REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menembus 10,1 juta hingga akhir Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu jutaan wajib pajak memanfaatkan kelonggaran pelaporan hingga 30 April 2026.

Perpanjangan waktu ini diberikan tanpa sanksi administratif untuk mengantisipasi kendala teknis sekaligus memberi ruang adaptasi sistem baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total SPT yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 hingga Senin (30/3/2026) pukul 24.00 WIB. “Per 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 10.124.668,” kata Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Inge merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.877.779 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1.039.175 SPT dan wajib pajak badan 205.897 SPT, termasuk pelaporan dalam denominasi rupiah dan dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan lebih rinci karena data wajib pajak terintegrasi dan terisi otomatis. “Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata Bimo.

Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga akhir Maret, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.367.922, terdiri dari 16.310.079 wajib pajak orang pribadi, 967.121 wajib pajak badan, 90.495 instansi pemerintah, serta 227 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

DJP mencatat masih ada jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT hingga batas normal 31 Maret. Bimo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan pemerintah. “Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

Dengan kapasitas sistem yang kini mampu menampung ratusan ribu pelaporan per hari, DJP optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat seiring adaptasi terhadap sistem Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini, proses pelaporan semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem DJP Online maupun Coretax.

Untuk menghindari kendala saat pelaporan, penting bagi Wajib Pajak memahami dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah pengisiannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan:

• Penghitungan dan pembayaran pajak
• Objek dan bukan objek pajak
  Harta dan kewajiban
• Sementara itu, SPT Tahunan PPh merupakan laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai lapor SPT, pastikan dokumen berikut sudah tersedia:

• Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan)
• Daftar harta
• Daftar utang
• Data anggota keluarga

Persiapan dokumen ini penting agar proses pengisian berjalan lancar dan minim kesalahan.

Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat DJP Online

Pelaporan SPT bisa dilakukan melalui:

• DJP Online: djponline.pajak.go.id
• Coretax: cortexdjp.pajak.go.id

Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke Sistem

Masuk ke akun menggunakan:

• NIK/NPWP 16 digit
• Kata sandi

2. Pilih Menu Lapor

Klik menu “Lapor” atau “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih “Buat Konsep SPT”.

3. Tentukan Jenis Formulir

Pilih formulir sesuai kondisi penghasilan:

• 1770SS : Karyawan dengan penghasilan ≤ Rp60 juta per tahun
• 1770S : Karyawan dengan penghasilan > Rp60 juta atau bekerja di lebih dari satu perusahaan
• 1770 : Memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lain

4. Isi Formulir SPT

Isi data sesuai panduan yang tersedia, meliputi:

• Penghasilan
• Pajak yang telah dipotong
• Harta dan utang
• Pastikan data diisi dengan benar dan sesuai dokumen.

5. Kirim SPT

Setelah selesai:

• Klik “Kirim”
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP
• Jika berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Batas Waktu Pelaporan SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), ketentuan batas waktu adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: umumnya 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: 30 April 2026

Namun, terdapat informasi bahwa pelaporan SPT Orang Pribadi berpotensi diperpanjang hingga 30 April 2026.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Secara Online?

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik bagi Wajib Pajak yang:

• Terdaftar di KPP Madya atau KPP khusus
• Sudah pernah melapor secara online
• Menggunakan jasa konsultan pajak
• Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Meski demikian, saat ini pelaporan online menjadi metode yang paling umum digunakan oleh Wajib Pajak.

Melaporkan SPT Tahunan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui DJP Online maupun Coretax. Kunci utamanya adalah menyiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti langkah pengisian dengan benar.

Dengan memahami prosedur ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu dan terhindar dari sanksi keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP pada 2026.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak.

Namun, bagi wajib pajak yang tidak ingin melaporkan secara online, tetap dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengimbau masyarakat segera melaporkan SPT agar tidak menumpuk menjelang Hari Raya.

“Supaya Lebarannya betul-betul kembali fitri, perpajakannya segera dilaporkan saja,” ujar Bimo dilansir pada Rabu (18/3/2026).

Sebelum melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak perlu memastikan bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir A1/BPA1) sudah tersedia.

Berikut panduan mengunduh dan mengunggah bukti potong di Coretax.

Cara download bukti potong PPh 21:

• Login ke laman Coretax DJP
• Pilih menu Portal Saya, lalu klik Dokumen Saya
• Cari dokumen Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)
• Gulir ke kanan pada tabel, lalu klik tombol Unduh
• Jika dokumen belum muncul, klik tombol refresh

Setelah dokumen diunduh, wajib pajak dapat mengisi dan mengunggahnya ke dalam sistem.

