Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyampaikan penghapusan batasan waktu pada layanan internet seluler berbasis kuota berpotensi mengganggu kualitas layanan bagi masyarakat luas.

Mekanisme distribusi layanan dengan batasan volume dan waktu tertentu justru ditujukan untuk menciptakan pemerataan akses yang adil bagi seluruh pengguna.

VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel Adhi Putranto mengatakan akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan kapasitas bersama. Oleh karena itu, penggunaan jaringan harus tetap terukur agar distribusinya merata dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

“Jika pelanggan menumpuk volume data lalu menggunakannya secara bersamaan, terutama untuk layanan berkapasitas besar, beban jaringan dapat meningkat signifikan dan menurunkan kualitas layanan pelanggan lain,” kata Adhi dilansir dari akun YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/5/2026).

Adhi menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas jaringan sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, terutama spektrum frekuensi radio. Tanpa adanya pengelolaan berbasis waktu, profil penggunaan jaringan menjadi sulit diprediksi oleh operator.

Melalui visualisasi teknis, Telkomsel menunjukkan bahwa batasan waktu berfungsi menjaga trafik data tetap berada dalam batas maksimal kemampuan menara pemancar. Sebaliknya, akumulasi kuota tanpa batas waktu dapat melampaui kapasitas teknis infrastruktur pada saat digunakan bersamaan.

Kondisi tersebut akan memicu terjadinya kepadatan jaringan atau network congestion yang tidak terhindarkan di area tertentu. Hal ini dipandang akan merugikan mayoritas pengguna karena kecepatan akses internet akan menurun secara drastis.

Adhi juga menegaskan bahwa sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan tidak memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Menurut Adhi, biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan sudah dikeluarkan sepenuhnya sejak awal untuk memastikan layanan tersedia.

Model pendapatan perusahaan saat ini merupakan imbalan atas jasa yang telah disediakan untuk menutup biaya investasi infrastruktur. Keuntungan atau margin usaha yang diperoleh digunakan kembali untuk memperluas jangkauan jaringan ke wilayah pelosok Indonesia.

Dalam sidang yang sama, Adhi memaparkan Telkomsel tercatat telah membangun lebih dari 293.000 Base Transceiver Station (BTS) yang menjangkau 97% populasi nasional.

Adhi juga menyampaikan Telkomsel telah menyediakan berbagai pilihan paket, seperti Paket Swadaya untuk mitra transportasi daring serta paket kuota belajar. Beragam variasi produk ini diharapkan dapat meminimalisir adanya sisa volume data yang tidak terpakai.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan fitur rollover bagi pelanggan yang membutuhkan perpanjangan masa berlaku sisa kuota secara terukur. Namun, model berbasis volume dan waktu tetap dianggap paling ideal untuk menjaga kepastian pengelolaan jaringan.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi ini merupakan agenda mendengar keterangan tambahan dari pihak terkait dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026,. Selain operator, sidang ini juga melibatkan perwakilan dari asosiasi industri dan instansi pemerintah terkait.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan lanjutan pada Kamis (21/5/2026) mendatang. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung kembali menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang aktif mendorong kemajuan teknologi dan literasi digital melalui penyelenggaraan seminar bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Aula Timur Kampus ITB dan dihadiri oleh mahasiswa, media nasional, serta pelaku industri telekomunikasi.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur broadband di Indonesia, teknologi seperti FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta layanan mobile (seluler) menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas yang andal dan merata. Namun demikian, ketiga teknologi ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Melalui seminar ini, ITB menghadirkan forum diskusi yang mempertemukan pandangan dari akademisi, regulator, pelaku industri, hingga perusahaan penyedia perangkat teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran masing-masing teknologi dalam ekosistem telekomunikasi nasional, sekaligus mendorong terbentuknya strategi yang lebih efektif dalam mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Ian Josef Matheus Edward, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, menekankan bahwa tidak ada satu teknologi yang dapat menjadi solusi tunggal.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda.Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menegaskan pentingnya komitmen pemerataan pembangunan.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” jelasnya.

Sementara itu, Hendra Gunawan, Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, menyoroti strategi implementasi di lapangan. “FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” ungkapnya.

Dari sisi teknologi, Iman Hirawadi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, menjelaskan kesiapan ekosistem perangkat. “Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” paparnya.

Melengkapi diskusi, Merza Fachys, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, menyoroti dinamika industri dari perspektif layanan. “Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Seminar ini tidak hanya menjadi wadah pertukaran wawasan antar pemangku kepentingan, tetapi juga bagian dari upaya edukasi publik, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus industri digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai strategi pengembangan teknologi broadband dapat tersampaikan secara lebih luas.

Melalui inisiatif ini, ITB berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pemerataan akses digital di seluruh Indonesia.