JAKARTA - SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) merilis Outlook untuk memproyeksikan tantangan dan peluang strategis terkait pemajuan Bisnis dan HAM Indonesia. Proyeksi tersebut dieksplor melalui pemilihan 10 isu prioritas selama setahun ke depan.

“Secara garis besar, tantangan utama berada pada model perekonomian Indonesia yang masih kental dengan corak ekstraktivisme. Model perekonomian dengan corak tersebut cenderung memusatkan basis pembangunannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan ruang hidup dalam skala besar,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan, model tersebut memiliki risiko yang tinggi bagi entitas bisnis untuk melakukan pelanggaran HAM yang tak jarang juga difasilitasi oleh negara. “Berdasarkan data Komnas HAM pada tahun 2025, korporasi masih menjadi salah satu terlapor tertinggi untuk aduan dugaan pelanggaran HAM dengan 452 kasus,” katanya.

Dia melanjutkan, pemfasilitasan oleh negara hadir melalui produk-produk hukum yang bersifat regresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM. Dia menuturkan, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta berbagai bentuk relaksasi tata kelola lingkungan hidup yang diberikan UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran HAM oleh entitas bisnis.

Selain itu, kata dia, kebijakan-kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim masih tersentral di level peraturan pelaksana. Lanskap tersebut menunjukkan terbatasnya ruang partisipasi bermakna, terutama bagi pemegang hak (rights holder) dalam menentukan arah peta jalan menuju ekonomi berkelanjutan.

“Meningkatnya tren penyempitan ruang sipil (shrinking civic space) yang semakin mengkhawatirkan juga sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah meredam kekecewaan publik terhadap struktur ekonomi ekstraktif yang belum mampu mengatasi ketimpangan struktural,” imbuhnya.

Memasuki dekade kedua implementasi UNGPs, sambung dia, fokus global diarahkan untuk mewajibkan kepatuhan HAM bagi pelaku usaha dalam hukum nasional melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD). Selaras dengan fokus global ini, lanjut dia, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait kepatuhan HAM bagi pelaku usaha melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence, HRDD), sebagai bagian dari lanjutan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2023, yang diperkuat dengan komitmen normatif dalam RPJPN 2025-45 dan RPJMN 2025-29.

“Desain kebijakan ini akan menjadi pengimbang model perekonomian ekstraktif tersebut. Peluang strategis ini diperkuat pula oleh hasil kerja-kerja elemen masyarakat sipil dan meningkatnya kesadaran entitas bisnis terhadap pemajuan Bisnis dan HAM,” ujarnya.

Riset SETARA Institute (2025) terkait praktik RBC di sektor ekstraktif Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tren yang menunjukkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan semakin menyesuaikan tata kelola bisnis dengan norma-norma UNGPs. Kemudian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan tren progresif menuju pemajuan Bisnis dan HAM, seperti dalam hal pemisahan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan perluasan cakupan mekanisme anti-SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation).

“Pengesahan Central Java Agreement for Gender Justice, yang mengikat terhadap dua pabrik garmen di Jawa Tengah besar beserta pembeli rantai pasoknya, juga merupakan kemenangan bagi buruh-buruh perempuan di sektor padat karya untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja,” jelasnya.

10 Isu Prioritas

Tantangan struktural dan peluang strategis ini yang akan mendefinisikan upaya pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2026. Proyeksi ini akan krusial dalam menyatukan norma-norma HAM ke dalam aktivitas bisnis (embedded human rights in business practice) melalui sosialisasi dan kolaborasi bermakna antara negara, entitas bisnis, dan masyarakat sipil.

Kesepuluh isu prioritas yang merefleksikan tantangan dan peluang tersebut adalah:

1. Memastikan adopsi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola sektor ekstraktif;

2. Mendorong skema perdagangan karbon yang akuntabel dan berintegritas;

3. Menjamin perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan;

4. Mereformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM;

5. Mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif;

6. Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor padat karya;

7. Mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan;

8. Mempercepat regulasi mandatori uji tuntas HAM;

9. Mendorong sektor keuangan dan kerja sama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau;

10. Meningkatkan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran Bisnis dan HAM.

KENDARI - Universitas Halu Oleo (UHO) bekerja sama dengan SETARA Institute dan Sustainable & Inclusive Governance Initiative (SIGI Initiative) menggelar Diseminasi dan Seminar Publik Responsible Mining Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini memaparkan hasil riset komprehensif mengenai praktik pertambangan dan pengolahan nikel di dua wilayah utama, yaitu Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, dengan fokus pada evaluasi penerapan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab.

