Konsistensi produksi pangan nasional dinilai menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi di tengah ketidakpastian global hingga akhir 2026. Sektor pertanian disebut tetap menjadi bantalan utama ekonomi nasional melalui penguatan produksi, stabilitas pasokan, dan pengendalian harga pangan.

Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, mengatakan pasokan dan produksi pangan, khususnya beras, memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan pengendalian inflasi.

“Pasokan pangan dan produksi, khususnya beras, sangat mempengaruhi stabilitas. Karena itu konsistensinya perlu dijaga,” ujar Ninasapti dikutip Sabtu (7/5/2026).

Menurut dia, sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Ia menilai konsistensi produksi pangan perlu terus dijaga agar sektor pertanian mampu mempertahankan perannya seperti yang ditunjukkan sepanjang 2025, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun mengendalikan inflasi pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, sektor pertanian menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama dengan kontribusi sebesar 1,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ninasapti menjelaskan komoditas pangan memiliki pengaruh besar terhadap inflasi nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, keberhasilan menjaga produksi dan pasokan pangan domestik menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Data BPS juga mencatat inflasi April 2026 sebesar 0,13 persen secara bulanan. Di tengah kenaikan harga secara umum tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen yang dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan pasokan pangan domestik yang relatif terjaga dan mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Pasokan beras dan juga dari sisi produksi sangat mempengaruhi stabilitas. Saya kira ini perlu dijaga dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan swasembada beras menunjukkan besarnya peran sektor pangan dalam menopang kondisi ekonomi nasional sekaligus mengendalikan inflasi.

“Beras itu andilnya sangat besar dalam mengendalikan inflasi. Artinya ini menunjukkan peran dari makanan dan minuman yang sangat besar,” katanya.

Ninasapti juga mengapresiasi kerja keras petani dan dukungan pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. Menurut dia, keberhasilan menjaga swasembada beras tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga membuka peluang kerja di sektor pertanian.

“Yang jelas beras sudah swasembada. Lapangan pekerjaan di pertanian masih terbuka lebar. Dalam beberapa tahun terakhir minat anak muda terjun ke sektor pertanian juga masih cukup besar,” ujarnya.

Saat ini, cadangan beras pemerintah disebut telah mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog di sejumlah daerah. Kondisi itu dinilai menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi gejolak pasar global.

“Saya kira hari-hari ini sektor yang memiliki kekuatan pada bangsa kita adalah sektor pertanian,” jelas Ninasapti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Nixon menegaskan bahwa, sebagai bank milik negara, perseroan akan selalu mendukung program-program pemerintah. BTN sendiri telah terlibat dalam berbagai program pemerintah seperti Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, BTN turut berpartisipasi dalam pembiayaan sektor pangan, dengan membantu Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Buat kami ini bukan sesuatu yang baru, hanya mendetailkan di lampiran RBB terkait dengan pengerjaan atau rencana kerja yang terkait dengan program pemerintah di 2026, 2027, dan seterusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Nixon mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) lantaran sejak era Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, BTN diputuskan tidak terlibat dalam program ini.

“Untuk KDMP kan memang kita diputuskan tidak ikut. Bukan kita yang meminta, kita diputuskan tidak ikut. Itu dari pemerintah, dari Kemenkeu zaman bu Sri Mulyani,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Di tengah masifnya hilirisasi nikel Maluku Utara (Malut), Gubernur Sherly Tjoanda menekankan bahwa penguatan sektor pangan dan logistik di wilayahnya kini menjadi penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Saat ini, Maluku Utara memang memegang peranan krusial dalam peta pertambangan nasional dengan cadangan nikel mencapai 50% dari total cadangan Indonesia, atau setara 10% cadangan dunia.

Namun, Sherly mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi wilayahnya yang mayoritas ditopang komoditas nikel, belum sepenuhnya merata bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan, yang dianggap bisa lebih memeratakan ekonomi rakyat, belum mampu mencapai swasembada karena minimnya infrastruktur.

