Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BRI Life menyampaikan bahwa perjalanan dan pertumbuhan perusahaan selama hampir empat dekade tidak terlepas dari dukungan para mitra strategis yang telah menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis perusahaan. Jadi, keberhasilan perusahaan tidak dapat dicapai sendiri.

“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, hubungan yang saling percaya, serta komitmen bersama untuk terus berkembang. Kami ingin memperkuat kemitraan yang telah terjalin, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta membangun sinergi yang semakin erat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," ujar Plt. Direktur Utama BRI Lfe, Lim Chet Ming di acara event bersama para mitra bertajuk “Strengthening Partnership for Sustainable Growth”, dikutip Kamis (4/6/2026).

Lim Chet Ming juga menyampaikan perkembangan bisnis, evaluasi kerja sama, serta rencana strategis perusahaan ke depan. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya untuk menyelaraskan visi pertumbuhan bersama antara perusahaan dan para mitra strategis.

BRI Life Berkomitmen Berdayakan Ekonomi Lokal dan Pelestarian Lingkungan



Menurut Lim Chet Ming, sebagai perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BRI Life turut memperkenalkan berbagai pembaruan kebijakan pengadaan dan kerja sama. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya dalam menjaga integritas bisnis melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 serta proses pembaruan sertifikasi sesuai standar terbaru.

“Untuk mewujudkan perusahaan yang bersih dan berintegritas, kami juga menerapkan slogan BERSIH dengan komitmen; BERani menolak tegas atas segala bentuk pemberian, Sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran, Integritas sebagai Prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh Insan BRI Life, serta Hindari segala bentuk konflik kepentingan dan kelola konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko,” katanya.

Lim Chet Ming menegaskan bahwa hubungan kemitraan yang sehat harus dibangun di atas fondasi integritas, profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Event bersama para mitra strategis sendiri menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi mengenai arah bisnis perusahaan, memperkuat kolaborasi, serta membangun pemahaman bersama terhadap berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

BRI Life Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,17 Triliun di Kuartal I-2026



“Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, BRI Life berharap hubungan kemitraan yang telah terbangun dapat semakin solid dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan,” tandas Lim Chet Ming.

Melalui kegiatan ini, BRI Life berharap dapat terus membangun hubungan kemitraan yang profesional, transparan, dan saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kolaborasi dan tumbuh bersama, BRI Life optimistis dapat terus memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pelni berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang andal dalam mendukung seluruh kegiatan pelayaran internasional di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menegaskan kesiapan menjadi mitra kapal pesiar internasional melalui layanan keagenan kapal profesional, setelah sukses mendukung operasional kapal pesiar MV Odyssey di Indonesia.

"Pelni berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang andal dalam mendukung seluruh kegiatan pelayaran internasional di Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pelni melalui layanan keagenan kapal sukses mendukung operasional kapal pesiar MV Odyssey selama berada di Indonesia.

Kapal pesiar berukuran 24.344 Gross Tonnage (GT) dengan panjang 194 meter dan 274 penumpang tersebut pertama kali memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Komodo pada 25 April 2026, setelah berlayar dari Dili, Timor-Leste.

Selama pelayarannya di Indonesia, MV Odyssey menyinggahi sejumlah pelabuhan, antara lain Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.

Untuk mendukung kelancaran operasional kapal, Pelni memberikan layanan full port agency yang mencakup pengurusan dokumen kapal bersama instansi terkait, penyediaan paket wisata di Pulau Komodo, hingga layanan shuttle bus bagi penumpang di Surabaya dan Semarang.

Ditto menyatakan dukungan Pelni terhadap kapal pesiar MV Odyssey memperkuat peran perusahaan BUMN itu dalam mendukung industri pariwisata bahari nasional.

Sekaligus menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam memberikan layanan keagenan kapal yang profesional bagi kapal-kapal nasional maupun internasional, khususnya kapal pesiar.

“Kami siap memberikan dukungan menyeluruh mulai dari pengurusan dokumen, kebutuhan operasional kapal, hingga layanan hospitality bagi penumpang, sehingga aktivitas kapal pesiar internasional selama berada di Indonesia dapat berjalan lancar, aman dan tepat waktu” ujar Ditto.

Selain layanan operasional kapal, perusahaan juga berkolaborasi dengan PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) dalam penanganan pembuangan greywater dari MV Odyssey sebanyak 400 ton di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Ditto menuturkan hal itu sebagai bagian dari dukungan terhadap operasional kapal yang sesuai dengan standar layanan dan pengelolaan lingkungan di pelabuhan.

