Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

Gelombang aksi mahasiswa yang mempersoalkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan berbagai program prioritas nasional mencerminkan kegelisahan mereka terhadap arah pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Kasus-kasus keracunan makanan, pemborosan dalam pengadaan barang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi membuat banyak pihak menyimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada implementasi program yang buruk.

Penjelasan itu tidak seluruhnya salah. Namun, masalahnya mungkin malah lebih mendasar dari sekadar pelaksanaan. Dalam kebijakan publik, kasus-kasus seperti itu tidak hanya muncul karena lemahnya implementasi, melainkan juga akibat ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara.

Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan dalam pelaksanaannya. Program yang dikelola dengan baik pun dapat gagal apabila sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan yang keliru atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.

Paradoks Indonesia

Di sinilah menariknya membaca kembali Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto. Buku ini bukan sekadar manifesto politik karena ia telah menjadi fondasi intelektual bagi banyak program prioritas pemerintahannya.

Argumen utama buku itu sederhana. Indonesia kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, negara ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya akibat kebocoran ekonomi, dominasi elite, ketergantungan pada pihak asing, dan pengelolaan sumber daya yang belum berpihak pada kepentingan nasional.

Diagnosis itu tidak sepenuhnya salah karena Indonesia memang menghadapi ketimpangan, konsentrasi aset, deindustrialisasi prematur, dan tingginya biaya politik. Namun, ia cenderung menempatkan distribusi dan penguasaan sumber daya sebagai akar utama dari banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Buku tersebut kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara.

Padahal, menurut North (1990), pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menciptakan insentif bagi investasi, inovasi, dan aktivitas produktif. Kegagalan banyak negara menjadi negara maju bukan karena miskin modal, tapi karena gagal membangun institusi yang mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.

Perbedaan diagnosis ini yang menghasilkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda karena cara pemerintah mendefinisikan persoalan akan menentukan solusi yang dipilih dan sumber daya yang dialokasikan.

Diagnosis, Instrumen, dan Kapasitas

Hal ini terlihat pada program swasembada pangan dan food estate. Paradoks Indonesia memandang impor pangan sebagai kelemahan nasional sehingga solusi yang dipilih adalah ekspansi produksi domestik yang dipimpin negara.

Namun, ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada. Timmer (1986) menekankan pentingnya produktivitas, teknologi, dan efisiensi distribusi dalam menentukan keberhasilan sektor pangan. Bahkan, literatur food security menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada, dan kebijakan swasembada yang dipaksakan dapat menciptakan distorsi ekonomi serta meningkatkan beban fiskal (Barrett, 2010).

Di sini, masalah sesungguhnya bukanlah impor, melainkan rendahnya produktivitas pertanian. Karena itu, investasi teknologi, riset, infrastruktur, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas petani menjadi lebih penting daripada sekadar memperluas lahan atau membatasi perdagangan.

Logika yang sama berlaku pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo benar ketika menilai Indonesia terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Namun, nilai tambah tidak otomatis tercipta dan dinikmati hanya karena proses produksi dipindahkan ke dalam negeri.

Kemajuan ekonomi, seperti dikemukakan Hausmann dan Hidalgo (2014), ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Sementara itu, Amsden (1989) dan Wade (1990) menekankan pentingnya produktivitas, orientasi ekspor, dan penguasaan teknologi dalam keberhasilan industrialisasi di negara-negara Asia Timur.

Menganggap pembangunan smelter sebagai bukti keberhasilan transformasi merupakan kesalahan, karena hilirisasi hanyalah langkah awal. Nilai tambah yang dihasilkan akan tetap terbatas jika tidak ada inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, terlebih jika keberlanjutan lingkungan diabaikan.

Belanja alutsista untuk memodernisasi kekuatan militer nasional juga menghadapi tantangan serupa. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan dinamika keamanan kawasan, pembelian alutsista guna memperkuat pertahanan nasional merupakan kebijakan yang wajar.