"SDM, pertanian, peternakan, dan perikanan kita belum mampu mencapai swasembada akibat infrastruktur yang belum siap. Sekitar 80% kebutuhan pokok Maluku Utara masih harus didatangkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkapnya saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Tingginya ketergantungan pada pasokan luar daerah ini menyebabkan biaya logistik melambung, yang berimbas langsung pada harga pangan di tingkat konsumen.

Saat ini, harga daging ayam di Maluku Utara menyentuh angka Rp50.000-Rp55.000 per kilogram (kg), jauh di atas estimasi harga ideal di kisaran Rp40.000 per kg.

Fenomena serupa terjadi pada komoditas telur yang rata-rata dijual seharga Rp2.500 per butir, padahal harga ideal berada di angka Rp2.000 per butir.

Besarnya selisih harga ini mencerminkan adanya potensi pasar yang luar biasa besar namun belum tergarap secara optimal.

Sherly menjelaskan bahwa kebutuhan daging ayam yang mencapai 25.000 ton per tahun menawarkan potensi nilai pasar sebesar Rp1 triliun, sementara kebutuhan telur sebanyak 400.000 ton per tahun menyimpan potensi nilai sebesar Rp800 miliar.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi secara terbuka mengundang para pelaku usaha, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran, rantai pasok (supply chain), serta produksi ternak ayam dan telur untuk mengisi ceruk pasar tersebut dan membantu menekan biaya logistik di wilayah timur.

"Kami secara terbuka mengundang sekaligus mengajak seluruh pihak untuk bisa berinvestasi di Maluku Utara. Kami punya begitu besar potensi yang belum tergarap," jelas Sherly.

Di sisi lain, komoditas beras juga amat potensial, bahkan menempati posisi teratas kebutuhan warga dengan estimasi nilai pasar mencapai Rp2,5 triliun.

Begitu pun dengan perikanan, di mana potensi ekonomi dari komoditas tuna di wilayah Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara diperkirakan mencapai Rp14 triliun, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, utilitas sektor ini baru menyentuh angka 20% akibat keterbatasan armada tangkap dan fasilitas pengolahan. Kesenjangan ini merupakan peluang emas bagi investor untuk menanamkan modal pada fasilitas cold storage dan industri hilirisasi perikanan.

"Selain itu, kami juga punya komoditas cengkeh dan pala, di mana Maluku Utara menempati peringkat ketujuh nasional dan terus didorong untuk masuk ke rantai pasok industri global," tutur Sherly.

IDXChannel- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan pentingnya percepatan program cetak sawah rakyat (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat swasembada pangan nasional.

Dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Swakelola Cetak Sawah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (25/2/2026), Mentan secara khusus meminta seluruh jajaran, termasuk TNI, untuk mengakselerasi penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan.

“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” kata Mentan dikutip keterangan informasi Jumat (27/2/2026).

Percepatan tersebut mencakup sejumlah provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan (Merauke), Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Utara.

Mentan menekankan bahwa keterlibatan TNI dalam program cetak sawah merupakan bagian dari kolaborasi strategis lintas sektor dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Menurutnya, kondisi iklim dunia yang semakin tidak menentu, termasuk potensi El Nino, menjadi alasan utama percepatan perlu dilakukan.

“Kondisi iklim ekstrem bukan lagi pilihan, ini kewajiban kita untuk bersiap. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Karena itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran harus turun tangan. Ini perintah strategis untuk menjaga kedaulatan pangan,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan pengalaman krisis pangan global saat El Nino 2023–2024, ketika sejumlah negara membatasi ekspor beras. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tidak boleh bergantung pada impor. Oleh karena itu, perluasan areal tanam melalui cetak sawah baru menjadi salah satu kunci penguatan produksi nasional.

Mentan juga menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada yang berhasil dipercepat dari target empat tahun menjadi satu tahun melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta dukungan petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Tidak ada keberhasilan yang berdiri sendiri. Ini kerja kolaboratif. Babinsa, PPL, Kepala Dinas, Gubernur, Bupati, semua terlibat. Karena itu saya minta semangat yang sama untuk menyelesaikan target cetak sawah ini,” kata dia.

