Pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) senilai Rp15,2 triliun hingga 8 Juni 2026.

Dana tersebut telah diterima oleh 2.400.920 aparatur negara di lingkungan pemerintah pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara di pemerintah pusat terus berjalan dan seluruh kementerian/lembaga telah mengajukan pencairan.

"Realisasi pembayaran gaji ketiga belas yang telah dibayarkan sebesar Rp15,2 triliun untuk 2.400.920 pegawai/personel," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Dari total tersebut, pembayaran terbesar diberikan kepada PNS dengan nilai Rp8,53 triliun untuk 918.838 pegawai. Selanjutnya, gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah disalurkan sebesar Rp1,23 triliun kepada 394.581 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri telah menerima gaji ke-13 senilai Rp1,94 triliun yang dibayarkan kepada 488.252 personel dan pegawai. Adapun prajurit TNI menerima gaji ke-13 sebesar Rp3,37 triliun untuk 584.402 personel.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada PPNPN sebesar Rp154,7 miliar untuk 14.827 pegawai.

Deni menyebut seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga telah menyelesaikan proses pembayaran gaji ke-13. Tercatat sebanyak 8.969 satuan kerja atau 100 persen telah melakukan pembayaran.

Selain itu, seluruh 98 kementerian dan lembaga juga telah mengajukan pencairan gaji ke-13.

Di luar aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan. Hingga 8 Juni 2026, pembayaran telah mencapai Rp12,24 triliun yang diterima oleh 3.745.172 pensiunan atau setara 99,7 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen (Persero) telah menyalurkan Rp10,8 triliun kepada 3.241.652 pensiunan atau sekitar 99,8 persen dari total penerima. Sementara PT Asabri telah membayarkan Rp1,44 triliun kepada 503.520 pensiunan atau sekitar 98,9 persen dari total penerima.

Sementara itu, realisasi pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara di pemerintah daerah hingga 8 Juni 2026 tercatat mencapai Rp3,85 triliun untuk 772.857 pegawai.

Penyaluran tersebut telah dilakukan oleh 105 pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia atau sekitar 19,23 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp24 triliun kepada 5,5 juta aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan, baik pusat dan daerah. Jumlah itu merupakan realisasi per 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, merinci pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai dan personel.

Pembayaran terbesar diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp7,56 triliun. Jumlah itu tersalurkan kepada 902.265 pegawai.

Selanjutnya, pembayaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terealisasi sebesar Rp1,20 triliun untuk 387.311 pegawai.

Penyaluran gaji ke-13 kepada anggota Polri tercatat sebesar Rp1,9 triliun yang diterima oleh 477.433 personel dan pegawai serta prajurit TNI sebesar Rp3,08 triliun untuk 574.824 personel dan pegawai.

Kementerian Keuangan juga telah membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 02 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya. Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah;
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar;
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda;
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun. Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para pegawai Bandung Zoo kini bisa tersenyum kembali. Gaji mereka selama dua bulan telah dibayarkan sekaligus oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pembayaran tersebut melebihi janji awal yang sebelumnya hanya akan menutupi tunggakan gaji selama satu bulan. Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengakui dirinya tidak menepati janji awal. Namun, menurutnya, “pengingkaran” janji tersebut justru memberikan hasil yang lebih baik bagi para pegawai kebun binatang.

“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” ujar KDM, Jumat (3/4/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai. Ia berharap pembayaran dua bulan gaji sekaligus dapat membuat para pekerja dan keluarganya merasa lebih tenang.

“Maaf atas pengingkaran janji yang saya miliki. Semoga dengan janji diingkari, anak-istrinya tersenyum lebar,” ucapnya.

Dalam video tersebut, KDM juga tampak bercanda dengan para pegawai Bandung Zoo. Para pekerja terlihat menyambut kabar itu dengan wajah gembira dan senyuman ketika mendengar pengumuman pembayaran gaji dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

KDM menambahkan, pembayaran gaji itu diharapkan dapat meringankan beban para pegawai yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, KDM memastikan persoalan yang membelit Bandung Zoo hampir rampung. Ia menyebut sekitar 90 persen masalah telah terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja serta operasional harian kebun binatang.

“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Tinggal soal pengelolaan dan kepemilikan,” ucap KDM.

Bisnis. com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membayarkan gaji pegawai Bandung Zoo selama dua bulan sekaligus. Pembayaran tersebut melebihi janji awal yang sebelumnya hanya akan menutupi tunggakan gaji selama satu bulan.