Namun, Hartley (2012) berpendapat bahwa efektivitas pertahanan, tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesesuaian strategi, interoperabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan kapasitas industri pertahanan. Tanpa itu, seperti dikatakan Bitzinger (2015), pembelian alutsista berisiko hanya menambah peralatan tanpa meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.

Permasalahan yang berbeda dihadapi oleh MBG. Tujuannya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Heckman (2006) serta Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa nutrisi dan pendidikan awal berpengaruh besar terhadap produktivitas di masa depan.

Namun, dalam ruang fiskal yang terbatas, pertanyaannya bukan apakah MBG bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan, sanitasi, atau peningkatan kualitas guru.

Terakhir, KDMP juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun ekonomi desa dan posisi tawar masyarakatnya memang relatif lemah, pembentukan koperasi belum tentu menjadi solusi yang efektif.

Ostrom (1990) memperlihatkan bahwa institusi kolektif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh tata kelola, insentif, aturan, dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko menjadi instrumen administratif dan politik, bukan institusi ekonomi yang produktif.

Bukan Sekadar Pelaksanaan

Dengan demikian, persoalan berbagai program unggulan pemerintah bukan hanya soal implementasinya. Perbaikan tata kelola tidak akan banyak membantu apabila diagnosis, instrumen, dan kapasitas negara tidak selaras.

Di sinilah kritik mahasiswa terhadap MBG, KDMP, alutsista, dan berbagai proyek strategis menjadi valid. Di balik orasi dan teriakan perubahan, mereka pertanyakan apakah negara telah mendefinisikan persoalan pembangunan secara tepat, memilih instrumen yang sesuai, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.

Negara memang dapat terus memperbaiki implementasi. Namun, pelaksanaan yang sempurna tidak akan pernah mampu menyelamatkan kebijakan yang dibangun di atas diagnosis yang keliru atau instrumen yang tidak sesuai.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang tengah disiapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Corporate Secretary GEMS Sudin mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus menyiapkan penyesuaian mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.

“Terkait rencana pemerintah tentang PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan sedang melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan ekspor yang akan berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2027,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

GEMS menyampaikan pihaknya juga terus memantau perkembangan regulasi guna melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, hingga kondisi keuangan perseroan.

Selain itu, perseroan juga tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Terkait strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, Perseroan sedang melakukan rencana mitigasi dalam menyikapi tahap awal kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” tulis manajemen.

Perseroan menambahkan proses evaluasi akan dilakukan secara berkala agar GEMS lebih siap menghadapi implementasi penuh skema ekspor satu pintu pada awal 2027.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas SDA strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartartomembantah kabar yang menyebutkan tata kelolaeksporkomoditas strategis melalui skema satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunda hingga awal 2027.

“Tetap mulai 1 Juni 2026, secara bertahap,” tegas Airlangga saat ditemui wartawan di kompleks Istana Presiden, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa implementasi kebijakan tersebut ditunda hingga 1 Januari 2026. Hal itu diklaim untuk memberi ruang lebih panjang bagi eksportir dan pembeli global untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan besar tata niaga komoditas Indonesia.

Kabar itu misalnya disiarkan oleh portal berita dan penyedia data intelijen pasar komoditas global Sxcoal yang melaporkan implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu untuk batu bara dan komoditas strategis lain diundur menjadi 1 Januari 2027.

Padahal, sebelumnya Pemerintah RI menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berjalan pada 1 Juni 2026.

“Indonesia telah menunda penerapan penuh monopoli ekspor batu bara dan komoditas strategis lainnya yang dikendalikan negara hingga 1 Januari 2027,” tulis Sxcoal dalam rangkuman pemberitaan yang disiarkan, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam pemaparannya, implementasi kebijakan tersebut dirancang berlangsung bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada 1 September 2026.