Ia menambahkan pihaknya terus memperkuat kapabilitas dan kualitas layanan untuk menjadi mitra yang andal bagi kapal-kapal internasional di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, tambah Ditto, Pelni terus memperkuat layanan full port agency dan layanan logistik serta operasional kapal internasional di berbagai pelabuhan Indonesia.

"Kami siap menjadi mitra strategis bagi industri kapal pesiar untuk mendukung target pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional,” tambah Ditto.

Pelni juga terus mengembangkan layanan keagenan yang profesional dan efisien, guna memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang semakin kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran partainya yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Diketahui, pujian itu disampaikan Presiden secara terbuka dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar pada Rabu (20/5) kemarin.

Aria Bima kembali menjelaskan bahwa posisi PDIP saat ini adalah sebagai mitra strategis yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitutif sesuai arahan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan," kata Aria Bima dikutip Kamis (21/5/2026).

Secara taktis, dia menekankan bahwa PDIP akan tetap kritis. Namun, ia menjamin bahwa kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan "wong cilik".

Dia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang. "Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Nusantara (LSP INSAN) untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme mitra usaha dan industri.

Ketua Umum BPP KAPMI Muliansyah Abdurrahman menyatakan bahwa penguatan kompetensi menjadi kunci agar pelaku usaha muda tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan bermitra dengan industri besar.

“Kompetensi yang terukur dan tersertifikasi adalah modal utama untuk membangun kepercayaan pasar. Kerja sama dengan LSP Instruktur Nusantara memastikan anggota kami mendapat standar yang jelas dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” ujar Muliansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret BPP KAPMI dalam menyiapkan ekosistem pengusaha dan trainer muda yang siap, terstandar sesuai kebutuhan industri nasional.

Fokus pada Sertifikasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Melalui kerja sama ini, BPP KAPMI dan LSP Instruktur Nusantara (INSAN) akan menyusun dan menjalankan program sertifikasi kompetensi serta pelatihan berbasis kompetensi pada skema yang diakui secara nasional.

Menurut Muliansyah, program tersebut ditujukan bagi anggota dan mitra usaha KAPMI di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif digital, manufaktur ringan, logistik, hingga jasa profesional.

Sementara itu pihak LSP Instruktur Nusantara (INSAN) Karvin Fadila, selaku Direktur menambahkan bahwa skema sertifikasi akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai dengan ruang lingkup LSP INSAN, agar hasil pelatihan benar-benar aplikatif saat dilaksanakan oleh BPP KAPMI maupun jejaring mitranya. Proses asesmen akan dilakukan oleh asesor tersertifikasi sesuai regulasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini akan dijalankan secara bertahap mulai kuartal II 2026. Tahap awal menyasar wilayah Jabodetabek dengan target ratusan pelaku usaha muda yang memiliki kontribusi besar dalam melatih dan menciptakan ekosistem usahanya, sebelum diperluas ke jaringan KAPMI di tingkat wilayah dan daerah secara nasional.

Selain sertifikasi, kerja sama juga mencakup kesesuaian dalam penyusunan materi pelatihan, pendampingan pra-asesmen, dan penyesuaian fasilitasi rekrutmen tenaga kerja kompeten bagi mitra industri yang tergabung dalam jaringan BPP KAPMI.

Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) adalah organisasi yang mewadahi dan mengembangkan kapasitas pengusaha muda di Indonesia. KAPMI aktif membangun jejaring usaha, akses pasar, dan program penguatan kapasitas bagi anggotanya di seluruh Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, gejolak geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas para mitra dagang strategis dalam rangka mempertahankan surplus neraca perdagangan.

"Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perluasan mitra-mitra dagang strategis tersebut, katanya, merupakan upaya untuk mempertahankan neraca perdagangan agar tetap surplus atau untung di tengah gejolak geopolitik global.

"Salah satu cara menurut saya ke depan yang bisa dilakukan dengan situasi ini supaya neraca dagang kita tetap bagus adalah memperlebar para mitra strategis, berkunjung ke banyak negara kawasan Eropa dan Asia," ujar Eko.

Menurut dia, perluasan para mitra dagang strategis di kawasan Asia dan Eropa dinilai penting karena situasi di kedua kawasan tersebut relatif tenang.

"Itu sebetulnya yang harus didorong. Dan itu negara-negara (Asia dan Eropa) relatif tenang, sehingga itu memungkinkan menurut saya untuk mengembangkan perdagangan dari hasil diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia kembali melanjutkan tren surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026, dengan kinerja terutama ditopang oleh ekspor sektor nonmigas, khususnya industri pengolahan.

