Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.

Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.

Hal itu mengemuka dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan melalui Persidangan ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam, 22–25 Juni 2026.

Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda kerja sama pembangunan kawasan perbatasan.

"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Rabu (1/7/2026).

Amran mengatakan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Sosek Indonesia ini juga menyebut, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujarnya,

Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran. Pendataan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional, mulai dari aktivitas usaha hingga potensi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

"Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional," demikian pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia pemerintah dapat memahami perkembangan ekonomi secara lebih akurat. Hasil sensus nantinya menjadi dasar dalam merancang kebijakan, seperti pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, hingga mendorong investasi.

Sensus Ekonomi juga berfungsi sebagai navigasi pembangunan. Layaknya sistem penunjuk arah atau GPS, hasil sensus membantu pemerintah melihat sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang memerlukan perhatian, hingga kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan.

Dengan data yang akurat, pengambilan keputusan tidak lagi bertumpu pada perkiraan, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab itu, partisipasi masyarakat melalui jawaban yang benar, lengkap, dan jujur dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus.

Namun, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghadapi tantangan besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Jutaan pelaku usaha tersebar hingga wilayah terpencil yang harus dijangkau dalam proses pendataan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, sekitar 251.000 petugas disiapkan dan telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. BPS telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024 atau lebih dari dua tahun sebelum pendataan dimulai.

Pelaksanaan sensus berskala nasional tersebut juga membutuhkan anggaran besar sehingga hanya dilakukan satu kali dalam 10 tahun, sebagaimana praktik di banyak negara. Menurut BPS, anggaran Sensus Ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang manfaatnya jauh melampaui proses pendataan.

Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk ekspansi bisnis, peneliti dalam menyusun rekomendasi, calon wirausaha dalam membuka usaha, hingga UMKM yang ingin naik kelas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebaliknya akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.

"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipersilakan berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).

Menurut Dudy, bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan berkontribusi cukup besar kepada pendapatan PT KAI sehingga menopang utama kinerja perusahaan ini dan memperkuat kemampuannya dalam mempertahankan pelayanan kereta api pada berbagai rute lain, khususnya di Pulau Jawa.

Ia menjelaskan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antarlini usaha sehingga operasional layanan tetap berjalan secara berkelanjutan dan efisien.

Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasi sesuai kebutuhan nasional.

"Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," kata dia.

Meski demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi sangat besar dan perencanaan bisnis yang matang.

"Bangun kereta kan enggak murah itu," imbuh Dudy.

Pemerintah berusaha membangun 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan.

Menurut Agus, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan.

Menurut Agus, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Oleh karena itu jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pembangunan peron kedua Stasiun JIS ditargetkan rampung paling lama satu tahun untuk meningkatkan layanan kereta sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju Jakarta Utara.

Dalam bincang bersama media di Jakarta, Jumat (26/6) malam, Dudy mengakui saat ini Stasiun JIS baru memiliki satu peron, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun peron kedua dalam waktu paling lama satu tahun.

"Stasiun JIS memang baru satu peronnya, Kami sangat berterima kasih kepada Pemda DKI Jakarta karena responnya sangat cepat. Walaupun baru satu, tapi komitmennya, dalam satu tahun maksimal mereka akan segera membuat dua peron," kata Menhub.

Ia meyakini target tersebut dapat direalisasikan lebih cepat mengingat respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pembangunan Stasiun JIS berlangsung cepat sejak proses perencanaan hingga peresmian.

"Sesuai dengan komitmen Pemda, dan saya percaya itu, kemarin Lebaran kalau enggak salah, saya bicara dengan Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo) bisa diwujudkan dalam waktu yang cukup cepat," ujar Menhub.

"Beliau minta setahun, tapi saya yakin Bapak Gubernur insya Allah bisa merealisasikan sebelum satu tahun, melihat dari apa yang beliau lakukan pada pembangunan stasiun yang ada sekarang," tambahnya.

Menurut Dudy, kehadiran Stasiun JIS yang baru diresmikan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi simpul transportasi yang memudahkan masyarakat menjangkau Jakarta International Stadium (JIS) maupun kawasan wisata Ancol.

Ia mengatakan stasiun tersebut mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum karena lokasinya sangat dekat dengan Stadion JIS sehingga perjalanan menjadi lebih praktis, nyaman, dan terjangkau.

Selain itu, pengelola Ancol akan menyediakan layanan pengumpan dari Stasiun JIS menuju Dunia Fantasi sehingga konektivitas antarmoda semakin baik dan mobilitas masyarakat di kawasan semakin lancar.

"Sehingga fasilitas-fasilitas konektivitas yang ada di situ bisa disediakan oleh Pemda DKI ataupun Ancol untuk memfasilitasi masyarakat melakukan mobilitas di sekitar sana," tuturnya.

Menhub menambahkan operasional kereta juga akan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama saat berlangsung kegiatan atau pertandingan di JIS agar masyarakat tetap mudah menggunakan transportasi umum.

Menurutnya, jam operasional kereta akan diperpanjang ketika terdapat kegiatan besar di JIS sehingga seluruh pengunjung memiliki layanan transportasi yang memadai untuk berangkat maupun kembali dari lokasi.

"Sekarang kan tutup jam 9.30 malam ya. Nah ketika ada event, pasti kita akan perpanjang jam operasional untuk mengakomodir masyarakat yang akan menggunakan kereta api ke lokasi event itu," kata Menhub.

Sebelumnya, Menhub bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan Stasiun Kereta Api Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter, Jakarta Utara, Senin (22/6).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung tata kelola melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, melalui penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," kata Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui unsur pertanahan dan tata ruang.

Ia menjelaskan bahwa ATR/BPN mendukung dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional.

Selain itu, juga percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan," ujarnya.

Wamen Ossy menilai tata kelola kebandarudaraan juga perlu dikuatkan dengan integrasi data spasial lintas sektor. Hal ini yang dikonsepkan dengan sebutan "one spatial planning policy" atau satu acuan tata ruang.

"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," ujar Wamen Ossy.

Untuk membahas sektor kebandarudaraan, Wamen Ossy menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (25/6).

Pada rapat tersebut juga mengundang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta rakor, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang.

"Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Menko AHY sebagai pimpinan rakor menyatakan tujuan utama pertemuan tersebut adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengharapkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait.

Dengan pertemuan dan upaya yang dilakukan bersama, ia meyakini bisa ikut meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara.

"Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026