Peringatan May Day tahun ini seakan menjadi tonggak sejarah baru bagi pekerja transportasi online seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo. Presiden Prabowo secara langsung mengumumkan di hadapan kaum pekerja bahwa ia telah mengesahkan potongan platform menjadi 8%. Pertanyaan selanjutnya, apakah potongan tersebut akan berdampak bagi pengemudi ojol?

Regulasi yang Bermasalah

Selama ini potongan platform diatur maksimal sebesar 20%. Khalayak umum beranggapan potongan ini berlaku untuk semua layanan yaitu pengantaran penumpang, barang dan makanan, baik yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih. Namun faktanya, potongan tersebut hanya berlaku untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk pengaturan pengantaran penumpang dengan kendaraan roda empat atau taksol, diatur dalam aturan yang berbeda oleh Kementerian Perhubungan. Sementara untuk pengantaran barang (kurir kargo) diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Mengapa ini terjadi? Karena peraturan mengenai ojol atau pekerja transportasi online dibiarkan pemerintah terpecah-pecah. Aturan hukum yang berserakan atau fragmentasi regulasi ini bukanlah semata akibat ketidakharmonisan kerja koordinatif antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Tapi lebih dari itu. Ia dibuat untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya yang menjadi biang kerok permasalahan yaitu status pekerja dan hubungan kerja yang disembunyikan.

Fragmentasi regulasi itu menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan modal dalam memupuk profitnya dari hari ke hari. Perusahaan platform sedapat mungkin menghindar dari hukum ketenagakerjaan. Ini jelas tertulis di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan platform dan pengemudi dengan menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tidak bisa diinterpretasikan ke dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain terpecah-pecah, peraturan terkait pekerja platform juga tidak diatur oleh pemerintah, alias diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya terkait pengantaran barang yang termasuk ke dalam layanan pos komersial diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara pos artinya pihak swasta, bukan pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas kertas tanpa campur tangan pemerintah, tarif dapat dipermainkan sedemikian rupa oleh perusahaan platform. Tarif yang tidak lagi di bawah kendali pemerintah, membuat terjadinya perang harga antara satu platform dengan platform lainnya. Platform menggunakan siasat mematok tarif lebih rendah dari pesaingnya, berlomba-lomba untuk memikat konsumen agar tidak berpaling ke platform lainnya.

Dampak terhadap Pengemudi

Akibat dari perang tarif ini membuat perusahaan platform menerapkan aturan sepihak yang membawa dampak luar biasa kepada setiap pengemudinya. Ini dimulai dari bagaimana platform menetapkan tarif murah dari setiap pengantaran yang dikerjakan oleh pengemudi ojol. Tarif yang berlaku saat ini tidak menghitung biaya perjalanan dari titik awal pengemudi mendapatkan notifikasi pesanan ke titik penjemputan penumpang atau barang. Jadi yang dihitung hanyalah dari titik penjemputan ke titik pengantaran akhir.

Sehingga pengemudi ojol diperas tenaga kerjanya karena pekerjaannya itu tidak dihargai sekaligus biaya operasional kerja yang tidak ditanggung perusahaan platform. Jadi dalam setiap pesanan yang dijalankan oleh pengemudi, platform mendapatkan dua keuntungan sekaligus yang berasal dari apropriasi upah kerja dan pengalihan biaya perusahaan yang dibebankan ke pengemudi ojol.

Demikian juga rincian tarif murah dan potongan yang saat ini terjadi sangat tidak adil karena perusahaan platform mengambil porsi potongan secara sepihak. Platform menetapkan porsi pendapatan kepada pengemudi ojol dengan terlebih dahulu mengambil bagiannya sendiri dengan cara memungut biaya aplikasi kepada konsumen. Setelah biaya aplikasi tersebut dikurangi dari tarif yang dibayarkan konsumen, barulah perusahaan menghitung potongan platform dengan pendapatan pengemudi. Sehingga pengemudi ojol mengalami dua kali kerugian, dari biaya aplikasi sepihak dan potongan platform.

