Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat penyelesaian administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, guna memastikan masyarakat kepulauan tersebut dapat segera menikmati layanan listrik 24 jam.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, di Serang, Jumat, mengatakan bahwa selama ini warga Pulau Tunda sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Warga hanya bisa menikmati listrik 6 sampai 8 jam sehari karena mengandalkan PLTD yang bahan bakarnya sulit didapat dan harganya mahal. Karena itu, kita terus berusaha memasukkan listrik PT PLN ke Pulau Tunda," kata Ari.

Upaya menghadirkan layanan listrik yang memadai tersebut sebenarnya telah diperjuangkan sejak tahun 2024 melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Usulan ini kemudian berhasil masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan target eksekusi pada 2026.

Namun, angin segar datang karena proyek berkapasitas 150 kilowatt peak (kWp) itu berpeluang direalisasikan lebih awal melalui dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

"Alhamdulillah perjuangan kita masuk ke Anggaran Perubahan APBN. Nanti akan ada pembangunan untuk listrik desa (lisdes) dan juga PLTS," jelas Ari.

Sebagai syarat pencairan anggaran, pemerintah pusat memberi tenggat waktu empat bulan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan legalitas lahan agar statusnya benar-benar bersih dan jelas (clean and clear), sehingga anggaran tidak dialihkan ke wilayah lain.

Merespons tenggat waktu tersebut, Pemprov Banten langsung bergerak cepat menggelar rapat koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Hasilnya, warga memberikan dukungan penuh terhadap proyek infrastruktur tersebut.

"Alhamdulillah disambut baik oleh warga. Bahkan, ada salah satu warga Pulau Tunda yang bersedia menghibahkan lahan nya untuk dibangun PLTS di sana," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah daerah tengah memproses penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai syarat administrasi utama. Pemprov Banten menargetkan seluruh dokumen legalitas lahan dapat rampung pada awal Agustus mendatang.

Jika administrasi ini tuntas, pengerjaan fisik yang Detail Engineering Design (DED)-nya telah disiapkan secara matang oleh pihak PLN ditargetkan dapat langsung dimulai pada Oktober tahun ini.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meminta dunia usaha di wilayahnya mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi kesempatan bekerja di industrinya.

Hal ini disampaikan Andra Soni saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI/BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (KS), dan IKA Untirta di SMK YPKS Cilegon, Jalan Kota Bumi, Kota Cilegon, Banten, Senin (15/6/2026).

Andra, dalam keterangan resminya yang diterima di Serang, Banten, Kamis, menyampaikan apresiasi kepada Krakatau Steel yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan kerja.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas SMK YPKS yang memberikan keterampilan dan keahlian bagi pelajar.

"Saya berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Krakatau Steel yang mempersiapkan anak-anak kita, warga Banten yang sehari-hari akan mengisi lowongan pekerjaan di industri-industri yang ada di Provinsi Banten," katanya.

Andra menerangkan Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari seluruh Indonesia.

Data statistik menunjukkan setiap tahun, penduduk Banten meningkat dengan kedatangan para pencari kerja.

"Tantangan kita adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dengan niat kita menata kembali pertumbuhan, kita menata kembali ekonomi kita," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KS Muhamad Akbar mengatakan untuk program manufaktur dan welding, KS memiliki skema ataupun sistem talent pool untuk proses penerimaan tenaga kerja.

KS juga membangun ekosistem yang dapat dikerjasamakan dengan kementerian dan lembaga.

Ekosistem yang ada misalnya pusdiklat training center yang memang bertemakan manufaktur, dan juga pabrik yang terbuka dengan kementerian dan masyarakat.

"Ini untuk menampung para lulusan SMK, SMA umum, untuk bisa kita latih bersama Kementerian dengan program tadi, supaya ada value added bagi generasi penerus, mempunyai nilai tambah pada saat penempatan di luar negeri dengan penghasilan yang seharusnya jauh lebih tinggi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan kerja sama ini mengintegrasikan antara Pemprov Banten, perguruan tinggi, SMK, dan PT KS.

Tujuannya adalah mencipta pekerja yang memiliki kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja.

"Jadi, kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, yang mana kita punya adik-adik yang produktif dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mendukung langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran.

