Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas masyarakat Indonesia mengeluarkan biaya Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Di saat yang sama, Telkomsel masih menjadi operator dengan jumlah pengguna terbesar, meski pangsa pasarnya terus tergerus oleh kompetitor.

Temuan tersebut tercantum dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei itu menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi sebanyak 287,89 juta jiwa.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 55,3% responden mengaku menghabiskan Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Sebanyak 32,5% responden mengeluarkan biaya kurang dari Rp50.000 per bulan.

Sementara itu, 11,2% responden mengalokasikan anggaran Rp100.000–Rp250.000 per bulan dan hanya 0,9% yang mengeluarkan biaya lebih dari Rp250.000 per bulan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi pengguna dengan pengeluaran kurang dari Rp50.000 turun dari 34,5% menjadi 32,5%. Sebaliknya, kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 meningkat dari 52,2% menjadi 55,3%.

Dari sisi operator, Telkomsel masih menjadi penyedia layanan seluler dengan pangsa pengguna terbesar sebesar 37,9%. Namun, angka tersebut turun dibandingkan dengan 45,7% pada 2025.

Sebaliknya, Indosat Ooredoo Hutchison (IM3 dan Tri) mencatat peningkatan pangsa pengguna menjadi 35,5% dari 29,3% pada tahun sebelumnya. XLSmart juga naik menjadi 26,7% dari 24,8%.

Mayoritas pelanggan ketiga operator tersebut masih berada pada kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 per bulan. Porsinya mencapai 60,5% untuk pelanggan Telkomsel, 59,2% untuk XLSmart, dan 57% untuk pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison.

Berdasarkan masa aktif paket, paket bulanan masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 64,1% responden. Meski demikian, angka tersebut turun dibandingkan dengan 72% pada 2025.

Di sisi lain, penggunaan paket mingguan meningkat menjadi 25,8% dari 19,3% pada tahun sebelumnya. Penggunaan paket harian juga naik menjadi 9,9% dari 8,1%, sedangkan paket tahunan turun menjadi 0,2% dari 0,6%.

Paket bulanan mendominasi hampir seluruh kelompok generasi. Kelompok pre-boomer menjadi pengguna paket bulanan terbesar dengan proporsi 69,5%, diikuti generasi milenial 68,3%, generasi X 67,8%, baby boomer 67,6%, dan generasi Z 58%.

Berdasarkan tingkat pendapatan, pengguna dengan penghasilan di atas Rp15 juta per bulan menjadi kelompok dengan penggunaan paket bulanan tertinggi, yakni 87,5%. Angka tersebut diikuti kelompok berpendapatan Rp10 juta–Rp15 juta sebesar 85% dan kelompok Rp5 juta–Rp7,5 juta sebesar 82,2%.

Survei APJII juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap biaya internet cenderung stabil. Sebanyak 67,1% responden menilai biaya koneksi internet yang mereka keluarkan relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 48,4% pada 2025.

Sementara itu, proporsi responden yang menilai biaya internet makin mahal turun menjadi 28,7% dari 43,5% pada tahun sebelumnya. Adapun 4,2% responden menganggap biaya internet kini lebih murah.

Dari sisi kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap operator seluler tergolong tinggi. APJII mencatat rata-rata skor kepuasan mencapai 7,39 dari skala 10.

Sebagian besar responden memberikan nilai 7 atau kategori baik sebesar 44,5%, disusul nilai 8 atau sangat baik sebesar 32,7%, serta nilai 9 atau hampir sempurna sebesar 8%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyampaikan penghapusan batasan waktu pada layanan internet seluler berbasis kuota berpotensi mengganggu kualitas layanan bagi masyarakat luas.

Mekanisme distribusi layanan dengan batasan volume dan waktu tertentu justru ditujukan untuk menciptakan pemerataan akses yang adil bagi seluruh pengguna.

VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel Adhi Putranto mengatakan akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan kapasitas bersama. Oleh karena itu, penggunaan jaringan harus tetap terukur agar distribusinya merata dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

“Jika pelanggan menumpuk volume data lalu menggunakannya secara bersamaan, terutama untuk layanan berkapasitas besar, beban jaringan dapat meningkat signifikan dan menurunkan kualitas layanan pelanggan lain,” kata Adhi dilansir dari akun YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/5/2026).

Adhi menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas jaringan sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, terutama spektrum frekuensi radio. Tanpa adanya pengelolaan berbasis waktu, profil penggunaan jaringan menjadi sulit diprediksi oleh operator.

Melalui visualisasi teknis, Telkomsel menunjukkan bahwa batasan waktu berfungsi menjaga trafik data tetap berada dalam batas maksimal kemampuan menara pemancar. Sebaliknya, akumulasi kuota tanpa batas waktu dapat melampaui kapasitas teknis infrastruktur pada saat digunakan bersamaan.

Kondisi tersebut akan memicu terjadinya kepadatan jaringan atau network congestion yang tidak terhindarkan di area tertentu. Hal ini dipandang akan merugikan mayoritas pengguna karena kecepatan akses internet akan menurun secara drastis.

Adhi juga menegaskan bahwa sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan tidak memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Menurut Adhi, biaya pembangunan dan pengoperasian jaringan sudah dikeluarkan sepenuhnya sejak awal untuk memastikan layanan tersedia.

Model pendapatan perusahaan saat ini merupakan imbalan atas jasa yang telah disediakan untuk menutup biaya investasi infrastruktur. Keuntungan atau margin usaha yang diperoleh digunakan kembali untuk memperluas jangkauan jaringan ke wilayah pelosok Indonesia.

Dalam sidang yang sama, Adhi memaparkan Telkomsel tercatat telah membangun lebih dari 293.000 Base Transceiver Station (BTS) yang menjangkau 97% populasi nasional.

Adhi juga menyampaikan Telkomsel telah menyediakan berbagai pilihan paket, seperti Paket Swadaya untuk mitra transportasi daring serta paket kuota belajar. Beragam variasi produk ini diharapkan dapat meminimalisir adanya sisa volume data yang tidak terpakai.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan fitur rollover bagi pelanggan yang membutuhkan perpanjangan masa berlaku sisa kuota secara terukur. Namun, model berbasis volume dan waktu tetap dianggap paling ideal untuk menjaga kepastian pengelolaan jaringan.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi ini merupakan agenda mendengar keterangan tambahan dari pihak terkait dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026,. Selain operator, sidang ini juga melibatkan perwakilan dari asosiasi industri dan instansi pemerintah terkait.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan lanjutan pada Kamis (21/5/2026) mendatang. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai tarif layanan internet seluler di Indonesia saat ini sudah tergolong sangat terjangkau.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengungkapkan indikator keterjangkauan ini terlihat dari porsi biaya internet terhadap pendapatan rata-rata masyarakat. Secara internasional, layanan internet dianggap murah jika harganya di bawah 2% dari total pendapatan bulanan warga (GNI per kapita).

Di Indonesia, biaya paket data ponsel (mobile broadband) sudah berhasil menembus batas tersebut, alias berada di bawah 2%. Hal ini menandakan akses internet seluler sudah sangat terjangkau bagi kantong masyarakat luas. Namun, untuk internet kabel rumah (fixed broadband), bebannya masih cukup tinggi karena rata-rata memakan sekitar 6,1% dari pendapatan bulanan masyarakat.

Marwan menilai harga murah tersebut juga sangat dipengaruhi oleh daya beli di tiap wilayah. Di kota besar, masyarakat sanggup membayar layanan berkecepatan 100 Mbps, sedangkan di pedesaan, operator lebih banyak menyediakan paket hemat dengan kecepatan 5 Mbps hingga 10 Mbps.

