Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp14,87 triliun. Angka itu naik dari periode per 31 Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp13,56 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi menjelaskan defisit tersebut diperoleh dari selisih antara pendapatan dan hibah dengan belanja negara.

Rudy menyebut pendapatan dan hibah per 30 April 2026 di Sumut terealisasi sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 26,62% dari target Rp41,65 triliun pada tahun 2026. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp25,96 triliun atau sekitar 40,98% dari pagu.

“Sehingga APBN regional Sumut per 30 April mengalami defisit sebesar Rp14,87 triliun,” ujar Rudy dikutip Senin (22/6/2026).

Rudy menjelaskan belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, antara lain untuk belanja pegawai, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial yang masuk kategori belanja pemerintah pusat, serta untuk transfer ke daerah (TKD).

Sebanyak 27,40% dari pagu atau sekitar Rp6,11 triliun belanja negara periode April 2026 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat di Sumut. Adapun rinciannya, sebesar Rp4,23 triliun untuk belanja pegawai, sebesar Rp1,42 triliun untuk belanja barang, belanja bansos Rp2,48 miliar, dan belanja modal Rp462,35 miliar.

Sementara TKD di Sumut per 30 April telah mencapai 48,35% dari pagu, atau sekitar Rp19,85 triliun, dengan rincian Rp13,75 triliun untuk dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) sebesar Rp3,47 triliun, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,27 triliun, dan dana desa sebesar Rp358,7 miliar.

“Penyaluran DBH, DAU, dan DAK Nonfisik mengalami peningkatan realisasi secara tahunan dari Rp23,86 triliun pada periode yang sama di tahun 2025 menjadi Rp19,85 triliun pada 2026. Ini dikarenakan peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat salur,” jelas Rudy.

Adapun dari sisi pendapatan, per 30 April 2026 penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp8,8 triliun dari target Rp36,05 triliun (24,53%), atau tumbuh 44,02% (year-on-year/ YoY). Mayoritas jenis pajak dominan tercatat mengalami pertumbuhan positif, antara lain PPh 21 yang terealisasi Rp1,3 triliun; PPh Badan terealisasi Rp2,3 triliun; serta PPN Impor yang terealisasi Rp1,3 triliun.

Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 63,6% (YoY). Sedangkan pendapatan dari kepabeanan dan cukai terkoreksi 5% (YoY) pada periode April atau sekitar Rp1,21 triliun akibat penurunan bea keluar (-14% YoY) dan cukai (-0,3% YoY).

Lalu, pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp1,03 triliun atau telah mencapai 40,60% dari target Rp2,54 triliun.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan April 2026 terbilang optimal. Pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” tandasnya.(240)

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp5,45 triliun sampai dengan 31 Mei 2026 atau sekitar 42,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,75 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp2,33 triliun (38,62%) mengalami pertumbuhan 9,89 % (y-o-y).

“Kinerja Belanja K/L [kementerian/lembaga] ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,74 triliun (45,05%), realisasi belanja barang sebesar Rp536,11 miliar (29,74%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp57,91 miliar (15,33%),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Belanja transfer ke daerah (TKD), kata dia, telah tersalur Rp3,12 triliun (46,51%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,01 triliun atau 48,47% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp803,95 miliar atau 45,66% dari alokasi pagu TA 2026.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, dia menegaskan, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp165,66 miliar. Menurutnya, sampai dengan 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp26,15 miliar (15,78%).

“Realisasi belanja pemerintah relatif bagus. Karena itulah, tidak heran pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I/2026 banyak ditopang belanja pemerintah,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah terus melakukan percepatan belanja di K/L dan juga TKD.Namun fakta ini kurang diimbangi dengan akselerasi belanja pemerintah daerah, dimana sampai bulan Mei penyerapan belanja daerah masih di kisaran 20-25 % dari pagu yang ditetapkan. Padahal belanja daerah menjadi stimulus utama untuk mengungkit perekonomian daerah.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih berani untuk menyesuaikan anggaran bagi perangkat daerah yang rendah penyerapan anggarannya, sehingga di perubahan APBD 2026 perangkat daerah yang pencapaian penyerapan anggarannya tidak lebih dari 40% sampai semester 1/2026 dapat dilakukan penyesuaian alokasi anggarannya dan dialihkan pada perangkat daerah yang penyerapan anggarannya lebih bagus yang masih sesuai dan linear dengan prioritas pembangunan di tahun berjalan. (K24)

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) sudah disalurkan senilai Rp9,53 triliun, atau sudah terealisasi 48,54% dari pagu sebesar Rp19,63 triliun hingga April 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan penyaluran TKD ini mengalami peningkatan sebesar 40,18% secara yoy bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Realisasi belanja TKD didominasi oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp7,18 triliun atau 75,38% dari total TKD," katanya dikutip dari data resmi DJPb, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan untuk DAU telah direalisasikan sebesar 50,06% dari total pagu tahun 2026 sebesar Rp14,35 triliun dan dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, seperti belanja pegawai, dana pembangunan prasarana, serta dukungan untuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp507,97 miliar atau sebesar 70,08% dari pagu 2026 sebesar Rp724,81 miliar, meningkat sebesar 248,77% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"DBH ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," jelasnya.

Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,66 triliun atau sebesar 40,32% dari pagu 2026 sebesar Rp4,12 triliun yang didominasi oleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"TPG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong profesionalitas mereka, sehingga kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan," sebutnya.

Dody berharap TPG dapat menjadi insentif bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Begitupun dana desa telah disalurkan sebesar Rp178,70 miliar atau sudah terealisasi sebesar 51,31% dari pagu 2026 sebesar Rp348,30 miliar.

Menurutnya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Dia mengatakan bahwa sampai dengan posisi 30 April 2026, penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) di Sumbar belum terealisasi pada tahun 2026.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran kedua jenis dana tersebut masih berada pada tahap persiapan administratif," tutupnya.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur tentang mekanisme tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah (pemda). Langkah kebijakan fiskal ini diambil sekaligus untuk merombak total serta mencabut aturan operasional yang berlaku sebelumnya.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Beleid ini telah resmi diundangkan pada 25 Mei 2026, sekaligus menyatakan bahwa PMK Nomor 67 Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi.

Pemerintah menilai regulasi yang lama sudah tidak lagi adaptif dalam merespons dinamika pengelolaan kas negara saat ini.

“Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum belum sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, sehingga perlu diganti,” tulis poin pertimbangan PMK 35/2026, dikutip Kamis (28/5/2026).

Inti perubahan besar dalam regulasi baru ini terletak pada strategi akselerasi serta pemecahan termin waktu pengiriman dana dari kas pusat ke kantong daerah.

Perubahan fundamental ini salah satunya menyasar pada skema penyaluran DBH Pajak, yang mencakup komponen Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Merujuk pada Pasal 31 ayat (1) PMK 35/2026, pemerintah memecah frekuensi alokasi pencairan DBH Pajak menjadi tujuh tahap dari yang sebelumnya hanya dibagikan sebanyak enam kali.

Distribusi dana tersebut dikirim sejak awal tahun dengan rincian, Januari sebesar 7,5 persen, Februari sebesar 7,5 persen, April sebesar 10 persen, Juni sebesar 15 persen, Agustus sebesar 20 persen, dan Oktober sebesar 20 persen.

Sementara itu, untuk proses pelunasan selisih penyaluran, pemerintah menarik maju jadwalnya menjadi November, bukan lagi di Desember seperti ketentuan pada aturan lama.

Pola percepatan pencairan anggaran yang sama juga diberlakukan pada keran DBH Sumber Daya Alam (SDA). Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) PMK 35/2026, siklus penyaluran dipecah menjadi tujuh kali tahapan dari yang semula enam tahapan.

Melalui formula baru ini, pemerintah daerah akan menerima kucuran DBH SDA secara berkala mulai dari Januari sebesar 7,5 persen, Februari sebesar 7,5 persen, Maret sebesar 10 persen, Mei sebesar 15 persen, Juli sebesar 20 persen, September sebesar 20 persen, dan seluruh proses penyelesaian pelunasan akan ditutup pada bulan November.

Tak hanya itu, reformasi fiskal ini juga menyentuh skema pengiriman khusus untuk DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang kini dipercepat menjadi lima tahapan saja.

Rincian mekanismenya adalah:

Tahap I: Daerah menerima 20 persen dari pagu anggaran, paling cepat di bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Tahap II: Sebesar 15 persen, paling cepat 30 hari kalender setelah pencairan Tahap I dilaksanakan.

Tahap III: Sebesar 20 persen, paling cepat bergulir pada bulan Maret.

Tahap IV: Sebesar 15 persen, paling cepat 30 hari setelah transfer Tahap III.

Tahap V: Berupa penyelesaian sisa selisih antara pagu alokasi dengan jumlah akumulasi penyaluran sebelumnya, yang diberikan paling cepat pada bulan Juni.

Selain masalah dana bagi hasil, Pasal 117 ayat (1) pada PMK yang baru ini juga melakukan penataan ulang pada porsi DAU yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), khususnya untuk sektor krusial seperti bidang pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum.

