JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan hari ini. Sedianya, Fuad Hasan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

”Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi Sdr. FHM konfirm tidak dapat hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/7/2026).

Budi mengungkapkan alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. Menurutnya, Fuad sedang berada di luar negeri. "(Tidak hadir) karena sedang tidak berada di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan Fuad Hasan dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap empat tersangka. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Lihat video: Usut Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Absen Panggilan KPK

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan seluruh jemaah haji asal Republik Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi telah kembali dan tiba di Tanah Air.

Kelompok terbang (kloter) terakhir yang tiba di tanah air adalah jemaah Debarkasi Ujung Pandang, yakni UPG 43 yang telah tiba pada hari ini, Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 16.30 WITA sehingga menandai berakhirnya segenap rangkaian operasional haji pada tahun ini.

Dengan perasaan terharu, Irfan menyatakan dengan mendaratnya para jemaah haji asal Debarkasi Ujung Pandang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar tersebut menjadi penanda berakhirnya segenap proses pemulangan jamaah haji asal RI yang telah berjalan sejak pertengahan Juni silam.

"Alhamdulillah, kloter Ujung Pandang 43 sudah mendarat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita," ungkap Irfan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Ia menyebut kesuksesan penyelenggaraan operasional haji, mulai dari fase kedatangan calon jemaah di 16 embarkasi hingga pemulangan ke wilayah masing-masing tersebut dapat terealisasikan berkat kerja sama dari seluruh petugas di tanah air dan Arab Saudi.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras, bahu-membahu, membantu kami dalam melaksanakan penyelenggaraan haji tahun ini," katanya.

Irfan menjelaskan Kemenhaj yang kali perdana mengkoordinir pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Proses pemulangan dapat dilakukan dengan lancar, meski terdapat sejumlah hambatan di lapangan, seperti cuaca ekstrem di Arab Saudi, pengaturan transportasi, hingga penanganan bagi jemaah lanjut usia dan rentan.

Tak hanya itu, Irfan juga mengungkapkan sejumlah kebijakan yang digagas pihaknya dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya alokasi kuota berdasarkan antrean agar lebih berkeadilan, penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta tanpa menurunkan kualitas layanan, embarkasi tanpa asrama haji di Yogyakarta, dan petugas yang menjalani diklat semi militer.

"Bahkan menurut pengakuan para jemaah haji, justru peningkatan layanan terasa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah ternyata respons dari jemaah luar biasa. Mereka sangat mengapresiasi kinerja para petugas haji kita di sana," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyebut penyelenggaraan haji oleh jemaah asal RI dapat diselesaikan lebih awal, sehingga visa dapat keluar pada pertengahan Ramadan lalu. Kemenhaj juga menggunakan dua layanan syarikah dan mewajibkan keduanya untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta.

"Kita menggunakan dua layanan syarikah dan semua syarikah itu kita wajibkan untuk membuka kantor di Jakarta agar komunikasi lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan," ujarnya.

Dengan tuntasnya rangkaian pemulangan jemaah haji menuju tanah air, Irfan menyatakan pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tata kelola haji pada akhir pekan ini. Hal tersebut ditujukan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan.

Ia mengatakan dengan jumlah fungsionaris di Kemenhaj yang masih terbatas, yakni hanya 50% dari kebutuhan yang sesungguhnya, seluruh rangkaian operasional haji pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik.

"Dengan demikian, maka operasional haji di seluruh Indonesia saya nyatakan selesai, dan kita akan segera dan sudah menyiapkan operasional haji untuk tahun 2027. Tim kita tidak pernah beristirahat karena selesai haji 2026, kita menyiapkan operasional untuk haji 2027," tuturnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Rabu (1/7/2026). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan terhadap lima saksi lain, yakni Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata; Ulfaiza selaku karyawan Maktour Travel; dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

Diketahui, KPK sempat memeriksa Fuad 18 Juni 2026. Seusai pemeriksaan, ia enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

"Biasa, masalah biasa saja, ya," kata Fuad di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/6/2026).

Masih dalam kesempatan yang sama, awak media sempat meminta tanggapannya perihal dugaan perolehan tidak sah PT Maktour sebesar Rp27,8 miliar dalam pelaksanaan haji 2024. Bukannya menjawab, Fuad hanya merespons pertanyaan tersebut dengan tertawa.