“Itu yang terjadi di daerah, tergantung affordability atau kemampuan bayar masyarakatnya,” ujar Marwan kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Laporan Global Broadband Price League 2026 memperkuat klaim tersebut. Indonesia menduduki posisi ke-12 dari 214 negara dengan harga internet termurah di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara termurah kedua dengan rata-rata US$10,66, hanya kalah tipis dari Vietnam di angka US$10,24.

Sayangnya, predikat "murah" secara nominal ini berbanding terbalik dengan efisiensi kualitasnya. Jika dihitung berdasarkan biaya per Mbps, internet Indonesia justru terasa lebih mahal. Dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, warga Indonesia membayar sekitar US$0,34 per Mbps. Angka ini terpaut jauh dari Singapura yang hanya mematok US$0,08 per Mbps karena memiliki kecepatan rata-rata mencapai 410 Mbps.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi melihat fenomena harga rendah ini dipicu oleh persaingan antaroperator yang sangat ketat dan dominasi pelanggan prabayar. Strategi bundling dan perang tarif sejak era 4G memang menekan harga, namun berdampak pada margin operator yang menipis.

“Harga paket terlihat murah, tapi jika dihitung per Mbps atau stabilitas latensinya, Indonesia sering tertinggal,” kata Heru. Kondisi tersebut diperburuk oleh tingginya biaya spektrum serta investasi jaringan yang rumit di wilayah kepulauan.

Menanggapi situasi pasar, Group Head Corporate Communications & Sustainability PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) Reza Mirza menyatakan perusahaan tetap berkomitmen pada kualitas jaringan di tengah tekanan harga. XLSmart lebih memilih pendekatan berbasis nilai (value-based) daripada sekadar perang tarif.

Hingga akhir 2025, pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) campuran XLSmart tercatat sebesar Rp39.500 dan berhasil merangkak naik menjadi Rp44.800 pada kuartal IV/2025. Reza menyebut investasi pada kapasitas jaringan menjadi prioritas utama guna memastikan transformasi digital nasional tidak terhambat oleh kualitas internet yang rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan layanan internetfixed wireless access (FWA) Rp100.000-an milik Surge dan MyRepublic dinilai sangat bergantung dari preferensi masyarakat dalam memilih internet rumah. Persoalan bukan terletak pada harga saja, tetapi juga kestabilan.

Pengamat dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai kehadiran internet murah dan cepat akan mengubah struktur pasar. Dia menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap perbedaan teknologi FWA, FTTH, dan seluler yang bersifat saling melengkapi.

Untuk diketahui, fiber to the home (FTTH) adalah koneksi internet kabel yang menggunakan kabel serat optik murni hingga ke titik masuk rumah pelanggan. Kelebihannya, sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh gangguan cuaca atau interferensi frekuensi radio. Kekurangannya, waktu instalasi lama.

Sementara itu, adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio (biasanya melalui jaringan 4G atau 5G) untuk menyalurkan internet ke perangkat penerima tetap di lokasi pelanggan. Kelebihannya, proses instalasi sangat cepat (plug-and-play) dan biaya penggelaran jauh lebih murah dibanding menarik kabel fiber. Kekurangannya, sangat bergantung pada kualitas sinyal dari BTS dan kapasitasnya harus berbagi dengan pengguna seluler lain di area tersebut.

Sementara itu seluler adalah konektivitas nirkabel yang dirancang khusus untuk mobilitas melalui perangkat genggam seperti ponsel pintar. Kelebihannya, fleksibilitas mobilitas tinggi. Kekurangannya, berbasis kuota dan kecepatan bisa berfluktuasi tergantung pada kepadatan pengguna (network congestion).

“Pengguna akan memilih layanan apakah FWA 100 Mbps Rp100.000 dengan kecepatan pemasangan atau FTTH dengan kestabilan dan jaminan QoS atau seluler dengan mobility-nya,” kata Ian kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan harga bandwidth cenderung semakin murah seiring perkembangan teknologi. Namun, berdasarkan survei, konsumen tetap menempatkan stabilitas sebagai faktor utama, diikuti harga sebagai pertimbangan kedua atau ketiga. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi layanan yang saling melengkapi di pasar.