Keberhasilan Indonesia menjaga produksi dan menekan impor telah berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan global. Penurunan harga beras dunia, menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan penguatan produksi dalam negeri.

Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak lengah. Target penyelesaian kontrak cetak sawah hingga Maret 2026 harus menjadi prioritas bersama, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.

“Saya mohon ini diselesaikan dengan baik. Gerakkan semua kekuatan di lapangan. Nama Indonesia sudah baik di mata dunia, jangan ada celah. Satu bulan ini harus kita tuntaskan,” kata dia.

Dirinya optimistis, dengan sinergi yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan swasembada, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang berkontribusi pada ketahanan pangan dunia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memperkuat Perum Bulog dengan menempatkannya langsung di bawah Presiden serta melebur Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke dalam lembaga tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan penggabungan sebagian fungsi Bapanas ke dalam tubuh Bulog. Kebijakan ini ditargetkan terealisasi pada tahun ini dan akan memberikan Bulog kewenangan luas di sektor pangan, mulai dari kebijakan, operasional, hingga penganggaran.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menilai peleburan Bapanas ke tubuh Bulog dapat mempercepat koordinasi kebijakan dan respons pemerintah, terutama saat menghadapi krisis pangan akibat bencana alam, perubahan iklim ekstrem, maupun dinamika global.

Namun, Eliza mengingatkan agar penguatan Bulog tidak mengulang kesalahan masa lalu seperti pada era Orde Baru.

Menurutnya, dominasi tunggal Bulog dalam impor, distribusi, dan penetapan harga tanpa transparansi, akuntabilitas, serta peran swasta yang seimbang justru berpotensi menciptakan kegagalan pemerintah yang berujung pada alokasi sumber daya yang tidak optimal.

“Kadang kala karena di bawah kendali Presiden ini akan menghambat profesionalisme manajemen, dan memicu intervensi politis atas keputusan bisnis,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (26/1/2026).

Dia menuturkan, kondisi ini dapat menurunkan kinerja lembaga, membatasi inovasi, serta memunculkan moral hazard, termasuk pengambilan risiko berlebihan seperti overstocking yang berpotensi memicu kepanikan pasar.

Risiko lainnya adalah pemanfaatan kebijakan harga dan stok pangan sebagai alat politik jangka pendek yang dapat merugikan keseimbangan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Eliza menilai perlu adanya mekanisme check and balance agar intervensi negara tetap berada dalam kapasitas yang tepat.

Namun demikian, dia menilai dengan jalur komando yang lebih pendek, pemerintah dapat lebih cepat mengambil keputusan strategis, baik dalam pelepasan stok, operasi pasar, maupun pengaturan impor darurat jika benar-benar dibutuhkan.

Selain itu, Core memandang penguatan Bulog berpotensi mengoptimalkan fungsi cadangan pangan strategis sebagai instrumen penyangga inflasi dan peredam gejolak sosial.

Terlebih, sambung dia, penguasaan pangan nasional dinilai sangat timpang karena sekitar 90% pasokan dikuasai sektor swasta yang sulit dilacak ketersediaan dan distribusinya.

Di sisi lain, pemerintah hanya mengendalikan sekitar 10%, sehingga pengaruhnya terhadap pembentukan harga pasar relatif terbatas, sementara harga lebih ditentukan oleh pihak yang menguasai volume terbesar.

Eliza menyebut dengan kewenangan yang lebih besar, distribusi pangan antarwilayah dapat dipercepat melalui intervensi kebijakan. Hal ini memungkinkan pemerintah merespons lonjakan harga lebih cepat untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus membuka peluang penerapan kebijakan satu harga beras secara nasional.

“Cuma kebijakan ini akan memberatkan fiskal kita yang ruangnya semakin terbatas ditengah defisit melebar, pendapatan pajak meleset,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 harus bisa ditopang oleh kebijakan prioritas di sektor pangan, gizi, perumahan, kesehatan, serta reformasi fiskal dan penegakan hukum.