Dijelaskan dia, neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, yang ditopang oleh surplus komoditas nonmigas mencapai 5,21 miliar dolar AS, dengan subsektor kontributor utama yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,89 miliar dolar AS, dengan komoditas penyumbang defisit berasal dari minyak mentah, hasil minyak, dan gas.

Adapun secara kumulatif, sepanjang Januari-Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus nonmigas, termasuk industri pengolahan sebesar 10,63 miliar dolar AS, sementara sektor migas mengalami defisit 5,08 miliar dolar AS.

Dari sisi ekspor, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dolar AS atau naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ekspor migas tercatat 3,25 miliar dolar AS atau turun 10,58 persen, sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh 0,98 persen menjadi 63,60 miliar dolar AS.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum delapan persen karena berisiko mengganggu keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha, batas potongan delapan persen yang ditetapkan pemerintah tersebut dampaknya bisa sangat luas jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/5).

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Menyikapi hal tersebut, Agung Yudha menegaskan asosiasi meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi delapan persen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," katanya.

Menurut dia isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform, ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Saat ini, tambahnya, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan hingga 4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan, selain itu berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional, serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Batasan 8 persen tersebut, lanjutnya, akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60 persen dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak, efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat berpengaruh pada kestabilan ekonomi serta iklim investasi.

Menurut dia, setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra, sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15 – 30 persen untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar , lanjutnya, kebijakan batas komisi 8 persen, lanjutnya berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia," katanya.

Agung Yudha menyatakan pihaknya siap untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan.

"Kami percaya kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak

Jakarta (ANTARA) - Bulan Ramadhan selalu menghadirkan suasana spiritual yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi momentum peningkatan ibadah personal, Ramadhan juga memperkuat dimensi sosial keagamaan melalui praktik berbagi, sedekah, dan terutama zakat.

Pada bulan inilah kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban zakat meningkat secara signifikan, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk melihat zakat bukan semata praktik ibadah individual, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam konteks kebijakan publik, zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pengurangan kemiskinan dan memperluas akses kesejahteraan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai kajian memperkirakan nilai potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat yang tercatat secara formal masih jauh di bawah angka tersebut.

Di sinilah pentingnya melihat zakat dalam perspektif yang lebih luas. Negara tidak perlu memosisikan zakat sebagai instrumen yang berdiri terpisah dari kebijakan fiskal. Sebaliknya, zakat dapat menjadi mitra strategis bagi negara dalam memperkuat pembangunan sosial. Hubungan sinergis antara zakat dan kebijakan fiskal bukanlah hal baru, tetapi membutuhkan desain kelembagaan dan regulasi yang lebih kuat agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Momentum Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat gagasan tersebut. Ketika kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat meningkat, negara dapat memperkuat integrasi kebijakan agar zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur fiskal nasional yang lebih inklusif.

Potensi zakat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan zakat secara formal masih berada pada kisaran puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat luas untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.

Zakat memiliki karakteristik yang unik dibandingkan instrumen fiskal lainnya. Ia bersumber dari kewajiban religius yang melekat pada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas ekonomi.

Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan usaha mikro dan kecil. Banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia yang telah mengembangkan berbagai program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

Namun, optimalisasi zakat tidak cukup hanya mengandalkan semangat filantropi masyarakat. Dibutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan zakat secara lebih luas dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat hubungan antara zakat dan sistem perpajakan nasional.

Hubungan antara zakat dan pajak pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui kontribusi ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, integrasi keduanya bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan justru dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional.

Integrasi fiskal

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat integrasi antara zakat dan sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah melalui kebijakan yang memungkinkan zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlakuan fiskal terhadap zakat. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

Kebijakan ini memiliki makna strategis. Pertama, ia memberikan pengakuan bahwa zakat merupakan bagian dari kontribusi ekonomi masyarakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Kedua, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi dan terdaftar, sehingga pengelolaannya dapat lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Ketika negara mengakui zakat sebagai bagian dari kontribusi fiskal yang sah, masyarakat akan melihat bahwa kewajiban keagamaan mereka tidak berdiri terpisah dari sistem ekonomi nasional.

Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Malaysia misalnya, zakat bahkan dapat menjadi pengurang langsung terhadap kewajiban pajak bagi umat Islam yang telah menunaikannya melalui lembaga resmi. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat memperkuat efektivitas kedua instrumen tersebut secara bersamaan.