Sementara itu, pengamat ITB lainnya, Agung Harsoyo, melihat karakteristik pasar fixed broadband tidak sedinamis seluler. Dia memperkirakan sekitar 10% pelanggan bersifat fleksibel dan berpotensi berpindah operator. Jika diasumsikan serupa di fixed broadband, maka terdapat sekitar 2 juta pelanggan potensial yang bisa beralih ke layanan internet murah.

Dia mencatat saat ini terdapat sekitar 20 juta pelanggan FTTH, sementara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai sekitar 80 juta. Artinya, peluang ekspansi pelanggan baru masih sangat besar.

Menurutnya, pelanggan FTTH umumnya tidak terlalu sensitif terhadap harga, melainkan lebih mengutamakan kualitas layanan (QoS). Oleh karena itu, operator perlu terus meningkatkan kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, biaya penggelaran jaringan relatif seragam antaroperator, sehingga mekanisme pasar akan menjaga harga pada level tertentu.

“Karakteristik pelanggan FTTH tidak sedinamis pelanggan selular; yang sempat mengalami era petang harga. Kemungkinan adanya perang harga saya kira kecil,” katanya.

Adapun Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai struktur pasar saat ini terdiri dari fixed broadband (FBB), mobile broadband (MBB), dan fixed mobile convergence (FMC). FBB dan MBB disebut telah matang, sehingga sensitif terhadap harga dan kualitas, termasuk kecepatan dan latensi.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan jika internet Rp100.000 masuk dalam kategori FBB, maka persaingan akan berfokus pada konsistensi kualitas layanan.

“Kualitas layanan yang konsisten menjadi kunci di FBB. Konsumen mudah berpindah,” katanya.

Dia menambahkan tiga operator besar (Telkomsel, XLSMART, dan Indosat) telah mengonsolidasikan bisnisnya dan akan lebih fokus pada FMC, sehingga ruang kompetisi juga akan bergeser ke segmen tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku FBB skala kecil diperkirakan menghadapi tekanan dan berpotensi melakukan merger atau akuisisi untuk mencapai skala ekonomi.

“Kita setuju Komdigi mulai kampanye perlunya konsep infrastruktur sharing dilaksanakan,” katanya.

Ke depan, Sarwoto menilai konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga bandwidth murah, tetapi juga kualitas dan kenyamanan, terutama dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi berbasis AI. Dia juga menilai batas antara layanan fixed dan mobile akan semakin kabur, sementara nilai tambah akan bergeser ke aplikasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

“Jasa nilai tambahnya adalah aplikasi yang mendorong aktifitas ekonomi dan sosial para pelanggannya. Fixed atau mobile sudah tidak ada bedanya,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar layanan internet dapat semakin cepat dan terjangkau.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat kesimpulan umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan internet seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026: From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Sustainable Digital Future di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia meminta agar perbandingan harga dilakukan dengan melihat biaya per gigabyte di negara-negara tetangga, yang menurutnya masih menunjukkan tarif internet seluler di Indonesia relatif lebih murah. Namun demikian, Merza mengakui untuk layanan fixed broadband atau internet rumah, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Sementara dari sisi kecepatan, dia menyebut tantangan utama terletak pada kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

“Sebut aja sebelah kita [Singapura]. Kalau Jakarta yang dinilai [dibandingkan] saya yakin tidak kalah sama Singapura. Tapi ketika kita bicara Indonesia ditarik rata-rata ya agak beda,” katanya.

ATSI menilai peningkatan kualitas jaringan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan daerah luar kota.

Untuk wilayah rural dan pinggiran kota, Merza mengatakan pihaknya menyarankan perbaikan jaringan difokuskan pada penguatan layanan 4G, sedangkan kawasan perkotaan didorong melalui pengembangan jaringan 5G.

