Gelombang aksi mahasiswa yang mempersoalkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan berbagai program prioritas nasional mencerminkan kegelisahan mereka terhadap arah pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Kasus-kasus keracunan makanan, pemborosan dalam pengadaan barang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi membuat banyak pihak menyimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada implementasi program yang buruk.

Penjelasan itu tidak seluruhnya salah. Namun, masalahnya mungkin malah lebih mendasar dari sekadar pelaksanaan. Dalam kebijakan publik, kasus-kasus seperti itu tidak hanya muncul karena lemahnya implementasi, melainkan juga akibat ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara.

Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan dalam pelaksanaannya. Program yang dikelola dengan baik pun dapat gagal apabila sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan yang keliru atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.

Paradoks Indonesia

Di sinilah menariknya membaca kembali Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto. Buku ini bukan sekadar manifesto politik karena ia telah menjadi fondasi intelektual bagi banyak program prioritas pemerintahannya.

Argumen utama buku itu sederhana. Indonesia kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, negara ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya akibat kebocoran ekonomi, dominasi elite, ketergantungan pada pihak asing, dan pengelolaan sumber daya yang belum berpihak pada kepentingan nasional.

Diagnosis itu tidak sepenuhnya salah karena Indonesia memang menghadapi ketimpangan, konsentrasi aset, deindustrialisasi prematur, dan tingginya biaya politik. Namun, ia cenderung menempatkan distribusi dan penguasaan sumber daya sebagai akar utama dari banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Buku tersebut kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara.

Padahal, menurut North (1990), pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menciptakan insentif bagi investasi, inovasi, dan aktivitas produktif. Kegagalan banyak negara menjadi negara maju bukan karena miskin modal, tapi karena gagal membangun institusi yang mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.

Perbedaan diagnosis ini yang menghasilkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda karena cara pemerintah mendefinisikan persoalan akan menentukan solusi yang dipilih dan sumber daya yang dialokasikan.

Diagnosis, Instrumen, dan Kapasitas

Hal ini terlihat pada program swasembada pangan dan food estate. Paradoks Indonesia memandang impor pangan sebagai kelemahan nasional sehingga solusi yang dipilih adalah ekspansi produksi domestik yang dipimpin negara.

Namun, ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada. Timmer (1986) menekankan pentingnya produktivitas, teknologi, dan efisiensi distribusi dalam menentukan keberhasilan sektor pangan. Bahkan, literatur food security menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada, dan kebijakan swasembada yang dipaksakan dapat menciptakan distorsi ekonomi serta meningkatkan beban fiskal (Barrett, 2010).

Di sini, masalah sesungguhnya bukanlah impor, melainkan rendahnya produktivitas pertanian. Karena itu, investasi teknologi, riset, infrastruktur, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas petani menjadi lebih penting daripada sekadar memperluas lahan atau membatasi perdagangan.

Logika yang sama berlaku pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo benar ketika menilai Indonesia terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Namun, nilai tambah tidak otomatis tercipta dan dinikmati hanya karena proses produksi dipindahkan ke dalam negeri.

Kemajuan ekonomi, seperti dikemukakan Hausmann dan Hidalgo (2014), ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Sementara itu, Amsden (1989) dan Wade (1990) menekankan pentingnya produktivitas, orientasi ekspor, dan penguasaan teknologi dalam keberhasilan industrialisasi di negara-negara Asia Timur.

Menganggap pembangunan smelter sebagai bukti keberhasilan transformasi merupakan kesalahan, karena hilirisasi hanyalah langkah awal. Nilai tambah yang dihasilkan akan tetap terbatas jika tidak ada inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, terlebih jika keberlanjutan lingkungan diabaikan.

Belanja alutsista untuk memodernisasi kekuatan militer nasional juga menghadapi tantangan serupa. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan dinamika keamanan kawasan, pembelian alutsista guna memperkuat pertahanan nasional merupakan kebijakan yang wajar.

Namun, Hartley (2012) berpendapat bahwa efektivitas pertahanan, tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesesuaian strategi, interoperabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan kapasitas industri pertahanan. Tanpa itu, seperti dikatakan Bitzinger (2015), pembelian alutsista berisiko hanya menambah peralatan tanpa meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.

Permasalahan yang berbeda dihadapi oleh MBG. Tujuannya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Heckman (2006) serta Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa nutrisi dan pendidikan awal berpengaruh besar terhadap produktivitas di masa depan.

Namun, dalam ruang fiskal yang terbatas, pertanyaannya bukan apakah MBG bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan, sanitasi, atau peningkatan kualitas guru.

