Bisnis.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi dalam mempertahankan provinsinya sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan TNI terkait pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujarnya.

Ia juga menyebut pembagian peran TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air melalui kendaraan yang dimiliki.

Luthfi juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya seperti setrum listrik. Menurutnya, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan.

Adapun terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.

Sementara itu, sejumlah bupati/wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Sragen disebut masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Walakin, Ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan, untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Setyo menyatakan telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Adapun tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali meminta dukungan perbaikan irigasi agar lahan pertanian bisa lebih produktif.

Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, ia berharap produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, Boyolali juga menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran.

Setali tiga uang, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko juga menyampaikan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi El Nino kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.