REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua perusahaan minyak goreng terindikasi menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Temuan itu diperoleh setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan awal di tingkat hulu dan mendapati harga penjualan melampaui ketentuan pemerintah.

Kementerian Pertanian (Kementan) langsung mengerahkan jajaran internal dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut hingga ke tingkat produsen dan pabrik. Pemerintah menilai praktik ini berpotensi memberatkan masyarakat di tengah momentum hari raya, padahal pasokan nasional berada dalam kondisi surplus.

“Kemarin kami dapatkan ada dua perusahaan yang menaikkan harga. Kami periksa di hulu dan harganya di atas HET. Sehingga kami minta dilacak sampai produsennya dan diperiksa,” kata Amran saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan pengawasan tidak berhenti pada pedagang eceran. Pemerintah memusatkan penindakan pada pelaku di hulu yang memanfaatkan situasi Nataru untuk menaikkan harga secara sepihak, terutama pada komoditas minyak goreng yang telah ditetapkan HET.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi hukum berat bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan harga. Penindakan diarahkan sebagai efek jera agar stabilitas harga pangan tetap terjaga.

“Dan sanksinya kalau terbukti, itu pidana dan pencabutan izin,” ujar Amran.

Dalam pemeriksaan awal, tim menemukan harga minyak goreng dijual jauh di atas ketentuan. Kondisi ini dinilai tidak masuk akal mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak goreng terbesar dunia dengan pasokan melimpah.

“Rp 18 ribu. Belinya harusnya Rp 15.700, dijual Rp 18 ribu. Itu enggak boleh. Enggak ada alasan,” kata Amran.

Mentan juga menanggapi data Badan Pusat Statistik terkait kenaikan harga cabai dan bawang. Ia menilai fluktuasi harga cabai masih wajar akibat faktor hujan dan bencana, berbeda dengan beras, minyak goreng, ayam, dan telur yang berada dalam kondisi surplus serta memiliki HET.

Pemerintah memastikan stok pangan nasional aman hingga memasuki Ramadhan tahun depan. Stok akhir beras Bulog diperkirakan mencapai 3,53 juta ton pada akhir tahun, tertinggi sepanjang sejarah dan dicapai tanpa impor.

Di sektor peternakan, Kementan memastikan harga ayam dan telur di tingkat peternak tetap stabil sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah terus memantau pergerakan harga dan distribusi untuk mencegah praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, dengan fokus penindakan pada produsen yang memanfaatkan situasi pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah penegakan hukum di sektor pangan berjalan tanpa kompromi. Penegasan itu disampaikan usai dirinya melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelanggaran harga pupuk bersubsidi.

Amran menyampaikan, Presiden memberikan arahan agar seluruh jajaran di Kementerian Pertanian (Kementan) dan instansi terkait menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang merugikan petani serta mengganggu kedaulatan pangan nasional. Sikap itu mencerminkan komitmen Kepala Negara terhadap reformasi tata kelola pertanian.

“Kami lapor Bapak Presiden, ‘Bapak Presiden, ini ada lagi yang melanggar.’ Jawabannya sederhana, satu kata: gaspol. Terima kasih Bapak Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, arahan Presiden mencakup pembenahan menyeluruh dari sisi produksi, distribusi, hingga pengawasan pupuk. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, mutu terjamin, dan distribusi yang transparan.

Kementan bersama aparat penegak hukum telah menindak sejumlah pelanggaran dalam penyaluran pupuk dan pangan. Menurut Amran, langkah tegas itu menjadi bukti nyata pelaksanaan reformasi struktural di lapangan.

Ia mengungkapkan, sepanjang satu tahun pemerintahan berjalan, sudah puluhan tersangka kasus pupuk palsu dan penyimpangan distribusi berhasil diproses hukum. Data terakhir menunjukkan, lebih dari dua ribu izin kios pengecer dicabut karena terbukti melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

“Sekarang ini sudah ada bukti, bukan omong-omong. Kasus pupuk palsu sudah ditindak, 2.039 izin pengecer kita cabut. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu pesan Bapak Presiden,” tegas Amran.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan secara terintegrasi bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Sistem pengawasan berbasis pengaduan masyarakat juga diperkuat agar distribusi pupuk dapat diawasi hingga ke tingkat lapangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap ribuan kios dan distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 2.039 izin usaha dicabut setelah ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk rata-rata 18%-20% di berbagai daerah.

"Hari ini kami umumkan, 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama," ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Amran menjelaskan, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.

"Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya hanya sekitar 30 izin kios yang dicabut dalam setahun terakhir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih luas, jumlah pelanggaran ternyata mencapai ribuan. Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.

"Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita," tegas dia.

Tak Ganggu Distribusi

Meski ribuan izin kios atau distributor dicabut, Amran memastikan langkah ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, justru kebijakan ini akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.

"Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana," katanya.

Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.

"Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek," ujarnya.

Amran menegaskan, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlanjutan sektor pertanian. "Kalau ibarat manusia, pupuk adalah darah, maka pertanian darahnya adalah pupuk. Tanpa pupuk, kita tidak bisa tingkatkan produksi," ucap dia.

Ia menambahkan, berbagai regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk kini telah disederhanakan.

"Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati wali kota yang harus paraf baru pupuk bisa sampai ke petani. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah sekarang sudah lancar," jelasnya.

Dengan perbaikan tata kelola pupuk, Amran optimistis swasembada pangan bisa segera tercapai lebih cepat dari target.

"Dari target awal empat tahun, kemudian tiga tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga harus kita perbaiki," pungkasnya.