Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) menjadi sponsor utama Piala AFF U-19 yang digelar mulai tanggal 1 hingga 14 Juni 2026 di Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan hal itu menjadi suatu kebanggaan bagi bank daerah karena telah dipercaya menjadi sponsor utama turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Heru pun menyebut keterlibatan Bank Sumut dalam ajang internasional ini bukan sekadar dukungan pendanaan, melainkan bentuk investasi dan bagian dari komitmen perusahaan untuk ikut mengembangkan bakat generasi muda Indonesia.

"Dukungan terhadap ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 bukan sekadar sponsorship, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan mampu mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia," kata Heru Mardiansyah, Minggu (31/5/2026).

Dikatakan Heru, sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Dia menyebut sepak bola menjadi sarana pembentukan karakter yang mengajarkan kerja keras, kedisiplinan, sportivitas, kepemimpinan, kerja sama tim, serta semangat pantang menyerah. Semua skill itu merupakan kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, lanjutnya, Bank Sumut terus memperluas kontribusinya hingga ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga yang merupakan bagian dari pembangunan SDM dibidik Bank Sumut, di samping kontribusi utamanya dalam layanan perbankan dan penguatan ekonomi daerah.

Heru pun mengatakan bahwa salah satu bentuk investasi terbaik dalam pembangunan SDM adalah investasi pada generasi muda. Hal inilah yang disebutnya membuat Bank Sumut bangga dapat menjadi bagian dari ajang yang mempertemukan talenta-talenta terbaik Asia Tenggara.

"Ketika generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi, daerah semakin maju, dan Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global, maka di situlah kami merasa turut mengambil bagian dalam perjalanan besar tersebut," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, keterlibatan Bank Sumut dalam Piala AFF U-19 2026 sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan daerah berperan aktif dalam mendukung agenda strategis nasional, termasuk pengembangan olahraga sebagai instrumen penting dalam membangun kebanggaan, persatuan, dan daya saing bangsa.

Kolaborasi inipun ditekankan Heru menjadi bentuk penegasan posisi Bank Sumut sebagai bank yang aktif mendukung lahirnya generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas di masa depan, di samping terus berperan dalam menggerakkan ekonomi daerah.

"Kami berharap turnamen ini menjadi panggung lahirnya pemain-pemain masa depan yang kelak membawa Merah Putih berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di level internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan Bank Sumut dalam pengembangan generasi muda Indonesia khususnya dengan menjadi sponsor utama pada Piala AFF U-19 2026.

Erick Thohir menilai dukungan Bank Sumut terhadap penyelenggaraan ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 sebagai bentuk nyata kontribusi dunia usaha dalam mendorong kemajuan sepak bola nasional dan pembinaan talenta muda Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai fenomena working poor atau kelompok pekerja miskin masih menjadi tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia, terutama karena rendahnya produktivitas dan dominasi sektor informal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah tidak memandang working poor sekadar sebagai angka kemiskinan.

Melainkan kelompok produktif yang masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.

“Working poor adalah kelompok rentan yang produktif. Mereka memiliki kemauan dan kemampuan bekerja, tetapi masih membutuhkan daya ungkit ekonomi agar kesejahteraannya meningkat,” ujar Haryo pada Kompas.com pada Senin (16/2/2026).

Menurut Haryo, mayoritas pekerja miskin berada di sektor informal yang menghadapi keterbatasan keterampilan, akses pendidikan, serta keterbatasan modal usaha.

Kondisi ini menurutnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan sulitnya meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Selain itu, akses terhadap pembiayaan, jaminan sosial, serta tekanan eksternal seperti gejolak ekonomi global dan stabilitas harga turut memengaruhi kesejahteraan kelompok pekerja tersebut.

Pemerintah perkuat daya beli dan perlindungan pekerja

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenko Perekonomian katanya memperkuat berbagai kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat, termasuk kelompok pekerja berpenghasilan rendah.

Langkah yang ditempuh antara lain melalui pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial terintegrasi, serta berbagai insentif fiskal untuk pekerja sektor padat karya.

Beberapa program yang telah dijalankan pemerintah meliputi pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sekitar 2,2 juta pekerja, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta penyediaan fasilitas perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, kata Haryo juga meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan, guna memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak dinamika ekonomi.

Fokus pada peningkatan kualitas SDM dan produktivitas

Haryo mengatakan pemerintah juga memperkuat kebijakan jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.

Program yang dijalankan antara lain pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri (link and match), program magang nasional, serta peningkatan keterampilan pekerja di sektor manufaktur dan jasa.

Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program penguatan ekonomi berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui program pendidikan dan beasiswa, termasuk dukungan pendidikan tinggi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Transformasi ekonomi nasional

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan fenomena working poor merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Haryo menambahkan, pemerintah memandang tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penguatan industri, serta perluasan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. “Fenomena working poor bukan hambatan, melainkan tantangan yang sedang ditransformasikan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang terintegrasi,” kata Haryo.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan ekonomi secara bertahap, seiring dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai persoalan utama ketenagakerjaan di Tanah Air saat ini bukan hanya sekadar ketersediaan lapangan kerja, melainkan kualitas pekerjaan dan kelayakan upah yang diterima buruh atau karyawan.