Ia juga enggan mengomentari terkait penetapan anak buahnya sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). "Ya nanti aja ya, biar, biar nanti ini," ujarnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Selasa (30/6/2026). Dito terpantau keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam.

Usai diperiksa, Dito mengatakan penyidik kembali mendalami keterangannya yang sebelumnya telah diberikan terkait perkara tersebut. "Saya yang (dulu) pertama ke sini untuk sprindik tersangka yang pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua untuk yang swasta. Jadi keterangan mengulang dan ya ada tambah-tambah informasi. Ya, seputar itu saja," ujar Dito.

Saat ditanya mengenai tambahan materi yang digali penyidik, Dito menyebut pertanyaan masih berkaitan dengan kunjungannya ke Arab Saudi. Menurutnya, penyidik melontarkan sekitar 10 pertanyaan selama pemeriksaan.

"Tadi yang dibutuhkan penyidik, tapi nggak ada yang itu sih, seputar kemarin pas yang kunjungan ke Arab Saudi. Seperti itu aja sih," katanya.

Menurut Dito, penyidik lebih banyak menggali keterangannya karena ia berada di Arab Saudi saat berlangsungnya sejumlah pertemuan dalam kunjungan tersebut. Dia juga sempat memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

"Enggak, lebih karena waktu itu kan saya ada dalam di lokasi ya, di Arab Saudi, pas pertemuan dengan MBS. Dan kan kebetulan mertua juga terkait yang asosiasi. Jadi lebih digali lebih ke situ sih," ujarnya.

Sebelumnya, Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Saat tiba, ia mengaku hanya memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi dan tidak membawa dokumen apa pun.

"Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji. Enggak bawa apa-apa," ujar Dito.

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada awal Agustus 2025.

Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada awal 2026.

Selanjutnya, KPK menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke RS Polri karena mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

Lebih lanjut KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi lain dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Selasa (30/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus kuota haji dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi yang dipanggil antara lain mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022-November 2023 berinisial RFA, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berinisial NA, Direktur Utama PT Raudah Eksati Utama berinisial IRP, serta mantan staf Seksi Pendaftaran Kementerian Agama RI periode 2012-2021 berinisial RK.

Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Eksekutif Kesthuri berinisial MAF dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HL, RFA, NA, IRP, RK, MAF, dan DTA," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dito tiba sekitar pukul 10.15 WIB.

Dia terlihat tidak membawa dokumen apa pun untuk pemeriksaan tersebut. "Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji. Enggak bawa apa-apa," ujar Dito saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Dito juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama. Usai pemeriksaan pada Jumat (23/1/2026), ia mengungkapkan materi yang didalami penyidik berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Dito menjelaskan, penyidik meminta keterangan lebih rinci terkait pendampingannya terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 2023.

"Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi," kata Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada awal Agustus 2025. Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada awal 2026.

Selanjutnya, KPK menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke RS Polri karena mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 24 Juni 2026. Langkah ini diambil lantaran Gus Yaqut mengalami gangguan di saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selama proses pembantaran Gus Yaqut terus dijaga petugas KPK. "Dalam masa pembantaran penahanan ini, Petugas Pengawal Tahanan (Waltah) KPK juga melakukan pengamanan secara melekat," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

"Hal ini untuk menjamin keamanan tahanan selama dibantarkan," sambungnya.

Di sisi lain, Budi berharap tindakan medis terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini segera dilakukan. "KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan agar yang bersangkutan bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," katanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik terus melakukan pemantauan terkait pembantaran penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut . Sejalan dengan itu, KPK berharap tindakan medis terhadap eks Menteri Agama tersebut segera dilakukan.

"KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan, agar Ybs bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Budi, harapan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang bersangkutan. Sebab kata Budi, perkara yang menjerat Gus Yaqut segera dilimpahkan.