Terakhir, KDMP juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun ekonomi desa dan posisi tawar masyarakatnya memang relatif lemah, pembentukan koperasi belum tentu menjadi solusi yang efektif.

Ostrom (1990) memperlihatkan bahwa institusi kolektif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh tata kelola, insentif, aturan, dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko menjadi instrumen administratif dan politik, bukan institusi ekonomi yang produktif.

Bukan Sekadar Pelaksanaan

Dengan demikian, persoalan berbagai program unggulan pemerintah bukan hanya soal implementasinya. Perbaikan tata kelola tidak akan banyak membantu apabila diagnosis, instrumen, dan kapasitas negara tidak selaras.

Di sinilah kritik mahasiswa terhadap MBG, KDMP, alutsista, dan berbagai proyek strategis menjadi valid. Di balik orasi dan teriakan perubahan, mereka pertanyakan apakah negara telah mendefinisikan persoalan pembangunan secara tepat, memilih instrumen yang sesuai, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.

Negara memang dapat terus memperbaiki implementasi. Namun, pelaksanaan yang sempurna tidak akan pernah mampu menyelamatkan kebijakan yang dibangun di atas diagnosis yang keliru atau instrumen yang tidak sesuai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator Politik Indonesia mengungkapkan semakin banyak masyarakat yang merasa harga kebutuhan pokok makin sulit dijangkau.

Pada survei Indikator Politik Indonesia pada April 2026, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok saat ini lebih tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu.

Rinciannya, 16,2 persen menyebut jauh lebih tidak terjangkau dan 38,4 persen mengatakan lebih tidak terjangkau.Sementara itu, 31,7 persen responden menilai tidak ada perubahan.

Adapun yang merasa harga kebutuhan pokok lebih terjangkau hanya 12,8 persen, terdiri dari 11,4 persen yang menyebut lebih terjangkau dan 1,4 persen jauh lebih terjangkau.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, temuan ini harus segera ditangani oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

"Jadi makin lama makin banyak publik yang merasa harga-harga kebutuhan pokok sekarang makin less affordable. Kalau misalnya ini tidak segera ditangani, saya khawatir jadi bom waktu," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, mayoritas responden yang merasa kebutuhan pokok makin sulit dijangkau menilai kondisi itu dipengaruhi kenaikan harga barang sekaligus penurunan pendapatan rumah tangga.

"Termasuk juga ada sekitar 40 persen dari mereka yang mengatakan harga sembako sekarang meningkat itu karena tekanan dua faktor sekaligus," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kondisi tersebut sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan isu ekonomi kini menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan isu politik.

Sementara, persepsi publik terhadap kondisi politik sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang dirasakan sehari-hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai mengalami penurunan.

"Yang paling penting untuk dipahami oleh pemerintah adalah kondisi politik itu sangat ditentukan oleh persepsi ekonomi. Jadi ekonomi matters more than politik. Jadi kalau misalnya isu ekonomi tidak segera ditangani, maka itu bisa menjadi bom waktu dan tren positif politik juga mengalami penurunan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Secara makro, tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 menjadi masa penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penanda awal implementasi delapan misi besar Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.

Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan negara secara lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta menegakkan kedaulatan politik, hukum, dan ideologi bangsa.

Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan sepanjang 2025 menunjukkan upaya sistematis untuk menerjemahkan Asta Cita dari dokumen visi menjadi kerja konkret negara, yang dapat diukur melalui capaian ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum.

Sebagai kerangka pembangunan, Asta Cita dirancang tidak sekadar sebagai daftar program, melainkan sebagai peta jalan transformasi negara.

Delapan misi tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional; kemandirian pangan, energi, dan air; penciptaan lapangan kerja berkualitas; penguatan sumber daya manusia; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan dari desa; serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang bersih dan efektif.

Keseluruhan misi itu kemudian dilembagakan dalam dokumen perencanaan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang ditetapkan pada Februari 2025 sebagai acuan kerja seluruh kementerian dan lembaga.

Secara makro, tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan, menandakan kesinambungan pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global.

Inflasi pada November 2025 berada pada kisaran 2,7 persen secara tahunan, sebuah angka yang mencerminkan kemampuan negara menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Stabilitas makro ini menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan agenda Asta Cita, karena tanpa fondasi ekonomi yang stabil, kebijakan sosial dan transformasi struktural sulit dijalankan secara berkelanjutan.