Pada tahap pertama sepanjang 1 Juni–31 Agustus 2026, perusahaan eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pada periode itu, BUMN mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi,ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Di sisi lain, Danantara sebelumnya telah menunjuk eks petinggi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PTDanantara Sumberdaya Indonesia. Entitas baru itu disiapkan menjadi kendaraan utama pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis Indonesia.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Kebijakan Energi Nasional guna memperkuat strategi transisi energi, ketahanan energi, dan penyiapan sumber daya manusia energi masa depan.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030, Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan energi nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Peraturan ini peraturan yang sangat tinggi hirarkinya di dalam sistem perundang-undangan kita. Kewajiban kami adalah mensosialisasikan apa-apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional terkait strategi penurunan emisi karbon, skenario permintaan energi ke depan, dan kemampuan suplai energi,” katanya di ITS Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan DEN hadir di ITS untuk membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan energi nasional sekaligus menyerap masukan akademik terkait transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

“Tadi sudah kita sampaikan ada kesepakatan membuat roadmap terhadap bagaimana kita bisa merealisasikan kebijakan energi nasional dan apa saja yang ITS bisa berkontribusi,” ujarnya.

Menurut Satya, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di tengah gejolak harga energi global hingga akhir tahun.

Karena pola subsidi masih berbasis komoditas, ia mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan listrik bagi masyarakat yang mampu.

“Ke depan pemerintah sedang mengumpulkan data masyarakat rentan agar subsidi bisa diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Prof Agus Muhammad Hatta mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan energi nasional, terutama dalam penguasaan teknologi energi dan penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Perguruan tinggi, SDM, dan riset menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Karena itu, roadmap penguasaan teknologi energi dan kesiapan SDM energi harus segera disiapkan,” katanya.

Ia mencontohkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) membutuhkan tenaga teknisi dan insinyur dalam jumlah besar sehingga perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum untuk mendukung profesi di bidang energi terbarukan dan green economy atau ekonomi hijau.

Menurut Agus, penyusunan roadmap energi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar target ketahanan dan kemandirian energi nasional pada 2050 hingga 2060 dapat tercapai.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan ia bermaksud untuk mempercepat implementasi janji-janji kebijakannya setelah kemenangan bersejarah partainya dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Minggu.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa meraih kemenangan telak dengan mengamankan lebih dari dua pertiga kursi yang diperebutkan.

Takaichi mengatakan dalam konferensi pers bahwa partai tersebut tidak boleh berpuas diri.

"Sebagai partai yang bersatu, kami akan bekerja keras dan memenuhi janji-janji yang telah kami buat kepada rakyat." ujarnya dilansir dari NHK Japan.

Selama kampanye, LDP berjanji untuk tidak menerapkan pajak konsumsi pada barang-barang makanan untuk jangka waktu terbatas selama dua tahun.

Takaichi mengatakan bahwa dia ingin mempercepat diskusi tentang masalah ini sehingga laporan sementara dapat disusun paling lambat pada musim panas.

Pemerintah dan partai-partai yang berkuasa sedang mengatur untuk mengadakan sidang khusus Parlemen pada tanggal 18 Februari. Takaichi diperkirakan akan terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam sidang tersebut dan membentuk Kabinet baru.

Takaichi mengindikasikan bahwa dia pada dasarnya akan mempertahankan susunan Kabinet saat ini. Ia juga mencatat bahwa ia telah meminta mitra koalisi LDP, Partai Inovasi Jepang, untuk mempertimbangkan menduduki posisi di Kabinet.

Perwakilan JIP Yoshimura Hirofumi mengatakan bahwa jika didekati, dia akan mempertimbangkannya secara positif.

Namun, anggota JIP terpecah pendapat mengenai apakah akan bergabung dengan Kabinet Takaichi. Sebagian mengatakan partai tersebut harus menjadi bagian dari Kabinet untuk mengimplementasikan agenda kebijakannya, sementara yang lain mengatakan bahwa partai tersebut harus mengamati setiap perubahan dalam pemerintahan LDP sekarang setelah partai tersebut memegang mayoritas yang sangat besar di Majelis Rendah.

Koalisi yang berkuasa masih kekurangan mayoritas di Majelis Tinggi.

Pemerintah dan partai-partai yang berkuasa bertujuan untuk mengesahkan rancangan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya secepat mungkin dalam sidang Parlemen mendatang dengan mendengarkan dengan saksama pendapat dari pihak oposisi.