"Mengingat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu dekat juga menjadwalkan untuk segera melakukan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka, alat bukti, dan berkas perkara ke tahap penuntutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan Gus Yaqut pada Rabu (24/6/2026). "Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran dilakukan menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Hasil pemeriksaan mengharuskan Gus Yaqut menerima perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Berdasarkan keterangan medis, ungkap Budi, Gus Yaqut mengalami sakit di saluran pencernaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) karena sakit pada saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran dilakukan pada Rabu (24/6/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

"Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan Ybs menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran penahanan adalah langkah agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Pihaknya juga memastikan penyidikan kasus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz dalam kasus kuota haji tahun 2023-2024.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%. Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Hal itu didalami penyidik dari keterangan staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Mohammad Nuruzzaman.

"Di mana dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami dan mengkonfirmasi terkait adanya dugaan pemberian uang dari pihak Kementerian Agama kepada pansus DPR," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Budi menjelaskan, keterangan tersebut dibutuhkan guna melengkapi keterangan yang diperoleh penyidik terkait aliran uang tersebut.

"Sehingga untuk menjelaskan supaya 'clear' kedudukan dari dugaan pemberian itu seperti apa, maka kemudian penyidik butuh melakukan pendalaman kepada saksi-saksi, termasuk melalui pemeriksaan hari ini," ujarnya.

Diketahui, KPK menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk mengkondisikan Pansus Haji DPR.

Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke seseorang berinisial ZA.

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan itu, diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak Pansus DPR.

"Artinya masih ada wacana-wacana karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas; eks stafsus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut , Mohammad Nuruzzaman, Rabu (17/6/2026). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Nuruzzaman dipanggil bersama empat saksi lainnya yakni M Agus Syafi'i selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024; Dedy Supriadi selaku Direktur PT Multazam Wisata Rohani; Andi Alfiah selaku Direktur PT Jazirah Iman; dan A Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur PT Jazirah Iman.

Belum ada informasi terkait kehadiran saksi-saksi tersebut. Materi apa yang akan digali dari keterangan mereka pun belum diungkap.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, mantan stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) absen dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan alasan kondisi kesehatan. Terkait hal itu, KPK tengah meminta bukti-bukti tersebut.

"Saudara FHM kembali mengonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Untuk itu, penyidik kemudian eh sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan Saudara FHM," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Hari ini merupakan ketidakhadiran Fuad yang kali kedua dari panggilan KPK. Menurut Budi, pihaknya tengah mempertimbangkan akan dilakukan penjadwalan ulang atau penerbitan surat panggilan kedua.

"Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua, nanti kita akan eh tunggu perkembangannya," ujarnya.

Diketahui, pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur (FHM) sedianya dijadwalkan pada 2 Juni 2026. Namun, pada waktu itu ia berhalangan hadir.

"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Budi mengungkapkan, absennya yang bersangkutan dari pemeriksaan lantaran ia masih berada di Arab Saudi. "Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

Atas absennya itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Fuad hari ini. Namun, yang bersangkutan kembali absen. "Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit," ujar Budi.

JAKARTA - Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) kembali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji, pada Senin (15/6/2026). Kali ini, absennya lantaran kondisi kesehatan yang menurun setibanya dari Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Hal itu sebagai ia jelaskan dalam surat yang disampaikan ke penyidik KPK. "Saat ini saya sudah tiba di Indonesia, akan tetapi kondisi kesehatan saya menurun karena kelelahan," tulis Fuad Hasan Masyhur dalam surat yang ditujukan ke KPK.

Menurutnya, ia siap kooperatif dengan memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah jika kondisinya sudah pulih.

"Apabila kondisi Kesehatan saya telah pulih Saya siap memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Dalam surat tersebut, ia mengklaim sudah berkoordinasi dengan Satgas KPK terkait ketidakhadirannya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ketidakhadiran Fuad dalam pemanggilan hari ini.

"Saksi FHM kembali terkonfirmasi mengajukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan yang seyogianya dilakukan hari ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi mengungkapkan, yang bersangkutan tidak hadir lantaran kondisi kesehatan yang sedang tidak prima.

"Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit," ujarnya.

KPK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilan Fuad Hasan. Akan hal itu, Budi mengimbau pihak yang dimaksud untuk kooperatif memenuhi panggilan.

"Setiap keterangan saksi dibutuhkan agar proses penyidikan perkara dapat berjalan efektif," ucapnya.