Tidak cukup di situ, pengemudi ojol juga dirugikan oleh program atau skema perusahaan platform yang memprioritaskan pengemudi dalam mendapatkan pesanan (order). Namun, dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi.

Pengemudi terpaksa menjalankan skema tersebut karena tidak ada pilihan lain walaupun tampaknya program tersebut sifatnya pilihan sukarela. Karena bila tidak mengikuti program tersebut maka pengemudi menjadi kesulitan (anyep) untuk mendapatkan order dibandingkan dengan pengemudi yang mengikuti program.

Sebut saja berbagai nama program seperti fitur slot, hub, aceng (argo goceng), langganan gacor, program hemat dan lainnya. Semua skema ini membebankan biaya tambahan hingga Rp20.000 per hari di luar potongan platform 20% yang saat ini masih berjalan.

Situasi itulah yang menciptakan kondisi kerja rentan bagi pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan di bawah standar upah minimum dan terpaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan melelahkan. Beberapa survei menggambarkan nilai perolehan upah pengemudi ojol yang rendah seperti Survei Litbang Kompas tahun 2026 mencatat upah pengemudi sebesar Rp75.000-Rp100.000 per hari.

Kondisi ini tidak membaik bila melihat Survei Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang merilis upah pengemudi ojol rata-rata pendapatannya Rp50.000-Rp100.000 per hari.

Demikian juga jam kerja pengemudi ojol yang berada di atas standar 8 jam kerja yang ditemukan pada hasil survei seperti Survei IDEAS tahun 2023 yaitu 9-16 jam per hari dan Survei Litbang Kompas tahun ini yaitu 9-12 jam per hari.

Akomodasi Dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Demi melindungi hak pengemudi ojol, taksol dan kurir, pemerintah berkewajiban untuk memanifestasikan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait kesejahteraan pengemudi, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak pengemudi sebagai pekerja di dalam hukum ketenagakerjaan.

Untuk itu pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja, yang telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online, harus ditegaskan kembali dengan mendasarkan pada hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga tidak ada lagi model hubungan kerja yang ditutupi dengan hubungan kemitraan sebagai dalih perusahaan platform untuk tidak menjalankan kewajibannya memberikan hak pekerja kepada pengemudi ojol.

Karena sejatinya setiap pengemudi ojol memiliki hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Antara lain, untuk menikmati hak upah minimum layak, jam kerja 8 jam, waktu istirahat cukup, THR, cuti haid dan melahirkan, inklusi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding.

Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Maxim Indonesia mengatakan siap untuk melakukan kajian mendalam terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 pada Jumat (1/5).

“Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan,” kata Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dirhamsyah mengatakan besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional.

“Terkait dinamika kebijakan saat ini, kami menilai bahwa struktur komisi maksimal 15 persen yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan yang paling efisien di industri,” kata dia.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Dirhamsyah mengatakan pihaknya juga berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Maxim juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan.

“Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah.

Ia pun mendorong dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar, mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda.

“Maxim menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Panitia May Day Fiesta 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kembali menegaskan tidak ada oligarki hingga menggunakan APBN untuk membiayai peringatan Hari Buruh yang digelar di Monas, 1 Mei lalu. Hal ini ditegaskan Andi Gani merespons banyaknya pihak yang mencari kelemahan dari May Day yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu narasi yang dimainkan menyangkut pembagian sembako kepada ratusan buruh yang hadir. "Itu sudah mulai beredar di media sosial satu jam setelah May Day selesai, bayangkan. Sudah mulai kelihatan dicari-carilah bagaimana anggaran," ujar Andi Gani dalam konferensi persnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada oligarki perusahaan-perusahaan mana pun membiayai May Day, tidak ada. APBN dipakai? Tidak. Saya tegaskan tidak ada APBN dipakai. APBN kementerian mana? Tidak," katanya.