Dari sisi sosial, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, setara dengan sekitar 23,85 juta penduduk, memberikan indikasi bahwa kebijakan ekonomi dan sosial mulai memberi dampak nyata.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai lebih dari 146 juta orang.

Data ini menunjukkan bahwa tahun pertama Asta Cita dijalankan dalam konteks ekonomi yang relatif kondusif, sekaligus menghadirkan tantangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas dan inklusif.

Pangan, gizi, dan desa

Salah satu capaian Asta Cita yang paling menonjol sepanjang 2025 adalah penguatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling konkret dari orientasi tersebut.

Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp52,9 triliun atau lebih dari 74 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025, dengan jangkauan penerima mencapai sekitar 50 juta orang. Skala program ini menempatkan kebijakan gizi sebagai salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan MBG diperkuat dengan keberadaan Badan Gizi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Kehadiran lembaga ini menandai pergeseran pendekatan negara dari kebijakan sektoral menjadi kebijakan terintegrasi, di mana isu gizi tidak lagi diperlakukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan gizi diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sekaligus sebagai instrumen pemerataan sosial.

Agenda kemandirian pangan juga menunjukkan capaian yang signifikan. Sepanjang 2025, pemerintah melaporkan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang pada Mei 2025 mencapai lebih dari 3,7 juta ton, disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam sejarah Bulog.

Produksi padi nasional pada beberapa bulan 2025 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan upaya sistematis negara dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan volatilitas harga global.

Dalam konteks Asta Cita, capaian ini memiliki makna strategis karena pangan diposisikan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kedaulatan nasional.

Pilar pembangunan dari desa diperkuat melalui kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.

Pada Juli 2025, pemerintah melaporkan peluncuran lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini menegaskan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sekaligus sebagai alat untuk memutus mata rantai distribusi yang merugikan produsen kecil dan konsumen di desa.

Hilirisasi dan investasi

Selain kebijakan sosial yang langsung menyentuh rakyat, tahun 2025 juga ditandai oleh upaya pemerintah mengubah struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi dan peningkatan investasi.

Realisasi investasi pada triwulan III 2025 mencapai sekitar Rp491 triliun, dengan porsi signifikan, sekitar 30 persen, dialokasikan pada sektor-sektor hilirisasi.

Angka ini menunjukkan bahwa agenda peningkatan nilai tambah mulai memperoleh basis material, bukan sekadar retorika kebijakan.

Pemerintah juga meresmikan sejumlah proyek industri strategis di sektor energi dan manufaktur dengan nilai investasi puluhan triliun rupiah.

Hilirisasi dalam Asta Cita dimaknai sebagai strategi untuk memperkuat basis industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan menahan bahan mentah di dalam negeri dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, negara berupaya mengoreksi kebergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah.

Di bidang hubungan internasional dan diplomasi ekonomi, pemerintahan Prabowo pada 2025 menunjukkan orientasi aktif dalam memperluas kemitraan global.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum dan perjanjian ekonomi internasional, termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union pada Desember 2025, mencerminkan upaya untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Langkah ini sejalan dengan misi Asta Cita untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, capaian Asta Cita sepanjang 2025 menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah-langkah konkret untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan yang terukur.

Stabilitas ekonomi makro, penguatan kebijakan pangan dan gizi, pembangunan ekonomi desa, serta dorongan hilirisasi dan investasi menjadi fondasi awal bagi agenda transformasi nasional.

Tantangan ke depan terletak pada konsolidasi kualitas pelaksanaan, penguatan tata kelola, dan kesinambungan kebijakan agar Asta Cita tidak berhenti sebagai program tahunan, melainkan menjelma sebagai arah baru pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan insentif untuk guru honorer mengalami kenaikan menjadi Rp 400 ribu setiap bulan mulai 2026. Insentif diberikan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening guru yang tercantum dalam Dapodik.

Ia mengatakan kenaikan insentif guru honorer pada tahun depan tersebut sebesar Rp 100 ribu apabila dibandingkan dengan insentif yang disalurkan untuk 2025, yakni sebesar Rp 300 ribu.

“Nah, tahun depan itu kami naikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu, dan itu juga pemenuhan dari janji Bapak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru,” kata Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta, Jumat (12/12/2025) sore.

Ia menerangkan insentif bagi guru honorer yang diberikan dengan skema transfer langsung ke rekening guru penerima itu merupakan terobosan baru pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Secara khusus untuk tahun ini, pihaknya telah menyalurkan insentif kepada lebih dari 300 ribu guru, dengan masing-masing guru menerima Rp 300 ribu setiap bulan dan diberikan satu kali untuk tujuh bulan.