Dengan cara itu, katanya, ekonomi Indonesia diharapkan bukan hanya sekadar bertumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan, tapi juga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Hashim menuturkan prestasi pemerintah saat ini cukup banyak, tetapi sering kali tertutup oleh derasnya hujatan di media sosial. Dia menilai sebagian serangan tersebut bukan kritik murni, melainkan kampanye terorganisasi menggunakan bot, avatar, dan kecerdasan buatan untuk mendiskreditkan pemerintah.

“Ada laman dibaca 5.000 orang, tapi komentarnya 20.000. Ini tidak masuk akal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Hashim menyampaikan hal itu dalam dialog Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Sektor dan Kebijakan Prioritas yang Menjadi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Indonesia di Tahun 2026” baru-baru ini.

Adik Presiden Prabowo itu mencontohkan tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto menguasai lahan sawit hampir di seluruh Indonesia sebagai informasi bohong.

Hashim kemudian memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah terwujudnya kampung haji Indonesia di Makkah, dekat Masjidil Haram, yang telah lama direncanakan sejak era 1950-an dan baru kini terealisasi melalui lobi langsung Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Pada sektor sosial, dia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 55 juta penerima, ditambah 4 juta ibu hamil. Program ini, kata Hashim, berangkat dari temuan tingginya angka stunting akibat malnutrisi, bukan kelaparan.

“Program MBG sudah dicetuskan Prabowo sejak tahun 2006 silam, jauh sebelum Gerindra lahir. Ide itu bertolak dari keprihatinan tentang fenomena stunting yang disebabkan malnutrisi balita dan ibu hamil,” katanya.

Hashim menegaskan MBG bersifat sukarela dan memiliki multiplier effect ekonomi yang besar hingga ke pedesaan, dengan target distribusi 82 juta butir telur serta ayam dan buah-buahan.

“Jadi tujuannya bukan hanya soal sosial dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang, tapi juga dapat menggerakkan sektor riil sehingga memacu pertumbuhan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga paling miskin, serta pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi sekitar 27 juta rumah tidak layak huni di pedesaan.

Menurut Hashim, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 mata rantai industri, sehingga berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita bisa belajar dari China yang berhasil tumbuh dengan sangat menakjubkan dalam beberapa dekade berkat pembangunan besar-besaran untuk menyediakan hunian layak untuk warganya,” katanya.

Pada sektor pangan, Hashim menyebut swasembada pangan berhasil dicapai dalam satu tahun melalui intensifikasi, termasuk pemangkasan harga pupuk hingga 20% tanpa merugikan produsen. Dia menilai hambatan utama selama puluhan tahun adalah birokrasi distribusi pupuk yang berbelit.

Hashim juga menyoroti pentingnya reformasi fiskal dan penegakan hukum di sektor perpajakan. Dia mencontohkan kebocoran pada sektor ecommerce di mana pembayaran pajak sangat minimal dibandingkan nilai transaksi yang dihasilkan di sektor ini.

“Tanpa menaikkan tarif pajak, dengan efisiensi aparat dan kebijakan yang tepat, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%,” katanya.

Ambon (ANTARA) -

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku menegaskan komitmennya untuk fokus pemetaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah guna memperkuat kemandirian pangan di Provinsi Maluku.

“Berdasarkan hasil diskusi, teridentifikasi sejumlah komoditas unggulan strategis yang terus dikembangkan. Pada sektor perkebunan, pala dan cengkeh kembali dipetakan sebagai produk andalan yang jadi kekuatan historis dan ekonomi Maluku, disusul kelapa dan kakao yang berpeluang tinggi dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi,” kata Kepala BRMP Maluku Gunawan.

Penegasan Kepala BMRP Maluku itu disampaikannya seusai pertemuan antara jajaran BRMP dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat kunjungan kerja ke kantor BRMP di Ambon, Jumat.

Wakil Gubernur diterima langsung oleh Kepala BRMP Maluku, Gunawan, sebagai bentuk sinergisitas antara pemerintah daerah dan lembaga teknis dalam mendukung target swasembada pangan nasional maupun daerah.