Riset mengadopsi lima variabel Responsible Mining Assessment, yakni Responsible Mining Index (RMI) 2022, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), IRMA, hingga Perpres 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Temuan riset menunjukkan adanya jurang besar antara standar dan realisasi praktik lapangan.

Penelitian dilakukan melalui metode mixed method, meliputi studi literatur, asesmen lapangan, FGD multipihak, dan wawancara. Lokasi riset mencakup area operasi lima perusahaan tambang di Blok Mandiodo, Konawe Utara, serta dua perusahaan smelter besar di Morosi, Konawe.

Dengan proyeksi kontribusi 62% pasokan nikel global dan total sumber daya nikel Sulawesi Tenggara mencapai 61,3 juta ton, potensi ekonomi sektor ini diakui sangat besar. Namun, riset menegaskan bahwa potensi tersebut disertai risiko signifikan terkait kerusakan lingkungan, keselamatan kerja, dan lemahnya akuntabilitas perusahaan.

"Tercatat terdapat 176 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Sulawesi Tenggara, namun proses perizinan dan pengawasan belum efektif. Sistem OSS yang terpusat juga memutus ruang koordinasi dengan pemerintah daerah serta mempersempit ruang partisipasi publik," kata Guru Besar Fakultas Pertanian UHO yang juga Ketua Tim Peneliti, Prof Yani Taufik dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, salah satu temuan utama adalah ketidaksinkronan kebijakan nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, sejumlah ketentuan dianggap kian regresif, termasuk pemusatan perizinan dan pengurangan kewenangan pengawasan daerah. Pasal 162 UU Minerba dinilai berpotensi menjadi pasal SLAPP karena dapat digunakan untuk mempidanakan warga yang dianggap "menghalangi usaha".

Di sisi lain, beberapa regulasi daerah masih mencerminkan norma progresif, misalnya terkait audit lingkungan, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Namun efektivitasnya terancam oleh perubahan kebijakan di tingkat pusat.

5 Variabel Responsible Mining Belum Terpenuhi

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menambahkan, dari penelitian ditemukan ada lima variabel responsible mining yang terpenuhi. Pertama, hampir seluruh perusahaan yang diteliti tidak memiliki kebijakan antikorupsi, HAM, ESG, atau tata kelola rantai pasok. Sosialisasi awal kepada masyarakat jarang dilakukan, dan tumpang tindih IUP kerap memicu konflik lahan. Program CSR/PPM sebagian besar bersifat seremonial dan tidak berdasar kebutuhan riil.

Pemerintah daerah mengaku tidak mengetahui secara pasti pemegang IUP karena hilangnya ruang koordinasi dalam sistem OSS.

Kedua, ampak sosial-ekonomi sangat signifikan. Nelayan mengalami sedimentasi pesisir sehingga harus melaut 2–3 hari lebih jauh. Konversi lahan sawah menyebabkan penyusutan luas sawah dari 5.000 hektare menjadi 1.500 hektare.

"Kasus ISPA, iritasi kulit, dan paparan debu merah meningkat, termasuk di sekolah-sekolah. Tradisi lokal seperti metanduale hilang akibat perubahan struktur sosial," katanya.

Ketiga, riset menemukan adanya pekerja anak, lemahnya penerapan K3, dan kecelakaan kerja fatal yang tidak dilaporkan. Pekerja lokal umumnya hanya menduduki posisi buruh kasar, sementara pelatihan dan peningkatan kapasitas hampir tidak tersedia.

Keempat, terjadi pelanggaran lingkungan bersifat sistemik. Antara pencemaran air dan lautsedimentasi tidak terkendali, debu merah ekstrem, limbah dan sediment pond tidak berfungsireklamasi pascatambang tidak nyata. DLH Konawe turut menemukan kandungan berbahaya dalam sampel air di sekitar smelter.