Proses transfer dana DAU spesifik ini diubah menjadi lima tahapan yang berjalan estafet mulai dari Januari hingga target pelunasan final pada bulan Juni. Jadwal ini merombak total ketentuan lama dalam PMK 67/2024 yang sebelumnya membagi pencairan hanya ke dalam tiga tahap, yakni di bulan Februari, April, dan Juli.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai penghujung April 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur terhitung sebesar Rp39,02 triliun atau mencapai 34,73% dari pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam memaparkan realisasi belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,02 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp25 triliun.

"Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan April 2026 sebesar Rp14,02 triliun atau 29,04% dari pagu dan tumbuh 26,05% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).

Adapun belanja K/L selama kuartal I/2026 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,48 triliun, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun, serta belanja modal senilai Rp1,71 triliun.

Belanja pegawai Rp9,48 triliun mempunyai tingkat penyerapan 35,37%, dengan realisasi yang mengalami kenaikan sebesar 17,66% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun dengan penyerapan mencapai 21,49% mengalami peningkatan sebesar 20,07% (yoy). Melonjaknya komponen belanja barang utamanya dipengaruhi oleh pembiayaan jalan/irigasi/jaringan, belanja peralatan/mesin, gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, belanja modal sebesar Rp1,71 triliun atau 20,54% dari pagu, mengalami pertumbuhan yang melesat sebesar 165,79% secara tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi serta dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di 18 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Pembangunan Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp0,58 triliun atau mencapai 17,01% dari pagu yang ditetapkan Rp3,40 triliun. Realisasi ini meliputi 18 sekolah rakyat di Jawa Timur," paparnya.

Lebih lanjut, belanja negara juga disumbang oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), di mana hingga dengan 30 April 2026 telah mencapai 39,03% atau Rp25 triliun dari pagu TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp64,07 triliun.

"Rinciannya, realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa 42,57%, diikuti oleh DAK Non Fisik 41,34% dan Dana Alokasi Umum 40,62%," tambahnya.

Realisasi TKD hingga 30 April 2026 secara nominal terkoreksi hingga sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD pada tahun 2026.

Realisasi Dana Desa yang mencapai persentase tertinggi disebabkan oleh percepatan penyaluran Tahap I yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya realisasi DAK Non Fisik secara khusus ditopang oleh pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama, Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.

"Hingga akhir April 2026, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu juknis penyaluran TA 2026 dan perubahan PMK," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) per porsi tidak berubah. Jatahnya tetap Rp10 ribu per porsi, meski pemerintah memangkas anggaran MBG tahun ini.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," imbuhnya.

Ia lantas mengungkapkan sejumlah efisiensi dalam pelaksanaan program MBG setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari 6 hari menjadi 6 hari dalam sepekan. Pengurangan hari layanan ini berlaku untuk sebagian besar sekolah.

Namun, ada pengecualian bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujar Dadan.

Langkah efisiensi lainnya adalah pembatasan pelayanan MBG pada masa libur sekolah. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujarnya.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89% dari pagu Rp18,17 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi 64,67% dari total realisasi.

Dia menambahkan, penyaluran terbesar berasal dari DAU yang mencapai Rp3,51 triliun atau 32,46% dari pagu komponen.

"Dominasi DAU ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan secara rutin melalui skema block grant untuk mendukung belanja pegawai serta operasional layanan publik di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Catur mengungkapkan, Kota Banjarbaru memuncaki daftar dengan realisasi 31,89%, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan capaian 27,93%.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98%, dengan kontribusi utama bersumber dari sektor minerba.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mencatatkan angka nol atau belum ada penyaluran hingga penutupan kuartal pertama.

Sebaliknya, DAK Non Fisik telah mencapai Rp862 miliar atau 32,24%, terutama dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru ASN daerah.

Kendati demikian, persoalan paling mendesak justru terletak pada Dana Desa. Dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar, baru Rp158,54 miliar atau 29,82% yang tersalurkan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 636 dari 1.871 desa di 10 kabupaten belum menerima penyaluran tahap pertama.

"Masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan ini menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya agar manfaat Dana Desa dapat segera dirasakan masyarakat," tegas Catur.

Dia menuturkan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) regional Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp13,56 triliun, melebar dari posisi Februari yang sebesar Rp8,95 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi menyampaikan pendapatan negara di Sumut terealisasi Rp5,88 triliun atau sekitar 14,12% dari target capaian Rp41,66 triliun di tahun 2026.

