Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya telah memberi penugasan kepada pelaku usaha untuk memasok 190 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero).
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026). Pernyataan Bahlil juga dilontarkan di tengah isu kelangkaan stok batu bara PLN menyusul maraknya pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa.
Bahlil menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Rapat tersebut membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Ketua Umum Golkar itu menuturkan, PLN membutuhkan pasokan batu bara sebanyak 154 juta ton. Oleh karena itu, pihaknya memberikan penugasan kepada pelaku usaha untuk memasok sekitar 190 juta ton.
"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta, berarti kan tinggal kurang 20 juta yang belum dikontrakkan,: ucap Bahlil.
Di samping itu, dia mengakui PLN membutuhkan batu bara berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit. Namun, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.
Bahlil mengaku dirinya telah diberikan arahan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan pengadaan energi primer PLN. Adapun dalam arahan tersebut kemudian diputuskan untuk membentuk tim pengadaan PLN.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tutur Bahlil.
Serangkaian pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa dalam beberapa waktu terakhir.
Adapun laporan pemadaman muncul dari berbagai wilayah mulai dari Bandung, Jakarta hingga Cileungsi. Sebagian pelanggan mengalami gangguan selama satu hingga dua jam, sementara di beberapa daerah pemadaman berlangsung hingga lima jam.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil membantah spekulasi bahwa pemadaman disebabkan oleh kelangkaan batu bara untuk PLTU.
Menurut Bahlil, pasokan batu bara domestik untuk sektor ketenagalistrikan masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga telah menjalankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sesuai kebutuhan pembangkit.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, gangguan pasokan listrik lebih disebabkan oleh masalah teknis pada sejumlah unit pembangkit yang sedang ditangani PLN.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rumor Cina menunda atau membatalkan kontrak pembelian batu bara dari Indonesia.
Rumor tersebut muncul seiring kebijakan anyar pemerintah terkait ekspor batu bara satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pembatalan kontrak pembelian itu.Namun, dia berjanji terus memantau perkembangan kontrak ekspor batu bara.
"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan Cina itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ucap Tri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Tri juga mengaku belum mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat dalam rumor pembatalan kontrak jual beli batu bara.
"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitasnya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," tuturnya.
Sekali lagi dia mengklaim belum ada data atau identitas perusahaan tambang spesifik yang melaporkan adanya penundaan atau pembatalan kontrak dari Negeri Tirai Bambu. Dia bahkan mengaku baru mendengar rumor tersebut dari media massa.
"Kalau kabar saya dapetnya dari media malahan," kata Tri.
Pemerintah resmi mengatur kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) memasuki masa transisi menuju skema ekspor satu pintu melalui PT DSI.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan pengelolaan SDA. Pemerintah meyakini sentralisasi ekspor dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki akurasi data perdagangan, serta menutup celah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, implementasi pada tahap awal belum mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.
Selama masa transisi, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli seperti biasa. Perbedaannya, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI.
Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama 3 bulan pertama sebelum menentukan desain implementasi lanjutan.
"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada 3 bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru yang sedang dibangun.
Bagi pemerintah, DSI diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Selama ini, praktik manipulasi harga ekspor dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.
Melalui mekanisme yang lebih terpusat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat terpantau lebih baik sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan komoditas strategis.

Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) tidak mengganggu kontrak ekspor batu bara hingga akhir 2026.

“Tidak ada (yang perlu dikhawatirkan). Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja. Itu (PP Tata Kelola Ekspor SDA) bukan berarti mulai sekarang langsung jual ke Danantara,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa dengan terbitnya PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), tak serta-merta perusahaan batu bara menjual komoditasnya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

Terdapat masa transisi untuk penerapan regulasi tersebut. Mulai tahun ini, tutur Bahlil, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan transisi dengan BUMN yang akan ditunjuk.

Setelah BUMN ditunjuk, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terkait transaksinya.

Dengan demikian, hingga akhir 2026, Bahlil menyampaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan pengekspor komoditas batu bara dan paduan besi (ferro alloy) adalah berkoordinasi dengan BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

“Pasarnya bisa jalan, tetapi sinkronisasi data dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara itu,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa tahap pertama dari penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA itu hanya berlaku untuk komoditas batu bara, paduan besi (ferro alloy), dan minyak kelapa sawit.

