Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rumor Cina menunda atau membatalkan kontrak pembelian batu bara dari Indonesia.
Rumor tersebut muncul seiring kebijakan anyar pemerintah terkait ekspor batu bara satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pembatalan kontrak pembelian itu.Namun, dia berjanji terus memantau perkembangan kontrak ekspor batu bara.
"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan Cina itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ucap Tri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Tri juga mengaku belum mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat dalam rumor pembatalan kontrak jual beli batu bara.
"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitasnya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," tuturnya.
Sekali lagi dia mengklaim belum ada data atau identitas perusahaan tambang spesifik yang melaporkan adanya penundaan atau pembatalan kontrak dari Negeri Tirai Bambu. Dia bahkan mengaku baru mendengar rumor tersebut dari media massa.
"Kalau kabar saya dapetnya dari media malahan," kata Tri.
Pemerintah resmi mengatur kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) memasuki masa transisi menuju skema ekspor satu pintu melalui PT DSI.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan pengelolaan SDA. Pemerintah meyakini sentralisasi ekspor dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki akurasi data perdagangan, serta menutup celah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, implementasi pada tahap awal belum mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.
Selama masa transisi, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli seperti biasa. Perbedaannya, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI.
Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama 3 bulan pertama sebelum menentukan desain implementasi lanjutan.
"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada 3 bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru yang sedang dibangun.
Bagi pemerintah, DSI diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Selama ini, praktik manipulasi harga ekspor dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.
Melalui mekanisme yang lebih terpusat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat terpantau lebih baik sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan komoditas strategis.