Menurutnya, penguatan 4G di luar kota membutuhkan dua faktor utama, yakni penambahan spektrum frekuensi serta pembangunan backbone jaringan ke daerah-daerah tersebut.

Sementara di wilayah perkotaan, kebutuhan utama berada pada ketersediaan spektrum karena infrastruktur fiber optik relatif sudah tersedia. Adapun di luar kota, penggelaran fiber optik masih menjadi tantangan tersendiri. Selain memerlukan investasi besar, proses pembangunan juga menghadapi kendala teknis, seperti jarak yang panjang dan kompleksitas pekerjaan di lapangan.

Masalah perizinan turut menjadi hambatan, terutama untuk pembangunan jaringan antarkota yang memiliki aturan berbeda-beda di tiap daerah. ATSI, lanjut Merza, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut.

Kendala serupa juga terjadi pada pembangunan jaringan antarwilayah kepulauan yang memerlukan kabel laut.

“Perizinan membangun kabel laut juga masih cukup [tidak mudah] makanya butuh waktu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler agar menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Arahan tersebut disampaikan saat Komdigi meresmikan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah atau face recognition. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal tiga nomor per operator, mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, serta meminta operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan pemblokiran apabila NIK seseorang digunakan pihak lain.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kartu SIM sekaligus menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola dilakukan, Komdigi meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan maupun keterjangkauan harga.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Jadi kan bagus kalau sudah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat, ini juga masukan dari publik. Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya dalam peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Meutya juga mengungkapkan target peningkatan kecepatan internet nasional. Rata-rata kecepatan mobile broadband pada 2025 tercatat sebesar 63,51 Mbps. Pada 2026, Komdigi menargetkan kecepatan tersebut meningkat menjadi 80 Mbps, lebih cepat dari target awal dalam RPJMN yang sebelumnya dipatok pada 2028.

Adapun rata-rata kecepatan fixed broadband di seluruh ibu kota provinsi pada 2025 telah mencapai 51,84 Mbps dan akan didorong menjadi 64 Mbps pada 2026, lebih cepat dari target RPJMN yang seharusnya tercapai pada 2027.

“Kami insyaallah dengan tim dan dorongan masukan dari Komisi I kami akan dorong untuk tahun 2026 [meningkat],” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Selamat datang di destinasi impian Anda! Jalanannya ramai, makanannya tak terlupakan, dan setiap sudutnya layak untuk dibagikan. Tiba-tiba ponsel Anda bermasalah dan tidak mau memuat peta.

Kecepatan internet seluler adalah salah satu hal yang tak bisa ditawar lagi dalam perjalanan tahun 2026. Baik itu mengakses transportasi, menavigasi rute yang tidak dikenal, atau berbagi momen di situs media sosial, koneksi data seluler berkualitas telah menjadi tulang punggung semua layanan perjalanan.

Kini, sebuah laporan baru dari spesialis eSIM global Holafly menyoroti betapa tidak proporsionalnya akses internet seluler di tempat-tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia.

Di satu sisi, beberapa destinasi wisata menawarkan akses internet yang lebih cepat daripada yang dimiliki banyak orang di rumah mereka saat ini. Di sisi lain, beberapa wisatawan harus puas dengan akses internet yang sangat lambat.

Mengapa internet seluler lebih penting dari sebelumnya bagi para pelancong

Perjalanan saat ini sangat bergantung pada konektivitas jaringan seluler. Peta telah menggantikan penggunaan buku panduan, tiket elektronik telah menggantikan penggunaan kartu berlangganan, dan layanan pemesanan taksi berbasis aplikasi seluler telah menggantikan operator taksi lokal tradisional.

