Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyatakan bahwa sudah terdapat pembahasan awal terkait kuota haji 2027 M/1448 H bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Irfan saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) sebelum dia bertolak ke Jeddah untuk mengikuti pelepasan kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air.

Irfan menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi secara resmi belum mengumumkan pembagian kuota haji 1448 H/2027 M ke masing-masing negara. Namun, dia sudah menerima bocoran mengenai jumlah kuota haji yang akan diterima Indonesia.

"Kuota haji belum disampaikan secara jelasnya. Tetapi, di dalam dokumen itu disebutkan bahwa persiapkan nama-nama jemaah haji sesuai dengan data, angka yang tahun berjalan sekarang," ujar Gus Irfan di Makkah, Minggu (31/5/2026).

Kemenhaj pun menggunakan pedoman kuota haji yang diterima Indonesia tahun ini, yaitu 221.000 orang. Irfan menyebut bahwa jumlah itu, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, akan menjadi tolok ukur bagi kuota haji 2027.

"Pedoman [pakai yang] sekarang, dan insyaAllah enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan yang tiba-tiba muncul tambahan kuota," ujar Gus Irfan.

Secara teknis, Indonesia siap jika mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi. Namun, pemerintah akan tetap melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menambah kuota haji.

"Secara teknis, walaupun ada tambahan, insyaAllah kami siap. Namun, yang jadi pertimbangan kami adalah finance juga. Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak [untuk mendanai penambahan jemaah haji], itu juga jadi pertimbangan utama kami," ujar Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur mengaku sulit mendapatkan kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan dia mengatakan kuota yang didapat tidak lebih dari 300.

Hal itu dia sampaikan saat memenuhi jadwal pemeriksaan KPK di Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Ini merupakan kedua kalinya Fuad diperiksa dalam kasus kuota haji.

Dia membantah tour travel yang dimilikinya memperoleh kuota tambahan hingga ribuan. Padahal, katanya, saat 2024 kuota yang diterima Maktour dipangkas.

"Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya Itu Maktour hampir 600 [kuota] Tahun 2024 Itu kami dipangkas. Nah ini saya bawa untuk memperlihatkan begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah tidak mendapatkan, hanya diizinkan hanya mendapatkan satu ini saya memperlihatkan fakta kenyataan," jelasnya kepada wartawan.

Dia mengatakan hingga menggunakan kuota furoda agar jemaahnya dapat diberangkatkan karena kuota haji tambahan dinyatakan habis.

Terkait usulan pembagian kuota haji menjadi 50%-50%, dirinya mengaku tidak dapat melakukannya karena ketersediaan kuota untuk travel miliknya sangat minim.

"Kalau saya bisa usulkan bagaimana? Saya saja sulit bagaimana bisa mengusulkan ya. Jadi tidak ada usulan itu dari sangat tidak ada," katanya.

Dia menyayangkan banyak pihak yang menyebut bahwa travel miliknya memperoleh kuota haji tambahan cukup besar.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri asal-usul pemberian kuota haji tambahan dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Untuk mengungkap latar belakang kuota haji, lembaga anti-rasuah ini memeriksa sejumlah pihak terkait untuk menjadi saksi. Salah satunya, eks Menpora Dito Ariotedjo.

Dalam pemeriksaannya, Dito mengaku bahwa salah satu materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik KPK adalah soal kunjungan kerja saat mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arah pada Oktober 2023.

Kunjungan kerja itu merupakan sebagai awal mula pemberian kuota haji tambahan untuk 20.000 jemaah dari pemerintah Arab untuk Indonesia. Dito pun ingat betul pembahasan kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," ujar Dito di KPK pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam catatan Bisnis Jokowi memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji usai menjelaskan secara langsung kondisi antrean haji di Indonesia yang sudah sangat panjang.

Bahkan, kala itu Jokowi mengungkap waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia sudah mencapai 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif," ujar Jokowi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mohammed bin Salman Al-Saud hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) pada (20/1/2023).

Peluang Jokowi Diperiksa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan soal peluang Jokowi diperiksa dalam perkara dugaan rasuah kuota haji harus berdasarkan kebutuhan penyidik.

Oleh sebab itu, Budi tidak mau berandai-andai terkait pemanggilan mantan Presiden ke-7 RI tersebut dalam perkara ini.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi pemanggilan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Stafsusnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Namun, KPK belum mendapatkan penjelasan secara detail terkait kasus.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan sebesar 20.000 kuota haji tambahan. Adapun kuota haji tambahan itu diberikan untuk memangkas antrean penyelenggaraan haji reguler. Setelah, Kemenag saat dipimpin Yaqut mengeluarkan diskresi untuk membagi kuota haji itu menjadi dua.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan pemanggilan setiap saksi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Dia juga tidak mau berandai-andai terkait pemanggilan Jokowi dalam perkara ini.

"Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Ya, nanti kami akan terus update saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dimintai keterangan oleh penyidik," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Kemudian, Budi menekankan bahwa pihaknya memerlukan keterangan saksi yang bisa menjelaskan soal asal-usul kuota haji. Oleh sebab itu, penyidik lembaga anti-rasuah telah memeriksa eks Menpora Dito Ariotedjo.

Adapun, Dito diyakini KPK mengetahui latar belakang pemberian kuota haji karena telah mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja ke Arab pada Oktober 2023.