Sementara belanja negara di Sumut telah mencapai Rp19,45 triliun per 31 Maret 2026, atau sekitar 30,52% dari pagu tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp63,71 triliun. Sehingga APBN regional Sumut membukukan defisit periode Maret.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan Maret 2026 tetap terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dijelaskan Rudy, belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di Sumut, realisasi belanja negara periode Januari-Maret 2026 tumbuh 42,82% (year-on-year/YoY) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Kedua komponen belanja negara yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) disebutnya mengalami pertumbuhan dengan realisasi TKD mendominasi yakni mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03% dari pagu.

Alokasi TKD tersebut yakni untuk dana alokasi umum (DAU) terealisasi Rp10,52 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp2,93 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp1,61 triliun, serta dana desa Rp122,79 miliar.

Sedangkan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial terealisasi Rp4,25 triliun atau 18,74% dari pagu.

“Belanja pegawai mencatatkan realisasi tertinggi dalam belanja pemerintah pusat, sebesar Rp3,16 triliun hingga 31 Maret 2026. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara,” jelas Rudy.

Selain itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) di Sumut hingga akhir Maret juga menunjukkan tren positif.

Total penyaluran KUR tercatat sebesar Rp3,6 triliun kepada 58.966 debitur, atau sekitar 5,08% dari total UMKM di Sumut. Sedangkan penyaluran Umi sebesar Rp307,23 miiliar kepada 45.032 debitur.

Rudy menyebut sektor penyaluran KUR tertinggi ialah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 28.387 debitur dan nilai sebesar Rp1,65 triliun. Sementara sektor penyaluran UMi tertinggi ialah di sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp300,45 miliar dengan 44.077 debitur.

Adapun dari sisi pendapatan negara di Sumut, penerimaan sektor pajak di kedua kantor wilayah direktorat jenderal pajak (DJP) Sumut terus bertumbuh hingga mencapai 12,19% dari target tahun 2026 yang sebesar Rp36,05 triliun. Realisasi penerimaan sektor pajak (netto) di Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp4,4 triliun.

Rudy mengatakan penerimaan netto terbesar berasal dari PPh Badan yang mencapai Rp1,02 triliun, dan PPN Impor sebesar Rp922,57 miliar.

Dia menyampaikan mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif periode sampai dengan Maret 2026 kecuali PPh Orang Pribadi yang terkoreksi 19,2% (YoY) dan PPN Impor yang terkoreksi 5,0% (YoY). Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 72,5% (YoY).

Lalu, pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai sampai Maret 2026 terealisasi Rp717,41 miliar atau 25,69% dari target APBN. Realisasi ini turun sekitar 31% (YoY) yang disebabkan oleh penurunan Bea Keluar (-43% YoY) dan Cukai (-16% YoY).

Sementara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari badan layanan umum (BLU) maupun jenis PNBP lainnya baru terealisasi Rp771,74 miliar dari target Rp2,54 triliun.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi belanja negara s.d 30 April 2026 di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp4,53 triliun mengalami penurunan sebesar 6,08% (yoy).

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Malang, Muhammad Rusna, mengatakan di sisi lain kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 10,59% (yoy).

“Kinerja belanja pemerintah pusat ditopang oleh komponen belanja pegawai yang terealisasi sebesar 37,27% dan belanja barang yang terealisasi sebesar 23,93%, dan belanja modal yang terealisasi sebesar 11,48%,” ujarnya di sela-sela rilis kinerja APBN Data sampai dengan April 2026 dan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Adapun Kinerja belanja transfer ke daerah (TKD) s.d 30 April 2026 sebesar Rp2,64 triliun atau 40,08% yang ditopang oleh kinerja realisasi dana alokasi umum (DAU) yang mencapai Rp1,67 triliun atau 41,67% dari alokasi pagu, serta kinerja dana transfer khusus sebesar Rp703,80 miliar atau 39,97% dari alokasi pagu TA 2026.

Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp125,02 miliar atau sekitar 47,77% dari alokasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu 1 sebesar Rp140,97 miliar. Sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp24,09 miliar (17,09%).

Dia berpesan pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan perlu mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2026.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja menjadi kunci dalam menstimulus perekonomian daerah.

Meski penyaluran TKD dari pemerintah pusat sudah tepat waktu, kata dia, namun pemerintah daerah lambat dalam melakukan penyerapan anggaran maka fungsi stimulus dari belanja daerah kurang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Joko menilai, di tengah efisiensi anggaran sehingga dana APBD semakin terbatas, maka seharusnya pemerintah daerah lebih sigap untuk melakukan percepatan belanja agar perekonomian daerah terus bergeliat dan konsumsi masyarakat dan daya beli terjaga.

“Supervisi dari berbagai pihak yang terkait seperti inspektorat, BPK, DPRD terus diperkuat untuk mendorong keberanian perangkat daerah dalam percepatan eksekusi anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)