Dalam pertemuan tersebut, BRMP dan Pemprov Maluku membahas pelaksanaan program penguatan produksi pangan setelah keberhasilan nasional mencapai swasembada pangan pada 2025. BRMP menilai capaian tersebut menjadi momentum bagi Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat kabupaten dan desa.

Pada subsektor tanaman pangan, padi sawah dan padi gogo menjadi prioritas utama, terutama di Pulau Seram dan Maluku Tengah, untuk menopang swasembada pangan daerah. Jagung dan umbi-umbian turut diproyeksikan sebagai komoditas alternatif penguatan pangan masyarakat.

“Sementara di sektor hortikultura, cabai, bawang merah, dan sayuran dinilai strategis untuk menekan inflasi daerah,” ujarnya.

Gunawan menyampaikan, peningkatan produktivitas padi di Maluku tercatat naik 12 persen pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan tersebut tidak lepas dari pendampingan penyuluh pertanian, dukungan dinas teknis, hingga sinergisitas lintas sektor melibatkan BRMP, Bulog, Badan Wilayah Sungai(BWS), PLN, dan TNI.

“Maluku juga punya komoditas yang bisa dikembangkan kembali, termasuk rempah-rempah. Bagaimana mengembalikan kejayaan pala, cengkeh, kelapa, bahkan sukun sebagai identitas ekonomi daerah,” ucapnya.

Ia menegaskan pemetaan wilayah pertanian dari hulu hingga hilir menjadi kunci penguatan produksi dan memastikan pengembangan komoditas sesuai karakteristik wilayah.

BRMP berharap kolaborasi dengan pemda dapat menghasilkan program peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, menjadikan Maluku sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sawit Mas Indonesia (Samasindo) optimistis mampu mencapai kapasitas produksi hingga 80% sepanjang tahun 2025 di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Direktur PT Sawit Mas Indonesia Cheny Canliarta optimistis seluruh hasil produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bisa diserap oleh pasar domestik mengingat permintaan dari dalam negeri masih tinggi.

“Di tengah kondisi musim belakangan ini, kami optimistis realisasi target produksi tahun 2025 bisa mencapai berkisar 75 % - 80% dari kapasitas terpasang,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Dalam menjaga kinerja di tengah persaingan pasar domestik, tambahnya, Sawit Mas tak semata mengandalkan ketepatan waktu pengiriman kepada konsumen, tapi juga menjaga kualitas terbaik.

Sementara itu, mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), konsumsi domestik minyak sawit Indonesia sepanjang Januari-September 2025 tercatat sebanyak 18,5 juta ton, naik sekitar 5,13% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Per akhir September 2024, masih mengutip data itu konsumsi pasar domestik masih bertengger di angka 17,55 juta ton.

Konsumsi domestik minyak sawit terbesar sepanjang sembilan bulan 2025 datang dari sektor biodiesel, yakni sebesar 9,41 juta ton atau sekitar 51% dari total konsumsi domestik. Lalu, diserap oleh sektor pangan sebanyak 7,37 juta ton (40 %) dan sektor oleokimia sebesar 1,67 juta ton (9%).

Untuk ekspor minyak sawit, sepanjang Januari-September 2025 tercatat naik sekitar 13 persen disandingkan dengan periode yang sama 2024, yakni dari 21,94 juta ton menjadi 24,89 juta ton.

Dari sisi nilai, ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 39,85 persen per akhir September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Sepanjang Januari-September 2025, nilai ekspor minyak sawit mencapai US$27,31 miliar, sedangkan pada periode sama 2024 senilai US$19,53 miliar.

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di Jateng pada November 2025 menurun, dipengaruhi oleh sektor tanaman perkebunan rakyat yang merosot tajam.

NTP pada bulan November 2025 tercatat sebesar 116,11 poin, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya yang berada di angka 116,41 poin. Penurunan NTP terjadi ketika Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa penurunan NTP pada bulan November disebabkan oleh sejumlah komoditas seperti gabah, tembakau, salak, cabai rawit, dan bawang daun.

