Bisnis.com, BERAU — Pulau Maratua, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, kini menjadi salah satu contoh nyata pemerataan akses digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina ini terhubung lewat jaringan BTS 4G, layanan Universal Service Obligation (USO), dan sejumlah titik BAKTI Akses Internet (AKSI).

Tak tanggung-tanggung, data pemanfaatan menunjukkan infrastruktur yang digelontorkan kian dirasakan warga.

SD Negeri 001 Payung-Payung, misalnya, mencatat rata-rata pemakai di atas 500 orang setiap bulan, menjadikannya salah satu lokasi BAKTI AKSI dengan tingkat pemanfaatan tertinggi di Kabupaten Berau.

Kantor Kepala Kampung Payung-Payung dan Pos TNI Angkatan Laut Pulau Maratua turut merasakan manfaat serupa, sementara BTS USO di Kampung Bohesilian melayani lebih dari 200 pengguna per bulan dengan tingkat keandalan jaringan yang nyaris tanpa gangguan berkat pemeliharaan rutin oleh mitra BAKTI.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano menyatakan tingginya angka pemanfaatan tersebut sebagai cerminan kesiapan masyarakat Berau menyongsong era digital.

"Tingginya pemanfaatan ini, terutama di sekolah dan kantor kampung, menunjukkan bahwa masyarakat Berau sudah sangat siap memanfaatkan dunia digital. Tugas kami memastikan akses itu hadir, andal, bermanfaat, dan terus ditingkatkan kualitasnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menaikkan kapasitas bandwidth di lokasi-lokasi dengan trafik tinggi, terutama saat ada kepentingan sektoral yang mendesak. Menariknya, infrastruktur digital hadir tepat di lokasi dengan sektor pariwisata favorit regional.

Sebagaimana diketahui, Maratua telah lama menjadi destinasi unggulan Berau dan Kalimantan Timur, bahkan Kampung Payung-Payung telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui SK Dirjen Nomor 65 Tahun 2022.

Selama ini, wilayah perbatasan dan pulau terluar kerap dipandang sebelah mata, hanya sebagai sabuk pengaman teritorial sehingga pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya tertinggal jauh dari pusat.

Darien menyebutkan kondisi ini membuat warga perbatasan tak jarang justru lebih akrab dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kini, paradigma itu mulai bergeser. Konsep security-prosperity nexus mulai diterapkan, di mana kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan berjalan beriringan dengan penguatan kedaulatan negara.

Menurut data yang dihimpun BAKTI Komdigi, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau meningkat dari 7,24% pada 2021 menjadi 7,78% pada 2025.

(Kiri-kanan) Dirut BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar, Sekretaris Camat Maratua Armin, dan Plt Direktur Infrastruktur Bakti Komdigi Darien Aldiano di Pendopo Kecamatan Maratua, Kamis (11/6/2026)/Bisnis/Muhammad Mutawallie Sya'rawie

Dari sisi pariwisata, jumlah kunjungan melonjak hingga 337% dibandingkan titik terendah saat pandemi, dari 127.396 menjadi 557.214 pengunjung. Bandara Maratua pun mencatat lonjakan wisatawan mancanegara dari 220 orang pada 2020 menjadi 4.294 orang pada 2024.

Menariknya, jumlah unit usaha penginapan di pulau-pulau terluar justru melampaui ibu kota kabupaten. Maratua tercatat memiliki 93 unit akomodasi, disusul Pulau Derawan dengan 79 unit dan Biduk-Biduk 76 unit, jauh di atas Tanjung Redeb yang hanya memiliki 52 unit.

Digitalisasi Bukan Jaminan, tapi Modal Awal

Sejumlah kajian internasional turut memperkuat argumen pentingnya transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ini.

Laporan UNCTAD tahun 2023 mencatat UMKM yang mengadopsi teknologi digital melaporkan pertumbuhan pendapatan 40% lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

Bank Dunia pada 2021 bahkan menyebut UMKM yang go digital berpotensi mendongkrak omzet hingga 80% dalam setahun, sementara riset Google-Temasek 2022 menyatakan digitalisasi mampu mengerek produktivitas UMKM hingga 35%.

Kendati demikian, sejumlah pola yang ditemukan di lapangan mengindikasikan bahwa kehadiran internet semata tidak otomatis mendongkrak kesejahteraan.