Namun demikian, ia juga berharap tenaga kerja yang masuk ke dunia usaha atau industri harus benar-benar profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Yang kita inginkan tentu jangan sampai ada diskriminatif, juga memberi kesempatan kepada semua orang yang sesuai dengan kualifikasinya," kata Septo.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui UPTD DAS Cidurian-Cisadane bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dan masyarakat membersihkan Kali Sabi, Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan itu sebagai upaya mitigasi untuk mencegah banjir.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wali Kota Tangerang Sachrudin, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah dan mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan.

Andra Soni menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya melalui normalisasi sungai, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan aliran sungai dan kali.

“Selain normalisasi, perlu upaya bersama dalam mencegah banjir, salah satunya melalui gerakan rutin bebersih kali dan sungai yang melibatkan masyarakat. Pencegahan bencana hidrometeorologi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Andra menambahkan, Pemprov Banten terus berupaya melakukan mitigasi bencana banjir melalui normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), situ, dan waduk di berbagai wilayah. “Pemprov Banten terus berikhtiar mengurangi risiko banjir melalui normalisasi sungai dan situ sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana,” lanjutnya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin, menuturkan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi seluruh pihak melalui pendekatan pentahelix, mulai dari pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Lihat video: Banjir Tangerang Kian Parah Meski Hujan Reda, Ketinggian Air Terus Naik



“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mitigasi banjir. Dibutuhkan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, termasuk komunitas dan masyarakat,” ucapnya

Sachrudin juga mengapresiasi gerakan bersih-bersih kali yang diinisiasi komunitas peduli sungai Banksasuci Foundation bersama UPTD DAS Cidurian-Cisadane dan DPUPR Kota Tangerang.

“Gerakan bebersih kali seperti ini harus terus digalakkan. Kami mengapresiasi Banksasuci Foundation yang secara konsisten melakukan aksi bersih-bersih sungai dan kali,” tambahnya.

Ketua Banksasuci Foundation Ade Yunus, mengungkapkan aksi bersih Kali Sabi kali ini berhasil mengangkut puluhan ton sampah dari aliran kali. “Tadi aksi dibagi dalam beberapa segmen bersama UPTD DAS Cidurian-Cisadane, DPUPR Kota Tangerang, dan Banksasuci. Alhamdulillah sebanyak 39,7 ton sampah berhasil diangkut dari Kali Sabi,” katanya.

Serang (ANTARA) -

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas sensus.

Ajakan tersebut disampaikan Dimyati usai mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di Serang, Kamis.

“Saya mengimbau agar masyarakat Banten menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dengan jujur dan transparan pada sensus ini, karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” kata Dimyati.

Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting karena hasil sensus akan digunakan pemerintah sebagai rujukan utama untuk memetakan kondisi ekonomi riil sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, hingga efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan.

Selain mengajak masyarakat, Dimyati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi dengan BPS.

Ia mengusulkan adanya diskusi rutin setiap bulan untuk membahas hasil sensus maupun data triwulanan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, akurasi data BPS sangat penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dapat dialokasikan secara lebih efisien dalam mendukung program strategis nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“BPS itu memiliki pengalaman dan bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan saja, tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebut peran BPS layaknya kompas yang memberikan arah pembangunan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya.

“Kami sangat menyambut baik ide pertemuan rutin dan dukungan terhadap sensus ini guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Yusniar.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menyiapkan sejumlah program unggulan dalam upaya peningkatan SDM ketenagakerjaan salah satunya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Salah satu program yang terus kita tingkatkan yakni pelatihan-pelatihan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi di Serang, Rabu.

Ia mengatakan tahun 2026 Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi berjumlah sekitar 600 orang untuk program provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo.

Pelatihan tersebut di antaranya kejuruan teknis mesin bubut/CNC, las (SMAW/GMAW), listrik, otomotif (motor/mobil), IT, menjahit, hingga tata rias

Septo mengatakan, Disnakertrans telah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Desk Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 terkait program unggulan.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas antar perangkat daerah demi mewujudkan pembangunan Provinsi Banten yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Septo mengatakan bahwa Disnakertrans berkomitmen untuk terus mendorong program-program unggulan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi agar selaras dengan visi pembangunan daerah tahun 2027, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten.

"Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," kata Septo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta agar dua indikator utama bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Banten dapat dipenuhi. Yakni terkait peningkatan serapan tenaga kerja terlatih dan peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai norma dan ketentuan. Keduanya menjadi indikator strategis yang bersifat krusial untuk peningkatan mutu tenaga kerja.