Sebelumnya, dalam paparannya pada peluncuran Bulan Guru Nasional (31/10), Mendikdasmen menyebutkan bantuan insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 736,31 miliar kepada 347.383 guru pada tahun ini atau dengan tingkat capaian sebesar 95,5 persen.

“Tahun ini untuk tujuh bulan diberikan satu kali pada bulan Juli lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta untuk 2025,” imbuhnya.

Dengan adanya tambahan insentif tersebut, pihaknya berharap dapat memacu motivasi para guru untuk meningkatkan kompetensi dalam kegiatan belajar-mengajar maupun aspek pengembangan diri lainnya.

“Tentu saja kami memberikan semangat bagi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi, terus meningkatkan kemampuan, dan semangat pengabdian dalam memberikan layanan pendidikan,” kata Mendikdasmen Mu'ti.

Jakarta: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen pada tahun depan, sesuai dengan asumsi yang tercantum dalam APBN. Namun, arah kebijakan ekonomi ke depan tidak berhenti di situ. Menko Perekonomian menegaskan bahwa target jangka menengah adalah mendorong laju pertumbuhan hingga mencapai 6 hingga 7 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program unggulan lintas sektor.

“Salah satunya adalah program MBG, yang diproyeksikan akan menyerap hingga 1,3 juta tenaga kerja. Jika setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu membuka 400 ribu lapangan kerja, maka program ini saja setara dengan kontribusi sekitar 3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar dia dalam forum bertajuk "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8?onomic Growth" di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Selain itu, pemerintah juga menggerakkan program Operasi Merah Putih, yang menyasar penguatan ekonomi di pedesaan dan perkotaan melalui pengembangan 80 ribu koperasi.
Dalam satu dekade terakhir, anggaran untuk sektor ini tercatat sebesar Rp1 miliar, namun melalui inisiatif baru tersebut pemerintah menargetkan peningkatan hingga empat kali lipat.

Diharapkan, peredaran dana di tingkat lokal dapat menumbuhkan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk vendor sektor pangan dan UMKM.

Menko Perekonomian juga menyoroti keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel, yang telah menjadi salah satu cerita sukses Indonesia. Nilai ekspor produk nikel melonjak tajam dari sekitar USD 4 miliar pada 2016 menjadi USD 30 miliar pada 2024.

“Ke depan, investasi dan ekspor-impor akan terus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas dia.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memperkuat ekonomi digital dan pemberdayaan UMKM. Indonesia menjadi penggagas ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA), yang diinisiasi dua tahun lalu.

Tanpa perjanjian ini, ekonomi digital ASEAN diperkirakan hanya bernilai USD 1 triliun, namun dengan DEFA nilainya bisa mencapai USD 2 triliun. Dari potensi tersebut, kontribusi untuk Indonesia diproyeksikan sekitar USD 600 miliar.

Menko Perekonomian menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin menciptakan pasar digital yang besar, tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor tersebut.

Untuk mendukungnya, pemerintah akan membangun 15 fasilitas co-working space di berbagai kota besar. Proyek percontohan akan dimulai di Jakarta yakni di kawasan Tanah Abang dan Blok M dan kemudian direplikasi di daerah lain melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pekerjaan Rumah Besar

Dia mengatakan masih ada pekerjaan rumah besar, terutama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden disebut memberikan catatan bahwa luas kawasan industri di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam, yang telah memiliki kawasan ekonomi khusus seluas 1 juta hektare. Pemerintah akan memperkuat sinergi antar-BUMN, termasuk Danatara, untuk memperluas kawasan industri milik negara.

“Nah, ini juga PR bagi danantara juga, karena danantara di dalamnya ada kawasan-kawasan industri dan memang selama ini kawasan industri yang dimiliki pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki oleh swasta,” tegas dia.

Dari sisi keberlanjutan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) sebagai bagian dari upaya menuju pariwisata hijau dan bersih.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung target 16 juta wisatawan serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa nasional melalui peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, kuliner, dan ekonomi kreatif daerah.

Meski berbagai program telah disiapkan, pemerintah masih menghadapi tantangan di bidang perizinan usaha, terutama di sektor pariwisata. Menko Perekonomian menilai penyederhanaan perizinan menjadi kunci agar Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan menyelenggarakan event berskala besar di berbagai destinasi wisata nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi antara investasi, hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi ekonomi. Semua langkah tersebut diharapkan membawa Indonesia menuju landasan yang kokoh untuk lepas landas menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)