Bahkan pelancong biasa pun menggunakan layanan data seluler mereka untuk berbagai keperluan seperti pembayaran, penerjemahan, dan pemberitahuan keamanan. Bagi para digital nomad, kecepatan seluler penting untuk memastikan bahwa suatu lokasi cocok untuk bekerja.

Ketergantungan ini membentuk kebiasaan perjalanan modern, ekspektasi, dan pengambilan keputusan sehari-hari.

Namun, terlepas dari adopsi penggunaan ponsel pintar di seluruh dunia, kecepatan internet seluler dapat sangat bervariasi.

Tingkat investasi yang dilakukan, masalah regulasi, dan tingkat persaingan telah terbukti memengaruhi kecepatan internet seluler.

Kota wisata terbaik dan terburuk untuk internet seluler pada tahun 2026

Temuan ini mengungkapkan kesenjangan yang mencolok antara pemimpin global dan negara-negara yang tertinggal dalam konektivitas seluler.

Lima Kota Wisata dengan Jaringan Internet Terbaik

1. Doha, Qatar: 354,5 Mbps

2. Dubai, UEA: 351,8 Mbps

3. Abu Dhabi, UEA: 325,9 Mbps

4. Riyadh, Arab Saudi: 273,7 Mbps

5. Copenhagen, Denmark: 255,9 Mbps

Lima Kota Wisata dengan Jaringan Internet Terburuk

1. Havana, Kuba: 4,5 Mbps

2. La Paz, Bolivia: 9,7 Mbps

3. Caracas, Venezuela: 16,3 Mbps

4. Asunción, Paraguay: 16,4 Mbps

5. Panama City, Panama: 18,7 Mbps

Agar berwisata ke luar negeri tetap nyaman dan dapat tetap terhubung di destinasi dengan kecepatan rendah pastikan memperhatikan beberapa poin berikut:

1. Persiapkan diri terlebih dahulu saat mengunjungi kota-kota kecil atau kota dengan konektivitas rendah dengan mengunduh peta, pemesanan akomodasi, dan hiburan sebelum tiba untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan seluler yang lemah.

2. Gunakan fitur offline di aplikasi navigasi, karena sebagian besar layanan berbasis lokasi tetap berfungsi dengan lancar saat data di-cache sebelumnya.

3. Kelola penggunaan data dengan mematikan update aplikasi otomatis untuk menjaga kecepatan internet dan daya tahan baterai.

4. Pertimbangkan untuk menggunakan eSIM internasional, yang secara otomatis terhubung ke jaringan lokal terkuat yang tersedia dan seringkali memberikan kinerja yang lebih baik daripada koneksi roaming tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan sejumlah target kinerja pada 2026, termasuk penguatan infrastruktur telekomunikasi, hingga kecepatan internet seluler dan fixed broadban.

Target tersebut tercantum dalam Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lainnya yang sah untuk kegiatan dan proyek prioritas Komdigi periode 2025–2029.

Pada 2026, peningkatan kualitas konektivitas internet menjadi salah satu sasaran utama. Untuk layanan internet bergerak (mobile broadband), pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Sementara itu, kecepatan rata-rata internet tetap (fixed broadband) ditargetkan mencapai 45 Mbps pada 2026, meningkat dibandingkan 37 Mbps pada 2025. Target ini kemudian dinaikkan menjadi 55 Mbps pada 2027, 70 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Di bidang layanan publik telekomunikasi, Komdigi menargetkan 100% penanganan pengajuan proses perizinan telekomunikasi dapat diselesaikan pada 2026. Target ini didukung dengan pemeliharaan dua unit aplikasi sistem perizinan telekomunikasi agar tetap beroperasi secara optimal.

Pada aspek kebijakan spektrum frekuensi radio, Komdigi menargetkan penyusunan dua rekomendasi kebijakan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband sepanjang 2026. Selain itu, layanan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio ditargetkan tetap berjalan melalui satu layanan aktif.