Berdasarkan subsektor, Endang melaporkan bahwa penurunan NTP terjadi di hampir semua subsektor, seperti subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar -2,20 persen, peternakan sebesar -0,62 persen, tanaman pangan sebesar -0,29 persen, dan nelayan sebesar -0,37 persen (m-to-m). Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,53 persen (m-to-m).

“Subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat mengalami penurunan NTP sebesar 2.20 persen. Komoditas yang memberikan andil penurunan adalah tembakau, tebu, kakao/coklat biji, kelapa, dan pala biji,” ujar Endang, Senin (2/12/2025).

Berdasarkan perkembangan NTP provinsi di pulau Jawa pada bulan November 2025, dari 6 provinsi terdapat dua provinsi yang mengalami kenaikan dan 4 provinsi yang mengalami penurunan, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. NTP tertinggi dicatat Provinsi Jawa Barat sebesar 116,15 poin dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,07 poin. (Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan dan Indonesia memperkuat kerja sama berupa transfer pengetahuan bidang pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengatakan bahwa kerja sama pendampingan petani untuk mengembangkan sektor pertanian sudah berlangsung 49 tahun atau sejak dimulainya program Taiwan Technical Mission (TTM) pada 1976.

Melalui program ini, ahli pertanian Taiwan didatangkan langsung ke Indonesia untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan petani lokal, mulai dari cara pemilihan benih yang baik, peningkatan produksi, hingga membangun jaringan pemasaran.

“Sejak berdirinya Taiwan Technical Mission di Indonesia pada 1976, kami telah terlibat dalam pembelajaran bersama, dan berbagi kebahagiaan atas kemajuan dengan para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutan kegiatan "Showcase of the Taiwan Technical Mission Achievements” yang digelar di Energy Building, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Salah satu program TTM adalah pendampingan petani di Karawang untuk meningkatkan produksi beras serta pengembangan produk sayuran. Pendampingan serupa juga dilakukan di Sumatra Utara untuk peningkatan produksi bawang putih dan bawang merah.

Menurut Bruce Hang, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang makin besar, Presiden Prabowo telah secara aktif mempromosikan kebijakan nasional Indonesia tentang swasembada pangan.

Sejalan dengan arah ini, Taiwan akan meluncurkan dua proyek baru dengan Indonesia tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. “Proyek-proyek ini akan berfokus pada produksi benih jagung dan sayuran untuk memperkuat sistem pemasaran,” jelas Bruce.

Di sisi lain, menurut Bruce, sebanyak 400.000 warga negara Indonesia kini tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang baik antar-pemerintah. Ke depannya, Taiwan berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dalam pembangunan Indonesia.

“Kami antusias untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, pengembangan bakat, dan bidang lainnya. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab, Taiwan dapat membantu, dan saya yakin Indonesia dapat memimpin,” jelas Bruce.

Hanafi Chaniago, Staf Ahli DPR sekaligus mantan Kepala Dinas Pertanian Karawang mengatakan program TTM awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional tersebut. Produktivitas beras pun berhasil meningkat hingga mencapai 850.000 ton per tahun dari kebutuhan Karawang sebanyak 350.000 sehingga Karawang mengalami surplus beras sebanyak 500.000 ton.

“Ketika program itu sudah selesai, TTM menanyakan kepada petani apa yang bisa dibantu. Petani berharap selanjutnya ada pelatihan menanam sayuran karena saat itu sayuran harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

Pemda Karawang kemudian menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk proyek pengembangan sayuran dan buah-buahan sekaligus pendampingan kepada petani. Tidak hanya itu, TTM juga membangun green house, cold storage, serta menginisiasi pasar untuk menyerap produk sayuran.

“TTM memperkenalkan sayuran yang belum pernah dikenal petani yaitu okra. Untuk pemasarannya ke supermarket seperti Papaya dan sejumlah supermarket di Jakarta,” ujar Hanafi.

