Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala akses yang terjadi pada laman sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) saat pengumuman hasil pemetaan.

Kadisdik Jabar Purwanto menjelaskan bahwa gangguan akses tersebut terjadi akibat tingginya antusiasme masyarakat yang mengakses sistem secara bersamaan, ditambah proses optimalisasi fitur pengumuman untuk memastikan data ditampilkan secara akurat dan presisi.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru dalam mengakses pengumuman hasil PCMB," ujar Kadisdik dalam konferensi pers Pengumuman Hasil PCMB 2026, Sabtu (13/6/2026) malam.

Kadisdik menegaskan, kendala yang muncul tidak memengaruhi keamanan data karena seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan baik.

"Kami memberikan jaminan penuh bahwa seluruh data pemetaan calon murid baru tersimpan dengan sangat aman. Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini," tegasnya.

Dia menekankan, tim teknis terus bekerja untuk menyelesaikan penyempurnaan fitur pengumuman agar layanan dapat diakses secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Kadisdik pun menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan.

"Melalui pelaksanaan PCMB, pemerintah berupaya memetakan calon murid secara menyeluruh agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan pilihan yang tersedia," ungkapnya.

Kadisdik memahami bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri masih terbatas. Oleh karena itu, bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, telah disiapkan berbagai skema agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Saat ini, menurutnya, terdapat sekitar 77.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.

"Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan," ungkap Kadisdik.

Kerja sama tersebut, terangnya, terus diperluas melalui koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah swasta di setiap wilayah, khususnya di daerah yang memiliki jumlah calon murid belum tertampung cukup tinggi.

"Melalui skema tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan perluasan akses SMA Terbuka di wilayah-wilayah yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Pastikan Data Aman

Kadisdik pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir terhadap keamanan data maupun hasil pemetaan. Seluruh proses dilakukan secara akuntabel dan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan.

"Kami memastikan data calon murid tetap aman dan tidak ada manipulasi dalam proses ini. Atas berbagai kendala yang terjadi, kami kembali memohon maaf dan akan terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jabar Suhendar usai masyarakat memprotes pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Gubernur langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa. Di lokasi, Dedi Mulyadi juga menunjukkan ketidakpuasan pada penjelasan tim Tikomdik atas kekisruhan yang terjadi.

“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Suhendar yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi baru SPMB itu dicecar oleh KDM terkait sistem yang dinilai tidak terintegrasi dengan infrastruktur milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang sudah dibangun selama dua tahun terakhir.

“Anda ngerti enggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan Anda di bidang ini?” kata KDM.

KDM menegaskan bahwa sejak awal Pemprov Jabar sudah menetapkan kebijakan seluruh pengembangan aplikasi harus dilakukan oleh Diskominfo, sehingga perangkat daerah dilarang membangun aplikasi secara mandiri.

Usai mencopot Suhendar, teknis SPMB selanjutnya kembali ditangani oleh Diskominfo Jabar. KDM juga menunjuk Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar Mark Aditya sebagai Plh Kepala UPTD Tikomdik. “Ditangani dulu sampai ada definitif pejabat baru,” katanya.

KDM memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang rencananya dibuka 15 Juni mendatang harus dipimpin oleh pejabat yang memahami urusan IT.

Dia juga menegaskan PCMB hanya langkah awal untuk memetakan seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat sebelum pendaftaran resmi. PCMB berfungsi sebagai instrumen pemetaan awal agar pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran dan kesiapan calon peserta didik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting sebelum SPMB dibuka secara resmi. “Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

SPMB sendiri baru akan dibuka pada 15 Juni 2026. Setelah itu, calon siswa yang telah memenuhi syarat akan masuk ke tahap penempatan sesuai hasil seleksi.

Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahasa Portugis dan Spanyol sebagai mata pelajaran bahasa prioritas dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan pihaknya siap pelajaran bahasa tersebut ke dalam mata pelajaran SMA dan SMK.

"Ya, kalau itu menjadi kebijakan nasional kita harus terapkan dengan secara bertahap tentunya mempersiapkan infrastrukturnya," katanya di Bandung, dikutip Kamis (30/10/2025).

Purwanto mengatakan, Disdik Provinsi Jabar akan terlebih dahulu menguatkan sumber daya untuk menindaklanjuti arahan dari presiden Prabowo tersebut. Sebab, ia masih belum mengetahui seberapa banyak guru yang bisa mengajar dia bahasa tersebut.