Kelima, akses informasi publik hampir tidak tersedia. Masyarakat dan pemerintah desa tidak memiliki akses ke data IUP, RKAB, pemantauan air dan udara, hingga mekanisme keluhan."Monitoring lingkungan tidak dilakukan secara rutin dan hasilnya tidak pernah dipublikasikan," katanya.

Rekomendasi

Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute-SIGI Initiative, Nabhan Aiqani menambahkan, tim peneliti memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak. Untuk pemerintah pusat, perlu melakukan revisi regulasi yang berpotensi disalahgunakan, termasuk Pasal 162 UU Minerba. Kemudian melakukan sinkronisasi kebijakan antarkementerian, menerapkan uji tuntas HAM sesuai mandat Perpres 60/2023, membentuk task force pengawasan lingkungan dan sosial di Morosi dan Mandiodo.

Sementara untuk pemerintah daerah, perlu memulihkan pengawasan terpadu provinsi–kabupaten–masyarakat. Lalu meninjau RTRW dan percepatan penetapan LP2B, evaluasi ulang IUP berbasis prinsip responsible mining, membentuk kantor pengaduan lokal dan petugas penghubung desa, dan menyusun baseline kesehatan dan lingkungan secara berkala.

Adapun masyarakat sipil dan akademisi perlu memperkuat pemantauan independen serta advokasi. Selain itu juga perlu dilakukan riset lanjutan terkait dampak sosial-lingkungan, menyusun pedoman ilmiah pengendalian sedimentasi dan rehabilitasi pesisir, serta mengembangkan program PPM yang benar-benar partisipatif.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) meraih Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025 yang diberikan SETARA Institute.

Penghargaan tersebut didasarkan pada hasil riset Responsible Business Conduct (RBC) Benchmark, studi yang menilai integrasi prinsip Bisnis dan HAM, ESG, serta keberlanjutan dalam operasional perusahaan.

Dalam laporan RBC Benchmark, Harita Nickel memperoleh skor 65 dengan rating B. Hasil itu menempatkan perusahaan sebagai Business and Human Rights (BHR) Early Adopting Company, sekaligus menjadi satu dari 18 perusahaan pertambangan yang dinilai kompatibel dengan standar perlindungan HAM.

Direktur Sustainability Harita Nickel, Lim Sian Choo, menyambut penghargaan ini sebagai semangat bagi perusahaan untuk terus berbenah.

"Penghargaan Bisnis dan HAM dari SETARA Institute kami maknai sebagai pengingat sekaligus penguat komitmen Harita Nickel untuk terus menanamkan prinsip hak asasi manusia dalam setiap keputusan bisnis, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan," kata Sian Choo.

Menurutnya, dengan skor yang diperoleh membuktikan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat.

"Namun masih banyak ruang perbaikan yang harus kami penuhi bersama para pemangku kepentingan," ujar Sian Choo.

Adapun Riset RBC Benchmark merupakan inisiatif SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting, dengan dukungan Yayasan Tarumanagara Jakarta.

Studi ini menyediakan rujukan nasional mengenai embedding prinsip HAM berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), sekaligus menilai keselarasan perusahaan dengan agenda ESG, mitigasi perubahan iklim, serta regulasi nasional seperti Perpres No. 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan POJK 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan.

Fokus riset ini terutama pada sektor kelapa sawit dan pertambangan yang memiliki kontribusi ekonomi besar sekaligus risiko sosial dan lingkungan yang tinggi.Sejalan dengan pengakuan tersebut, Harita Nickel dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat kebijakan dan implementasi HAM di seluruh grup.

Antara lain melalui penerbitan Kebijakan HAM berbasis standar internasional (Deklarasi Universal HAM dan konvensi-konvensi ILO), serta pelaksanaan Human Rights Due Diligence (HRDD) bersama lembaga independen, Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).

HRDD menjadi dasar bagi serangkaian perbaikan berkelanjutan pada aspek ketenagakerjaan, keselamatan, hubungan dengan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga pengelolaan dampak lingkungan.

Selain memastikan operasi yang bertanggung jawab, Harita Nickel terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan Keberlanjutan 2024 mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89 poin dan Social Return on Investment (SROI) 2,62.

