Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan baru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperluas pembangunan budidaya perikanan di berbagai daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program tersebut akan dikembangkan di 500 kabupaten di seluruh Indonesia.

“Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” ujar Trenggono usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dia menjelaskan, sektor yang akan menjadi fokus utama dalam program tersebut adalah budidaya perikanan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Lebih lanjut, Trenggono menargetkan seluruh proyek budidaya perikanan itu rampung pada tahun 2026. Namun, tahap awal pembangunan sudah dimulai tahun ini di sejumlah wilayah.

“[Target] 2026. Tapi tahun ini dimulai kita ada 100 titik yang akan kita dibangun,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, di Kabupaten Jembrana telah selesai dan pembangunan fisik ditargetkan mulai pada Desember 2025.

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan tender telah selesai dengan pemenangnya telah ditetapkan. "Pembangunan dijadwalkan mulai Desember 2025 serta ditargetkan rampung akhir 2026," jelas Wahyu dikutip dari keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).

Nilai investasi PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana mencapai Rp1,2 triliun yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB).

Pelabuhan ini akan dibangun di atas lahan seluas lebih dari 80 hektare, dimana akan ada zona industri pengolahan ikan, pasar ikan modern, area dermaga yang bisa menampung ribuan unit kapal, hingga area untuk pelaku UMKM Kabupaten Jembrana.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan sekaligus kesejahteraan para nelayan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan pada 2026 mendatang.

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya pernah melakukan kunjungan ke Biak, Papua yang mana 80% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Setelah melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto, akhirnya presiden meminta untuk membangun 1.000 kampung nelayan dengan konsep yang modern.

Trenggono menjelaskan, nelayan tradisional Indonesia sebenarnya memiliki pemahaman yang tinggi mengenai lingkungan, cuaca, termasuk insting dalam menentukan waktu untuk menangkap ikan. Sayangnya, dengan segala keunggulan yang dimiliki nelayan tersebut, sudah 80 tahun sejak Indonesia merdeka sektor kelautan dan perikanan tidak disentuh dengan baik.

Bantuan yang diberikan ke nelayan pun lebih bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan. Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto menggagas kampung nelayan demi memperbaiki kualitas sektor tersebut.

Di tahap awal pembangunan kampung nelayan akan dilakukan sebanyak 100 kampung. Nantinya, kampung-kampung tersebut akan disebut sebagai Kampung Nelayan Merah Putih untuk menegaskan nuansa Indonesia.

"Di seluruh Indonesia, beliau minta seribu di tahun 2026, seribu di tahun 2027, seribu di tahun 2028, seribu di tahun 2029, seratus itu di 2025. Kami sudah membangun ini, dan kami sudah menghitung secara kasar, kita lagi teliti karena ini sudah satu tahun," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pemerintah tentu akan melakukan intervensi dan pengawasan agar pembangunan kampung nelayan dapat tepat sasaran. Kehadiran kampung nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan hingga 100% yang kemudian berdampak terhadap kenaikan pendapatan mereka.