Andi Gani meminta kepada pihak yang coba melemahkan May Day 2026 untuk tidak perlu berandai-andai untuk menghitung biaya Hari Buruh. Dia memastikan pelaksanaan tersebut bisa terjadi berkat gotong royong yang dilakukan masing-masing elemen buruh itu sendiri.

"Apakah ada bantuan? Pasti ada bantuan dari beberapa pihak, tapi tidak mengikat dan juga tidak mengatasnamakan organisasi dan instansi mana pun. Itu kami jamin," ujarnya.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyebut sejumlah dugaan pelanggaran kepolisian dalam penangkapan 101 orang saat May Day di depan Gedung DPR. Pelanggaran itu berupa pengalihan sejumlah peserta aksi oleh aparat tak berseragam yang menuntunnya masuk bus dengan alasan diantar ke lokasi konser. Mereka baru sadar ketika bus diarahkan ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi protes tersebut, Direktur Lemkapi Edi Hasibuan menyebut, tindakan itu bagian dari diskresi kepolisian ketika melihat ada hal yang mengkhawatirkan dan potensi gangguan keamanan. Karena sebelumnya polisi sudah mendapat infornasi bahwa kelompok massa yang bukan buruh itu akan melakukan rusuh saat buruh merayakan May Day.

"Kami melihat tindakan Polda Metro Jaya yang mengecoh kelompok yang bukan sangat humanis itu demi mencegah terjadinya gangguan keamanan. Cara ini sangat humanis dan profesional," katanya, Selasa (5/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2026 ini menyebut tindakan kepolisian yang mengamankan kelompok massa tanpa ribut-ribut dinilainya sangat bagus dan perlu dicontoh untuk diterapkan. Upaya diskresi dalam situasi tertentu sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat sesuai Pasal 18 UU No 02 Tahun 2002 tentang Polri.

"Kepolisian mengamankan ratusan kelompok massa itu setelah mendeteksi ada kelompok massa yang datang bukan untuk merayakan hari May Day tapi untuk tujuan rusuh. Atas informasi itu, polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kelompok massa itu dengan mudah ke Polda Metro Jaya," tegasnya.

Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, seluruh anggota kelompok massa ini diperiksa dan digeledah seluruh barang bawaannya. Hasilnya bisa disimpulkan bahwa kehadiran kelompok massa ini bukan untuk demo dan merayakan Bari Buruh. Dari mereka polisi menyita paku beton untuk tujuan merusak pagar DPR, katapel, bensin, botol, dan catatan serta skema lapangan.

"Tindakan aparat mengamankan kelompok yang dicurigai melakukan kejahatan merupakan strategi kepolisian dalam mencegah gangguan kamtibmas," paparnya.

Dasarnya, sesuai pasal 3 Perkap Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian disebutkan kepolisian boleh mengambil tindakan yang dinilai perlu demi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Namun demikian, semua tindakan kepolisian itu harus memegang prinsip Legalitas yakni semua tindakan kepolisian harus sesuai hukum. Selain itu, Nesesitas yakni, penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan.

Kemudian prinsip Proporsionalitas yakni penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi, kewajiban umum di mana kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atas atau penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum).

Termasuk prinsip preventif yakni, tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan dan prinsip Masuk akal atau reasonable. Tindakan kepolisian harus logis sesuai situasi dan kondisi serta ancaman terhadap masyarakat.

"Kami melihat tindakan kepolisian itu sesuai prosedur dan sepenuhnya dilindungi undang-undang," kata Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Sebelumnya, Pengacara Publik LBH Jakarta, Nabil Hafizhurrahman, mengatakan ada dugaan pengalihan massa dalam peristiwa tersebut. "Saat itu polisi tidak berseragam di Palmerah mengarahkan massa aksi untuk masuk bus menuju tempat konser. Alih-alih tiba di tempat konser, ternyata bus itu mengarah ke Polda Metro,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah konkret untuk menyejahterakan pengendara ojek online (ojol).

