Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyampaikan pada 2026 akan fokus mengarah ke bisnis tekstil hingga furnitur.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menjelaskan bahwa terdapat peluang untuk memberikan dukungan bisnis di sektor tekstil dan furnitur. Hal tersebut sejalan dengan arahan dari pemerintah selaku pemegang saham untuk mendukung geliat industri dalam negeri.

"Jadi, tahun ini [fokusnya] mengarah ke furnitur, tekstil, manufacturing lain. dan pemerintah akan mendukung," ikar Sukatmo dalam media visit di Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

LPEI telah mendapatkan penugasan pembiayaan di sektor-sektor strategis, seperti dukungan kepada PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia. Penugasan itu dapat mendukung geliat perusahaan-perusahaan milik Tanah Air.

Indonesia Eximbank mengarahkan fokus bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum sepenuhnya terlayani oleh commercial bank.

"Kami memang ditugasi itu dan kemudian untuk pembangunan itu sektornya harus yang produktif, arahannya harus beyond financing," sebutnya.

Adapun, pertumbuhan bisnis LPEI pada 2025 mencatat kinerja keuangan yang positif. Sepanjang 2025 Indonesia Eximbank membukukan laba bersih Rp252 miliar, tumbuh 8% (year on year/YoY). Kinerja keuangan yang bertumbuh tersebut terlihat dari penyaluran pembiayaan tumbuh 2% dengan mencapai Rp57,2 triliun.

Pada periode yang sama, volume asuransi mencapai Rp8,8 triliun dan penjaminan yang diberikan mencapai Rp4,9 triliun.

Dari sisi penugasan khusus pemerintah, realisasi penyaluran pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada 2025 mencapai Rp13,5 triliun, meningkat 85% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7,3 triliun.

Sebagai informasi, LPEI atau Indonesia Eximbank adalah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta mendukung penguatan iklim investasi daerah dengan berpartisipasi pada ajang Solo Investment Forum 2025.

Acara yang digelar pada Jumat (12/12/2025) di Grand Keraton Swiss-Belinn Saripetojo Solo ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Sandiaga Uno.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Sutanti mengatakan bahwa sebagai bank pembangunan daerah yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah, Bank Jateng hadir menawarkan solusi perbankan menyeluruh untuk mendukung keberhasilan investasi di wilayah ini. Dukungan diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan strategis guna memberikan akses permodalan bagi sektor-sektor yang tengah berkembang, serta pemberian pendampingan bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif agar para pelaku usaha lokal memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional.

Selain itu, Bank Jateng juga menyediakan layanan transaksi modern yang dirancang untuk mempermudah para investor dalam menjalankan operasional bisnis melalui sistem perbankan yang efisien dan terintegrasi.

"Kami berkomitmen untuk menjadi mitra finansial utama yang memudahkan para investor masuk ke Kota Solo. Melalui solusi perbankan yang menyeluruh, kami ingin memastikan bahwa setiap potensi investasi, mulai dari sektor pariwisata hingga UMKM, mendapatkan dukungan modal dan layanan transaksi yang terbaik demi kemajuan ekonomi kerakyatan," ujar Sutanti dalam siaran pers, Kamis (1/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menyampaikan bahwa Solo Investment Forum 2025 merupakan langkah strategis untuk memajukan Kota Solo sebagai pusat ekonomi dan bisnis utama di kawasan Solo Raya. Menurutnya, forum ini tidak hanya mempertemukan investor lokal dan internasional, tetapi juga menjadi sarana vital untuk memperkenalkan potensi unggulan Solo kepada dunia luar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbicara mengenai penggunaan dana Patriot Bond sebagai agunan kredit bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya mendukung inisiatif penerbitan obligasi itu oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung proyek strategis nasional.

Dian menyebut, secara hukum, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik umum perbankan di Indonesia, obligasi yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi pada prinsipnya dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu.

"Penilaian atas obligasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, antara lain terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat," imbuh Dian dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Di samping itu, Dian menyebut obligasi yang memiliki peringkat (credit rating) dari lembaga pemeringkat akan lebih mudah dinilai dari sisi risiko dan likuiditas, sehingga dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen agunan yang layak.

"Selanjutnya, dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan dapat memperhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemen risiko, dan kecukupan likuiditas," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis berupa surat utang, yang diterbitkan dengan mekanisme private placement.

Dalam mekanisme private placement kali ini, Patriot Bond yang diterbitkan oleh Danantara ditawarkan secara langsung kepada sekelompok kecil investor terpilih, dalam hal ini kepada konglomerat dan kelompok usaha besar di Indonesia dan bukan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, surat utang ini tidak tersedia secara bebas dan tidak bisa diserap oleh investor ritel.

Total emisi yang diterbitkan senilai Rp 50 triliun dan ditawarkan dalam dua tenor berbeda yakni 5 dan 7 tahun. Sementara itu kupon atau imbal hasil yang ditawarkan berada di level 2%.

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyambut baik penggunaan Patriot Bond sebagai agunan kredit. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan pihaknya akan menilai terlebih dahulu nasabah yang hendak mengambil kredit dengan agunan Patriot Bond.

"Ya, saya rasa kita sekarang sedang berproses gitu. Kalau memang nanti ada nasabah kita datang ya kita asses sesuai dengan ketentuan ya kita akan dukung," kata Hery saat ditemui di Sentra BRI pada Kamis (2/10/2025) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

Persyaratan Pinjaman

Adapun, PP 38/2025 mengatur bahwa pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air minum, dan pelayanan publik, termasuk untuk memperkuat industri dalam negeri dan pembiayaan sektor produktif.

Beleid ini juga menegaskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada Pemda dan BUMD yang membutuhkan pendanaan mendesak, terutama saat terjadi bencana alam atau nonalam, guna membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah perlu memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Untuk pemerintah daerah, misalnya, jumlah sisa pembiayaan utang ditambah utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya, dan harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

Selain itu, calon penerima pinjaman wajib menyampaikan dokumen lengkap, mulai dari studi kelayakan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga surat kuasa pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika terjadi tunggakan pembayaran.

PP ini juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, jaminan, perjanjian, pencairan, pelaporan, serta evaluasi pinjaman. Menteri Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan atau gagal bayar.

Penerima pinjaman wajib mengembalikan dana sesuai perjanjian, termasuk cicilan pokok, bunga atau margin, dan biaya lainnya. Keterlambatan pembayaran dikenai denda atau sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).