“Ada dua indikator utama yang harus dicapai Disnakertrans, yaitu meningkatkan serapan tenaga kerja terlatih di pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang berlaku,” kata Deden Apriandhi di Forum OPD Disnakertrans Provinsi Banten.

Deden mengatakan, dua indikator itu menjadi amanat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Meski terlihat sederhana, tantangan dalam pencapaiannya membutuhkan komitmen berbagai pihak. Terutama menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang berkembang, turut mempengaruhi pencapaian target dua indikator tersebut.

"Sehingga, kami mengharapkan ada masukan dan saran dalam forum ini, agar kedua indikator itu bisa dicapai," katanya.

Di satu sisi, potensi Provinsi Banten terhadap sektor investasi, harus mampu ditangkap dengan baik. Khususnya dalam upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banten.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua agar pemerintah daerah bisa lebih banyak membuka peluang kerja,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, Deden mendorong beberapa langkah strategis sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Termasuk penguatan komunikasi dengan para investor yang akan menanamkan modal di Provinsi Banten.

Terkait pengembangan SDM, ia juga menyampaikan pentingnya konsep "link and match" antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Koordinasi dengan SMK serta optimalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) harus terintegrasi agar peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Penyesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja itu penting. Link and match antara sekolah-sekolah dengan perusahaan harus berjalan agar lulusan siap terserap,” kata Deden.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2026 dapat berjalan aman, damai, dan kondusif demi menjaga iklim investasi dan dunia usaha di wilayahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Banten, Senin, mengatakan peringatan Hari Buruh di Banten tahun ini rencananya tersebar di delapan kabupaten dan kota.

Perayaan disebar untuk efisiensi pengerahan massa dan supaya berjalan dengan kondusif.

"Karena pada 1 Mei dilaksanakan tingkat nasional di Monumen Nasional, teman-teman serikat pekerja akan hadir. Maka, kegiatan di daerah tersebar di delapan kabupaten/kota," kata Septo.

Ia berharap perayaan Hari Buruh tahun ini berjalan kondusif dan aman.

Gubernur Andra Soni sudah menyatakan kesiapan untuk hadir pada perayaan yang ditetapkan pada 3 Mei 2026.

"Insya Allah, Pak Gubernur Andra Soni pada 3 Mei nanti akan hadir di Kabupaten Serang. Tahun lalu kan hadir di Kabupaten Tangerang," katanya.

Menurut Septo, berdasarkan hasil koordinasi dengan serikat buruh, kegiatan hari buruh tahun ini akan diisi dengan berbagai macam kegiatan.

"Tiap daerah kegiatannya berbeda-beda, ada bakti sosial, hiburan, doorprize, lomba mancing dan sebagainya," kata Septo.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang Arizal Peni mengatakan hubungan industrial antara serikat buruh dengan pemerintah menjadi penting dalam upaya menjaga iklim perekonomian.

Menurutnya, hubungan yang baik sejauh ini terpelihara khususnya di Kabupaten Serang.

"Komunikasi berjalan dengan baik. Respons dalam penetapan upah juga baik," kata Arizal usai diterima Gubernur Andra di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (15/4/2026).

Hubungan industrial antara pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pekerja saat ini harus terjalin dengan kondusif.

Apalagi, kondisi geopolitik yang menurutnya dapat berpengaruh pada dunia industri.

Arizal mengatakan dirinya bersama rombongan datang untuk mengundang Andra pada May Day, yang akan dilaksanakan pada 3 Mei 2026.

Rencananya kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang.

"Kita menyampaikan undangan untuk May Day di Kabupaten Serang. Beliau bersedia untuk hadir," katanya Arizal.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya...,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi dan memetakan biaya perawatan sekitar dua ribu unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan beralih melakukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik atau electric vehicle (EV).

Gubernur Banten, Andra Soni di Serang, Kamis mengatakan, langkah penundaan pembelian mobil dinas listrik bagi pejabat tersebut diambil seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

"Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu," kata Andra.

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah saat ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sembari Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran mengimplementasikan langkah-langkah penghematan.

Meski menunda pengadaan, Andra menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan non-fosil merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kajian peralihan ke kendaraan listrik justru akan lebih diutamakan untuk mengganti armada operasional kepentingan publik yang kondisinya sudah tua.