Semangat dari penerapan regulasi itu, tutur dia melanjutkan, adalah untuk memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Yakinlah, bahwa dengan ini, tidak ada lagi isu under-invoicing, under-pricing, transfer pricing, sudah. Sudah tidak ada lagi,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) kembali mendapat kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam. Segmen batu bara tersebut, tercatat menjadi core bisnis perseroan, di mana sepanjang kuartal pertama 2026 kontribusinya mencapai 75% dari total pendapatan bersih.

Direktur Utama SGER Welly Thomas, mengatakan pihaknya telah meraih kontrak jumbo senilai US$154,68 juta, atau setara Rp2,68 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS). Kontrak pasokan batu bara tersebut untuk mendukung operasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Song Hau 1 di Vietnam untuk periode 2026 hingga 2027.

"Kontrak ini menandakan kembalinya SGER secara kuat ke Vietnam, salah satu pasar energi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Welly dalam rilis resmi, Senin (4/5/2026).

Welly menilai raihan kontrak jumbo tersebut menjadi kesuksesan perseroan di tengah kondisi pasar komoditas yang kompleks. Sebelum Vietnam, SGER juga telah meraih kontrak batu bara di pasar negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh.

Melansir laporan keuangan triwulan pertama 2026 yang tidak diaudit, SGER meraup pendapatan bersih sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 1,6% secara year on year (YoY). Sebesar 75% atau Rp1,87 triliun pendapatan perseroan didapatkan dari segmen batu bara, kemudian kontribusi kedua dengan pangsa 18% didapat dari kokas minyak bumi senilai Rp450,87 miliar.

Selain itu, ada pula segmen nikel yang menyumbang pendapatan Rp147,10 miliar, pasir dan kapur Rp25,61 miliar, solar senilai Rp2,15 miliar, serta produk kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp1,50 miliar.

"Dengan adanya kontrak batu bara ke Vietnam ini akan meningkatkan pendapatan SGER sekaligus menjadi bukti bahwa pasar batu bara masih terbuka luas, terutama di negara-negara Asia. Ke depan, SGER akan terus mencari peluang pasar batu bara di negara-negara Asia lainnya," tandasnya.

Menilik lantai bursa, saham SGER pada perdagangan Senin (4/5/2026) ditutup menguat 3,72% ke Rp390. Level harga tersebut mencerminkan koreksi 6,70% secara year to date (YtD), sejalan dengan kondisi pasar di mana indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun telah jatuh 19,37% ke 6.971.

Berbicara peluang emiten komoditas, Tim Riset Ajaib Sekuritas melihat outlook komoditas dalam jangka panjang cukup menjanjikan, sejalan dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang menyedot belanja modal secara global hingga US$300-US$400 miliar per tahun pada 2025-2026.

"Kebutuhan listrik data center akan meningkat pesat, mendorong investasi jaringan listrik global hingga lebih dari US$20 triliun sampai 2050, serta meningkatkan permintaan komoditas seperti tembaga dan uranium," tulis riset tersebut.

Khusus untuk batu bara, analis melihat pasar Asia masih cukup menjanjikan meskipun secara bersamaan wacana transisi energi bersih terus digaungkan. Saat ini, harga batu bara Newcastle kontrak Mei 2026 berada di posisi US$134 per ton, menunjukkan tren menguat sejalan dengan kebijakan India yang mempertahankan peran batu bara sebagai sumber listrik utama. Selain itu, China juga masih bergantung pada batu bara, dengan puncak permintaan yang diperkirakan terjadi pada 2030.

"Permintaan domestik diperkirakan stabil di kisaran 200–230 juta ton, dengan evaluasi kebijakan DMO untuk menjaga ketahanan pasokan. Kombinasi pasokan yang disiplin dan permintaan stabil membuat Indonesia tetap strategis dalam pasar batu bara Asia," tulis sekuritas.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batu bara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara itu, tambahan 40 juta metrik ton dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.