Dalam rangka perlindungan pengguna, pemerintah menargetkan penyelenggaraan satu layanan perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi pada 2026. Di sisi lain, sistem monitoring frekuensi radio ditargetkan diperkuat melalui penyediaan 21 unit perangkat monitoring frekuensi radio.

Di sektor pos dan logistik digital, Komdigi menargetkan peningkatan Integrated Index for Postal Development (2IPD) menjadi 65 poin pada 2026. Selain itu, pemerintah menargetkan fasilitasi digitalisasi bagi 20 badan usaha penyelenggara pos pada tahun ini.

Untuk mendukung pemerataan akses internet, Komdigi menargetkan fasilitasi penerapan infrastruktur pasif bersama di 20 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga menargetkan penyediaan akses internet fixed broadband untuk 246 desa melalui dukungan konektivitas bagi koperasi desa Merah Putih.

Di bidang layanan pendidikan, Komdigi menargetkan fasilitasi dukungan layanan jaringan hingga ke homepass untuk empat lembaga Sekolah Unggulan Garuda dan 100 lembaga sekolah rakyat pada 2026.

Sementara itu, penguatan sistem pemantauan layanan telekomunikasi juga menjadi fokus pada tahun ini. Komdigi menargetkan pengembangan satu sistem informasi monitoring telekomunikasi, pengoperasian satu pusat monitoring telekomunikasi, serta pengadaan 24 unit perangkat pengukuran Quality of Service (QoS) sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komdigi menyampaikan data bahwa jangkauan fixed broadband di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 21% rumah tangga. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan penetrasi internet seluler yang sudah mencapai 80,66%. Tak berbeda dari Komdigi, survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 menyebutkan, masyarakat Indonesia yang mengakses fixed broadband yang terpasang di rumah hanya 28,43%. Padahal pemerintah menargetkan jangkauan fixed broadband mencapai 50% rumah tangga pada tahun 2029, dengan kecepatan 100 Mbps.

Penetrasi fixed broadband di Indonesia yang masih rendah ini dinilai Samuel Adi Mulia, Vice President Revenue Assurance PT Remala Abadi Tbk. (Remala), merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha jasa internet yang tergabung dalam APJII. Untuk dapat mendukung program pemerintah dalam percepatan serta memperluas fixed broadband di Indonesia, Remala melakukan pembangunan dan penggelaran jaringan fiber to the home (FTTH) dari Jawa hingga Bali.

Rencana penggelaran jaringan FTTH yang dilakukan Remala dilakukan baik secara organik maupun dengan skema kerja sama operasi (KSO) dengan berbagai mitra. Yang terbaru kata Samuel, Remala menandatangani KSO dengan ARA Infra Indo untuk mengembangkan layanan broadband Nethome di wilayah Bali. Tak hanya itu, Remala juga menandatangani KSO dengan Data Prima Solusindo untuk pengembangan broadband Nethome di wilayah Tangerang Selatan.

Penandatanganan KSO dengan ARA Infra Indo dan Data Prima Solusindo kata Samuel, merupakan langkah strategis perseroan untuk mempercepat penetrasi Nethome di wilayah Bali serta Tangerang Selatan. Lebih lanjut Samuel menjelaskan, KSO antara Remala dan mitra ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Nantinya, mitra akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik dari penjualan layanan Nethome di wilayah Bali dan Tangerang Selatan.

"Penandatanganan KSO ini merupakan bukti nyata Remala untuk terus berkomitmen memberikan layanan internet yang andal serta berkualitas di wilayah Bali dan Tangerang Selatan. Dengan penandatanganan KSO ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet Nethome di Bali dan Tangerang Selatan. Selain itu dengan konsep KSO diharapkan dapat mendorong entrepreneurship di masyarakat," kata Samuel.