"Terkait dengan asal-usul pemberian kuota, hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dito ya, bahwa asal-usul pemberian kuota ini adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia," imbuhnya.

Dalam kunjungan itu, Jokowi membahas soal kerja sama bilateral di sejumlah sektor, investasi di IKN hingga penambahan kuota haji bersama dengan Pangeran Arab Muhammad bin Salman.

Oleh sebab itu, kata Budi, keterangan dari saksi yang mengetahui asal-usul pemberian kuota haji ini diperlukan oleh penyidik KPK.

"Ya makanya, nanti kita akan lihat perkembangan dari penyidikan ini. Yang pasti, kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50 persen 50 persen? Padahal kalau kita melihat latar belakang atau asal-usul pemberian kuota ibadah haji ini semestinya untuk memangkas panjangnya antrean," pungkas Budi.

Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Akhir pekan lalu, KPK juga memanggil Eks Menpora Dito Ariotedjo untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat tambahan kuota haji sebanyak 3.745 orang pada 2026. Dengan tambahan tersebut maka jumlah kuota yang tersedia pada tahun ini mencapai 34.122 orang.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, berharap peningkatan jumlah kuota haji ini dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami harap penyelenggaraan 2026 bisa lebih baik lagi, dan kami yakin akan lebih baik,” kata Yasin pada Senin (12/1/2026).
Kuota haji untuk 34.122 orang jemaah haji tersebut terdiri dari haji reguler, prioritas lansia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta Petugas Haji Daerah dari Jawa Tengah.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah mencatat sudah ada 34.518 orang jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Bahkan, jumlahnya sudah melampaui kuota yang telah ditentukan.
“Sehingga, Insyaallah kuota jemaah haji Jawa Tengah dapat diberangkatkan 100 persen, sepanjang tidak ada kendala seperti jemaah yang sakit, mundur dan sebagainya,” jelas Fitriyanto, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah.
Fitriyanto melanjutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji di Jawa Tengah bakal mengalami perubahan mulai tahun ini. Sebelumnya, jemaah haji asal Jawa Tengah mesti bergabung dengan jemaah haji dari DI Yogyakarta untuk melakukan transit di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Namun, mulai tahun ini, sebagian jemaah haji asal DI Yogyakarta akan diberangkatkan langsung dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).
“Sekitar 81% jemaah akan tetap berangkat melalui Embarkasi Solo, sedangkan sisanya atau sekitar 25 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA),” terang Fitriyanto.
Untuk embarkasi YIA, terangnya, fasilitas asrama haji akan memanfaatkan hotel yang telah disiapkan. Maskapai yang digunakan tetap Garuda Indonesia dengan tipe pesawat Airbus A330, berkapasitas sekitar 360 penumpang.
Adapun jemaah haji dari Jawa Tengah dijadwalkan untuk berangkat pada April 2026 mendatang. "Dimulai pada 21 April 2026 menuju Solo atau pun ke Yogyakarta, dan pada 22 April 2026 akan diberangkatkan ke Arab Saudi," jelas Fitriyanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir, namun hingga kini belum menemukan titik terang dalam penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari biro travel haji hingga asosiasi penyelenggara umrah.
Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Indonesia awalnya mendapat jatah 221.000 kuota haji. Jumlah itu kemudian bertambah 20.000 kuota setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud. Tambahan kuota ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Sesuai regulasi, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK mendeteksi bahwa kuota justru dibagi 50:50 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Agama.
Yaqut telah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Usai diperiksa, dia enggan menjelaskan isi pemeriksaan kepada media. Sehari setelahnya, Jumat (8/8/2025), KPK resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum (Sprindik Umum).
Yaqut kembali diperiksa pada Senin (1/9/2025) dalam upaya memperdalam penyidikan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumahnya di Jakarta Timur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.
Penggeledahan juga dilakukan di rumah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Dari hasil tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit mobil Innova Zenix.
Pada 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah tiga nama untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM); dan Ishfah Abidal Aziz (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.
Lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah tokoh penting lainnya yaknimantan Bendahara Amphuri, Tauhid Hamdi; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,Hilman Latief;Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyanthry; mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani,Joko Asmoro.
KPK juga mengendus praktik jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Bahkan, untuk jalur furoda, tarifnya bisa mencapai Rp1 miliar per orang.
"Informasi yang kami terima, kuota haji khusus bisa di atas Rp100 jutaan, bahkan hingga Rp200–Rp300 juta. Jalur furoda bahkan hampir menyentuh Rp1 miliar," ujar Asep, Senin (25/8/2025).
Asep menyebut, selisih dari penjualan tersebut disetorkan oleh biro travel kepada oknum di Kementerian Agama, dengan nominal mencapai USD2.600 hingga USD7.000 per kuota — setara Rp40,3 juta hingga Rp108 juta.
Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana hampir Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.
"Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.
"Soal penetapan tersangka itu soal waktu saja," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa penyidik masih melengkapi konstruksi perkara dengan memanggil saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti tambahan.
"Masalah lain tidak ada. Penetapan tersangka itu harus disertai dokumen lengkap. Penyidik masih bekerja dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa," jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa penetapan tersangka akan segera diumumkan.
"Sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu. Tidak lama lagi akan diumumkan," katanya, Kamis (18/9/2025).
Budi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyidikan. Ia memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara progresif.
"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024, tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK," tegas Budi, Selasa (14/10/2025).
Sampai saat ini, KPK masih terus menyurati pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.