 18-24 Mei 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi. Semoga informasinya bermanfaat!

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 5-10 Mei 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Penetapan tarif listrik Mei 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Berdasarkan aturan tersebut, tarif listrik pelanggan non-subsidi atau tariff adjusment dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif listrik nonsubsidi mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, penetapan tarif listrik menggunakan parameter data periode November 2025 hingga Januari 2026 sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tetapi tarif listrik per kWh Mei 2026 diputuskan tetap, baik bagi pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Lalu, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

Shutterstock/Kwangmoozaa Ilustrasi meteran listrik, tarif listrik. Tarif listrik per kWh 5-10 Mei 2026. Tarif listrik Mei 2026. Tarif listrik per kWh.

Tarif listrik per kWh pada 5-10 Mei 2026

Tarif listrik PLN prabayar maupun pascabayar berlaku sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sementara pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 5-10 Mei 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 5-10 Mei 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi. Semoga informasinya bermanfaat!

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatatkan peningkatan kinerja penyaluran gas bumi selama periode Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026.

Realisasi niaga gas bumi mencapai rata-rata 881 BBTUD, tumbuh sekitar 11% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menyampaikan, capaian tersebut ditopang oleh kesiapan infrastruktur dan keandalan pasokan gas bumi yang tetap terjaga selama masa libur panjang.

“Secara umum, status operasional penyaluran energi Subholding Gas berada dalam kondisi aman. PGN memastikan kontinuitas pasokan gas kepada pelanggan industri dan komersial, pelanggan kecil, hingga lebih dari 821 ribu pelanggan rumah tangga,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/1/2025).

Hery menambahkan, selama periode Nataru, PGN juga berkoordinasi dengan Satgas Nataru Holding Migas Pertamina serta Posko Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga keandalan penyaluran gas di seluruh wilayah operasi. Untuk wilayah Sumatra, PGN masih melanjutkan proses normalisasi pascabanjir tanpa mengganggu suplai kepada pelanggan.

Dari sisi transportasi, penyaluran bahan bakar gas (BBG) selama Nataru tercatat sesuai dengan proyeksi. Sebanyak 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan dua Mobile Refueling Unit (MRU) tetap beroperasi dengan realisasi penyaluran lebih dari 16.000 liter setara premium (LSP).

Selain itu, aktivitas pengangkutan gas, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta produksi dan distribusi LPG juga berlangsung aman sesuai kebutuhan operasional. Pada aspek layanan pelanggan, PGN mencatat sekitar 98% laporan pelanggan berhasil diselesaikan selama periode Nataru.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui Sales and Operation Region II (SOR II) menegaskan peran strategisnya dalam pengelolaan dan pelayanan gas bumi di wilayah Jawa Bagian Barat yang meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Visit bersama awak media lokal Bekasi dan Karawang yang berlangsung di Bekasi.

General Manager PGN SOR II, Iwan Yuli Widyastanto, menyampaikan bahwa Jawa Bagian Barat merupakan salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional dengan kebutuhan energi yang terus meningkat dan beragam. Untuk itu, PGN SOR II berkomitmen menghadirkan layanan gas bumi yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh segmen pelanggan.

“PGN SOR II melayani kebutuhan energi mulai dari rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri, hingga korporasi. Keandalan pasokan dan kualitas layanan menjadi prioritas kami dalam mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini,” ujar Iwan.

Di Area Bekasi, PGN saat ini melayani lebih dari 23 ribu pelanggan dengan total volume penyaluran sekitar 99,24 BBTUD. Layanan tersebut menjangkau pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di kawasan permukiman, serta sektor komersial dan industri di Kota dan Kabupaten Bekasi, termasuk kawasan industri strategis seperti Cikarang, Cibitung, Jababeka, GIIC, EJIP, hingga MM2100.

Sementara di Area Karawang, PGN melayani lebih dari 13 ribu pelanggan dengan total volume penyaluran sekitar 85 BBTUD. Penyaluran gas bumi di wilayah ini mencakup segmen rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri, hingga korporasi, dan berperan penting dalam mendukung operasional kawasan industri strategis serta keberlanjutan sektor ekonomi dan pangan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Iwan menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis perusahaan dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait pelayanan gas bumi kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.

“Menjelang akhir tahun 2025, PGN SOR II menyiapkan langkah kolaboratif bersama media lokal untuk membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan, guna mendukung program dan kinerja perusahaan pada tahun 2026,” tambah Iwan.

PGN SOR II terus berkomitmen menghadirkan pelayanan gas bumi dengan semangat melayani pelanggan sepenuh hati, melalui peningkatan kualitas layanan, respons yang cepat dan tepat, serta penguatan komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.