Bisnis.com, BATAM – Realisasi program Satuan Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga 2 Februari 2026 telah mencapai 199 unit dari total target 303 SPPG. Namun, dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menekankan pentingnya SLHS karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SLHS menjadi aspek krusial agar menu yang disajikan aman, higienis, dan sesuai standar,” ujar Rika belum lama ini.

Rika menjelaskan kendala utama pengurusan SLHS adalah proses pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya bisa dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam, sehingga memperpanjang waktu sertifikasi. Selain itu, sebagian SPPG masih menghadapi masalah dapur yang belum memenuhi standar sanitasi dan operasional yang belum sesuai SOP.

“Kami juga menemukan keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG serta lambatnya beberapa mitra pengelola dalam mengurus SLHS,” tambahnya.

Rika menegaskan percepatan SLHS menjadi prioritas agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal. Saat ini, 15 SPPG telah menjalani appraisal, sementara 46 SPPG lainnya akan mengikuti tahap berikutnya.

“Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” kata Rika.

Dukungan juga datang dari Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, yang memastikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi.

“Kami berharap seluruh SPPG di Kepri dapat memenuhi standar SLHS, baik dari sarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga program MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, BATAM — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 78,8% dan menempatkan Kepri pada peringkat ketiga nasional.
“Pemerintah tidak membedakan wilayah 3T dan reguler, baik di mainland maupun hinterland. Semuanya merupakan bagian dari Asta Cita Presiden agar pemenuhan gizi benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di Kepri,” ujar Nyanyang, Kemarin.

Ia menjelaskan, khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pembangunan SPPG telah menjangkau sekitar 150 titik dengan capaian mendekati 90%. Sementara itu, SPPG reguler ditargetkan rampung hingga 70% dan seluruh pembangunan diharapkan tuntas pada akhir 2026.

Menurutnya, pemenuhan gizi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia pun mengapresiasi seluruh pengelola SPPG di Kepri atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan SDM di daerah.
“Ini demi bangsa kita,” kata dia.

Nyanyang juga menyoroti posisi Kepulauan Riau yang saat ini berada di peringkat ketiga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian tersebut, kata dia, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Bonus demografi hanya akan berdampak positif jika kualitas SDM menjadi prioritas utama. Pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan,” katanya.

Selain sektor gizi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan SMA di Kepri telah digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten dan kota memfasilitasi pendidikan dasar dan menengah. Berbagai program beasiswa hingga kuliah gratis juga disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, sektor pendidikan dan kesehatan di Kepri makin kuat. Bersama pemerintah kabupaten dan kota, kami juga fokus membuka lapangan kerja guna meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Nyanyang.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi akan terus mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

Bisnis.com, BATAM – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini telah memiliki 127 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi dan menjadi ujung tombak pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di daerah tersebut.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan peran strategis SPPG dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau anak-anak secara merata hingga ke pelosok wilayah Kepri, termasuk pulau-pulau terluar.

“SPPG adalah ujung tombak keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini di Kepri sudah beroperasi 127 unit SPPG dari target 253 unit. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 127 unit yang harus segera kita penuhi,” ujar Nyanyang, Jumat 16 Januari 2026, kemarin.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kepri terus mendorong percepatan penambahan dapur SPPG, khususnya di wilayah pulau-pulau terdepan, agar pemerataan layanan gizi dapat segera terwujud.

Dengan capaian 127 unit SPPG yang telah beroperasi, Provinsi Kepri saat ini menempati peringkat lima besar secara nasional dalam pelaksanaan Program MBG.

Nyanyang berharap seluruh SPPG di Kepri dapat berfungsi optimal dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, sekaligus menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran melalui APBD guna pembangunan infrastruktur dapur layanan gizi serta membentuk satuan tugas MBG di setiap kabupaten dan kota. Satgas ini bertugas mengawasi kualitas makanan serta memastikan ketersediaan layanan gizi berjalan sesuai standar.

“Pengawasan kualitas dan pemenuhan kebutuhan yang masih kurang akan terus kita benahi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nyanyang.