Ridwan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengapresiasi arahan Presiden tersebut. Penyesuaian skema potongan aplikator dinilai bermanfaat bagi pengemudi ojol karena porsi pendapatan akan lebih besar dan proporsional.

"Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata dia.

Apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, Ridwan menegaskan seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengemudi.

Menurut dia, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, dia menilai, pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten," ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Ridwan menyebut Komisi V DPR RI juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, legislator yang membidangi urusan transportasi ini menilai, selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

"Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Presiden menyebut aplikator sebelumnya memotong 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlindungan pekerja berbasis platform seperti mitra pengemudi ojek daring (ojol) harus berjalan beriringan di tengah pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator sebesar 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026, Sabtu (1/5).

“Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Terkait pemangkasan potongan pendapatan mitra ojol sebesar 8 persen oleh aplikator, Huda mengingatkan pentingnya kajian lebih jauh dan dialog menyeluruh dengan semua pihak terkait, agar sama-sama tidak menimbulkan kerugian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika aturan biaya perjalanan ke driver itu fixed cost, maka pemotongan biaya ke aplikator tidak serta merta menaikkan pendapatan mitra ojol,” kata Huda.

“Mereka masih diberikan tarif yang fix dan potongan berkurang hanya mengurangi bagian dari platform dari sisi biaya perjalanan, platform masih bisa bermain di biaya aplikasi, dan yang dirugikan adalah konsumen di mana pemotongan ini menjadi alasan tidak ada diskon atau potongan lagi,” imbuhnya.

Ia menilai permintaan layanan on demand bisa berpotensi berkurang sehingga pendapatan dari mitra bisa berkurang secara agregat, pun dengan aplikator bisa berkurang pendapatan agregatnya.

Huda mengingatkan, jika ini terus berlangsung, bisa turut berpengaruh pada keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.

Oleh karena itu, aturan untuk membatasi keuntungan harus dikelola dengan baik dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait, agar iklim usaha di bidang layanan transportasi berbasis platform di Indonesia bisa terus berjalan.

“Kepentingan mitra untuk memperoleh perlindungan sosial sudah tentu menjadi penting. Menjaga ekosistem industri transportasi online juga penting,” ujar Huda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.

Presiden menilai skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan oleh pemerintah Indonesia, memastikan perlindungan pekerja awak kapal perikanan setara dengan standar internasional.

Adapun ratifikasi tersebut diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026.

“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara. Oleh karenanya, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan, melalui ratifikasi Konvensi ILO No.188, pelindungan yang diberikan mencakup aspek-aspek mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Pertama, persyaratan usia minimum. Pemilik kapal atau pengusaha perikanan harus memastikan standar usia dan kesehatan awak kapal sebelum mulai bekerja.

Kedua, adanya perjanjian kerja yang mewajibkan adanya kontrak tertulis yang transparan agar hak-hak pekerja memiliki kepastian hukum.

Ketiga, kesejahteraan di kapal. Awak kapal harus mendapat jaminan ketersediaan akomodasi dan makanan yang layak selama awak kapal bertugas di laut.

Keempat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pihak kapal harus memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja serta akses perawatan medis yang memadai di atas kapal.

“Tak hanya itu, melalui ratifikasi ini kita ingin memastikan awak kapal mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan memadai,” jelasnya.

Menaker menambahkan, ratifikasi ini juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memerangi praktik kerja paksa serta bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di sektor perikanan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak dasar di tempat kerja, Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem industri perikanan yang bersih dari eksploitasi.

“Ini adalah sejarah baru. Melalui ratifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di laut tidak lagi merasa bekerja sendirian. Negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai pekerja,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto, memberikan sejumlah kado untuk para pekerja tanah air.