Program pemberdayaan ekonomi juga menunjukkan hasil konkret, salah satunya unit usaha kelontong binaan yang dikelola 16 warga lokal berhasil meningkatkan pendapatan hingga Rp2,9 miliar pada tahun 2024.

Penghargaan dari SETARA Institute ini melengkapi pengakuan sebelumnya di bidang keberlanjutan, tata kelola, dan komunikasi. Namun bagi Harita Nickel, penghargaan ini bukan tujuan akhir.

Perusahaan berkomitmen terus memperkuat transparansi, memperluas dialog dengan pemangku kepentingan, dan memastikan hilirisasi serta transisi energi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan pelestarian lingkungan di Pulau Obi, Maluku Utara.

"Kami akan terus memperbarui kebijakan dan praktik sesuai standar HAM terkini, menjaga ruang komunikasi yang terbuka, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan," tutup Sian Choo.

JAKARTA - Wilmar menjadi salah satu perusahaan yang meraih Setara Institute Award sebagai Early Adopting Company. Perusahaan agribisnis tersebut memperoleh rating B terhadap praktik bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan korporasi.

Dalam penilaian Setara Institute , Early Adopting Company adalah perusahaan yang telah melakukan pendekatan HAM dalam praktik bisnis. Namun, mereka masih perlu meningkatkan dan mengintegrasikan upaya-upayanya agar lebih menyeluruh. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wilmar pada acara Malam Apresiasi Anugerah Bisnis dan HAM bertema “Perbaikan Berkelanjutan Korporasi dalam Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai Kunci Pembangunan Nasional” di Jakarta, Selasa (26/11) malam. Memahami Hak Asasi Manusia

“Kami bersyukur karena apa yang kami laksanakan mendapatkan pengakuan positif dari pihak independen. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berperspektif HAM,” ujar Human Capital Head Wilmar Erlina Panitri melalui keterangan resmi.

Erlina menjelaskan, upaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi karyawan, telah menjadi fokus utama perusahaan. Prinsip tersebut juga menjadi bagian penting dari komitmen keberlanjutan Wilmar. “Keseimbangan antara bisnis dan HAM adalah salah satu prasyarat utama bagi keberlanjutan perusahaan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Setara Institute merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfokus pada penelitian, advokasi, dan pendidikan publik di bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan kebhinekaan. Didirikan pada 2005, lembaga ini dikenal aktif memantau isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, toleransi sosial, serta praktik korporasi yang menjunjung nilai-nilai HAM. Putusan MK Pertegas Klaim Kawasan Hutan Harus Berdasarkan Penetapan Bukan Penunjukan

Setara Institute juga secara rutin merilis laporan tahunan mengenai indeks toleransi kota dan penilaian terhadap komitmen lembaga publik maupun swasta terhadap HAM.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Setara Institute Hendardi menilai rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto melanggar hukum. Menurutnya, Soeharto lekat dengan masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Hendardi mengatakan, upaya mengharumkan mertua Prabowo Subianto itu sudah berjalan sistematis. Sebab, katanya, tepat sebulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurutnya, pencabutan TAP MPR itu mengabaikan fakta historis bahwa 32 tahun masa kepemimpinannya penuh dengan pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dinilai seolah ingin melepaskan nama Soeharto dari masalah-masalah yang pernah dibuatnya.

"Selain itu jika nantinya Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, hal itu merupakan tindakan melawan hukum, terutama UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dia menuturkan bahwa dalam aturan tersebut, untuk memperoleh gelar tanda jasa harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur di Pasal 24, yakni WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik tidak dapat disangkal, meskipun juga tidak pernah diuji melalui proses peradilan," ujar Ketua Dewan Setara Institute Hendardi.

Hendardi juga menyinggung putusan Mahkamah Agung No. 140 PK/Pdt/2005 yang menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar US$315.002.183 dan Rp 139.438.536.678,56 kepada Pemerintah RI, atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat itu.

Selain itu, Soeharto turut didakwa karena mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan Presiden yang menguntungkan setidaknya tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto dan kemudian dialirkan ke 13 perusahaan afiliasi keluarga serta pihak-pihak terdekat Cendana

"Jika hal itu tetap dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, maka tidak salah anggapan bahwa Presiden Prabowo menerapkan absolutisme kekuasaan," tegasnya.