Darien memaparkan kapabilitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan perangkat digital justru menjadi penentu utama, bukan sekadar status online.

Menurutnya, platform agregator seperti marketplace dan layanan pesan-antar dinilai memberikan pengungkit terbesar bagi usaha mikro dan kecil, sementara potensi perluasan pasar, termasuk pasar ekspor masih jauh dari optimal jika tidak diiringi intervensi pada aspek keterampilan, infrastruktur, dan visibilitas usaha.

Dia mengungkapkan bahwa tingginya pemanfaatan jaringan rupanya membawa konsekuensi tersendiri.

Sejumlah lokasi di Berau, seperti Teluk Sumbang di Kecamatan Biduk-Biduk dan Long Laai di Kecamatan Segah, kini masuk kategori utilisasi kapasitas tinggi dan menjadi prioritas peningkatan bandwidth.

Adapun, dia menuturkan pekerjaan rumah terbesar bukan lagi sekadar membangun infrastruktur jaringan, melainkan memadukannya dengan peningkatan kapabilitas talenta digital melalui program literasi digital, pendampingan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan khusus bagi sektor pariwisata dan kelautan.

Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung kembali menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang aktif mendorong kemajuan teknologi dan literasi digital melalui penyelenggaraan seminar bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Aula Timur Kampus ITB dan dihadiri oleh mahasiswa, media nasional, serta pelaku industri telekomunikasi.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur broadband di Indonesia, teknologi seperti FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta layanan mobile (seluler) menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas yang andal dan merata. Namun demikian, ketiga teknologi ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Melalui seminar ini, ITB menghadirkan forum diskusi yang mempertemukan pandangan dari akademisi, regulator, pelaku industri, hingga perusahaan penyedia perangkat teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran masing-masing teknologi dalam ekosistem telekomunikasi nasional, sekaligus mendorong terbentuknya strategi yang lebih efektif dalam mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Ian Josef Matheus Edward, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, menekankan bahwa tidak ada satu teknologi yang dapat menjadi solusi tunggal.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda.Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menegaskan pentingnya komitmen pemerataan pembangunan.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” jelasnya.

Sementara itu, Hendra Gunawan, Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, menyoroti strategi implementasi di lapangan. “FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” ungkapnya.

Dari sisi teknologi, Iman Hirawadi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, menjelaskan kesiapan ekosistem perangkat. “Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” paparnya.

Melengkapi diskusi, Merza Fachys, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, menyoroti dinamika industri dari perspektif layanan. “Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Seminar ini tidak hanya menjadi wadah pertukaran wawasan antar pemangku kepentingan, tetapi juga bagian dari upaya edukasi publik, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus industri digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai strategi pengembangan teknologi broadband dapat tersampaikan secara lebih luas.

Melalui inisiatif ini, ITB berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pemerataan akses digital di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Strategi kombinasi teknologi fiber optic (FTTH), fixed wireless access (FWA), dan layanan mobile dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas akses digital di Indonesia, di tengah kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi.

Pandangan ini mengemuka dalam seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia” pada Selasa (7/4/2026) di Kampus ITB, Bandung.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, Ian Josef Matheus Edward, menegaskan bahwa tidak ada satu teknologi yang bisa menjadi solusi tunggal dalam mendorong pemerataan akses digital di Tanah Air.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dari sisi pemerintah, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Denny Setiawan, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan memadai.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” jelasnya.

Sementara itu, pelaku industri menilai pendekatan kombinasi teknologi juga menjadi strategi paling realistis dalam mempercepat penetrasi internet. Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menyebut FTTH tetap menjadi tulang punggung layanan, sementara FWA berperan sebagai akselerator di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber.

“FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” ungkapnya.

Dari sisi teknologi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menilai kesiapan teknologi FWA semakin matang seiring dukungan jaringan 4G dan 5G, meski masih menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan perangkat.

“Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” paparnya.

Adapun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, menambahkan bahwa setiap teknologi memiliki peran berbeda dalam ekosistem telekomunikasi nasional.

“Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Melalui forum ini, ITB menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi percepatan akses digital yang inklusif. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan internet di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai infrastruktur telekomunikasi, termasuk di dalamnya jaringan aktif seperti spektrum frekuensi, dinilai dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong efisiensi penggelaran jaringan di tengah konflik global yang memanas.