Dalam perayaan Hari Buruh Sedunia di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026), Prabowo mengumumkan telah menerbitkan sejumlah aturan yang berpihak pada buruh.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti banyak hal, mulai dari kemiskinan para pekerja, hingga ketimpangan.

Prabowo lalu menyampaikan pemerintahannya akan berpihak pada kepentingan kelompok buruh.

“Dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Monas, Jumat.

Dalam pidato tersebut, Prabowo kemudian mengumumkan sejumlah kebijakan yang menjadi hadiah bagi para pekerja.

Potongan Tarif Ojol

Salahs aut kado dari Prabowo pada May Day 2026 adalah pemangkasan tarif potongan driver ojek online (Ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen.

Selama ini, dari 100 persen biaya ojol yang dibayar pelanggan, pihak aplikator mengambil jatah 20 persen.

Besarnya potongan dari aplikator itu dikeluhkan para driver ojek online yang tergolong sebagai pekerja gig.

Menanggapi tuntutan para driver, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

“Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Selain pemotongan yang berkurang, pemerintah juga mengharuskan driver ojol mendapatkan sejumlah jaring pengaman sosial.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” tutur Prabowo.

Satgas PHK

Kado lain dari PRabowo adalah Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.

Prabowo meminta para buruh tidak perlu merasa khawatir dengan persoalan PHK. Sebab, pemerintah akan memberikan perlindungan.

“Saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh,” kata Prabowo.

Ia menyatakan, negara akan mengambil alih perusahaan yang mengaku tidak lagi sanggup mempekerjakan karyawannya.

Indonesia, menurutnya, merupakan negara yang kuat karena berhasil mengamankan kebutuhan pangan di tengah perang.

Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian,” tutur Prabowo.

#Ratifikasi Konvensi Perlindungan Nelayan

Selain itu, Prabowo juga memberikan kado yang dikhususkan kepada para pekerja di sektor kelautan.

Ia mengaku telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188.

“Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ucap Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meresmikan 1.286 kampung nelayan yang jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap.

Di antara fasilitas itu mencakup pemenuhan kebutuhan terhadap es untuk menyimpan ikan di laut.

“Sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” kata dia.

Pembatasan Outsourcing

Selain peraturan yang ditandatangani Prabowo, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga membatasi penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menuangkan pembatasan itu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

Permenaker ini membatasi, outsourcing hanya boleh digunakan di bidang tertentu yakni, kebersihan, pengamanan, penyediaan makanan dan minuman.

Lalu, penyediaan pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Pemerintah juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja memiliki perjanjian dengan perusahaan alih daya.

Perjanjian tersebut mencakup jenis pekerjaan, lokasi kerja, jangka waktu, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, Yassierli juga memerintahkan perusahaan memenuhi sejumlah hak dasar pekerja outsourcing.

Sejumlah hak itu adalah cuti tahunan, upah, upah lembur, keselamatan dan kesehatan kerja (K4), waktu kerja dan istirahat, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujar Yassierli.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Jasa Marga mencatat volume lalu lintas meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 sampai H+1 libur Hari Buruh Internasional ( May Day ) atau pada periode Kamis-Sabtu (30 April-2 Mei 2026) mencapai 489.945 kendaraan.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 4,02% jika dibandingkan dengan lalin normal (471.025 kendaraan).

Rivan menjabarkan, untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 222.232 kendaraan atau 45,4% menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 137.897 kendaraan atau 28,1% menuju arah Barat (Merak), dan 129.816 kendaraan atau 26,5% menuju arah Selatan (Puncak).

Jasa Marga Bukukan Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I 2026



Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek , dengan jumlah 99.109 kendaraan, meningkat sebesar 7,61% dari lalin normal.

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 123.123 kendaraan, meningkat 14,72%n dari lalin normal. Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 222.232 kendaraan, meningkat sebesar 11,44% dari lalin normal.

Sementara itu untuk lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 137.897 kendaraan, lebih rendah 9,23% dari lalin normal. Sedangkan jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 129.816 kendaraan, meningkat 8,46% dari lalin normal.