Dedi Mulyadi mengakui dirinya tidak menepati janji awal. Namun menurutnya, “pengingkaran” janji tersebut justru memberikan hasil yang lebih baik bagi para pegawai kebun binatang.

“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” katanya, Jumat (3/4/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu kembali menyampaikan permintaan maaf kepada para pegawai. Ia berharap pembayaran dua bulan gaji sekaligus dapat membuat para pekerja dan keluarganya merasa lebih tenang.

“Maaf atas pengingkaran janji yang saya miliki. Semoga dengan janji diingkari, anak istrinya tersenyum lebar,” ucapnya.

KDM, panggilan akrabnya, menambahkan bahwa pembayaran gaji ini diharapkan dapat meringankan beban para pegawai yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

Sebelumnya, KDM memastikan persoalan yang membelit Bandung Zoo hampir rampung. Ia menyebut sekitar 90 persen masalah telah terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja serta operasional harian kebun binatang.

“Masalahnya sudah 90 persen selesai. Tinggal soal pengelolaan dan kepemilikan,” katanya.

Bisnis.com, DENPASAR — Penukaran uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang Ramadan 2026 mencapai Rp19,9 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K.Pamungkas menjelaskan nilai penukaran uang tersebut baru pada termin pertama, dan akan terus bertambah jelang Hari Raya Idulfitri.

"Pada termin 1 layanan bersama BI dan Perbankan kami sediakan di 85 titik. Kemudian kas keliling sudah dilakukan sebanyak 4 kali," jelas Hario, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Kemudian pada termin 2 kas keliling dilakukan sebanyak 2 kali pada 3 Maret dan 4 Maret 2026. Kemudian layanan bersama BI dan Perbankan 85 titik pada 18 Maret 2026. Layanan terpadu di Islamic Centre pada 9 Maret—12 Maret 2026.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan uang tersebut, saat ini KPwBI Prov.NTB telah menyiapkan uang Rupiah sebesar Rp3,3 Triliun. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan uang Rupiah diantaranya adanya pembayaran gaji dan THR bagi ASN, TNI, POLRI dan sektor swasta, pencairan bantuan sosial, dan meningkatnya aktivitas ekonomi dampak faktor musiman yaitu meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan di tengah libur panjang.

Secara nasional, proyeksi kebutuhan uang pada Ramadan dan ldulfitri 2026 mencapai Rp185,6 triliun meningkat sebesar 15,1% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp161 triliun.

Dalam program Serambi, Hario menjelaskan ada tiga hal utama yakni pertama upaya Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan sesuai, just in time dan berkualitas layak edar bagi masyarakat.

"Upaya ini ditempuh melalui menyediakan Rupiah sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk strategi distribusinya ke seluruh wilayah Provinsi NTB," jelas Hario.

Kedua layanan Rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jangkauan maksimal hingga ke wilayah 3T (Terdepan Terluar Terpencil) dan yang jauh dari jangkauan layanan perbankan (Low Access to Cash), untuk hal ini Bl berkolaborasi secara terpadu bersama Perbankan dengan membuka layanan penukaran uang di jaringan kantor cabang perbankan.

Ketiga edukasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mengenali keaslian Rupiah, cara merawat Rupiah, dan belanja bijak menggunakan Rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebutuhan uang tunai dan transaksi digital masyarakat diproyeksikan melonjak sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Mengantisipasi hal itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan uang tunai Rp44 triliun untuk periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.

Angka tersebut naik 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp41,9 triliun. Tambahan likuiditas ini disiapkan untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, terutama saat pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR), belanja kebutuhan pokok, hingga arus mudik Lebaran.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, rata-rata kebutuhan pengisian uang tunai diperkirakan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,4 triliun per hari. Lonjakan biasanya terjadi menjelang puncak mudik dan Idul Fitri.

“Penyediaan uang tunai ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan sinergi yang terintegrasi di seluruh jaringan layanan kami, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Adhika kepada wartawan Rabu (25/2/2026) malam.

Bagi masyarakat, ketersediaan uang tunai tetap krusial, terutama di daerah tujuan mudik dan sentra ekonomi kerakyatan. Untuk itu, Bank Mandiri mengoperasikan 12.900 unit ATM dan CRM serta 322 ribu mesin EDC yang tersebar di berbagai wilayah.

Tak hanya uang fisik, transaksi digital juga diperkirakan meningkat tajam. Perseroan menyiapkan likuiditas Rp18 triliun pada Rekening Settlement Dana layanan Bank Indonesia melalui sistem BI-Fast untuk periode 18–25 Maret 2026.

Nilainya setara sekitar Rp2,5 triliun per hari guna memastikan transfer antarbank tetap lancar saat libur panjang.