Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia.

Ia juga menyampaikan tentang rencana pembangunan Kampung Haji di Tanah Suci, Arab Saudi.

Hal-hal tersebut disampaikan sendiri oleh Presiden Prabowo di hadapan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Mujahadah Kubro memperingati Hari Lahir Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu pagi.

"Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, Tempat yang baik. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menyatakan bahwa Indonesia memperoleh kehormatan dan hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Mekkah.

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun Kampung Haji yang diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Pembangunan Kampung Haji tersebut, kata Presiden, ditujukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang layak dan nyaman bagi jamaah.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan standar pelayanan agar jamaah memperoleh fasilitas yang lebih baik selama menjalankan ibadah.

"Kita berharap dalam tiga tahun Kita sudah punya Kampung Haji yang bagus, baru nanti beberapa bulan lagi saya kira kita akan punya kurang lebih seribu kamar, tapi akan terus kita bangun," ucap Prabowo.

Mujahadah Kubro yang berlangsung pada 7-8 Februari 2026, merupakan puncak rangkaian peringatan Harlah Satu Abad NU yang diselenggarakan PWNU Jatim.

Acara tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 105 ribu orang, terdiri atas 77.541 orang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jatim dan sekitar 27.000 warga Muslimat NU. Jamaah tersebut menggunakan 1.183 bus, 6.465 mobil serta 5.413 sepeda motor.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, ulama dan kiai karismatik, Pengurus Besar NU, Pengurus Wilayah NU Jawa Timur serta puluhan ribu warga Nahdliyin dari berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri asal-usul pemberian kuota haji tambahan dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Untuk mengungkap latar belakang kuota haji, lembaga anti-rasuah ini memeriksa sejumlah pihak terkait untuk menjadi saksi. Salah satunya, eks Menpora Dito Ariotedjo.

Dalam pemeriksaannya, Dito mengaku bahwa salah satu materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik KPK adalah soal kunjungan kerja saat mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arah pada Oktober 2023.

Kunjungan kerja itu merupakan sebagai awal mula pemberian kuota haji tambahan untuk 20.000 jemaah dari pemerintah Arab untuk Indonesia. Dito pun ingat betul pembahasan kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," ujar Dito di KPK pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam catatan Bisnis Jokowi memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji usai menjelaskan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia yang sudah sangat panjang.

Bahkan, kala itu Jokowi mengungkap waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif," ujar Jokowi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) pada (20/1/2023).

Peluang Jokowi Diperiksa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan soal peluang Jokowi diperiksa dalam perkara dugaan rasuah kuota haji harus berdasarkan kebutuhan penyidik.

Oleh sebab itu, Budi tidak mau berandai-andai terkait pemanggilan mantan Presiden ke-7 RI tersebut dalam perkara ini.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).