Rivan menjelaskan, pada periode libur Hari Buruh ini, peningkatan arus lalu lintas terlihat signifikan terjadi pada H-1 atau pada Kamis (30/4), yaitu sebanyak 170 ribu kendaraan meninggalkan Jabotabek, naik sebesar 20,87 persen dari lalin normal, dengan distribusi kendaraan terbanyak menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 45,3% dari total lalin.

“Kami memprediksi arus lalu lintas kembali ke Jabotabek yang terjadi pada hari ini, Minggu (3/5), akan meningkat sebesar 19,4 persen jika dibandingkan lalin normal," ujar Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono dalam keterangan resmi, Minggu (3/4/2026).

Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan dengan baik. Pengguna dapat mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Travoy untuk memperoleh informasi lalu lintas secara real time.

Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu yang cukup untuk beristirahat di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo kartu uang elektronik serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Tentu kita mengapresiasi semuanya. Peringatan "May Day" tahun ini berjalan kondusif

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengapresiasi semua pihak terutama kalangan buruh yang telah melangsungkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan aman, tertib dan kondusif.

"Tentu kita mengapresiasi semuanya. Peringatan "May Day" tahun ini berjalan kondusif," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Minggu.

Ia mengatakan kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas dan iklim perekonomian di daerah. Apalagi kegiatan hari buruh ini diisi dengan berbagai kegiatan positif yang memberi manfaat langsung baik untuk masyarakat, maupun buruh sendiri.

Septo mengatakan peringatan 'May Day' Tahun ini di wilayah Provinsi Banten dilaksanakan tersebar di masing-masing daerah dengan kegiatan yang beragam seperti Bhakti sosial, lomba mancing dan hiburan.

"Pada saat puncaknya tanggal 1 Mei, sebagian teman-teman buruh mengikuti puncak acara di Jakarta. Sebagian lainnya hari ini seperti di Kawasan Modern Cikande Kabupaten Serang," kata Septo.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.

"Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” kata Andra Soni saat menghadiri 'May Day' 2026 yang dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu (3/5).

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan khususnya dalam pembuktian. Tapi, praktik itu menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat. Makanya, ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan melaporkan jika melihat praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Andra Soni mengatakan bagi seluruh masyarakat, jika menemukan percaloan untuk segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera dilakukan penindakan. Aduan dari masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Andra Soni ingin semua pihak baik itu Polda Banten dan Forkopimda termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak. Praktik percaloan harus dihentikan, meskipun praktiknya tidak berdiri sendiri diduga melibatkan banyak pihak.

Selain percaloan, Andra Soni juga berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan puncak May Day di Jakarta. Rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Di tempat yang sama, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah juga mengapresiasi peringatan May Day ini dilaksanakan dengan kegiatan yang positif. Kondisi iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi datang dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang hadir dalam peringatan 'May Day' tersebut menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kebersamaan antar seluruh elemen, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, sebagai fondasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

"Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat kuatnya semangat solidaritas, kebersamaan, dan persatuan di antara seluruh elemen. Sinergi yang terjalin dengan baik inilah yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama peringatan May Day berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kedewasaan bersama dalam menjaga stabilitas daerah.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius melakukan tindakan terhadap praktik percaloan dan pungli yang kerap terjadi pada saat rekrutmen tenaga kerja di sejumlah industri.

Praktik ini meresahkan dan sudah berlangsung cukup lama baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, di momen May Day tersebut, ia meminta secara langsung kepada masing-masing kepala daerah untuk serius melakukan penindakan.

“Mereka ada di banyak sektor industri,” ujarnya dengan tegas Adv.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, kaum buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka ekonomi. Baginya, kelas pekerja menjadi orientasi kemandirian bangsa seperti profesi lainnya baik nelayan dan petani.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan secara virtual di acara peringatan Hari Buruh International 2026 bertajuk "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari," di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).