"Kan gurunya harus bisa kan, ngajar gimana kalau gurunya enggak bisa, kan harus ada pelatihan kan. Ada enggak gurunya. Ini juga kan harus dipikirkan karena ini kan baru digulirkan oleh presiden dan masih dikaji oleh kementerian," jelasnya.

Menurutnya, aturan petunjuk teknis dan juga beberapa arahan lainnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerapkan program ini masih belum ada. Namun, jika nantinya sudah ada, Disdik Jabar dipastikannya akan langsung menerapkan.

"Iya tentu kalau pusat menerapkan kebijakan ini kan dengan konsekuensi-konsekuensi mempersiapkan sumber daya manusianya. Kalau menjadi itu kebijakan nasional, kita harus siap. Karena kan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau diperintahkan pakai bahasa Portugis, ya sekuat tenaga kita akan praktikan itu dengan dengan kemampuan kita," ucapnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo memutuskan bahasa Portugis sebagai prioritas bahasa asing di Indonesia ketika Presiden Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).

"Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik," paparnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Pendidikan Jawa Barat ikut memantau proses pengiriman program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat laman resmi SiMantap.

Laman ini mewajibkan sekolah mengunggah bukti proses distribusi MBG ke para murid SD-SMA/SMK, dan SLB di 27 kabupaten/kota.

Situs tersebut juga menyediakan dua menu utama yaitu pelaksanaan dan juga proses input. Sekolah nantinya bisa terlebih dahulu login dengan identitas dan sandi dari kode registrasi Dapodik.

Berdasarkan input data dari laman tersebut penerima MBG di Jabar dari SD-SMA/SMK dan SLB sudah mencapai 2.353 sekolah

Kepala Disdik Jabar, Purwanto mengatakan, laman ini disediakan untuk pemantauan dan pendataan saja.

"Ini untuk mantau dari setiap sekolah diminta untuk bisa mengisi berapa jumlah MBG yang terdistribusi yang masuk ke sekolah itu ada berapa gitu," katanya, Kamis (24/10/2025).

Mengacu pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, murid SD-SMA/SMK dan SLB masuk dalam kategori penerima MBG. Sehingga, Purwanto menyampaikan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan di lapangan.

"Untuk mantau saja, kami kan user, memastikan bahwa kita menerima jumlahnya segitu, dan kami enggak punya kewenangan untuk menentukan sekolah mana (harus dapat MBG), kami cuma supporting. Jadi kami bertugasnya men-support, kasih supporting, memanfaatkan sumber daya kita, guru memastikan bahwa MBG itu keterima di sekolah dan bisa di terpenuhi dengan baik. Terus memitigasi hal-hal kalau ada kejadian luar biasa misalnya dia harus dibawa ke mana, harus dilaporkan ke mana gitu," paparnya.

Mengenai pendataan yang dilaporkan melalui sekolah yang menerima MBG ini apakah tempat waktu atau tidak,Disdik sudah meminta agar para guru di sekolah melaporkan semua proses MBG di sekolah tepat waktu setiap hari.

"Harusnya setiap hari, kami mintanya setiap hari. Tapi kan kadang-kadang juga di lapangan tidak semudah itu ya. ya kadang-kadang terkendala sumber daya. Tapi kami dorong ke security tim," katanya.

Purwanto mengatakan, untuk sampai saat ini data yang seluruhnya masuk akurat. Mengingat, dalam melaporkan proses MBG turut disertai foto di lapangan di mana menu dan siswa menerima turut diunggah dalam SiMantap.

"Sementara yang kami terima di website begitu (akurat). Kami harus pastikan apakah itu disiplin atau enggak, kalau kami sudah meminta mereka untuk disiplin menginput," tuturnya.

Purwanto menambahkan, laman SiMantap dibuat benar-benar untuk memantau proses jalanannya MBG ke sekolah-sekolah.

"Ini inovasi kami aja sebenarnya, biar mudah bisa mengontrol di kabupaten/kota ini berapa (MBG) yang masuk. Sifatnya monitoring saja, informasi yang muncul dari bawah. Nanti kalau ada apa-apa jadi kita sudah bisa juga mantau dikompilasikan," kata dia.

Meski demikian, Purwanto mengakui belum menyertakan pendataan untuk insiden dari MBG ini, seperti data keracunan dan lainnya. Namun, Disdik Jabar akan mengupayakan nantinya ada layanan itu.

"Kalau yang keracunan itu belum masuk. Baru jumlah-jumlah paket. Kami bisa kembangkan dari masalah yang terjadi di lapangan ya," tuturnya.