Namun, langkah ini sebaiknya dilakukan di daerah yang sulit dijangkau atau wilayah dengan skala ekonomi tidak terlalu besar.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengatakan spectrum sharing merupakan alternatif yang relevan bagi Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi terbatas. Tidak semua wilayah dapat diterapkan kebijakan ini.

“Di area-area yang memang operator tidak bisa men-justify secara bisnis untuk membangun jaringan, sharing spektrum salah satu alternatif,” kata Ronni di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ronni menjelaskan, wilayah dengan jumlah penduduk kecil dan daya beli rendah menjadi tantangan bagi operator. Dalam kondisi tersebut, investasi pembangunan jaringan sering kali tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.

Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan satu site BTS di wilayah terpencil dapat menelan biaya sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,4 miliar, belum termasuk biaya operasional seperti listrik, transportasi, dan pemeliharaan.

Di sisi lain, jumlah pelanggan di wilayah tersebut relatif terbatas sehingga periode pengembalian investasi menjadi sangat panjang.

Kondisi ini membuat operator cenderung berhati-hati dalam ekspansi jaringan. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Ronni, spectrum sharing dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan bisnis dan kebutuhan publik. Dengan berbagi spektrum, operator tidak perlu membangun infrastruktur secara terpisah di wilayah yang sama, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan.

“Kalau setiap operator harus bangun sendiri di daerah seperti itu, tentu sangat menantang. Dengan sharing, operator tetap bisa menyediakan layanan dan tetap bisa men-justify bisnisnya,” kata Ronni.

Dari sisi teknologi, Ronni menilai implementasi spectrum sharing sangat dimungkinkan. Bahkan, pendekatan ini dinilai semakin relevan seiring perkembangan teknologi jaringan yang lebih fleksibel dan efisien.

Dia juga menyoroti peluang penerapan skema ini pada teknologi baru seperti 5G, termasuk untuk layanan fixed wireless access (FWA). Teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi konektivitas cepat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel.

Di tengah dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan nilai tukar dolar AS yang memengaruhi biaya industri telekomunikasi, efisiensi menjadi kunci keberlanjutan bisnis operator.

Dengan skema spectrum sharing, beban investasi dapat dibagi, sehingga operator tetap mampu memperluas jangkauan layanan tanpa mengorbankan kesehatan finansial.

Ronni menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital nasional. Selain meningkatkan efisiensi, skema ini juga membuka peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati layanan digital yang setara.

“Pada akhirnya, ini tentang bagaimana kita bisa menghadirkan konektivitas yang inklusif tanpa mengabaikan aspek bisnis. Spectrum sharing adalah salah satu jawabannya,” kata Ronni.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, terutama di tengah lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Wayan menambahkan langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga iklim persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan dalam implementasi 9 Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.

Capaian tersebut mencakup perolehan Indeks Integritas tertinggi di Kalimantan Timur serta perluasan akses digital melalui ratusan titik internet gratis.

"Kami berkomitmen penuh untuk mempercepat pembangunan demi memenuhi kebutuhan warga Kota Balikpapan sebagaimana diamanatkan dalam 9 Program Prioritas RPJMD 2025," ujar Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di acara Ekspos Akhir Tahun, Selasa (23/12/2025) malam.

Rahmad menegaskan dalam upaya menata ulang wajah birokrasi, Pemkot Balikpapan berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Indeks Integritas tertinggi se-Kalimantan Timur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 77,43 poin.

Sejalan dengan itu, transformasi digital turut dipercepat melalui penyediaan 362 titik akses Wi-Fi gratis yang tersebar di seluruh wilayah Balikpapan.

Infrastruktur digital ini ditujukan untuk mendukung ekosistem pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain, optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusbaga) terus digenjot untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan.

Pemkot juga menerapkan sistem merit dan manajemen talenta melalui ASN Corporate University guna menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten.

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama dalam memutus siklus kemiskinan generasi mendatang.

Rahmad mengungkapkan, konsistensi penyediaan subsidi iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 bagi peserta mandiri tetap dipertahankan.

Dia bahkan memberikan instruksi tegas kepada tim anggaran untuk tidak menghapus program strategis ini.

Selain itu, peresmian Puskesmas Gunung Bahagia telah dilakukan, sedangkan Puskesmas Sepinggan Baru diproyeksikan beroperasi pada 2026.

Lebih jauh, pembangunan rumah sakit baru di kawasan Balikpapan Timur sedang dalam tahap perencanaan untuk memperkuat daya jangkau layanan kesehatan.