Cara unggah bukti potong

• Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan pilih Konsep SPT Tahunan
• Buka bagian Lampiran SPT
• Pilih menu Daftar Bukti Potong atau Pemungutan PPh
• Klik Tambah Data atau Upload Dokumen
• Isi data sesuai bukti potong yang dimiliki
• Simpan data sebelum melanjutkan pelaporan

Namun, jika bukti potong sudah dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat dalam sistem DJP, data biasanya akan muncul otomatis.

Dalam kondisi ini, wajib pajak tidak perlu mengunggah ulang dokumen.

Cara lapor SPT Tahunan di Coretax

• Akses laman Coretax DJP
• Pilih menu SPT > Buat Konsep SPT
• Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik lanjut
• Tentukan periode dan tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025)
• Pilih jenis SPT: Normal atau Pembetulan
• Klik Buat Konsep SPT
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi
• KlikPosting agar sistem mengisi data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik Bayar dan Lapor
• Isi tanda tangan digital untuk validasi
• Klik Simpan dan Konfirmasi

Setelah proses selesai, SPT yang telah dilaporkan akan masuk ke menu SPT Dilaporkan dan dapat diunduh sebagai bukti pelaporan.

Sebagai pengingat, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026.

Karena itu, wajib pajak diimbau segera melapor agar terhindar dari sanksi administrasi dan tidak terburu-buru menjelang tenggat waktu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Sistem administrasi perpajakan Indonesia resmi bertransformasi melalui penerapan Core Tax Administration System (Coretax DJP) resmi diluncurkan tahun ini.

Kehadiran sistem ini menandai berakhirnya penggunaan banyak aplikasi perpajakan yang terpisah, seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, dan aplikasi lainnya, menjadi satu platform terpadu.

Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 30 Desember 2025, perubahan ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga membawa sejumlah penyesuaian dalam berbagai kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Aktivasi Coretax DJP jadi langkah awal

Wajib pajak orang pribadi tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret. Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP.

Sebelum menyampaikan SPT, wajib pajak diwajibkan melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik (KO/SE).

Tanpa dua tahapan ini, pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan.

Formulir SPT Tahunan kini disederhanakan

Salah satu perubahan mencolok dalam Coretax DJP adalah penyederhanaan jenis formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jika sebelumnya di DJP Online terdapat tiga formulir, yaitu 1770, 1770 S, dan 1770SS, kini Coretax DJP hanya menyediakan satu jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Meski hanya satu formulir, wajib pajak tetap dapat menyesuaikan pengisian SPT berdasarkan jenis kegiatan atau sumber penghasilan melalui bagian induk SPT.

Ketentuan khusus bagi pengguna norma penghitungan penghasilan neto

Bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai PER-17/PJ/2015, terdapat ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan.

Wajib pajak diwajibkan mengajukan permohonan penggunaan NPPN melalui akun Coretax DJP pada menu “Layanan Administrasi”. Permohonan ini harus diajukan maksimal tiga bulan sejak awal tahun pajak.

Apabila permohonan tersebut terlambat atau tidak diajukan, wajib pajak tidak dapat menggunakan metode pencatatan, melainkan wajib menghitung penghasilan dengan metode pembukuan.

Perlakuan NPWP Suami Istri perlu dicermati

Penerapan Coretax DJP yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi membuat integrasi dan pengawasan data perpajakan semakin kuat. Kondisi ini berdampak pada perlakuan perpajakan bagi suami istri.

Secara ketentuan, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabung dalam SPT Tahunan. Pengecualian berlaku apabila suami dan istri memiliki status pisah harta (PH) atau memilih kewajiban perpajakan terpisah (MT).

Pada status PH, terdapat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh pengadilan. Sementara pada status MT, suami dan istri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah tanpa perjanjian pemisahan harta. Namun, mekanisme PH atau MT umumnya berpotensi menimbulkan PPh kurang bayar.

Alur pengisian SPT Tahunan di Coretax DJP berubah

Perbedaan lainnya terletak pada tata cara pengisian SPT Tahunan. Jika sebelumnya pengisian SPT di DJP Online dimulai dari lampiran, pada Coretax DJP pengisian dilakukan dari bagian induk terlebih dahulu.

Wajib pajak akan diminta menjawab sejumlah pertanyaan dengan format “ya” atau “tidak”. Setiap jawaban “ya” secara otomatis akan memunculkan lampiran yang wajib diisi sesuai kondisi wajib pajak.

Dengan berbagai perubahan tersebut, wajib pajak diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih matang, terutama dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung sebelum pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax DJP.

Khusus bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, pengajuan permohonan NPPN menjadi hal krusial. Jika terlambat atau tidak diajukan, wajib pajak wajib menggunakan metode pembukuan, dan setelah memilih metode ini, tidak dapat kembali ke metode pencatatan.

(ANN)