"Terus kendaraan-kendaraan untuk kepentingan publik, kayak bus contohnya atau truk-truk sampah yang usianya sudah puluhan tahun, nah itu mungkin yang kita kaji (untuk diganti ke listrik)," tuturnya.

Secara pribadi, Gubernur mengaku telah menggunakan mobil listrik dan merasakan efisiensinya secara ekonomi. Namun, ia memberikan catatan terkait perlunya perluasan ekosistem infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna menunjang durasi pengisian daya baterai yang lebih cepat.

Sembari merampungkan pemetaan kendaraan dinas, Pemprov Banten saat ini juga memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar minyak secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama (carpooling).

"Contoh di hari Jumat itu mereka ngantor bareng, khusus untuk Eselon II semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energi nya," jelas Andra.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tamgsel) menggelar Safari Ramadan. Kegiatan yang digelar di Masjid Islamic Center Baiturrahmi, Serpong tersebut berlangsung lancar.

Selain menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen pelayanan publik selama bulan suci.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Pemprov Banten dalam agenda safari Ramadan yang rutin digelar sebagai sarana memperkuat ukhuwah islamiah dan sinergi pembangunan.

"Alhamdulillah, kita hadir di safari Ramadan sebagai agenda rutin sebagai bentuk silaturahmi pemerintah dan masyarakat, yang mudah-mudahan memperkuat ukhuwah islamiah kita, memperkuat hubungan kerja sama kita semuanya, supaya program-program pembangunan Provinsi Banten ataupun Tangerang Selatan bisa berjalan dengan baik," ujarnya, dikutip Senin (2/3/2026).

Namun di balik suasana religius, Pilar menekankan pesan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pilar meminta agar progres kinerja tetap dikejar dan pelayanan publik tidak kendor selama Ramadan.

Evaluasi rutin juga harus terus dilakukan, termasuk penertiban baliho, billboard, dan bangunan yang belum berizin. "Saya juga mengingatkan kepada OPD-OPD juga, supaya dikejar progres kinerjanya, selama bulan ramadan ini jangan kendor, karena pelayanan harus tetap terjaga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Dimyati Natakusumah menegaskan, Safari Ramadan menjadi momentum berbagi dan memperkuat persatuan masyarakat. Dimyati mengajak warga Tangsel menjaga semangat kebersamaan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota.

Lihat video: Keuntungan Besar Baca Al-Quran di Bulan Ramadan



"Saya sampaikan pesan kepada masyarakat Tangerang Selatan, harus semangat, terus jaga persatuan, kesatuan, kebersamaan dan kekeluargaan. Orang Tangsel, Orang Banten itu harus akur, harus sopan, dan santun," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Baznas Provinsi Banten menyalurkan bantuan senilai Rp233 juta kepada berbagai penerima manfaat, mulai dari guru madrasah dan guru ngaji, marbot masjid, dhuafa, bantuan rumah layak huni, pemandi jenazah, hingga sarana prasarana lembaga pelatihan kerja dan penyediaan air bersih.

"Ya, hari ini silaturahmi untuk safari ramadan di Tangsel. Karena ini bulan ramadan, bulan berbagai, maka kita juga memberikan bantuan kepada (golongan) Al-Fuqara wa Al-Masakin, disabilitas, yatim piatu, termasuk kepada sarana-prasarana peribadatan," jelasnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang evaluasi kinerja sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat.

Pemkot Tangsel memastikan meski di bulan puasa, ritme pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal demi menjaga kenyamanan dan kesejahteraan warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran mudik gratis Lebaran 1447 H/2026 dari Pemerintah Provinsi Banten telah dibuka pada 18 Februari 2026 pukul 00:01 WIB. Saat ini terpantau kuota masih tersedia.

Secara total, kuota yang disediakan untuk mudik lebaran tahun ini sebanyak 855 kursi. Mudik akan dilaksanakan menggunakan 19 bus dengan kapasitas setiap bus 90 kursi, ke berbagai tujuan.

“Pengantaran tersedia ke 5 provinsi dari Banten ke luar Banten tujuan Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta,” tulis Pemprov Banteng dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Selain itu, terdapat dua provinsi lainnya untuk penjemputan dari luar Banten ke Banten yaitu Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta. Dengan demikian, warga Banten yang hendak kembali ke kampung halaman dari Jawa Barat dan Yogyakarta dapat menikmati fasilitas ini.