Ia menyoroti mereka yang bekerja di sektor informal, misalnya sebagai asisten rumah tangga (ART) atau karyawan di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di mana seseorang sudah melakukan aktivitas kerja secara rutin, mengeluarkan tenaga dan waktu, namun tidak menerima imbalan yang layak atau justru sama sekali tidak dibayar.

Situasi itu membuat seseorang secara statistik tercatat sebagai bekerja, tetapi untuk kesejahteraan ia belum mampu hidup dengan layak.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan layak dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bulanan, bukan sekadar status bekerja dalam statistik.

“Bekerja tetapi tidak dibayar, itu ada misalnya di rumah tangga, di UMKM, ada juga orang yang bekerja tetapi mungkin upahnya memang belum layak untuk menghidupi agar dia bisa hidup secara sejahtera setiap bulannya,” ujar Amalia dalam sesi wawancara khusus dengan Kompas.com.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BATAM — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 78,8% dan menempatkan Kepri pada peringkat ketiga nasional.
“Pemerintah tidak membedakan wilayah 3T dan reguler, baik di mainland maupun hinterland. Semuanya merupakan bagian dari Asta Cita Presiden agar pemenuhan gizi benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di Kepri,” ujar Nyanyang, Kemarin.

Ia menjelaskan, khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pembangunan SPPG telah menjangkau sekitar 150 titik dengan capaian mendekati 90%. Sementara itu, SPPG reguler ditargetkan rampung hingga 70% dan seluruh pembangunan diharapkan tuntas pada akhir 2026.

Menurutnya, pemenuhan gizi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia pun mengapresiasi seluruh pengelola SPPG di Kepri atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan SDM di daerah.
“Ini demi bangsa kita,” kata dia.

Nyanyang juga menyoroti posisi Kepulauan Riau yang saat ini berada di peringkat ketiga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian tersebut, kata dia, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Bonus demografi hanya akan berdampak positif jika kualitas SDM menjadi prioritas utama. Pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan,” katanya.

Selain sektor gizi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan SMA di Kepri telah digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten dan kota memfasilitasi pendidikan dasar dan menengah. Berbagai program beasiswa hingga kuliah gratis juga disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, sektor pendidikan dan kesehatan di Kepri makin kuat. Bersama pemerintah kabupaten dan kota, kami juga fokus membuka lapangan kerja guna meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Nyanyang.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi akan terus mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

JAKARTA - Buku berjudul “Indonesiaku 2045: Orkestrasi Pembangunan SDM Indonesia Berkelanjutan” telah resmi diluncurkan di Roemah Kuliner, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025). Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang sistemik dan berkelanjutan dalam pembangunan SDM unggul Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Selaku penulis, Herdy Harman menyampaikan dalam pemaparannya bahwa pembangunan SDM tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral dan parsial, melainkan harus dirancang sebagai sebuah orkestrasi besar yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Ia menganalogikan orkestrasi pembangunan SDM Indonesia seperti talent management pada sebuah korporasi.

“Membangun kejayaan bangsa melalui pembentukan manusia unggul dapat dianalogikan seperti korporasi yang mengelola talenta sebagai aset strategis, melalui talent management yang terintegrasi dan tepat sasaran, mulai dari talent planning, talent acquisition, talent development, hingga talent retention,” ujar Herdy, sosok yang sebelumnya juga pernah menjadi Direktur SDM di beberapa perusahan BUMN seperti PT Telekomunikasi Indonesia serta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).



Kegiatan peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional lintas sektor, mulai dari representatif pemerintah, mantan menteri, jajaran komisaris dan direksi BUMN, para direktur SDM dari sektor swasta, akademisi, hingga mahasiswa dan forum osis DKI Jakarta.

Senada dengan hal tersebut, Andi F. Noya, jurnalis senior sekaligus pendiri dan Chairman Narasi, menilai buku Indonesiaku 2045 sebagai karya reflektif yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti peradaban bangsa. Dalam pandangannya, buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus pengalaman nyata dari penulis dalam membaca tantangan SDM Indonesia di tengah persaingan global.

“Saya merasa sangat terhormat dapat hadir dalam acara launching buku ini. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan penting terkait sumber daya manusia,” ujar Andi F. Noya.

Menurut dia, isu SDM bukan hanya soal kepandaian, tetapi juga menyangkut karakter, terlebih di tengah persaingan antarbangsa yang kian ketat di era globalisasi. “Nilai-nilai yang disampaikan penulis tidak berhenti pada tataran teori, melainkan lahir dari pengalaman hidup dan perjalanan profesionalnya sebagai Direktur SDM. Buku ini bukan sekadar panduan, tetapi sungguh menjadi tuntunan bagi siapa pun yang membacanya,” kata Andi F. Noya.