Rahmad melanjutkan, pembangunan sekolah terpadu di kawasan Islamic Center serta unit sekolah baru SD 012 dan SMPN 7 di Balikpapan Timur menjadi prioritas untuk menampung lonjakan jumlah peserta didik.

Program beasiswa juga disalurkan kepada 89 guru dan 600 siswa, dibarengi dengan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa sekolah swasta senilai Rp31,9 miliar.

Tidak hanya itu, apresiasi terhadap pengajar agama juga diwujudkan melalui pemberian insentif kepada 2.889 ustadz dan ustadzah dengan alokasi anggaran mencapai Rp17 miliar.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

Meski mengakui bahwa pelayanan publik belum mencapai titik sempurna, Pemkot Balikpapan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan perizinan atau dokumen kependudukan.

Adapun, dia menuturkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya pungutan liar atau praktik percaloan terus ditegaskan.

"Jangan ragu untuk melaporkannya langsung kepada kami. Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa pungutan liar atau embel-embel apapun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge memantapkan rencana ekspansi seiring dengan masuknya saham perseroan ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index untuk periode rebalancing November 2025.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menyampaikan masuknya WIFI ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index menandai pengakuan terhadap fundamental dan likuiditas saham perusahaan.

“Dengan langkah ekspansif, dan pengakuan dari MSCI atas performa sahamnya, WIFI berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat perannya dalam memperluas akses digital Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan analisis Samuel Sekuritas Indonesia, WIFI dinilai memiliki probabilitas tinggi untuk bergabung dalam indeks tersebut setelah melampaui ambang batas minimum yang disyaratkan, seperti Free Float Adjusted Market Cap (FFMC) sebesar US$375 juta, Average Daily Traded Value (ADTV) sebesar US$1,5 juta, dan Annualized Traded Value Ratio (ATVR) sebesar 15%.

Keanggotaan dalam MSCI Index biasanya menjadi katalis positif bagi pergerakan saham karena akan menarik minat dana kelolaan pasif (passive funds) global seperti ETF dan reksa dana yang mereplikasi indeks tersebut.

Dengan demikian, diharapkan akan terjadi aliran dana asing (estimated fund flow) sekitar Rp100 miliar hingga Rp500 miliar ke saham-saham yang baru masuk, termasuk WIFI.

Dari sisi fundamental, anak usaha Surge, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, ditetapkan sebagai pemenang lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz Regional I oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kemenangan lelang tersebut memberikan hak penggunaan 1 blok pita frekuensi 80 MHz (1432–1512 MHz) untuk wilayah Jawa, Papua, dan Maluku selama 10 tahun.

“Momentum ini menjadi sinyal kuat bagi arah ekspansi Surge yang berfokus pada penguatan jaringan digital nasional dan penetrasi layanan broadband berkecepatan tinggi,” tutur Shannedy Ong.

Kemenangan di pita frekuensi 1,4 GHz memperkuat langkah Surge dalam memperluas konektivitas digital melalui layanan Fixed Broadband dan Fiber to the Home (FTTH). Perusahaan menargetkan 5 juta homepass hingga tahun 2026, dengan 2,5 juta homepass terpasang pada akhir 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Surge dalam mempercepat penetrasi layanan internet berbasis serat optik yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar broadband nasional yang masih memiliki potensi besar di luar kota besar.

Surge memanfaatkan kekuatan infrastruktur milik anak usahanya, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), yang telah mengoperasikan jaringan backbone serat optik sepanjang 6.927 km di sepanjang jalur kereta, jalan provinsi, dan jalan tol di Pulau Jawa hingga akhir 2023.

Pemanfaatan jaringan eksisting ini memungkinkan efisiensi biaya investasi dan operasional dalam memperluas layanan broadband di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, WIFI telah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan global dan mitra teknologi kelas dunia. Misalnya dengan NTT e-Asia Pte. Ltd. (Jepang) yang kini memegang 49% saham di IJE, memperkuat kapabilitas operasional dan ekspansi jaringan digital Surge.

Surge turut menjalin kerja sama dengan tier-1 technology vendors seperti Nokia, Qualcomm, OREX SAI, dan Huawei dalam pengembangan teknologi jaringan, perangkat, serta solusi digital terkini.