Isu Pangan Menjadi Penting

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa isu pangan menjadi isu penting seiring dengan adanya perubahan iklim serta tantangan global. Jika persoalan pangan tidak menjadi perhatian serius untuk diantisipasi, menurut dia, dikhawatirkan tidak ada lagi petani di masa depan.

Oleh karena itu, kerja sama Taiwan dengan Indonesia melalui pengiriman anak magang selama 2 tahun sangat membantu petani terutama di Kalimantan Barat dan Kebumen. “Peran Taiwan sangat penting di mana negara lain hanya bisa panen sekali, Indonesia menjadi tiga kali panen. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Di sana ada peran strategis Taiwan,” katanya.

Adapun, beberapa pencapaian dari proyek TTM ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang sudah berjalan di antaranya peningkatan sistem sayur dan buah-buahan di Kawarang pada 2019—2025 berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 240%, memperluas hingga 31 pasar, produksi sayur mendekati 80 ton per tahun, mengembangkan 50 hektare lahan dan mendampingi 108 petani.

Kemudian proyek di Sumatra Utara mengembangkan produksi serta pemasaran bawang putih dan bawang merah pada 2023—2025. TTM berhasil mengembangkan 120 hektare lahan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 93%. Produksi bawang merah meningkat dari 1,6 ton per ha menjadi 10 ton per ha. Begitu juga dengan hasil bawang putih meningkat dari 3,5 ton per ha menjadi 5 ton per ha.

Proyek di Sulawesi Selatan berlangsung pada 2021—2023 melalui program perluasan benih padi berkualitas. Program ini berhasil menyumbang 32% produksi benih padi berkualitas di daerah tersebut, memproduksi 4.765 ton benih padi pada 2023 serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 24%. TTM berhasil mengembangkan 400 ha lahan dan membina sebanyak 300 petani.

Proyek di Bali diselenggarakan melalui one village one project yang berlangsung pada 2011—2014 di dua lokasi yakni Kabupaten Badung berupa pengembangan asparagus dan Kabupaten Bangli mengembangkan buah jeruk. TTM berhasil membudidayakan 1.271.570 bibit asparagus dengan total produksi mencapai 128.472 kg dan berhasil memproduksi jeruk mencapai 79.129 kg. Total produksi kombinasi asparagus dan sayuran mencapai 170.527 kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan perkembangan inflasi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tito menyebut inflasi nasional berada dalam kondisi terjaga, terutama berkat kontribusi sektor pangan yang menunjukkan tren positif.

“Intinya saya melapor kepada beliau mengenai masalah yang memang saya dikasih tugas yang rutin oleh beliau untuk menjaga inflasi di daerah,” ujar Tito setelah pertemuan tersebut

Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa sejumlah indikator inflasi menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Tito menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga di daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang akhir tahun.

“Saya melaporkan bahwa inflasi kita di angka year on year-nya 2,86%, tapi year to date-nya 2,1%, artinya cukup terkendali baik. Terutama sektor pangan juga malah menjadi penyumbang deflasi,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan serangkaian capaian dan rencana besar sektor pangan nasional usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Amran mengungkapkan salah satu rencana yang bakal dilakukan pemerintah di sektor pangan ialah mendorong sektor hulu peternakan rakyat dengan membangun pabrik pakan.

“Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya. Kami ingin membangun pabrik pakan,” kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan memproduksi DOC, menstabilkan harga pakan, vaksin, dan obat-obatan untuk 3,7 juta peternak di Indonesia.

“Kami ingin memproduksi DOC. Untuk rakyat. Agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil. Obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita. Kita harus jaga mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga memastikan pemerintah menyiapkan kebijakan harga untuk melindungi peternak.

“Kemudian kabar baik. Kita siapkan HPP. HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan. Harga pokok penjualan (HPP). Peternakan juga telur. Kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi.”

Untuk itu, pemerintah akan membangun pabrik pakan dalam dua tahap besar. Pertama adalah 12 daerah 12 titik pabrik pakan. Kemudian tahap kedua adalah 18 titik dengan anggaran Rp20 triliun.

“Sekali lagi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil,” tandas Amran.