KSO dengan ARA Infra Indo dan Data Prima Solusindo Samuel berharap, dapat meningkatkan jumlah pelanggan internet Remala. Tahun 2026 untuk masing-masing wilayah KSO di Bali dan Tangerang Selatan, Remala optimis mampu menambah 500 ribu homepass. Dengan kualitas dan harga yang terjangkau, Samuel yakin setidaknya akan ada 50% homeconnect yang akan menjadi homeconnect paid yang dikelola mitra Remala di wilayah Bali dan Tangerang Selatan.

Untuk memastikan kepuasan, membangun loyalitas, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, Remala juga memberikan dukungan baik itu teknis, pemasaran, maupun layanan pelanggan lainnya kepada seluruh mitra KSO. Dengan adanya dukungan ini, Samuel berharap kualitas dan layanan yang diterima konsumen mitra KSO akan setara dengan pelanggan organik Nethome yang dikelola langsung oleh Remala.

"Kami memberikan layanan yang sama kepada seluruh pelanggan Nethome. Harga layanan yang kami diberikan kepada pelanggan KSO mitra Remala juga sama, mulai Rp100 ribuan per bulan dengan kecepatan hingga 500 Mbps. Remala memberikan harga yang sangat terjangkau agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki akses layanan broadband yang berkualitas dan handal sehingga mampu mendukung percepatan penetrasi broadband di Indonesia seperti target yang dipatok Komdigi," ujar Samuel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penetrasi internet 5G pada 2030 ditargetkan dapat menyentuh 32% dari total populasi. Adapun pada awal 2025, penetrasi 5G Tanah Air masih berkisar 4%-5%.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya mendorong internet yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk melalui jaringan 5G.

"Pemerintahan mencanangkan 32 persen setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030," kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya masih 10 persen dari total populasi, atau tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80 persen.

Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

“Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”.

Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor telekomunikasi dinilai belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir, termasuk teknologi 5G.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

“Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”.

Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

Skornya berkisar antara 40–70, menandakan pasar terbuka awal di mana elemen kompetisi diperkenalkan, seperti liberalisasi parsial dan regulasi dasar untuk akses.

Fokus pada pembukaan pasar awal, seperti pengenalan kompetisi di sektor telekomunikasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung investasi inovatif atau kolaborasi lintas sektor. Ini sering kali mencakup regulasi yang memungkinkan operator swasta bersaing, tetapi dengan batasan seperti kontrol harga atau lisensi terbatas.

“Jadi peralihan antar-generasi mencerminkan perubahan pada sejumlah indikator regulator, mandat, rezim regulasi, dan persaingan. Tidak ada peningkatan generasi selama hampir 10 tahun. Bahkan, secara numerik, ada sedikit kemunduran sejak 2019, juga ada sinyal kuat adanya stagnasi reformasi regulasi dalam 5 tahun terakhir,” kata Sigit.

Secara konseptual, lanjut Sigit, kondisi stagnasi bahkan cenderung mundur ini mungkin terjadi karena kegagalan menyelesaikan isu teknis-operasional penting misalnya alokasi spektrum, lelang yang tertunda, penegakan aturan persaingan menghambat performa pasar.

Sebab lain, adalah regulasi tidak mengikuti perkembangan misalnya tidak mengatur layanan digital baru, kesulitan menegakkan aturan persaingan sehingga skor relatif menurun di banding negara lain yang maju lebih cepat.

“Kita masih menemukan ada kombinasi permasalahan spektrum & keterlambatan yang menghambat 5G, yang masuk akal sebagai penyumbang menurunnya skor/posisi relatif,” kata Sigit.

Sebagai rekomendasi, Mastel mendesak pemerintah mempercepat alokasi spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta high-band untuk pengembangan kapasitas 5G. Sigit menyarankan eksplorasi kebijakan inovatif, seperti model kolaboratif, neutral host, atau use-case berdampak tinggi.

"Jika berhasil dapat mempercepat roll-out secara cost-efficient. Namun jika masih pendekatan business as usual, mungkin bukan hanya tidak ada perubahan, namun semakin jauh tertinggal dari zaman dan dari negara-negara lain," ujar Sigit.