Selain itu, perusahaan berkolaborasi dengan operator menara seperti Tower Bersama Group (TBIG) dan Centratama (CENT) untuk memperluas jangkauan layanan hingga radius 500 meter dari setiap titik layanan.

Melalui kombinasi antara frekuensi 1,4 GHz, jaringan backbone serat optik, dan kemitraan global, Surge menegaskan komitmennya untuk menjadi pemain utama dalam transformasi digital nasional.

Di sisi lain, peluncuran jaringan Starlite Wi-Fi 7 sebagai yang pertama di Indonesia semakin memperkuat posisi perusahaan dalam menyediakan layanan konektivitas cepat, stabil, dan efisien bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan lelang frekuensi 1,4 GHz BWA Region 1 dengan nilai penawaran Rp403,76 miliar. WIFI mengungkap langkah selanjutnya usai pengumuman ini.

Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo mengatakan Region 1 mewakili lebih dari 60% populasi Indonesia. Dengan backbone fiber WIFI yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan.

“Ini adalah langkah strategis untuk memperluas konektivitas digital kecepatan tinggi dengan harga terjangkau di Pulau Jawa hingga Papua dan Maluku dengan efisiensi maksimal,” kata Yune, dalam keterangan resminya, Kamis (16/10/2025).

Yune melanjutkan Surge sudah memulai fase perencanaan teknis dan implementasi awal frekuensi 1,4 GHz untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas layanan. Fokus utama meliputi pengembangan layanan fixed wireless broadband dan konektivitas residensial berkecepatan tinggi.

Dia juga menuturkan dengan efisiensi biaya dan skala pasar Region 1, WIFI siap menjadi penggerak utama dalam mewujudkan akses digital berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau yang merata di seluruh Indonesia.

“WIFI juga mengajak seluruh pemain ISP di Region 1 untuk berkolaborasi dalam memperluas jangkauan layanan digital, dan akan mengumumkan skema kerja sama komersial secara terbuka dalam waktu dekat,” tuturnya.

Lebih lanjut, WIFI memperkirakan kemenangan ini diproyeksikan memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan melalui optimalisasi aset spektrum strategis dan monetisasi infrastruktur fiber optik yang sudah ada.

Dengan cakupan lebih dari 60% populasi nasional, pengelolaan efisien spektrum 1,4 GHz diharapkan meningkatkan margin EBITDA grup secara berkelanjutan dalam 3–5 tahun ke depan.

Efisiensi biaya per pelanggan dan arus kas positif lebih cepat memberikan pondasi keuangan yang lebih stabil untuk ekspansi nasional WIFI berikutnya.

Emiten yang terafiliasi dengan adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo itu melihat langkah ini sebagai investasi jangka panjang berisiko rendah dengan return tinggi, selaras dengan visi perusahaan untuk menjadi penyedia layanan broadband berbasis infrastruktur terpadu di Indonesia.

Sebagai informasi, Region 1 mencakup Pulau Jawa, Papua, dan Maluku, yang secara kolektif menyumbang sekitar 61% dari total penduduk Indonesia.

Dengan cakupan ini, Region 1 menjadi wilayah dengan potensi pasar terbesar di Indonesia, melampaui gabungan Region 2 dan Region 3.

Dari sisi jumlah rumah tangga dan tingkat adopsi broadband, wilayah ini menyumbang lebih dari 60% potensi pengguna broadband nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge kian agresif melakukan ekspansi besar-besaran demi dapat menjangkau lebih banyak pelanggan internet di Tanah Air, sekaligus menjadi pemain utama dalam transformasi digital nasional.

Tak hanya itu, emiten telko terafiliasi Hashim Djojohadikusumo ini juga menggencarkan kolaborasi dan kemitraan baik lokal maupun global selain mempercepat ekspansi digital, sehingga target 5 juta home pass pada 2026 dapat tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga saham emiten teknologi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge terpantau terus melesat dalam 6 bulan terakhir bahkan sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2025.

Sejumlah aksi korporasi yang telah dilakukan serta rencana 2026 menjadi sentimen positif yang turut mempengaruhi pergerakan harga saham WIFI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge memiliki ambisi untuk dapat menjangkau lebih banyak pelanggan internet setelah mengantongi lisensi frekuensi 1,4 GHz.

Dengan target bisa menjangkau jutaan rumah di Indonesia melalui internet murah dan berkualitas pada 2026, emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo itu berencana melakukan ekspansi besar-besaran.