Selain menjelaskan perlunya kolaborasi multi-sektor, pada momen launching ini, penulis mengajak semua peserta untuk kembali merefleksi bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak semata-mata dimulai dari institusi besar atau sistem formal negara. Fondasi utamanya justru dibangun dari lingkup paling dasar, yakni keluarga.

“Jauh sebelum proses pembangunan SDM berlangsung dalam sistem yang besar, sebuah bangsa sesungguhnya telah memulai langkahnya dari rumah. Di sanalah kualitas SDM pertama kali dibentuk, melalui kualitas orang tua, terutama ibu. Anak hebat lahir dari ibu yang hebat,” ujarnya.

Buku ini menempatkan perempuan dan ibu sebagai aktor strategis dalam pembentukan generasi unggul. Pemberdayaan perempuan, peningkatan literasi, serta penguatan kapasitas keluarga ditegaskan sebagai kunci utama dalam melahirkan generasi yang berkarakter, adaptif, dan berdaya saing global.

Dari peran ibu yang berdaya dan berpengetahuan, peradaban bangsa dibangun di atas fondasi paling kokoh untuk menyongsong visi besar Indonesia. Peluncuran buku “Indonesiaku 2045: Orkestrasi Pembangunan SDM Indonesia Berkelanjutan” diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi intelektual semata, melainkan menjadi pemantik gerakan bersama untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat seluruh agenda pembangunan nasional.

Buku ini hadir sebagai refleksi sekaligus panduan strategis bagi pembuat kebijakan, praktisi sumber daya manusia, akademisi, dan generasi muda dalam menatap Indonesia 2045.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Apresiasi Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri atas program pembangunan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Direktur Utama Askrindo Fankar Umran menjelaskan pihaknya menjalankan berbagai program pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Dengan penghargaan ini akan menambahkan semangat Askrindo untuk memastikan bahwa melalui program TJSL setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebagai contoh, Askrindo memiliki program 23 unit Mobil Pintar yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai mobil literasi dan layanan psikologis. Unit Mobil Pintar ini utamanya tersebar di wilayah terpencil.

Kemudian, terdapat program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, yakni program pemberdayaan ekonomi ini mendorong kemandirian melalui usaha mikro yang menghubungkan peningkatan ekonomi keluarga dengan perbaikan layanan PAUD.

Selanjutnya, program Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Training for Trainer, diklat, Askrindo PAUD Awards, serta pelatihan penanganan dan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus.

Fankar menyatakan inisiatif tersebut merupakan komitmen Askrindo untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD di seluruh Indonesia.

“Guru PAUD adalah garda terdepan pembentukan karakter anak. Tugas kami adalah memastikan anak-anak mendapatkan dukungan, pelatihan, serta pendampingan yang layak,” tambahnya.

Dia menambahkan, Askrindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang program yang memberikan dampak sosial luas dan berkelanjutan.

Setiap program TJSL, kata dia, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan akses pendidikan inklusif.

“Kami ingin hadir sebagai penggerak inovasi sosial di Indonesia. Harapan kami, apa yang dilakukan Askrindo hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Generasi Emas Indonesia pada 2045,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat internal setibanya di Tanah Air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir.

Rapat yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa (14/10/2025) sore itu membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari evaluasi prestasi olahraga hingga percepatan investasi dan pembangunan sumber daya manusia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat setelah rombongan kepresidenan mendarat dari Mesir.

“Sekembalinya Bapak Presiden dari lawatan ke luar negeri, beliau langsung mengadakan rapat dengan beberapa menteri,” ujar Prasetyo.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melaporkan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Tim Nasional Indonesia belum berhasil melaju ke putaran final.

Menurut Mensesneg, Prabowo secara pribadi menyampaikan rasa kecewa tetapi tetap memberikan semangat kepada jajaran dan seluruh atlet nasional.

“Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tetapi sebagai Kepala Negara, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali,” kata Prasetyo.

Presiden menekankan agar pembinaan atlet segera difokuskan pada dua event besar mendatang, yakni Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028.

Selain sektor olahraga, Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Investasi Rosan Roeslani mengenai capaian investasi nasional, termasuk realisasi Patriot Bond dan program Waste to Energy (WtE) yang baru diluncurkan pemerintah.

Prasetyo menjelaskan, proyek WtE tersebut akan dibangun di 34 kabupaten/kota yang memiliki timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari, dengan 10 lokasi awal siap dibangun, termasuk Bantar Gebang.

“Alhamdulillah tahun ini kita dengan pemilik di Danantara dapat mencari skema sehingga penanganan terhadap masalah sampah, terutama di 34 kabupaten/kota, bisa segera dimulai,” tuturnya.

Isu lain yang dibahas dalam rapat ialah persiapan sumber daya manusia berbasis sains dan teknologi (STEM). Presiden menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti Saintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan tenaga terampil yang dapat mendukung agenda besar hilirisasi nasional.

“Bapak Presiden menugaskan khusus kepada Menteri Dikti Saintek untuk mempersiapkan SDM, terutama untuk sektor perkebunan dan kelautan yang menjadi fokus hilirisasi,” tandas Prasetyo.