Peserta dapat melakukan pembatalan, dengan syarat pembatalan dilakukan maksimal H-2 sebelum Lebaran.

Peserta yang sudah terdaftar dan tidak melaporkan pembatalannya akan diberikan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti program mudik gratis Provinsi Banten tahun 2027

Calon peserta dapat mendaftar dan cek kuota di https://jawaramudik.bantenprov.go.id/. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi 081385582399 (Melayani di jam kerja).

Berikut Syarat dan Rute Mudik Gratis Pemprov Banten:

Syarat

Memiliki KTP Provinsi Banten
Peserta belum terdaftar program mudik gratis di tempat lain

Rute

Rute mudik gratis dari luar Provinsi Banten menuju Banten:

Provinsi Jawa Barat : Kota Bandung (2 bus dengan kuota 90 kursi)
Terminal Leuwipanjang—Pasir Koja—Tol Purbaleunyi—Tol Japek—Tol Dalam Kota—Tomang—Tol Tangerang-Merak—Gerbang Tol Serang Timur—Terminal Pakupatan Kota Serang

D.I Yogyakarta: Kota Yogyakarta (2 bus dengan kuota 90 kursi)
Terminal Giwangan—Muntilan—Magelang—Secang—Ambarawa—Bawen—Semarang—Tol Trans Jawa—Tol Cipali—Tol Cikampek—Tol Dalam Kota—Tol Tangerang-Merak—Gerbang Tol Serang Timur—Terminal Pakupatan Kota Serang

Rute mudik gratis dari Provinsi Banten menuju luar Provinsi Banten:

Sumatra Selatan: Kota Palembang, (2 bus dengan kuota 90 kursi)
Serang—Terminal Merak—Pelabuhan ASDP Merak—Tol Trans Sumatra—Bunderan Haji Mena—Exit Tol Terbanggi Besar—Kramasan—Soekarno Hatta—Simpang 4 Bandara—Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang

Jawa Tengah: Kabupaten Banyumas (Purwokerto), (2 bus dengan 90 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Cipali—Tol Palikanci—Pejagan—Bumiayu—Ajibarang—Putwokerto—Terminal Bulupitu

Jawa Tengah: Kota Surakarta (Solo), (2 bus dengan 90 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Cipali—Tol Trans Jawa—Solo—Terminal Tirtonadi

Jawa Timur: Kota Surabaya (2 bus dengan 90 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Cipali—Tol Trans Jawa —Tol Japek—Gerbang Tol Warunggunung—Terminal Purbaya

Jawa Barat: Kota Tasikmalaya (2 bus dengan kuota 90 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Japek—Tol Purbaleunyi
=} Tol Cipularang—Tol Cileunyi—Nagreg—Terminal Indihiang

Jawa Barat: Kota Cirebon (2 bus dengan kuota 90 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Cikampek—Tol Cipali—Ciperna—Terminal Harjamukti

D.I Yogyakarta: Kota Yogyakarta (3 bus dengan total kuota 135 kursi)
Serang—Tol Merak-Tangerang—Tomang—Tol Dalam Kota—Tol Cipali—Tol Trans Jawa—Semarang—Bawen—Ambarawa—Secang—Magelang—Muntilan—Terminal Giwangan

Tidak (akan) ada tambahan kuota, (dibuka kembali) hanya jika ada yang kosong saja

Serang (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Banten menutup sementara pendaftaran program mudik gratis 2026 untuk memprioritaskan proses verifikasi data peserta setelah seluruh kuota terisi dalam waktu kurang dari 24 jam sejak dibuka, Rabu (18/2).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo di Kota Serang, Banten, Kamis, mengatakan pendaftaran mulai dibuka pukul 00.01 WIB melalui laman jawaramudik.bantenprov.go.id. Antusiasme masyarakat terlihat dari cepatnya kursi di sejumlah rute tujuan terisi pada jam-jam awal.

“Untuk tujuan ke Surabaya, Solo, Yogyakarta, Banyumas dan Tasik jam 01.00 sudah habis, untuk tujuan lain sampai jam 12.00 (sudah habis) dan tadi sore tinggal dari Bandung ke Banten 5 seat,” kata Tri.

Ia menjelaskan penutupan sementara dilakukan untuk memastikan validitas identitas dan pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan KTP Provinsi Banten serta kepastian peserta tidak terdaftar pada program serupa di daerah lain.

