Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan menyita aset total Rp33 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah periode 2015–2022.

Kajari Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra mengatakan penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian negara kasus timah tersebut.

"Pengamanan aset ini merupakan metode kerja kolaboratif seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Dia menambahkan, aset Rp33 miliar ini berasal dari aset uang tunai senilai Rp3,09 miliar yang terdiri dari uang tunai Rp2 miliar dari tersangka Y selaku pemilik CV CJ.

Kemudian, Rp300 juta dari saksi R yang merupakan penanggung jawab operasional CV TJ. Selanjutnya, penyidik juga menyita saldo rekening milik tersangka Y sebesar Rp575,02 juta dan Rp219,16 juta.

"Total uang tunai dan saldo pada rekening yang berhasil diamankan dalam rilis tersebut mencapai Rp3.094.191.247," imbuhnya.

Selain uang, penyidik Kajari Bangka Selatan juga turut menyita sejumlah aset tidak bergerak dari tersangka Y dengan total Rp30 miliar. Aset Aset tersebut berupa dua unit SPBU dan empat ruko di Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali.

"Kejari Bangka Selatan juga mengamankan sejumlah aset tidak bergerak milik tersangka Y yang diduga kuat sebagai aset hasil tindak pidana dengan total estimasi nilai aset sebesar Rp30.000.000.000," pungkasnya.

Penanganan perkara yang mencakup periode tujuh tahun ini menjadi sorotan publik di Bangka Selatan. Kasus tersebut dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap kerugian negara, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Upaya intensif dalam asset recovery menjadi krusial mengingat karakteristik sektor tambang yang rawan terhadap praktik korupsi dengan nilai kerugian besar dan kompleksitas pelacakan aset yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat hingga Kalimantan dalam kasus dugaan korupsi kelola tambang terkait Samin Tan.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dari 14 lokasi itu pihaknya telah menyita dokumen terkait perkara, kendaraan hingga alat berat di lokasi.

"Dari hasil penggeledahan dan penyitaan, saat ini sudah dikumpulkan beberapa barang bukti, baik itu berupa dokumen maupun juga alat bukti elektronik, juga beberapa alat berat di lokasi tambang, kendaraan-kendaraan," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Kemudian, dia merincikan 14 lokasi yang digeledah itu 10 lokasi berada di Jakarta. Perinciannya, kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), kantor yang terafiliasi hingga sejumlah kediaman Samin Tan dan saksi dalam perkara ini.

Di samping itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kalimantan Tengah dan satu lokasi di Kalimantan Selatan.

"Penggeledahan sudah selesai, tinggal dirincikan nanti, dikompilasi, dikumpulkan dulu, didata, nanti kemudian diajukan penyitaan," imbuhnya.

Adapun, Anang menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara Samin Tan.

"Yang jelas, tim penyidik tidak hanya memproses pidananya, tetapi akan asset recovery-nya untuk pemulihan kerugian negara pasti ada. Dan salah satu kegiatan ini melakukan penggeledahan dan penyitaan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 207-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan koruptor senilai Rp9,83 miliar kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Aset ini terdiri dari enam bidang tanah dan dua unit bangunan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan aset yang diserahkan telah berkekuatan hukum tetap. Penyerahan aset melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan menjadi upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian negara (asset recovery).

"Penyerahan aset ini dari perkara tahun 2020 yang telah tuntas. Kementerian HAM mohon agar lokasi itu digunakan untuk pendidikan, karena kementerian baru,” ujar Setyo di Kantor Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).

Aset merupakan hasil rampasan dari terpidana Dadang Suganda terkait kasus korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.

Rincian aset tersebut meliputi sebidang tanah seluas 2.581 meter persegi, yang terdiri dari lima sertifikat hak milik (SHM) di kelurahan Regol Wetan, Sumedang, Jawa Barat senilai Rp2,97 miliar.

Selain itu, satu bidang tanah seluas 2.110 meter persegi di Kelurahan Sukajaya, Sumedang, Jawa Barat senilai Rp1,6 miliar.

Selain tanah, KPK menyerahkan dua unit gedung permanen di Kelurahan Regol Wetan, dengan masing-masing seluas 1.050 meter persegi senilai Rp4,28 miliar dan seluas 1.261,97 meter persegi senilai Rp966 juta.

“Urusan HAM adalah hak setiap warga negara. Dengan adanya tempat pendidikan ini, diharapkan Kementerian HAM berproses lebih baik lagi dan bermanfaat untuk ke depannya,” jelasnya.

Upaya ini bertujuan agar barang hasil korupsi tidak terbengkalai atau menurun nilainya. Penyerahan juga mampu menghemat anggaran pembangunan fasilitas publik, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan aset oleh pihak tertentu.