Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Portal Tenaga Penagihan atau PTP oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman menilai portal itu adalah salah satu inisiatif yang dilakukan AFPI dalam meningkatkan kualitas penagihan di industri pinjaman daring alias pindar.

“Portal tenaga penagihan yang diluncurkan oleh AFPI merupakan salah satu inisiatif guna mendorong dan meningkatkan kualitas penagihan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Senin (17/11/2025).

OJK, kata Agusman, berharap PTP dapat menjadi akses komunikasi dua arah bagi AFPI dengan konsumen terkait perilaku dan etika penagihan di industri pinjaman online atau pinjol.

“Sehingga dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran oleh penyelenggara pindar terhadap ketentuan penagihan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, masyarakat melalui Portal Tenaga Penagihan ini dapat memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Sebagai informasi, kinerja industri pinjaman daring hingga September 2025 mencatatkan outstanding pembiayaan senilai Rp90,99 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 22,16% (year on year/YoY).

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.