“Tidak (akan) ada tambahan kuota, (dibuka kembali) hanya jika ada yang kosong saja,” ujarnya menegaskan.

Program mudik gratis tahun ini menyediakan 900 kursi untuk arus mudik dari Banten menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dengan dukungan 20 unit bus. Untuk arus balik, disiapkan 180 kursi menggunakan empat unit bus penjemputan dari luar daerah menuju Banten.

Rute keberangkatan dari Serang mencakup Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kabupaten Banyumas atau Purwokerto dan Kota Surakarta (Solo) di Jawa Tengah, Kota Surabaya (Jawa Timur), serta Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon (Jawa Barat). Untuk tujuan DI Yogyakarta, disediakan tiga bus dengan total 135 kursi.

Sementara rute arus balik meliputi Kota Bandung, Jawa Barat, dan Kota Yogyakarta, masing-masing dilayani dua bus berkapasitas 90 kursi. Seluruh perjalanan diberangkatkan dari Serang melalui jalur tol utama hingga terminal tujuan di masing-masing kota.

Dishub Banten juga menyiapkan sanksi bagi peserta yang membatalkan keberangkatan mendekati hari pelaksanaan, termasuk larangan mengikuti program mudik gratis Provinsi Banten pada 2027 bagi pembatalan H-2, sebagai bagian dari upaya menjaga komitmen dan ketertiban pelaksanaan program.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Sejumlah pemerintah daerah kembali menyelenggarakan program mudik gratis menjelang Hari Raya IdulFitri 1447 Hijriah sebagai upaya membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan biaya yang lebih terjangkau.

Program mudik gratis yang diselenggarakan sejumlah pemerintah daerah ini, sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalur mudik.

Berbagai pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan pelaksanaan program tersebut. Masing-masing pemerintah daerah ini telah mengeluarkan syarat dan ketentuan pendaftaran, jadwal pendaftaran, hingga rute tujuan mudik gratis.

Dilansir dari akun media sosial @informasimudik, Rabu (11/2/2026), berikut ini daftar dan informasi lengkap mengenai program Mudik Gratis Ramadan 2026 dari berbagai daerah yang telah dikonfirmasi akan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

1. Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026

Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dibuka pendaftarannya pada 22 Februari 2026. Program mudik ini menyediakan sejumlah armada bus yang akan mengantarkan peserta ke 20 Kota/Kabupaten tujuan di 6 provinsi. Untuk mengikuti program ini, calon peserta dapat mendaftarkan diri secara online melalui laman https://mudikgratis.jakarta.go.id.

Jadwal Keberangkatan Mudik Gratis:

Senin, 18 Maret 2026: Pemberangkatan sepeda motor
Selasa, 17 Maret 2026: Pemberangkatan penumpang

Kota/Kabupaten Tujuan: Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Cilacap, Purwokerto, Surakarta, Wonosobo, Yogyakarta, Sragen, Wonogiri, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo

Berkas yang Diperlukan: KTP DKI Jakarta (Diutamakan), Kartu Keluarga, STNK (bila membawa sepeda motor)

2. Mudik Gratis Pemprov Jawa Barat 2026

Program Mudik Gratis yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dibuka pendaftaran mulai tanggal 11 Februari–5 Maret 2026. Program Mudik Gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan kemacetan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran.

Untuk mengikuti program mudik ini, calon peserta hanya bisa melakukan pendaftaran pada aplikasi Sapawarga, dan tidak akan tersedia secara offline.

Jadwal Keberangkatan Mudik Gratis: 13-15 Maret 2026

Rute Mudik Gratis: Bandung - Sukabumi, Bandung - Ciledug, Bandung - Solo, Bandung - Yogyakarta, Bekasi - Tasikmalaya, Bogor - Pelabuhanratu, Bekasi - Purbalingga, Bekasi - Bandung, Bogor (Cileungsi) - Bandung, Yogyakarta - Bandung.

Ketentuan Pendaftaran Mudik Gratis: 1 NIK hanya berlaku untuk 1 tiket Mudik Gratis.

3.Mudik Gratis Pemprov Jawa Tengah 2026

Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dibuka pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 09:00 WIB untuk armada bus, dan tanggal 18 Februari 2026, pukul 09:00 WIB untuk kereta api.