Ia menilai, peringatan hari buruh harus dilihat dalam perspektif historis dan kebudayaan. "Mengapa? Sebab perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme," terang Megawati.

Megawati berkata, bangsa Indonesia merasakan derita berkepanjangan ketika cultuur stelsel bekerja pada masa penjajahan Belanda. Dalam perspektif kebudayaan, ia berkata, perjuangan keadilan di bidang perekonomian menjadi esensi penting sosio-demokrasi dalam Pancasila.

"Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia," ucapnya.

Namun, Megawati mengingatkan, ada persaingan antarbangsa di saat bersamaan. Untuk itu, menurutnya perlu upaya untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, profesionalisme, dan produktivitas kaum buruh Indonesia.

Upaya itu dinilai Megawati yang harus dilakukan melalui kerja sama yang harmonis-konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, dan lembaga.

"PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani, nelayan, menjadi orientasi kemandirian bangsa," kata Megawati.

"Kita terus berjuang bagi kesejahteraan buruh sebagai prasyarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Buruh. Terus berjuang bagi kemajuan Indonesia Raya tercinta," pungkasnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap ada kelompok tertentu yang merencanakan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta dan sekitarnya rusuh. Namun berkat kecepatan mendeteksi rencana jahat itu, aksi mereka berhasil digagalkan polisi.

Rencananya mereka diduga akan mengadu domba para buruh agar terjadi keributan dan berakhir rusuh. Pada operasi tersebut, Polda Metro Jaya menangkap 101 orang dan berhasil menyita barang bukti berupa molotov, paku beton dan lainnya.

Setelah dimintai keterangan, mereka diperbolehkan pulang. Polda Metro Jaya saat ini sedang memburu donatur sekaligus aktor intelektual yang membuat rencana perayaan Hari Buruh tersebut berlangsung rusuh.

"Kita puji kinerja Polda Metro Jaya yang cepat mendeteksi dan bertindak cepat terhadap rencana sekelompok tertentu yang akan membuat hari May Day rusuh. Alhamdulilah rencana mereka gagal total setelah 101 anggotanya diamankan," kata Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Kecepatan Polda Metro Jaya mendeteksi dan bertindak cepat mengamankan para pihak yang terlibat, termasuk koordinator dan anggotanya perlu diapresiasi. “Berdasarkan fakta lapangan rencana jahat tersebut terungkap setelah seorang koordinator dan anggotanya yang mengakui kegiatannya didanai oleh seseorang," katanya.

Atas informasi itu, kata Edi, Polda Metro Jaya secara serentak melakukan operasi kepolisian dan menangkap lebih dari 100 orang. Pelaku dan barang bukti diamankan dan kini sudah dipulangkan oleh Polda Metro Jaya.

"Ahamdulillah pelaksanaan hari May Day secara umum berlangsung aman, damai, dan kondusif," katanya.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto turut hadir bersama sejumlah menteri dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menjelang peringatan May Day, Kapolri sempat datang menemui para pimpinan buruh bersama Seskab Teddy Indra Wijaya di lapangan Monas.

Momen kebersamaan Kapolri dan Seskab serta pimpinan para buruh dalam tenda posko buruh itu diabadikan akun Instagram Seskab. Momen pertemuan itu banyak dipuji publik.

"Kita puji kinerja Kapolri bersama seluruh jajaran polda yang berhasil menjaga keamanan peringatan May Day berlangsung aman dan kondusif," kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini di jakarta.

Menurut Edi, penanganan keamanan dalam peringatan May Day jauh sebelumnya sudah dipersiapkan kepolisian agar aspirasi buruh bisa tersampaikan dengan baik dan acara peringaran mayday juga berjalan aman, damai dan kondusif.

"Berkat kerja keras seluruh jajaran Polri dan instansi terkait serta dukungan para buruh, peringatan May Day sangat aman, damai, dan kondusif," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.