Di Indonesia, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto merupakan langkah penting menuju integrasi yang lebih kuat. Namun demikian, optimalisasi kebijakan ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas, penguatan tata kelola lembaga zakat, serta integrasi sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan.

Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem fiskal yang mendukung pembangunan nasional.

Kemitraan sosial

Pada akhirnya, penguatan peran zakat dalam sistem fiskal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membangun kemitraan sosial antara negara dan masyarakat. Negara memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat secara profesional, sementara masyarakat memiliki peran dalam menunaikan kewajiban zakat secara sadar dan bertanggung jawab.

Ketika kedua pihak tersebut berjalan seiring, zakat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Program pemberdayaan yang dibiayai dari zakat dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan, menciptakan usaha produktif baru, serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam jangka panjang, penguatan zakat juga dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Masyarakat yang terbantu melalui program pemberdayaan zakat berpotensi tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri, bahkan pada akhirnya menjadi wajib pajak yang berkontribusi bagi penerimaan negara.

Di sinilah letak pentingnya melihat zakat sebagai mitra fiskal negara. Zakat tidak menggantikan pajak, tetapi melengkapi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Ia menjadi jembatan antara solidaritas keagamaan dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Momentum Ramadhan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan aktivitas ibadah semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ketika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Dengan dukungan regulasi seperti PMK 114 Tahun 2025 dan penguatan kelembagaan zakat nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai bagian penting dari arsitektur fiskal yang lebih inklusif. Negara memperoleh dukungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara masyarakat dapat menunaikan kewajiban keagamaannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya tentang kewajiban spiritual, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat zakat sebagai mitra fiskal negara dan menjadi sinergi yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga memperkokoh fondasi kesejahteraan bersama.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Teknologi HAPS memiliki potensi untuk menjawab tantangan penyediaan layanan di wilayah 3T

Jakarta (ANTARA) - TelkomGroup melalui PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dan AALTO HAPS Limited, anak usaha Airbus, melanjutkan kolaborasi strategis pengembangan Stratospace dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam ajang Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, Senin (2/3).

Kerja sama ini bertujuan mengeksplorasi konektivitas non-terestrial berbasis High Altitude Platform System (HAPS) guna memperluas jangkauan dan meningkatkan keandalan jaringan nasional, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Direktur Strategic Business Development & Portfolio PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Seno Soemadji mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi TelkomGroup dalam menyiapkan fondasi infrastruktur generasi berikutnya yang melengkapi jaringan terestrial.

"Teknologi HAPS memiliki potensi untuk menjawab tantangan penyediaan layanan di wilayah 3T, sejalan dengan kebutuhan pemerintah dan kebutuhan dasar masyarakat atas akses konektivitas yang merata. Selain itu, solusi ini juga dapat dimanfaatkan dalam situasi kebencanaan ketika infrastruktur terestrial mengalami gangguan, sehingga mendukung proses pemulihan layanan secara lebih cepat dan efektif,” ujar Seno dalam keterangannya pada Rabu.

Dalam nota kesepahaman tersebut, AALTO akan bertindak sebagai penyedia layanan konektivitas Stratospace sekaligus operator Stratocraft yang mencakup penempatan, pengoperasian, serta pengelolaan solusi berbasis HAPS.

Sementara itu, Mitratel sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi dan operating company Telkom akan mendukung implementasi melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur menara yang dibutuhkan.

Seno menambahkan TelkomGroup akan melakukan pengujian serta studi kelayakan komprehensif guna memastikan kesiapan implementasi dilakukan secara terukur dan prudent, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Perluasan ruang lingkup kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepahaman yang telah terjalin sejak 2023. Potensi sinergi kedua pihak akan terus dievaluasi melalui kajian menyeluruh yang mencakup aspek
bisnis, finansial, teknis, operasional, komersial, hukum dan regulasi guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang akuntabel.

CEO Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menyatakan sinergi antara infrastruktur menara dan teknologi HAPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan, serta memperkuat ketahanan sistem telekomunikasi nasional.

"Kesepahaman ini memberikan landasan yang lebih kokoh bagi kedua pihak untuk menyusun peta jalan implementasi yang terukur dan berorientasi jangka panjang,” jelas Theodorus.

Sementara itu, CEO AALTO Hughes Boulnois menyebut penguatan kerja sama berlangsung di tengah meningkatnya momentum komersial teknologi Stratospace, termasuk kemampuan platform Zephyr dalam menghadirkan konektivitas langsung ke perangkat (direct-to-device) untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses.