Untuk mendaftar program ini, para calon peserta dapat mendaftar melalui laman pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id atau menggunakan aplikasi JNN.

Sementara itu, calon peserta lansia dan disabilitas dapat mendaftar secara offline ke Kantor Badan Penghubung Jawa Tengah di Jl. Darmawangsa VIII No.26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (khusus armada bus).

Jadwal dan Lokasi Pemberangkatan Mudik Gratis 2026

Armada Bus: 16 Maret 2026 dengan titik pemberangkatan dari Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur
Kereta Api: 17 Maret 2026 dengan titik pemberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat
Dokumen Pendaftaran Mudik Gratis 2026
Semua dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran ini diunggah dengan format jpg/pdf dengan maksimal 5MB

• KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA)
• Kartu Keluarga (untuk pendaftar satu keluarga)
• KTP/KIA masing-masing (untuk pendaftar kelompok non keluarga)
• Bukti pekerjaan, contoh: foto di lokasi kerja, ID pekerja, akun ojek online, foto sedang berjualan

4. Mudik Gratis Pemprov Banten 2026

Program Mudik Gratis yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Banten akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 18 Februari–18 Maret 2026 pada pukul 00:01 WIB. Pada program mudik kali ini, Pemerintah Provinsi Banten menyediakan kuota peserta sebanyak 900 orang.

Hadirnya program Mudik Gratis oleh Pemerintah Provinsi Banten ini bertujuan untuk memberikan layanan mudik yang aman, nyaman, tertib, dan gratis, sehingga masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan penuh kebahagiaan tanpa harus memikirkan biaya dan kerumitan perjalanan.

Terkait pendaftaran, para calon peserta dapat mendaftarkan diri pada laman https://jawaramudik.bantenprov.go.id. Sementara itu, jadwal keberangkatan akan dilaksanakan pada 18 Maret 2026 (tentatif).

Syarat Utama Mudik Gratis

Memiliki KTP Provinsi Banten, Peserta belum terdaftar program mudik gratis di tempat lain.

Ketentuan Pembatalan Mudik Gratis: Pembatalan keberangkatan maksimal H-2, peserta yang terdaftar dan tidak melaporkan pembatalannya akan diberikan sangsi tidak dapat mengikuti program mudik gratis Provinsi Banten tahun 2027

Rute Kota/Kabupaten Tujuan: Tasikmalaya, Cirebon, Banyumas, Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta

5. Mudik Gratis Pemkab Sukoharjo 2026

Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2026. Hadirnya program mudik ini merupakan rangka untuk mendukung kelancaran arus mudik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Terkait pendaftaran, calon peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini dengan menghubungi kontak 08161169233 (Bambang Siswanto) dan 087776260892 (Agus Prihatin) untuk wilayah Jabodetabek, serta menghubungi kontak 081904765404 (Giyamto) untuk wilayah Bandung Raya.

Syarat dan Ketentuan

Memiliki KTP/kelahiran Sukoharjo
Bekerja di bidang informal seperti asisten rumah tangga (ART), UMKM, buruh bangunan, ojek online/sopir, buruh pabrik. Dan warga Sukoharjo lainnya yang kurang mampu dan/atau penyandang disabilitas

Titik Kumpul Mudik Gratis
Jabodetabek: Museum Purna Bhakti Pertiwi (TMII)
Bandung Raya: PT. Dirgantara Indonesia

6.Mudik Gratis Pemkab Sidoarjo 2026

Program Mudik Gratis yang diadakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dibuka sejak tanggal 10 Februari 2026. Pendaftaran program mudik gratis ini dilaksanakan secara offline dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang buka hari Senin-Jumat pada pukul 08:00-15:00 WIB.

Adapun, jadwal berangkat dari program mudik gratis ini akan dilaksanakan pada 18 Maret 2026 di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo pada pukul 06:30 WIB.

Cara mendaftar Mudik Gratis

• Scan barcode formulir pendaftaran
• Mengunduh formulir
• Mengisi data diri dan tujuan mudik
• Melakukan verifikasi dengan menyerahkan formulir ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dan dilengkapi dengan fotokopi KTP serta Kartu Keluarga
• Tiket yang tidak terverifikasi panitia dianggap tidak sah. Sementara itu, pembatalan dapat dilakukan H-2 keberangkatan

Rute Mudik Gratis: Magetan, Trenggalek, Jember, Ponorogo, dan Banyuwangi