Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total penyaluran pembiayaan buy now pay later (BNPL) atau paylater menyentuh angka Rp12,18 triliun per Januari 2026 atau melonjak 71,13 persen year-on-year (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan bahwa tingginya permintaan pembiayaan tersebut masih diikuti oleh tingkat pembiayaan bermasalah yang terjaga.

"Berdasarkan informasi pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13 persen yoy, atau menjadi Rp12,18 triliun dengan NPF (non-performing financing/pembiayaan bermasalah) gross sebesar 2,77 persen," ucap Agusman di Jakarta, Selasa.

Selain pembiayaan paylater, ia menuturkan piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga tumbuh 0,78 persen yoy pada Januari 2026 menjadi Rp508,27 triliun.

Ia mengatakan kenaikan tersebut ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat hingga 10,27 persen yoy.

Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terpantau stabil, dengan NPF gross tercatat sebesar 2,72 persen dan NPF nett di level 0,82 persen, sementara gearing ratio berada di angka 2,11 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pembiayaan modal ventura juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,83 persen secara tahunan menjadi Rp15,95 triliun.

Sedangkan pada industri pergadaian, Agusman mengatakan penyaluran pembiayaan melonjak 60,05 persen yoy menjadi Rp143,14 triliun, didominasi oleh pembiayaan berbasis produk gadai sebesar Rp115,98 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujarnya.

Meskipun pembiayaan pindar tumbuh tinggi, ia memastikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tetap berada dalam kondisi yang terjaga, yakni di posisi 4,38 persen.

Untuk memperkuat industri pindar, OJK pun memberlakukan kewajiban modal inti minimum. Terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi modal minimum Rp100 miliar, serta 9 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menyatakan, seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada pihaknya yang memuat langkah langkah pemenuhan kewajiban tersebut, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Untuk menegakkan kepatuhan di sektor PVML, OJK telah menjatuhkan 30 sanksi denda dan 97 sanksi peringatan tertulis kepada 17 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, 22 penyelenggara pindar, dua lembaga keuangan mikro, delapan perusahaan pergadaian, dan satu lembaga keuangan khusus selama Februari 2026.

"OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku," kata Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater. Namun, dalam aturan tersebut tidak memuat pelarangan praktik gesek tunai (gestun).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman menjelaskan alasan larangan gestun tidak disebutkan secara eksplisit dalam POJK 32/2025 karena praktik tersebut tidak termasuk dalam layanan BNPL.

“Praktik gestun pada prinsipnya tidak memenuhi kriteria layanan Buy Now Pay Later (BNPL), karena tidak terdapat transaksi pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi dasar pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 huruf a POJK 32/2025,” jelas Agusman dalam jawaban tertulis RDKB Desember 2025 virtual, Jumat (9/1/2026).

Meski begitu, OJK tetap mengawasi praktik-praktik seperti gestun karena memang bisa meningkatkan risiko gagal bayar. “OJK terus melakukan pengawasan berbagai praktik yang berpotensi meningkatkan risiko, termasuk gestun, dan mendorong Penyelenggara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas pembiayaan dan perlindungan konsumen,” lanjut Agusman.

Untuk diketahui, POJK 32/2025 ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, ekonom menilai regulasi tersebut masih menyisakan celah karena belum mengatur secara tegas praktik gestun. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai POJK tersebut belum memuat larangan gestun, padahal praktik itu kerap menjadi pemicu tingginya gagal bayar atau galbay.

“Meskipun memang ada pelarangan dari masing-masing platform, tetapi belum ada aturan larangan yang tegas soal gestun,” tegasnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Adapun, sebelumnya OJK melaporkan porsi kredit paylater perbankan tercatat sebesar 0,32% dari total kredit perbankan dan terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

Per November 2025, baki debet kredit BNPL perbankan sebagaimana dilaporkan melalui SLIK, tumbuh 20,34% yoy menjadi Rp26,20 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,47 juta dan NPL gross sebesar 2,04%.

Sementara, pembiayaan paylater oleh Perusahaan Pembiayaan pada November 2025 meningkat sebesar 68,61% yoy, atau menjadi Rp11,24 triliun dengan NPF gross sebesar 2,78%.

(Penulis: Putri Astrian Surahman)