“Asia-Pasifik menjadi kawasan strategis bagi pertumbuhan AALTO dan bagian penting dari evolusi konektivitas global,” ungkapnya.

MoU yang diperpanjang hingga Oktober 2027 tersebut menjadi landasan bagi TelkomGroup melalui Mitratel dan AALTO untuk terus mengevaluasi potensi integrasi teknologi HAPS dan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung percepatan transformasi digital Indonesia.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu mitra terkuat Indonesia. Ia menyinggung jasa AS pada dalam perjalanan sejarah, termasuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Nego Tarif Trump, Indonesia Bakal Beli Komoditi Pertanian AS Rp75,4 Triliun



“Amerika Serikat adalah salah satu mitra terkuat kami. Kami tidak pernah lupa bahwa Amerika Serikat mendukung perjuangan kemerdekaan kami. Banyak kali Amerika Serikat mengintervensi membantu Indonesia di masa-masa kritis,” kata Prabowo.

Ia juga mengingatkan generasi muda Indonesia agar tidak melupakan peran AS terhadap Indonesia, terutama di tahun 1960-an.

“Hal itu juga saya sampaikan kepada generasi muda Indonesia agar jangan melupakan peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam kelahiran bangsa kami, baik secara politik maupun ekonomi. Pada masa kritis tahun 60-an saat pertanian kita runtuh karena gejolak di Asia Tenggara, Amerika Serikat membantu kami melalui program PL 480. Itu sangat signifikan,” ujar dia.

Prabowo dan Trump Teken Tarif Dagang usai Agenda Board of Peace



Oleh karena itu, Prabowo berharap agar kehadiran Amerika Serikat dalam sektor ekonomi di Indonesia semakin kuat ke depan. Dia menegaskan, pemerintahan yang ia pimpin demi kepentingan rakyat Indonedia.

“Jadi, kami berharap akan kehadiran Amerika yang lebih kuat dalam ekonomi kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami bekerja sangat keras demi kepentingan rakyat kami. Rakyat Indonesia menuntut tata kelola yang baik, menuntut pemerintahan yang bersih. Inilah posisi saya, pemerintahan yang bersih dan akan menciptakan, mempromosikan, serta membela keadilan dan supremasi hukum,” tegas dia.

Kami melihat potensi besar dari total 5.00 sumur idle yang masih memiliki kandungan hidrokarbon untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak, mulai dari kontraktor swasta hingga BUMD,

Samarinda (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menawarkan peluang pengelolaan sekitar 500 sumur minyak idle atau tidak aktif kepada mitra strategis guna mendongkrak produksi migas nasional pada tahun 2026.

"Kami melihat potensi besar dari total 5.008 sumur idle yang masih memiliki kandungan hidrokarbon untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak, mulai dari kontraktor swasta hingga BUMD," ujar Vice President Production and Project PHE Benny Hidajat Sidik di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa.

Benny menjelaskan, skema kerja sama reaktivasi ini mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberikan kepastian hukum lebih kuat.

Tantangan utama dalam reaktivasi sumur ini meliputi tekanan subsurface yang rendah, ketiadaan fasilitas produksi di permukaan, hingga isu keekonomian yang marginal.

Oleh karena itu, PHE menerapkan strategi partnership karena beberapa sumur dinilai tidak ekonomis jika dikerjakan sendiri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) namun menarik bagi skala bisnis mitra.

"Untuk tahun 2026, PHE menargetkan pengerjaan mandiri sebanyak kurang lebih 800 sumur dan membuka potensi kerja sama untuk sekitar 500 sumur lainnya," papar Benny.

Skema yang ditawarkan mencakup Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT), kerja sama dengan BUMD/Koperasi, hingga pengusahaan sumur tua.

Guna menarik minat investor, skema bagi hasil atau split dirancang kompetitif dengan persentase bagian kontraktor yang disesuaikan berdasarkan jenis kerja sama.

Calon mitra yang berminat diwajibkan memenuhi syarat teknis berupa pengalaman operasi migas minimal tiga tahun serta memiliki kemampuan finansial yang sehat.

Proses penawaran umum untuk batch kerja sama tahun 2026 dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada kuartal ketiga atau sekitar Juli hingga Agustus mendatang.

Pendaftaran minat dan penyampaian Letter of Intent (LOI) dapat dilakukan secara daring melalui situs web resmi perusahaan untuk menjamin transparansi.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026